cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junior Hendri Wijaya
Contact Email
thejournalish@gmail.com
Phone
+6282326796566
Journal Mail Official
thejournalish@gmail.com
Editorial Address
Jl.Patukan Gamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
TheJournalish: Social and Government
Published by CV The Journal Publishing
ISSN : -     EISSN : 27225402     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Thejournalish: Social and Government bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau ide konseptual, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ketentuan penerbitan manuskrip tidak pernah dipublikasikan atau tidak diajukan di jurnal lain, manuskrip yang berasal dari nasional dan internasional. Jurnal TheJournalish sudah ber ISSN: 2722-5402 (media online). Selanjutnya Thejournalish: Social and Government dikelola oleh CV The Journal Publishing. TheJournalish juga bekerjsama dengan Community of Government Observer (CGO) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Thejournalish: Social and Government berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu bidang sosial dan bidang pemerintah. Adapun ruang lingkup sebagai berikut: SOCIAL: Bidang Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Bencana Alam dan Sosial, CSR, Inovasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Lingkup ilmu yang terkait lainnya. GOVERNMENT: Governance, Politics Government, E-Government, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Governability, Kepemimpinan Strategis dan Inovatif, dan Lingkup ilmu yang terkait. Thejournalish: Social and Government menerbitkan 4 kali dalam setahun yang dimulai dari edisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap naskah yang dikirim ke Jurnal The
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 115 Documents
 1   2   3   4   5 
Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019 Siti Zaetun; Chusnul Mar'iyah
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v1i3.58

Abstract

The big wave of the women's movement in the world, apart from demanding rights and equality between men and women, also encourages women's representative participation in decision-making process. Previous studies often analyze women's representation based on cultural and institutional barriers without specifically showing the role of political parties in carrying out the gatekeeping activities, especially in women's candidacy. This article uses Pippa Norris' theory of political recruitment with descriptive qualitative analysis methods to analyze the increase in women's representation from Nasdem Party in the 2019 general elections. The results are (1) general election rules and political parties affect the increase in women's representation, (2) representation and women's interests have not become the main criteria in the political selection process of Nasdem Party, (3) the survey culture in the balancing of women's candidacy in addition to providing opportunities for female candidates also fostering kinship politics, (4) Nasdem’s commitment to women's representation and interests is still untested, and the most obvious is (5) as a political commodity where an increase in the representation of women with kinship political backgrounds contributed to the increase in the votes of Nasdem Party in the 2019 elections.
PENGARUH TAGAR #2019GANTIPRESIDEN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MILENIAL Iqbal Themi; Aditya Perdana
TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 1 (2021): February:TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v2i1.59

Abstract

Abstrak: Evolusi perkembang internet dan munculnya media baru (Media Sosial) mempengaruhi banyak peristiwa politik, yang paling sering disoroti adalah terkait pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik. Namun sejauh ini literatur yang ada hanya menunjukan pengaruh langsung antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik tanpa proses mekanisme psikologis yang terjadi. Selain itu, fenomena tagar di Indonesia juga kurang mendapat perhatian para ilmuwan padahal tagar sebagai bagian dari konsep viralitas memiliki kemampuan penyebaran informasi dalam skala besar dan cepat bahkan dalam beberapa kasus mempengaruhi gerakan sosial. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk menguji pengaruh konten tagar #2019GantiPresiden terhadap partisipasi politik online dan offline (low/high) dengan menggunakan Model Partisipasi Politik Media Sosial (SMPPM). Adapun metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan kuisioner dan teknik analisa regresi linier sederhana. Hasilnya (1) pengaruh tagar #2019GantiPresiden terhadap partisipasi online (low/high) lebih besar dibanding terhadap partisipasi offline (low/high), (2) konten tagar #2019GantiPresiden tidak memiliki tujuan partisipatif dan dan tidak lebih dominan dibanding tujuan individu sekalipun mereka sepakat dengan tagar tersebut, sehingga (3) tidak dapat meningkatkan rata-rata responden yang pernah melakukan partisipasi online/offline (low) menuju partisipasi online/offline (high).
Kesisteman Dalam Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Provinsi D.I.Y Sabirin Sabirin
TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 1 (2021): February:TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v2i1.91

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena umum yang tergambar dari kehidupan kekuatan sosial politik (Orde Baru, Parpol dan Golkar) terkesan terlalu kaku, struktural, institusional dan formalistik. Seluruh kekuatan sosial politik baik secara diam – diam maupun terang – terangan diarahkan untuk memberikan dukungan berupa legitimasi yang kuat kepada pemerintahan Orde Baru. Runtuhnya rezim orde baru “Soeharto” selaku Ketua Dewan Pembina partai golkar pada tahun 1998 ternyata tidak membawa dampak negatif terhadap kesisteman partai Golkar DIY walaupun di tingkat pusat terjadi pergolakan yang sangat luar biasa, sehingga atas kebijakan anggota partai golkar di dewan pusat mendesak diadakannya Munaslub yang dihadiri oleh semua perwakilan partai golkar baik ditingkat kabupaten/kota maupun propinsi di seluruh Indonesia guna menata kembali (restrukturisasi) kesisteman partai. Penelitin ini menggunakan metode penelitian diskriptif. Fokus penelitiannya adalah derajat kesisteman (systemness) terdiri dari : Asal usul partai, sumber pendanaan, peran pemimpin partai, faksionalisme (pengelompokan), klientelisme (pertukaran dukungan). Jenis dan sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder. Populasi dan sample adalah pengurus DPD Partai golkar DIY. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui, dokumentasi serta wawancara langsung. Teknis analisis data yang di gunakan adalah teknis analisis data kualitatif. Nilai-nilai dan praktik demokrasi sangatlah penting bagi institusionalisasi demokratis dan perkembangan ketangguhan partai Golkar. Tingkat Kesisteman di DPD Partai Golkar Propinsi DIY khususnya, dalam proses internal organisasi partai politik menuju sebuah organisasi yang terlembaga secara mapan, kompleksitas, norma dan perilakunya berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama yang ditentukan oleh dimensi derajat kesisteman (systemness).
Local Government and Road Infrastructure Delivery: Nigeria Experience Ayotunde David Odewale
TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 1 (2021): February:TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v2i1.92

Abstract

The provision of essential and basic infrastructure, especially at the Local Government level in Nigeria constitutes a major role in socio-economic and political development, and in improving the standard of living at the grassroots. Sadly, the road infrastructures are in a state of dilemma particularly the Local government roads due to so many constraints. The paper intends to look at these constraints and proffer possible solutions. Both primary and secondary methods were employed. The paper discovered that local government roads constitute the highest trunks of roads, and which got increasing day-by-day due to its proximity to the populace, and yet, the most negligible trunk of road in Nigeria. Finally, some recommendations were articulated.
KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS (HAIS) DI RUMAH SAKIT X YOGYAKARTA Fathma Rachmawati Auwalani; Totok Sundoro
TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 2 (2021): June: Thejournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v2i2.90

Abstract

Kejadian phlebitis bulan Januari 2019 sebanyak 13%, September 2019 sebanyak 6%. Sedangkan Kepmenkes Nomor 29 Tahun 2008, standar kejadian HAIs di rumah sakit tidak boleh lebih dari 1.5%. Kepemimpinan, tata kelola dan sumber daya memiliki peran yang ade kuat untuk meningkatkan sistem keselamatan pasien yang telah di bentuk. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab masih terjadinya HAIs dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan HAIs pada aspek kepemimpinan, tata kelola, dan sumber daya di rumah sakit menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Penelitian kualitatif deskriptif studi kasus dengan subjek penelitian Direktur, Ketua Komite PPI, dan Staf yang diambil secara purposive sampling. Obyek penelitian adalah Kepemimpinan, Tata Kelola Dan Sumber Daya Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Healthcare Associated Infections (HAIs) di rumah sakit dengan teknik uji keabsahannya melalui triangulasi. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan conclusion/verification. Terjadinya kasus HAIs di rumah sakit dikarenakan belum terlaksananya Program PPI dengan baik, budaya/kepatuhan cuci tangan petugas yang kurang, sosialisasi hasil investigasi/surveilans tentang kejadian HAIs dan upaya tindak lanjutnya masih belum optimal. Aspek kepemimpinan dan tata kelola rumah sakit dalam upaya pencegahan dan penanggulanagan HAIs secara keseluruhan belum terpenuhi dengan baik. Rumah sakit telah membentuk Komite Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi (PPI), ada petugas Prevention Control Nurse (IPCN) dengan ketugasan pokok dan fungsinya, namun pelaksanaan program PPI belum dilaksanakan laporan hasil supervisi belum disosialisasikan secara optimal hanya dalam bentuk informasi yang disampaikan melalui papan informasi/papan pengumuman.
FENEMONA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG Heni Farikhatu Sholikhah
TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 2 (2021): June: Thejournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v2i2.141

Abstract

Di negara Indonesia pajak mempunyai peranan yang sangat vital dimana pajak sebagai pendapatan terbesar negara. Besar kecilnya pajak yang diterima oleh negara akan sangat menentukan laju perkembangan roda pemerintahan khususnya dalam melaksanakan pembangunan. Ada beberapa macam pajak yang diterima oleh kas negara salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan merupakan iuran wajib kepada kas negara atas dasar kepemilikan, penguasaan dan perolehan manfaat dari bumi dan bangunan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi/ tanah dan bangunan. Tulisan ini bertujuan menyajikan fenomena kemacetan pembayaran PBB di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dengan menggunakan metode analisis kebijakan. Metode analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Data dihimpun melalui 1) wawancara; 2) observasi; dan 3) dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1) rendahnya tingkat kesadaran; dan 2) kemiskinan. Rendahnya tingkat kesadaran terlihat dari tunggakan pembayaran PBB oleh wajib pajak (WP), sedangkan kemiskinan dikarenakan rata-rata penduduk Kecamatan Bandongan bekerja sebagai petani atau buruh harian lepas sehingga pendapatan terbatas hanya sebagai pemenuh kebutuhan harian.
ANALISIS MODAL POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI TERHADAP KETERPILIHAN CALEG PEREMPUAN PEMULA PADA PILEG DPRD DKI JAKARTA 2019 Giscka Canna Indira S; Chusnul Mariyah
TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 2 (2021): June: Thejournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v2i2.142

Abstract

Keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif di DKI Jakarta masih relatif rendah dengan keterpilihan dibawah 30% kursi yang diperebutkan pada pemilu legislatif dari tahun 2004-2019. Sebagai daerah yang menjadi barometer politik nasional, hal ini menjadi penting untuk diteliti. Artikel ini menganalisis bagaimana calon legislatif perempuan pemula dapat terpilih menjadi anggota legislatif dengan pendekatan modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Ketiga pendekatan ini diambil karena Jakarta merupakan wilayah yang dinamis secara politik, majemuk secara sosial, dan berpengaruh secara ekonomi. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap salah satu calon legislatif pemula terpilih. Berdasarkan pendekatan dan metodologi yang diambil, modal politik, sosial, dan ekonomi berpengaruh terhadap keterpilihan calon legislatif perempuan pemula. Penguasaan modal politik dan sosial dapat disimpulkan lebih berpengaruh terhadap keterpilihan calon legislatif perempuan pemula, namun penguasaan modal ekonomi merupakan penguat dari modal politik dan sosial. Disamping itu, modal ekonomi erat keterkaitannya dengan aspek-aspek praktis kampanye seperti pendanaan untuk materi kampanye, kampanye tatap muka, dan insentif bagi tim kampanye dan saksi.
Advokasi Kebijakan RUU PKS: Analisis Pemberitaan Media Perempuan Magdalene.co dan Konde.co Purnama Ayu Rizky; Chusnul Mar’iyah
TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 2 (2021): June: Thejournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v2i2.143

Abstract

Tulisan ini berupaya mengeksplorasi peran media alternatif perempuan Magdalene.co dan Konde.co di dalam proses advokasi kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Kajian tersebut penting lantaran studi terdahulu mengenai advokasi kebijakan di ranah politik lebih banyak difokuskan di institusi seperti legislatif, birokrasi, maupun partai politik. Analisis konten, wawancara, dan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan Konde.co cukup jelas keberpihakannya soal advokasi RUU PKS tapi berita mereka lebih sedikit, sedangkan Magdalene.co konsisten memberitakan RUU PKS, meskipun lebih banyak terdistorsi oleh banyak isu perempuan di ranah publik, seperti gaya hidup, kondisi sosial, dan agama.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 28 TAHUN 2014 DI KABUPATEN KULON PROGO Hardjanto; Tri Nugroho
TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 3 (2021): October: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014  telah melakukan upaya agar perusahan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) membuat PP. Pada tahun 2020 dari 104 perusahaan yang wajib membuat PP baru 29 yang membuat PP, dan 14 perusahaan yang membuat PKB. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan  Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 dan kendala-kendala yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah  kualitatif-deskriptif yang hasilnya berupa kata-kata, gambar bukan dalam bentuk angka-angka, maka proses pengambilan data dilakukan dengan pengamatan di lapangan, menggali realitas dari informan secara mendetail dan menyeluruh terkait setiap interaksi yang terjadi di antara informan melalui wawancara mendalam, selanjutnya peneliti menuangkan temuannya dan mendeskripsikan Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan dari George C Edward III dengan faktor yang mempengaruhi: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan struktur Birolrasi. Hasil penelitian: 1) Komunikasi, dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi dan pembinaan, namun belum semua pengusaha mejalankan kewajibannya membuat PP (faktor penghambat; 2) Sumber Daya, Pejabat Funsional Mediator sebagai ujung tombak implementasi dibutuhkan 2 baru ada 1 orang (faktor penghambat); 3) Disposisi, sikap implementor sangat mendukung implementasi yang selalu mengingatkan pengusaha untuk membuat PP/PKB (faktor pendukung); 4) Struktur birokrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Standar Operation System (SOP) Pengesahan PP dan SOP Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (faktor pendukung).  
Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Samili Erni Saharuddin; Rini Andriani
TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 3 (2021): October: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Samili. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Samili sudah cukup baik. (1) Dimensi Tangible (bukti fisik), belum memenuhi fasilitas yang memadai dalam memberikan pelayanan seperti tidak tersedianya papan informasi untuk mengetahui terkait pelayanan Administrasi Kependudukan, tidak tersedianya AC dan tidak adanya lemari arsip. (2) Dimensi reliability (kehandalan), belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat karena tidak adanya standar pelayanan yang jelas (SOP), kurangnya SDM serta belum mengikuti pelatihan terkait pelayanan adminduk. (3) Dimensi responsiviness (ketanggapan), pegawai sudah menunjukkan sikap daya tanggap yang baik, namun pelayanan masih lambat serta belum tersedianya kotak aduan. (4) Dimensi assurance (jaminan), jaminan tepat waktu pelayanan dan biaya pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat karena ada yang mengeluh mengenai pelayanan yang tidak cepat, pegawai yang tidak disiplin serta masyarakat harus membayar jika ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. (5) Dimensi emphaty (empati), pegawai Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Samili sudah menunjukkan upaya meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan menunjukkan sikap ramah, sopan, menghargai pengguna layanan dan tidak diskriminatif. (6) Dimensi Access (akses), masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi terkait pelayanan karena tidak adanya papan informasi serta belum tersedianya pelayanan secara online lewat nomor telepon ataupun whatsApp dimasa pandemi. Faktor pendukung yang membantu proses pelayanan Administrasi Kependudukan adalah faktor kesadaran. Terakhir, faktor yang menghambat proses pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Samili adalah faktor keterampilan SDM, faktor manajemen organisasi, faktor aturan dan faktor sarana prasarana.

Page 3 of 12 | Total Record : 115

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2023): Special Issue Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government Vol. 4 No. 2 (2023): social and government Vol. 4 No. 1 (2023): Social and Government Vol. 3 No. 4 (2022): Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish Vol. 3 No. 1 (2022): February:TheJournalish Vol. 2 No. 3 (2021): October: TheJournalish Vol. 2 No. 2 (2021): June: Thejournalish Vol. 2 No. 1 (2021): February:TheJournalish Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish Vol. 1 No. 1 (2020): February: TheJournalish More Issue