cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR" : 7 Documents clear
PEMBANGUNAN SOSIAL-POLITIK INDONESIA: MENILIK MASALAH KLASIK DI KALIMANTAN TENGAH Mochammad Doddy SyahirulAlam
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v2i1.352

Abstract

Pembangunan sosial politik di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini terus berlangsung secara berkesinambungan. Beberapa sektor andalan dalam pembangunan meliputi sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan masih menjadi idola dan sekaligus sebagai kontributor terbesar pendapatan daerah. Perkembangan ketiga sektor secara tidak langsung memberikan multiplayer efect bagi kondisi sosial politik di Kalteng. Dari aspek sosial perkembangan dan dinamika pembangunan akan memberikan tekanan masyarakat lokal untu mampu bersaing dengan masyarakat pendatang, masalah pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu isu krusial dalam perkembangannya. Dari aspek politik kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam semakin hari semakin menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat khususnya terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perkebunan dan pertambangan. Eksploitasi dibidang perkebunan dan pertambangan mulai memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan hidup Kalimantan Tengah.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PERKEMBANGAN AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH RINTO ALEXANDRO
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v2i1.353

Abstract

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Saat ini hampir seluruh ekonomi daerah di Indonesia berbasis pada sistem agribisnis baik dilihat dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, penguasaan teknologi, maupun struktur ekspor. Karena itu, strategi pembangunan ekonomi daerah yang paling tepat dan efektif adalah melalui pembangunan sistemagribisnis
PEMBANGUNAN SOSIAL-POLITIK INDONESIA: MENILIK MASALAH KLASIK DI KALIMANTANTENGAH Mochammad Doddy Syahirul Alam
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v2i1.354

Abstract

Pembangunan sosial politik di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini terus berlangsung secara berkesinambungan. Beberapa sektor andalan dalam pembangunan meliputi sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan masih menjadi idola dan sekaligus sebagai kontributor terbesar pendapatan daerah. Perkembangan ketiga sektor secara tidak langsung memberikan multiplayer efect bagi kondisi sosial politik di Kalteng. Dari aspek sosial perkembangan dan dinamika pembangunan akan memberikan tekanan masyarakat lokal untu mampu bersaing dengan masyarakat pendatang, masalah pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu isu krusial dalam perkembangannya. Dari aspek politik kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam semakin hari semakin menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat khususnya terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perkebunan dan pertambangan. Eksploitasi dibidang perkebunan dan pertambangan mulai memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan hidup KalimantanTengah.
PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKARAYA YETWIRANILAMPE
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v2i1.355

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan Damang Kepala Adat di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2008. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengangkatan Damang Kepala Adat berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2008 serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengangkatan Damang KepalaAdat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampel terdiri dari : Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Kasi Pemerintahan Umum Kota, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Kasi Pemerintahan Kelurahan, Ketua Dewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Tengah, Wakil Ketua II Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Dewan Adat Dayak Kecamatan, Damang Kepala Adat, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan di Kecamatan JekanRaya. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman, dimana data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Dari segi proses penjaringan Calon Damang Kepala Adat yang akan berhak dipilih untuk diangkat menjadi Damang Kepala Adat, sangat terbatas, dan yang bisa dicalonkan hanya yang pernah atau sedang duduk sebagai anggota Kerapatan Mantir Adat, sehingga tidak banyak pilihan. (2) Dilihat dari proses pelaksanaan penilaian Calon Damang Kepala Adat, maka Calon yang terjaring sudah memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam Pasal 17, dan 19 Perda No. 16 Tahun 2008. (3). Dilihat dari pelaksanaan pemilihan Calon Damang Kepala Adat sudah memenuhi prosedur pemilihan yang sudah diatur dalam Pasal 22 Perda No. 16 Tahun 2008. (4). Hasil pemilihan, nama Damang Kepala Adat (terpilih) dituangkan kedalam Berita Acara dan laporannya disampaikan kepada Walikota Kota Palangka Raya, sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Damang Kepala Adat. (5). Faktor yang mendukung, adalah adanya Perda No. 16 Tahun 2008 sebagai Pedoman Utama dalam Pengangkatan Damang Kepala Adat. Kemitraan dengan Pemerintahan Kecamatan Jekan Raya dalam memfasilitasi Pemilihan dan Pengangkatan Damang Kepala Adat, melalui Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Camat Jekan Raya. (6). Adanya dana yang tersedia yang berasal dari APBD untuk penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan Damang Kepala Adat, dalam artian untuk biaya pelaksanaan pemilihan dan honorarium Panitia Pemilihan. (7). Faktor penghambat belum ada pedoman yang khusus tentang tata cara pengaturan penjaringan, sehingga bakal calon Damang Kepala Adat sangat terbatas dan tidak banyak pilihan, dan kurangnya sosialisasi sampai ke level bawah ke Kelurahan (8). Tidak adanya standar penilaian yang jelas mengenai persyaratan yang harus dimiliki oleh calon Damang Kepala Adat seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) c. Perda No. 16 Tahun 2008, mengingat tugas dan fungsi yang diemban oleh Damang Kepala Adat sebagai Pemangku Adat cukup berat seperti yang diatur dalam Pasal 7, dan 8 Perda No. 16 Tahun2008. Diharapkan dimasa yang akan datang hendaknya penjaringan Calon Damang Kepala Adat yang akan dipilih dan diangkat menjadi Damang Kepala Adat, disosialisasi lebih aktif lagi sampai ke level bawah sampai ke Kelurahan, agar cukup banyak pilihan. Perlu adanya standar yang jelas untuk menilai mengenai persyaratan yang harus dimiliki seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) c Perda No. 16 Tahun 2008. Perlu adanya pembekalan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai adat istiadat, Hukum Adat Dayak, kebiasaan, dan kearifan lokal lainnya berkaitan dengan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat baik bagi para Damang Kepala Adat maupun bagi Calon Damang Kepala Adat agar lebih berkualitas untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi yangmengglobal.
PERAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN ORIENTASI HOMO SEKSUAL PADA REMAJA PRIA WAHYUNI CHRISTIANYMARTONO
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v2i1.356

Abstract

Orientasi Homoseksual pada remaja laki-laki, dapat terbentuk ketika anak mendapat label dari lingkungannya. Selain itu, perilaku lingkungan keluarga terhadap anak-anak, termasuk pola asuh juga dapat membentuk orientasi homoseksual pada masa remaja. Pada akhirnya, kembali pada dirimasing-masing remaja pria itu sendiri dalam membentuk identitasmereka.
PERANAN IBU DALAM PEMBINAAN KEPRIBADI ANANAK
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v2i1.357

Abstract

The research was conducted with the aim to study the role of the mother in the child's personality development. Mother as the figure closest to the child have an interesting relationship dynamics with his son. The subjects were randomly selected mothers. This research method uses descriptive quantitative methods of data collection techniques by using questionnaires and interviews. The results is described descriptively. The conclusion can be drawn that the mother has been carrying out the role of the child's personality development quite well although it is still unknown mother's ability to master his feelings in the implementation of discipline in children still need to be reviewed and the persistence of giving labels in children's personality development to enable the child to be less than the maximum.
SISTEM DEMOKRASI SEKULER TAK MENDUKUNG PENDIDIKAN BERKARAKTER ROMIATY
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v2i1.358

Abstract

Kondisi remaja saat ini sangat memprihatinkan, degradasi moral seperti tawuran pelajar, seks bebas, aborsi, narkoba dan lain sebagainya seakan menjadi suguhan sehari-hari. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pakar pendidikan untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter adalah Pendidikan untuk pembangunan karakter yang mencakup pengembangan substansi, proses dan suasana atau lingkungan yang menggugah, mendorong, dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Agar terwujud pendidikan yang berkarakter maka peran negara sangatlah penting. Kebijakan- kebijakan yang di terapkan oleh Negara haruslah mendukung pembentukkan karakter yang baik pada remaja. Akan tetapi pada kenyataannya dalam sistem demokrasi sekuler kebijakan-kebijakan yang diambil sarat dengan berbagai kepentingan. Beberapa kebijakan yang tidak mendukung pembentukkan karakter antara lain; dalam menyikapi tawuran remaja diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini mengandung kendala dan kontroversial tanpa memberikan efek jera. UU No 8/1992 tentang Perfilman, UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU No 40/1999 tentang Pers dan UU No 32/2002 tentang Penyiaran, yang mempermudah praktik seks bebas pada remaja dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang mempermudah praktik aborsi. Dan semua itu akan membuat pendidikan karakter di Indonesia hanya pada tataran teori dan sulit dalampengaplikasiannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue