cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junior Hendri Wijaya
Contact Email
thejournalish@gmail.com
Phone
+6282326796566
Journal Mail Official
thejournalish@gmail.com
Editorial Address
Jl.Patukan Gamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
TheJournalish: Social and Government
Published by CV The Journal Publishing
ISSN : -     EISSN : 27225402     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Thejournalish: Social and Government bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau ide konseptual, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ketentuan penerbitan manuskrip tidak pernah dipublikasikan atau tidak diajukan di jurnal lain, manuskrip yang berasal dari nasional dan internasional. Jurnal TheJournalish sudah ber ISSN: 2722-5402 (media online). Selanjutnya Thejournalish: Social and Government dikelola oleh CV The Journal Publishing. TheJournalish juga bekerjsama dengan Community of Government Observer (CGO) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Thejournalish: Social and Government berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu bidang sosial dan bidang pemerintah. Adapun ruang lingkup sebagai berikut: SOCIAL: Bidang Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Bencana Alam dan Sosial, CSR, Inovasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Lingkup ilmu yang terkait lainnya. GOVERNMENT: Governance, Politics Government, E-Government, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Governability, Kepemimpinan Strategis dan Inovatif, dan Lingkup ilmu yang terkait. Thejournalish: Social and Government menerbitkan 4 kali dalam setahun yang dimulai dari edisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap naskah yang dikirim ke Jurnal The
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 115 Documents
 1   2   3   4   5 
DUKUNGAN KOLEKTIF CIVIL SOCIETY DALAM PENGARUSUTAMAAN GERAKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA Mia Sarmiasih; Prawira Yudha Pratama
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 1 (2020): February: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.087 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana dukungan kolektif civil society (masyarakat sipil) dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia. Tulisan ini menggunakan perspektif society dalam mendorong kebijakan pemberantasan korupsi. Selama ini masalah korupsi bukan saja masalah kurang tegaknya aturan hukum, melainkan juga masalah moralitas warga negara (citizens) yang harus mendapatkan pendidikan karakter sejak dini melalui berbagai upaya strategis. Gerakan anti korupsi berbasis kolektif society salah satunya telah dilakukan oleh Muhammadiyah melalui Madrasah Anti Korupsi (MAK) yang diiniasiasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan membawa beberapa agenda program yaitu pendidikan anti korupsi, advokasi anti korupsi dan pengawasan anti korupsi. Namun, ketiganya belum berjalan secara maksimal sehingga dibutuhkan akselerasi gerakan anti korupsi dengan program Serikat Gerakan Anti Korupsi (SE-GANKIN) yang memilik 3 langkah teknis yaitu kolaborasi dengan kelompok sosial, membuat situs website kanal bersama, dan membuat media berbasis aplikasi online.
PENERAPAN UU NO. 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015 LUPYTA ISTIQOMAH
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 1 (2020): February: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.307 KB)

Abstract

Latar belakang masalah kebijakan ini adalah untuk membantu lanjut usia yang karena faktor usianya maka akan mengalami banyak keterbatasan, sehingga memerlukan bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan. rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah motode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi yang menghasilkan data primer maupun data sekunder. Setelah peneliti melakukan penelitian, bahwa implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015 belum dilakukan dengan optimal. Adanya program perlindungan dalam panti dan perlindungan luar panti yaitu Asistensi Sosial Lanjut Usia sebagai bentuk perlindungan sosial sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan belum terlaksana dengan optimal. Faktor-faktor yang sangat mendasar dalam pengaruh implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah faktor komunikasi yaitu sosialisasi. Sosialisasi adanya kebijakan ini belum dilakukan dengan optimal oleh pihak penyelenggara kepada masyarakat luas yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Sehingga dapat mengurangi kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lanjut usia terlantar yang hidup ditengah-tengah mereka.
GOOD GOVERNANCE: KEPEMIMPINAN MUHAMMAD SYAHRIAL SEBAGAI WALIKOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2016-2019 Junior Hendri Wijaya
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 1 (2020): February: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.384 KB)

Abstract

M. syahrial sebagai calon walikota terpilih bahkan memecahkan sejumlah rekor dari pilkada serentak di tahun 2015. Diusia 26 tahun Muhammad Syahrial sudah berhasil menjadi walikota di Tanjungbalai Sumatera Utara bahkan dinobatkan menjadi walikota termuda di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui good governance: kepemimpinan muhammad syahrial sebagai walikota tanjungbalai tahun 2016-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan literature review. Hasil temuan peneliti menunjukan kualitas dan kemampuan M Syahrial sebagai walikota termuda di indonesia. Capaian yang di buktikan diantaranya adalah dibidang infrastruktur, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Bidang infrastruktur dimulai melakukan pembenahan jalan, pusat perbelajaan, dermaga berhasil dilakukan yang dibuktikan dengan prestasi di dapat oleh walikota tanjungbalai dalam acara Sindo Goverment Award 2018 kategori infrastruktur. Dibidang kesehatan juga ditunjukan dengan melakukan pembentukan tim kesehatan untuk menanggulangi maslah kesehatan meskipun dibidang kesehatan sudah memenuhi standar nasional. Serta dibidang ekonomi walikota muhammad Syahrial memfokuskan ke bidang sektor kelautan dan tempat wisata dikarenakan kesesuaian wilayah tanjungbalai untuk meningkatkan perekonomian.
Analisis Dampak Sistem Multipartai dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Era Jokowi & Jusuf Kalla Alief Akhbar; Adelia Miranda; Ahmad Naufal Fahrezi; Miftahul Jannah
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 1 (2020): February: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.386 KB)

Abstract

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019), Indonesia mengimplementasikan sistem presidensial bersamaan dengan sistem multipartai, atau dapat dikatakan multipartai ektrim dikarenakan banyaknya jumlah partai pada masa itu. Hal ini kemudian menyebabkan pasangan Jokowi-JK sangat berketergantungan terhadap partai koalisi, serta menimbulkan berbagai permasalahan lainnya. Bahkan, banyak pengamat politik menilai bahwa era tersebut adalah era “presidensil rasa parlementer”. Implementasi sistem presidensial bersamaan dengan multipartai saat itu tidak berjalan dengan lancar. Diperlukan keseimbangan ekstra, pemerintahan yang tegas, serta berwibawa dalam mengembangkan pola pemerintahan presidensial bersamaan dengan sistem multipartai.
KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN) Iman Amanda Permatasari
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 1 (2020): February: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.578 KB)

Abstract

Setelah membaca buku milik Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, MSc, yang berjudul Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan), khususnya pada bab implementasi dan bab evaluasi kebijakan, Pereview dapat menyimpulkan bahwa proses implementasi memiliki keterikatan yang kuat dengan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah variabel paling krusial yang pengaruhnya sangat besar dalam penyelesaian setiap masalah publik. Implementasi juga menjadi pembuktian apakah pemerintah memiliki respon dan cara yang tepat dalam merangkul kepentingan masyarakat. Sementara itu, evaluasi kebijakan merupakan akhir dari tahapan-tahapan kebijakan. Pada tahap ini dapat dilihat bagaimana berjalannya implementasi kebijakan, kekurangan, kelebihan, dan buah dari kebijakan yang dijalankan apakah bersifat positif atau negatif. Evaluasi juga menjadi tolak ukur terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan diambil pemerintah atau pelaksana. Buku ini ditulis dengan sangat baik, runut dan mudah dipahami. Isinya menjelaskan mengenai implementasi dan evaluasi dengan rinci, dari definisi hingga masalah-masalah yang mungkin dihadapi, disertai dengan beberapa contoh konkrit dalam pelaksanaan kebijakan. Teori-teori yang diambil Situmorang juga dicantumkan secara jelas. Kekurangan dari buku ini adalah pendalaman teori pada langkah-langkah evaluasi kebijakan belum masuk kepada praktik-praktik pelaksanaannya yang paling dalam.
FACTORS THAT INFLUENCE COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT PLANNING IN KASIHAN DISTRICT, BANTUL REGENCY, YOGYAKARTA Ghina Nabilah Effendi
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.62 KB)

Abstract

The research aims to look at the level of community participation or community power in development planning related to decision making for the common interest and welfare and to know the factors that influence the level of community participation in development planning for sustainable development programs. This research uses quantitative methods by collecting data through questionnaires and analyzed using SEM PLS Analysis. The results showed that the level of community participation in development planning through the Musrenbang in Kasihan Subdistrict, Bantul Regency, Yogyakarta Province was still not optimal and tended to below, and among several internal and external factors tested showed that the age, level of education, type of work, communication and leadership has a relationship with community participation. And the thing that shows the biggest factor influencing the level of community participation in the type of work that has a significant impact that influences the low level of community participation in Kasihan District because it is dominated by peasants and the private sector which then makes the tendency of ordinary people not want to participate in development planning in the District Kasihan, Bantul Regency, Yogyakarta Province.
COVID-19, THE PANDEMIC THAT MAY SAVE THE WORLD FROM WAR AND CHANGE IT TO A BETTER PLACE FOR THE LIVING Rasheed Adeniyi Tiamiyu; Junior Hendri Wijaya
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.572 KB)

Abstract

Allegations and counter-allegations surrounding the advent of the novel coronavirus (COVID-19) are heavily skewed toward the commencement of the biological war, even though it has been observed over the years that war has a tremendous negative effect on all facets of human endeavor, for which the United Nations has applied series of sanctions to enforce its decisions to prevent or stop the existing war. For instance, powerful world leaders hand twist decisions of the United Nations in favor of their agenda because they see war as a means of their financial well-being. To find a solution to this issue, this paper investigated the efforts made to overcome COVID-19 and what could bring a harmonious relationship in the world. We discovered that human race is of the same origin and age-long intermarriages have further strengthened interconnectivity of the human being, such that, the blood of the citizens of a nation is running in the veins of the citizens of other nations and virus affecting whites also affects blacks and are both in need of each other to overcome the pandemic. Therefore, a program of orientation is put in place by the United Nations to orient heads of countries to imbibe and adopt absolute peaceful coexistence to prevent war in the world since one nation defending its citizens against another nation through war means to war against self.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA PALEMBANG Husni Holqiah; Yollanda Apriapamela; Riska Sakinah; Yuyun Yuliana
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main function of the DPRD is to control the running of the government in the regions, while with regard to the legislative function, the position of the DPRD is not a dominant actor. The dominant power holder in the legislative field is the Governor or Regent/Mayor. Even in Law No.23 / 2014, Governors and Regents / Mayors are required to submit a draft Regional Regulation and stipulate it as a Regional Regulation with the approval of the DPRD. This means that the DPRD only acts as a controller that can approve or even reject at all or approve certain changes. However, many facts show that there are still many Parliament members who do not have comprehensive capabilities in carrying out supervisory functions which result in not being able to function properly. This phenomenon also occurs in the Palembang City Parliament where there are still many Parliament members who do not know how to carry out the supervisory function which is one of their main tasks. One of them is at least the Palembang City DPRD members who attended the plenary session which was attended directly by the Mayor of Palembang, which we will discuss in this study. The purpose of this study is to describe the Implementation of the DPRD Supervision function in the Regional Government's policy and at the same time to find out the factors that influence in carrying out the supervisory function so it expected to find a solution to handle it in.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA PALEMBANG Holqiah, Husni; Apriapamela, Yollanda; Sakinah, Riska; Yuliana, Yuyun
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main function of the DPRD is to control the running of the government in the regions, while with regard to the legislative function, the position of the DPRD is not a dominant actor. The dominant power holder in the legislative field is the Governor or Regent/Mayor. Even in Law No.23 / 2014, Governors and Regents / Mayors are required to submit a draft Regional Regulation and stipulate it as a Regional Regulation with the approval of the DPRD. This means that the DPRD only acts as a controller that can approve or even reject at all or approve certain changes. However, many facts show that there are still many Parliament members who do not have comprehensive capabilities in carrying out supervisory functions which result in not being able to function properly. This phenomenon also occurs in the Palembang City Parliament where there are still many Parliament members who do not know how to carry out the supervisory function which is one of their main tasks. One of them is at least the Palembang City DPRD members who attended the plenary session which was attended directly by the Mayor of Palembang, which we will discuss in this study. The purpose of this study is to describe the Implementation of the DPRD Supervision function in the Regional Government's policy and at the same time to find out the factors that influence in carrying out the supervisory function so it expected to find a solution to handle it in.
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 Siti Munawaroh; Widuri Wulandari; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Nandyta Dewi Aprilya
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan reformasi birokrasi yang ada di Pemerintah Kota Tegal dalam bidang akuntabilitas pada tahun 2018. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan dengan memprioritaskan prinsip akuntabilitas dalam setiap kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas kinerja yang ada adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan akuntabilitas keuangan dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Temuan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang dimiliki mampu bekerja optimal yang profesional dan kompeten dalam menyelesaikan laporan.

Page 1 of 12 | Total Record : 115

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2023): Special Issue Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government Vol. 4 No. 2 (2023): social and government Vol. 4 No. 1 (2023): Social and Government Vol. 3 No. 4 (2022): Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish Vol. 3 No. 1 (2022): February:TheJournalish Vol. 2 No. 3 (2021): October: TheJournalish Vol. 2 No. 2 (2021): June: Thejournalish Vol. 2 No. 1 (2021): February:TheJournalish Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish Vol. 1 No. 1 (2020): February: TheJournalish More Issue