Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Al-Qadha Journal focuses on the study of Law which is an article of research results and academic thought, this journal is a communication medium for academics, experts, and researchers who care about studying Islamic law and law. The scope of writing is determined in the al-Qadha journal; Jurisprudence of Islamic Family Law and Civil Law issues of legal dispute resolution
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PENCEGAHANNYA ]]>
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>
<![CDATA[ Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN LANGSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.364 KB)
|
DOI: 10.32505/qadha.v4i1.173
<![CDATA[Mengingat tidak seharusnya suatu perkawinan itu dibatalkan, karena suatuperkawinan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan tidak bolehdipermainkan. Dan karena dalam suatu perkawinan tidak hanya mengikathubungan satu laki-laki dengan satu perempuan, melainkan mengikat semuakeluarga besar yang ada dalam nasab keluarga dan perkawinan yang terjaditidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia (hablu minan nas),melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT., (habluminallah), sehingga perkawinan tidak mudah dibatalkan. Pembatalanperkawinan merupakan suatu tindakan guna memperoleh keputusanpengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.Pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lainkarena akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Sehinggadipandang penting adanya pencegahan yang dilakukan, guna tidak terjadinyapembatalan perkawinan. Maka diperlukanlah langkah-langkah yang harusditempuh seperti lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) supayadapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalanperkawinan.]]>
<![CDATA[MEROKOK DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA ]]>
<![CDATA[Ihsan, Muhammad]]>
<![CDATA[ Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN LANGSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.688 KB)
|
DOI: 10.32505/qadha.v4i1.174
<![CDATA[Smoking is an activity that has become part of human life in differene partsof the world. However smoking is a thing that can be said to be relativelynew, because cigarettes have not been known at the time of Prophet SAW.Because it is a new one, it?s not suprising it is appears a variety of differentopinions in a non legislation, both ulama in person or religious organizationwhich is often used as a reference for the general public. Muhammadiyahthrought the council of tarjih have established to consider unlawful thesmoking, while Nahdatul Ulama established that the smoking law merelyimproper. The differences of opinion certainly is something to be examinedfuther. Moreover, both organization are the largest organization inIndonesia and has fanaticism its self. So that whatever be the decicionwould have passable]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Rahma, Ida]]>
<![CDATA[ Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN LANGSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.84 KB)
|
DOI: 10.32505/qadha.v4i1.175
<![CDATA[The function of criminal law aims to prevent future crimes in order toprevent the occurrence of criminal countermeasures. The criminal itself is asanction or a sorrow that tells. Criminal law is a rule of law or a set of rules orlegal norms that regulate an act which is a criminal act, when an act is declared asa criminal act and set the effect (witness) given in reaction to the act that violatesthe rule of criminal law. The function of the criminal law itself is to provide acriminal to those who violate the penal law through state equipment, in order tomaintain public order. Law enforcement is the activity of harmonizingrelationships of values that are outlined in the rules and attitude of acts as a seriesof the final value of the termination to create as social enginering, maintaining andmaintaining as the social control of social interaction, whether it is a preventiveaction (preventive) ) As well as acts of eradication (repressive).]]>
<![CDATA[PENODAAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Adnani, Adnani]]>
<![CDATA[ Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN LANGSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.029 KB)
|
DOI: 10.32505/qadha.v4i1.176
<![CDATA[Penodaan agama adalah satu tindakan melawan hukum, baik dalamIslam maupun dalam undang-undang di Indonesia, bentuk penodaan Agamadalam Islam adalah setiap menghina Allah,menghina Nabi dan menghinaIslam yang dinamakan dengan murtad dan hukum bagi orang murtad adalahhukuman mati. sebagaimana hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh bukharidalam kitabnya Telah menceritakan kepada kami ?Aliy bin ?Abdillah : Telahmenceritakan kepada kami Sufyaan, dari Ayyub, dari ?Ikrimah: hal inisebagaimana ditegaskan oleh Hadis sebagai berikut:Dari Ibnu Abbas, ia berkata,?Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya , makabunuhlah dia.? (HR. Al-bukhari, Abu Dawud, Al-tirmizi,dan Annasa?i).Sedangkan bentuk penodaan dalam hukum pidana di Indonesia adalahDengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan,melakukan perbuatanyang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agamayang dianut di Indonesia dan hukum bagi penodaan Agama dalam hukum pidanadiIndnnesia adalah dipenjara selama-lamanya lima tahun. sebagaimana yangdikatakan didalam KUHP pada Pasal 156a KUHP menyatakan ?Dipidanadengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengajadi muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:(a)yang padapokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaa atau penodaan terhadap suatuagama yang dianut di Indonesia;(b)dengan maksud agar supaya orang tidakmenganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.?]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Amrunsyah, Amrunsyah]]>
<![CDATA[ Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN LANGSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (571.758 KB)
|
DOI: 10.32505/qadha.v4i1.177
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun sekarang telah telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi ?Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin danmelindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuhberkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkatdan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.]]>
<![CDATA[HAK ASUS ANAK : SUATU ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA TENTANG PENGALIHAN HAK ASUH ANAK ]]>
<![CDATA[Noufa Istianah, Fakhrurrazi dan]]>
<![CDATA[ Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN LANGSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.968 KB)
|
DOI: 10.32505/qadha.v4i1.178
<![CDATA[Dalam pembahasan ini peneliti memfokuskan kepada pemeliharaan anak akibatkeadaan suami istri dalam suatu keluarga yang terjadi perselisihan danpertengkaran yang sangat memuncak, dan tidak dapat didamaikan lagi, yangberakhir dengan perceraian. Akibat perceraian, terjadilah perselisihan mengenaipemeliharaan anak. Suami menghendaki hak asuh diberikan kepadanya, demikianpula sang mantan istri nya. Meskipun dalam agama menetapkan bahwa wanitalahyang paling berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz, tetapi di dalamkeadaan ibunya belum menikah lagi.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PENCEGAHANNYA ]]>
<![CDATA[Faisal Faisal]]>
<![CDATA[ Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/qadha.v4i1.173
<![CDATA[Mengingat tidak seharusnya suatu perkawinan itu dibatalkan, karena suatuperkawinan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan tidak bolehdipermainkan. Dan karena dalam suatu perkawinan tidak hanya mengikathubungan satu laki-laki dengan satu perempuan, melainkan mengikat semuakeluarga besar yang ada dalam nasab keluarga dan perkawinan yang terjaditidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia (hablu minan nas),melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT., (habluminallah), sehingga perkawinan tidak mudah dibatalkan. Pembatalanperkawinan merupakan suatu tindakan guna memperoleh keputusanpengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.Pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lainkarena akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Sehinggadipandang penting adanya pencegahan yang dilakukan, guna tidak terjadinyapembatalan perkawinan. Maka diperlukanlah langkah-langkah yang harusditempuh seperti lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) supayadapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalanperkawinan.]]>
<![CDATA[MEROKOK DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ihsan]]>
<![CDATA[ Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/qadha.v4i1.174
<![CDATA[Smoking is an activity that has become part of human life in differene partsof the world. However smoking is a thing that can be said to be relativelynew, because cigarettes have not been known at the time of Prophet SAW.Because it is a new one, it’s not suprising it is appears a variety of differentopinions in a non legislation, both ulama in person or religious organizationwhich is often used as a reference for the general public. Muhammadiyahthrought the council of tarjih have established to consider unlawful thesmoking, while Nahdatul Ulama established that the smoking law merelyimproper. The differences of opinion certainly is something to be examinedfuther. Moreover, both organization are the largest organization inIndonesia and has fanaticism its self. So that whatever be the decicionwould have passable]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Ida Rahma]]>
<![CDATA[ Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/qadha.v4i1.175
<![CDATA[The function of criminal law aims to prevent future crimes in order toprevent the occurrence of criminal countermeasures. The criminal itself is asanction or a sorrow that tells. Criminal law is a rule of law or a set of rules orlegal norms that regulate an act which is a criminal act, when an act is declared asa criminal act and set the effect (witness) given in reaction to the act that violatesthe rule of criminal law. The function of the criminal law itself is to provide acriminal to those who violate the penal law through state equipment, in order tomaintain public order. Law enforcement is the activity of harmonizingrelationships of values that are outlined in the rules and attitude of acts as a seriesof the final value of the termination to create as social enginering, maintaining andmaintaining as the social control of social interaction, whether it is a preventiveaction (preventive) ) As well as acts of eradication (repressive).]]>
<![CDATA[PENODAAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Adnani Adnani]]>
<![CDATA[ Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/qadha.v4i1.176
<![CDATA[Penodaan agama adalah satu tindakan melawan hukum, baik dalamIslam maupun dalam undang-undang di Indonesia, bentuk penodaan Agamadalam Islam adalah setiap menghina Allah,menghina Nabi dan menghinaIslam yang dinamakan dengan murtad dan hukum bagi orang murtad adalahhukuman mati. sebagaimana hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh bukharidalam kitabnya Telah menceritakan kepada kami ‘Aliy bin ‘Abdillah : Telahmenceritakan kepada kami Sufyaan, dari Ayyub, dari ‘Ikrimah: hal inisebagaimana ditegaskan oleh Hadis sebagai berikut:Dari Ibnu Abbas, ia berkata,”Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya , makabunuhlah dia.” (HR. Al-bukhari, Abu Dawud, Al-tirmizi,dan Annasa’i).Sedangkan bentuk penodaan dalam hukum pidana di Indonesia adalahDengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan,melakukan perbuatanyang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agamayang dianut di Indonesia dan hukum bagi penodaan Agama dalam hukum pidanadiIndnnesia adalah dipenjara selama-lamanya lima tahun. sebagaimana yangdikatakan didalam KUHP pada Pasal 156a KUHP menyatakan “Dipidanadengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengajadi muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:(a)yang padapokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaa atau penodaan terhadap suatuagama yang dianut di Indonesia;(b)dengan maksud agar supaya orang tidakmenganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”]]>
