cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Law Journal
ISSN : 22526536     EISSN : 27224503     DOI : https://doi.org/10.15294/ulj
Core Subject : Social,
Unnes Law Journal (Unnes L.J.) is a double-blind peer-reviewed legal journal (ISSN Print 2252-6536 ISSN Online 2722-4503) publishes research and review papers concerning to Legal Studies. Unnes L.J. published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang on April & October. Focus and Scope of Unnes L.J. are concerning (but are not limited to): Criminal Law, Private Law, Administrative Law, International Law, Procedure Law, Tax Law, Customary Law, Islamic Law, Environmental Law, State Administrative Law, Law Land, Insurance Law, Law and Human Rights, Politics of Law, Sociology of Law, Anthropology of Law, Philosophy of Law, Agrarian Law, Forestry Law, Law of the Seas, Ocean Law, Climate Change Law, Maritime Law, Diplomatic Law, Humanitarian Law, Special Criminal Law, Economic Law, Business Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Rights Law, Capital Market Law, Comparative Law, Regional Financial Law, Regional Autonomy Law, Sharia Economic Law, Health Law, Law and Society, Law and Forensics, Criminology, Victimology, Penitentiary Law, Law and Technology, Law and Gender Studies, and other related issues on Law in broader aspects (including Social, Economic, Politic, Security, Education, and Culture).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 224 Documents
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2011 Silitonga, Rina Leidyawaty
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.819 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v1i1.183

Abstract

AbstractBPHTB adalah salah satu jenis Pajak Daerah yang harus dioptimalkan. Pengoptimalan BPHTB dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan BPHTB. Penelitian bertujuan mengetahui intensifikasi pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di kota semarang berdasarkan perda kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inventarisasi regulasi terkait BPHTB di Kota Semarang dapat digolongkan dalam dua periode, Bentuk intensifikasi yang dilakukan oleh DPKAD Kota Semarang adalah meningkatkan frekuensi pelaksanaan, meningkatkan kualitas, dan memperketat penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB. Masih terdapat tunggakan yang belum dapat diatasi oleh DPKAD Kota Semarang, masih kurangnya kesadaran dari WP dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang BPHTB. Strategi yang dilakukan dalam intensifikasi pemungutan BPHTB di Kota Semarang adalah melakukan pendekatan persuasif kepada WP; menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kota Semarang, PPAT, dan Pejabat Lelang; menghadiri pameran properti dalam penge-check-an harga pasar. Sebagai rekomendasi kepada DPKAD Kota Semarang untuk memberikan sosialisasi terkait BPHTB secara berkelanjutan supaya masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan BPHTB di Kota Semarang. Kinerja dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan BPHTB seharusnya lebih ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB.BPHTB is one kind of Local Taxes to be optimized. Optimization can be done with the intensification BPHTB BPHTB collection. The research aims to find an intensification of collection charges of acquiring land rights and buildings (BPHTB) in the city of Semarang Semarang by regulation No. 2 of 2011. These results indicate that the inventory of relevant regulations in the city of Semarang BPHTB can be classified into two periods, Shape DPKAD intensification conducted by the city of Semarang is to increase the frequency of execution, improve quality, and research tighten Tax Payment Area (SSPD) BPHTB. There are arrears that can not be solved by DPKAD the city, is still a lack of awareness of the WP and the lack of public knowledge about BPHTB. Strategy taken in the collection BPHTB intensification in the city of Semarang is a persuasive approach to the WP; cooperation with the National Land Agency in the city of Semarang, PPAT, and auction officials; attend the exhibition in the knowl-check property’s market value. As a recommendation to the city of Semarang DPKAD to provide a sustainable BPHTB related socialization that people know and understand the provisions of BPHTB in Semarang. Performance and cooperation with relevant parties in the implementation of BPHTB should be improved to optimize BPHTB.
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2011 Silitonga, Rina Leidyawaty
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v1i1.183

Abstract

AbstractBPHTB adalah salah satu jenis Pajak Daerah yang harus dioptimalkan. Pengoptimalan BPHTB dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan BPHTB. Penelitian bertujuan mengetahui intensifikasi pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di kota semarang berdasarkan perda kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inventarisasi regulasi terkait BPHTB di Kota Semarang dapat digolongkan dalam dua periode, Bentuk intensifikasi yang dilakukan oleh DPKAD Kota Semarang adalah meningkatkan frekuensi pelaksanaan, meningkatkan kualitas, dan memperketat penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB. Masih terdapat tunggakan yang belum dapat diatasi oleh DPKAD Kota Semarang, masih kurangnya kesadaran dari WP dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang BPHTB. Strategi yang dilakukan dalam intensifikasi pemungutan BPHTB di Kota Semarang adalah melakukan pendekatan persuasif kepada WP; menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kota Semarang, PPAT, dan Pejabat Lelang; menghadiri pameran properti dalam penge-check-an harga pasar. Sebagai rekomendasi kepada DPKAD Kota Semarang untuk memberikan sosialisasi terkait BPHTB secara berkelanjutan supaya masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan BPHTB di Kota Semarang. Kinerja dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan BPHTB seharusnya lebih ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB.BPHTB is one kind of Local Taxes to be optimized. Optimization can be done with the intensification BPHTB BPHTB collection. The research aims to find an intensification of collection charges of acquiring land rights and buildings (BPHTB) in the city of Semarang Semarang by regulation No. 2 of 2011. These results indicate that the inventory of relevant regulations in the city of Semarang BPHTB can be classified into two periods, Shape DPKAD intensification conducted by the city of Semarang is to increase the frequency of execution, improve quality, and research tighten Tax Payment Area (SSPD) BPHTB. There are arrears that can not be solved by DPKAD the city, is still a lack of awareness of the WP and the lack of public knowledge about BPHTB. Strategy taken in the collection BPHTB intensification in the city of Semarang is a persuasive approach to the WP; cooperation with the National Land Agency in the city of Semarang, PPAT, and auction officials; attend the exhibition in the knowl-check property’s market value. As a recommendation to the city of Semarang DPKAD to provide a sustainable BPHTB related socialization that people know and understand the provisions of BPHTB in Semarang. Performance and cooperation with relevant parties in the implementation of BPHTB should be improved to optimize BPHTB.
JAMINAN HUKUM TERHADAP HAK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK PANTI ASUHAN Simanjutak, Arlianti Imaria
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.75 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v1i1.184

Abstract

AbstractSetiap anak yang lahir tanpa terkecuali perlu memiliki bukti tertulis dan otentik sebagai identitas diri pertama yang dimiliki oleh setiap anak termaksud anak-anak panti asuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum kepemilikan akta kelahiran anak-anak di Panti Asuhan Tanah Putih Semarang; Mengetahui prosedur pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak panti asuhan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang; dan Mengetahui upaya Dinas serta Pihak Pengurus Panti Asuhan dalam menanggulangi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pada umumnya sudah anak-anak Panti Asuhan telah memiliki akta kelahiran yang perolehannya diupayakan oleh pihak pengelola. Sementara itu, prosedur penerbitan akta kelahiran anak panti asuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain persoalan ketidakjelasan aturan dan juga kendala administrative dan teknis. Adapun upaya Dinas dalam menanggulangi kendala tersebut dilakukan dengan menerbitkan kebijakan yang lebih mudah dari prosedur yang seharusnya.Every children birth without any exception must have birth evidence as their first step to have a citizen identity. This research attepted to analyze the legal status of children who stay under institute care; To know the procedure of birth registration; To know the birth registration renstrains; and To know the civil and citixenship bureaucracy efforts in tackling the birth registrations renstrains. This research used qualitative approach. The result of the research reveals that mostly the children’s in the Institute have the birth certificate. They were registered through formal procedure in the Civil and Cintizenship Bureucrat. Some renstrains in the birth registratioan are regulation, administrative, and technical problem. Some efforts were taken by the Bureucrat and Institue as well are to make the procedure easier by cutting some administrative requirements.
JAMINAN HUKUM TERHADAP HAK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK PANTI ASUHAN Simanjutak, Arlianti Imaria
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v1i1.184

Abstract

AbstractSetiap anak yang lahir tanpa terkecuali perlu memiliki bukti tertulis dan otentik sebagai identitas diri pertama yang dimiliki oleh setiap anak termaksud anak-anak panti asuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum kepemilikan akta kelahiran anak-anak di Panti Asuhan Tanah Putih Semarang; Mengetahui prosedur pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak panti asuhan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang; dan Mengetahui upaya Dinas serta Pihak Pengurus Panti Asuhan dalam menanggulangi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pada umumnya sudah anak-anak Panti Asuhan telah memiliki akta kelahiran yang perolehannya diupayakan oleh pihak pengelola. Sementara itu, prosedur penerbitan akta kelahiran anak panti asuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain persoalan ketidakjelasan aturan dan juga kendala administrative dan teknis. Adapun upaya Dinas dalam menanggulangi kendala tersebut dilakukan dengan menerbitkan kebijakan yang lebih mudah dari prosedur yang seharusnya.Every children birth without any exception must have birth evidence as their first step to have a citizen identity. This research attepted to analyze the legal status of children who stay under institute care; To know the procedure of birth registration; To know the birth registration renstrains; and To know the civil and citixenship bureaucracy efforts in tackling the birth registrations renstrains. This research used qualitative approach. The result of the research reveals that mostly the children’s in the Institute have the birth certificate. They were registered through formal procedure in the Civil and Cintizenship Bureucrat. Some renstrains in the birth registratioan are regulation, administrative, and technical problem. Some efforts were taken by the Bureucrat and Institue as well are to make the procedure easier by cutting some administrative requirements.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Cesariyanto, Budi Putra
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.443 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v1i1.185

Abstract

AbstractPerlindungan Hukum dalam bidang pajak adalah suatu bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang guna mendapatkan suatu kepastian hukum, sehingga dapat diperjuangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam pengajuan keberetan PBB di KPP Pratama Semrang Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diupayakan oleh KPP Pratama Semarang Timur dan jajaran pejabat Pajak diatasnya belum maksimal. Sebagai rekomendasi perlu adanya forum atau wadah yang dibentuk KPP Pratama Semarang Timur untuk melakukan koordinasi pada tiap kelurahan-kelurahan di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur, untuk menampung keluhan-keluhan yang dialami oleh Wajib Pajak PBB yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai kegiatan sosialisasi peraturan tentang keberatan.Legal protection in the field of taxation is a form of protection of the rights and obligations of taxpayers are protected by the Act in order to obtain a legal certainty, so that it can be fought. This study aims to determine the Protection of the Law given to taxpayers in the filing of the objection land and building tax in the East Semrang Primary KPP. These results indicate that the legal protection sought by the KPP Primary East Semarang and ranks top tax official is not maximized. As a recommendation to the forum or container formed East Semarang Primary KPP to coordinate on each sub-villages in the region of East Semarang Primary KPP, to accommodate the grievances suffered by the United Nations Taxpayers can actually be used as the socialization of rules on objections.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Cesariyanto, Budi Putra
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v1i1.185

Abstract

AbstractPerlindungan Hukum dalam bidang pajak adalah suatu bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang guna mendapatkan suatu kepastian hukum, sehingga dapat diperjuangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam pengajuan keberetan PBB di KPP Pratama Semrang Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diupayakan oleh KPP Pratama Semarang Timur dan jajaran pejabat Pajak diatasnya belum maksimal. Sebagai rekomendasi perlu adanya forum atau wadah yang dibentuk KPP Pratama Semarang Timur untuk melakukan koordinasi pada tiap kelurahan-kelurahan di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur, untuk menampung keluhan-keluhan yang dialami oleh Wajib Pajak PBB yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai kegiatan sosialisasi peraturan tentang keberatan.Legal protection in the field of taxation is a form of protection of the rights and obligations of taxpayers are protected by the Act in order to obtain a legal certainty, so that it can be fought. This study aims to determine the Protection of the Law given to taxpayers in the filing of the objection land and building tax in the East Semrang Primary KPP. These results indicate that the legal protection sought by the KPP Primary East Semarang and ranks top tax official is not maximized. As a recommendation to the forum or container formed East Semarang Primary KPP to coordinate on each sub-villages in the region of East Semarang Primary KPP, to accommodate the grievances suffered by the United Nations Taxpayers can actually be used as the socialization of rules on objections.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM DARI MODAL ASING Yunisavitri, Emaniar
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.373 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v1i1.186

Abstract

AbstractPada peraturan tentang penanaman modal, penanam modal asing diharuskan berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terdiri dari saham-saham, maka pemerintah membuat peraturan yang lebih spesifik tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan saham dari modal asing yang diatur dalam kedua PP tersebut. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta penanam modal dalam negeri yang tidak diikuti dengan pengaturan secara tertulis yang mengatur sanksi maupun pemberian jangka waktu 180 hari apabila suatu perusahaan penanam modal asing yang telah berdiri dan menjalankan usahanya di Indonesia ternyata setelah beberapa tahun tidak dapat memenuhi syarat kepemilikan saham sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang kepemilikan saham yang berlaku di Indonesia, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peraturan itu sendiri.On investment regulations, foreign investors are required to form a limited liability company whose capital consists of shares, then the government makes more specific regulations on the ownership of shares in a company established under the Foreign Investment Regulation No. 20 of 1994 as updated by Government Regulation Number 83 of 2001. This study aims to analyze ownership of shares of foreign capital which is set in both the PP. Analytical approach used is the juridical-normative approach. These results indicate that participants in the domestic investors who are not accompanied by a written arrangement that governs sanctions or granting a period of 180 days if a foreign investment company which has established and operating in Indonesia turned out after a few years can not be qualified shareholding according to Government Regulation No. 20 of 1994 Jo Government Regulation Number 83 year 2001 regarding the ownership of shares in force in Indonesia, it could create legal uncertainty for the legislation itself.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM DARI MODAL ASING Yunisavitri, Emaniar
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v1i1.186

Abstract

AbstractPada peraturan tentang penanaman modal, penanam modal asing diharuskan berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terdiri dari saham-saham, maka pemerintah membuat peraturan yang lebih spesifik tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan saham dari modal asing yang diatur dalam kedua PP tersebut. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta penanam modal dalam negeri yang tidak diikuti dengan pengaturan secara tertulis yang mengatur sanksi maupun pemberian jangka waktu 180 hari apabila suatu perusahaan penanam modal asing yang telah berdiri dan menjalankan usahanya di Indonesia ternyata setelah beberapa tahun tidak dapat memenuhi syarat kepemilikan saham sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang kepemilikan saham yang berlaku di Indonesia, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peraturan itu sendiri.On investment regulations, foreign investors are required to form a limited liability company whose capital consists of shares, then the government makes more specific regulations on the ownership of shares in a company established under the Foreign Investment Regulation No. 20 of 1994 as updated by Government Regulation Number 83 of 2001. This study aims to analyze ownership of shares of foreign capital which is set in both the PP. Analytical approach used is the juridical-normative approach. These results indicate that participants in the domestic investors who are not accompanied by a written arrangement that governs sanctions or granting a period of 180 days if a foreign investment company which has established and operating in Indonesia turned out after a few years can not be qualified shareholding according to Government Regulation No. 20 of 1994 Jo Government Regulation Number 83 year 2001 regarding the ownership of shares in force in Indonesia, it could create legal uncertainty for the legislation itself.
PERJANJIAN TENTANG KEPEMILIKAN KAVLING TANAH MAKAM MODERN MOUNT CARMEL ANTARA PT PAGODA KARYA ABADI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG K.S., Freddy Wahyu
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.921 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v1i1.187

Abstract

AbstractPemakaman modern merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang belum begitu diatur dan diperhatikan oleh pemerintah. Keberadaan Mount Carmel menimbulkan masalah dengan pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Setelah adanya pergantian tampuk pimpinan melalui Pemilukada pada tahun 2010, perijinan Mount Carmel dipermasalahkan oleh DPRD Kabupaten Semarang melalui Komisi D yang juga merupakan produk Pemilu tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian tanah makam tersebut dari perspektif hokum perjanjian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dikemukakan DPRD Kabupaten Semarang adalah pengelolaan Mount Carmel “dinilai” tidak berijin. DPRD Kabupaten Semarang juga berargumen bahwa sesuai dengan PP dan Permendagri, kepemilikan lahan pemakaman hanya terbatas pada hak pakai dan memiliki ketentuan batas limit luas area. Selebihnya tidak dibenarkan pula pemakaman dikuasai oleh perorangan, serta tidak boleh bersifat komersial dan eksklusif. Akhirnya permasalahan tersebut memuncak dengan adanya rekomendasi dari DPRD kepada eksekutif guna menutup sementara pengelolaan Mount Carmel pada bulan Maret 2011 hingga pihak PT Pagoda Karya Abadi melengkapi persyaratan yang diberikan oleh DPRD.Modern cemetery is one of the needs of people who have not been so arranged and cared for by the government. The existence of Mount Carmel to cause problems with the local government district of Semarang. After a change of leadership through the General Election in 2010, permitting offense by Mount Carmel Semarang Regency through the Commission D which is also a product of the 2009 election. This study aims to analyze the cemetery land deal from the perspective of contract law. The approach used is the juridical-normative approach. These results indicate that the problem raised Semarang Regency is the management of Mount Carmel ”judged” is not permitted. Semarang Regency also argued that according to the PP and Permendagri, cemetery land ownership is limited to the right to use and has provisions limit boundary area. The rest are not justified cemetery controlled by individuals, as well as commercial and should not be exclusive. Eventually these problems culminated with the recommendation of Parliament to the executive order to close the temporary management of Mount Carmel in March 2011 to the Pagoda PT Karya Abadi complete the requirements given by the Parliament.
PERJANJIAN TENTANG KEPEMILIKAN KAVLING TANAH MAKAM MODERN MOUNT CARMEL ANTARA PT PAGODA KARYA ABADI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG K.S., Freddy Wahyu
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v1i1.187

Abstract

AbstractPemakaman modern merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang belum begitu diatur dan diperhatikan oleh pemerintah. Keberadaan Mount Carmel menimbulkan masalah dengan pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Setelah adanya pergantian tampuk pimpinan melalui Pemilukada pada tahun 2010, perijinan Mount Carmel dipermasalahkan oleh DPRD Kabupaten Semarang melalui Komisi D yang juga merupakan produk Pemilu tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian tanah makam tersebut dari perspektif hokum perjanjian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dikemukakan DPRD Kabupaten Semarang adalah pengelolaan Mount Carmel “dinilai” tidak berijin. DPRD Kabupaten Semarang juga berargumen bahwa sesuai dengan PP dan Permendagri, kepemilikan lahan pemakaman hanya terbatas pada hak pakai dan memiliki ketentuan batas limit luas area. Selebihnya tidak dibenarkan pula pemakaman dikuasai oleh perorangan, serta tidak boleh bersifat komersial dan eksklusif. Akhirnya permasalahan tersebut memuncak dengan adanya rekomendasi dari DPRD kepada eksekutif guna menutup sementara pengelolaan Mount Carmel pada bulan Maret 2011 hingga pihak PT Pagoda Karya Abadi melengkapi persyaratan yang diberikan oleh DPRD.Modern cemetery is one of the needs of people who have not been so arranged and cared for by the government. The existence of Mount Carmel to cause problems with the local government district of Semarang. After a change of leadership through the General Election in 2010, permitting offense by Mount Carmel Semarang Regency through the Commission D which is also a product of the 2009 election. This study aims to analyze the cemetery land deal from the perspective of contract law. The approach used is the juridical-normative approach. These results indicate that the problem raised Semarang Regency is the management of Mount Carmel ”judged” is not permitted. Semarang Regency also argued that according to the PP and Permendagri, cemetery land ownership is limited to the right to use and has provisions limit boundary area. The rest are not justified cemetery controlled by individuals, as well as commercial and should not be exclusive. Eventually these problems culminated with the recommendation of Parliament to the executive order to close the temporary management of Mount Carmel in March 2011 to the Pagoda PT Karya Abadi complete the requirements given by the Parliament.

Page 1 of 23 | Total Record : 224