cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR" : 7 Documents clear
DAMPAK PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PNS DI KABUPATEN LAMANDAU
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.383

Abstract

The research aims to determine the impact of local performance allowance to improve the performance of employees in the district secretariat office lamandau section Administration of the economy and SDA. The research types were descriptive with qualitative approach. With data collecting techniques are observation, interview, and study of documentation. The validity test of the data used source triangulation technique. The data analysis technique was interactive; they are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The research results showed that The impact of providing local performance allowances to improve performance for employees in the district secretariat office lamandau in the administration of the economy and SDA, that can be seen from indicators, namely (1) Quantity, the employees work based on employee’s performance target (SKP) and the daily performance report (LKH) (2) Quality, the result of their work can be categorized by their performance (3)thepresenceandactivities areincreasing,theemployeescomeandbacktohomebasedontheofficerule,(4)the cooperation, the employees can do the good cooperation with the senior or workmate, (5) Employee economy, Employees feel satisfied and can improve employee performance.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA Andry Heriady
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.384

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kota Palangka Raya memang sudah di klasifikasikan sebagai bencana alam musiman oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya kerena selalu terjadi setiap tahunnya, dengan hal ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya terhadap penanganannya agar dampak kesehatan, lingkungan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ditimbulkan bisa berkurang. Dan jika terdapat kendala dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan maka Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya diberikan wewenang untuk memecahkan permasalahan ini bersama-sama dengan pihak lain yang juga ikut serta dalam penanganan permasalahan ini. Pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentu akan menghadapi suatu kendala dalam pelaksanaannya, namun jika suatu kebijakan ingin berjalan dengan baik maka wajib memperhatikan beberapa unsur yaitu seperti Komunikasi, Sumber Daya ( sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi dan kewenangan ), Disposisi, dan Struktur Organisasi. Dalam beberapa kebijakan yang telah dibuat selama ini oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya memang sudah cukup banyak, namun salah satu kendala yang telah dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan selama ini yaitu dari faktor anggaran setiap tahunnya yang masih kurang serta partisipasi masyarakat yang kurang dalam proses pelaksananaan seluruh kebijakan-kebijakan yang telah diamanahkan oleh Pemerintah. Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perlunya mempertikan keseimbangan kebijakan-kebijakan dengan faktor penunjangnya yaitu anggaran yang tersedia untuk penanganan permasalahan ini serta partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam proses pelaksanaan semua kebijakan yang telah ada.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA Bron
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.385

Abstract

Good government village is depending on the performance of government village employee. Government village employee consist of: village head and staff that the most important person who in charge of managing the administration. Tumbang Kaman government village as the lowest unit of government have obligation to make good performance employee through administration management, therefore it has been granted as the champion of village competition in 2013. The research uses descriptive-qualitative methode. Collecting data technic is being done by observation, interview, and documentation. The data analysis technic uses interactive model by Miles and Huberman. Depend on the fact from the field, found some conclusion that: 1) Good government employee performance have achieved observed by quality, quantity, time work, and tim work. 2) Unsupporting factors in administration management was not meaningfull, but it still there: lower skill administration of the government village employee, the salary should be increase. Supporting factors are: the infrastructure are available well in Tumbang Kaman village and also tim work have achieved well.
KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Ramanthia
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.386

Abstract

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian ini, penulis meneliti kinerja pendamping desa yang bertugas di desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Kinerja pendamping desa disini diukur melalui beberapa indikator, seperti Kualitas Kerja, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektivitas, Kemandirian dan Komitmen Kerja. Selain itu, adapula faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya, seperti Pemahaman Pendamping Terhadap Program, Pemahaman Pendamping Terhadap Karakter Budaya Setempat, Pemahaman Pendamping Terhadap Wilayah Geografis, serta Kemampuan Komunikasi dan Sosialisasi Pendamping. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kinerja pendamping desa yang ada di desa Bukit Rawi dalam memberdayakan masyarakat desa serta apa saja yang menjadi faktor penghambat pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan metode analisis data kualitatif, dimana disini penulis mengumpulkan data serta informasi melalui serangkaian wawancara dari beberapa narasumber sehingga menghasilkan data yang apa adanya saat penelitian dilakukan. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yang memiliki profesi yang berbeda-beda untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Mesyarakat Desa Bukit Rawi menunjukkan bahwa pendamping desa di Bukit Rawi ini dinilai sukses dalam memberdayakan masyarakat desa dan dinilai baik karena memenuhi indikator penilaian kinerja di atas. Namun, ada satu hal yang menghambat pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya, yaitu keadaan geografis desa bukit rawi yang mengakibatkan tidak berjalannya program pendamping desa secara maksimal.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA Nor Emelda
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.387

Abstract

The Village Consultative Body is a manifestation of democracy at the villagegovernment. Therefore, this study aims to explore and describe how the implementation of fuction of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village and to know the factors that influence of the implementation of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village. The method used in this studywas descriptive research with the data analyzed in qualitative. Meanwhile, to collect the data was used observation, interview and documentation. The data resources from this study was chair of BPD, member of BPD, secretary of BPD, society and figure of society. The results of this study was indicated that the role of BPD in the village of Muara laung II is still weak, caused the minimal number of village regulations generated, as evidenced by only one village regulation that has been established like APBDes is determined by BPD and there were still village regulations Not yet formed, besides BPD still can not be said to accommodate and contribute the aspirations of the society, because there was not of good socialization with the society that resulted in decisions taken not in accordance with the wishes of the society. The main factor was lack of optimization of the implementation of the functions of BPD in Muara Laung II village that was less of involvement and support of community because unable of BPD to motivation and open opportunity of society participation of society. According to the writer was factors that influence the implementation of BPD function was that BPD still not yet understand assignment and its function that must work by BPD. The writer hope BPD in order can deep knowledge about duty and function of village consultative body in order can correct to implementation its function to be good to the future appropriate with instruction of legislation. Suggestion, the writer suggested necessarily special existence from the local government to the ways of arranging and make village regulation for the village government and BPD in order to be a legal product.
PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PALANGKA RAYA Ajie Sepryadi
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.388

Abstract

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah perlu dilakukan karena masalah sampah yang hingga kini di kota Palangka Raya belum dapat diselesaikan dan berpengaruh pada ikon kota. Hal demikian antara lain disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kota melalui instansi tekait khususnya pada kawasan jalan Rajawali Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Kondisi di kawasan tersebut ialah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, TPS yang selalu dipenuhi sampah hingga di luar TPS, bau sampah yang menyengat hingga menganggu aktivitas warga yang tinggal di dekat TPS, dan angkutan sampah mengangkut sampah pada jam yang tidak menentu. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif peneliti mengamati gejala yang terjadi di masyarakat dan memaparkannya seperti apa adanya tanpa diikuti persepsi peneliti. Kemudian dengan teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara, dan melakukan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah dengan melakukan absen secara manual kepada petugas angkutan sampah, penerapan sanksi kepada angkutan sampah yang melanggar aturan, dan pengawas bekerja sama dengan masyarakat melakukan pengawasan kinerja para petugas angkutan sampah. Faktor pendukung dari pengawasan ialah dengan absenmanualkepadapetugasangkutansampahdanpengawasmelakukanpeninjauankembali di tiap TPS, bekerjasama dengan masyarakat untuk mengawasi angkutan sampah. Faktor penghambat pengawasan ialah pengawasan langsung yang belum sepenuhnya terhadap petugas angkutan sampah dari awal angkutan sampah bekerj ahinggaakhirpetugasangkutansampahbekerja, belumadanyatindakantegasdaripengawasterhadapmasyarakat yang membuangsampahsembaranganuntukmemberikanefekjeradan monitoring terhadap TPS yang rusaksehinggadapatdiperbaiki.
ANALISIS PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PALANGKA RAYA Billy Muliadi
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.619

Abstract

Proses perijinan dan penanaman modal yang cepat merupakan keinginan bagi para masyarakat maupun investor agar segera melakukan produksi maupun investasi di suatu daerah. Oleh karena itu perlu diterapkannya suatu sistem yang dapat mempercepat proses perijinan tanpa harus melakukan melakukan banyak hal tetapi dapat mempercepat proses perijinan maupun penanaman modal sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat atau investor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan electronic government pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penaman Modal Kota Palangka Raya dalam meningkatkan pelayanan publik dalam mencapai pelayanan prima dan mengarah kepada terwujudnya good governance di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam lingkup Kota Palangka Raya.Hasil penelitian menujukan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui penerapan electronic goverment yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan electronic government pada proses pelayanan serta adanya situs yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai sarana dalam menyampaikan informasi perkembangan perijinan serta adanya perencanaan dan anggaran yang untuk peningkatan penerapan eletronic government lebih lanjut. Dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan electronic government dalam Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya yaitu kurangnya sumber daya manusia atau pegawainya dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan sarana yang telah disediakan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue