cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR" : 8 Documents clear
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA Mahda Cahyati Ningruma; Bhayu Rhama; Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.605

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu memenuhi harapan dan melampaui harapan-harapan dari masyarakat yang dilayani. Beberapa masyarakat mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang mengacu pada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 dengan menggunakan teori dimensi SERVQUAL oleh Zeithaml et.al (1990) yaitu terdiri dari dimensi tangible (berwujud), reliability (kehandalan), responsiveness (respon/ketanggapan), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan jenis accidental sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner (angket) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebesar 2,963 dan nilai indeks kepuasan masyarakat setelah dikonversikan sebesar 74,075 dengan mutu pelayanan berada pada kategori “B” dan kinerja unit pelayanan “BAIK”. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dapat dikatakan berkualitas baik dan tidak seperti yang dikeluhkan. Hanya penilaian subjektif dari beberapa orang yang mengatakan pelayanan publik masih belum baik, namun perlu untuk ditingkatkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA DI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING Amriansyah; Bhayu Rhama
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.610

Abstract

Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia khususnya Kalimantan Tengah. Namun demikian, proses menuju pariwisata yang unggul dapat terhambat dengan adanya perbedaan standar usaha jasa pariwisata bagi pengunjung TNTP sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelayanan yang dirasakan wisatawan. Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang standar usaha jasa pariwisata dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014. Namun demikian, penelitian ini yang menggunakan landasan teori Grindle (1990) dengan metode kualitatif wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi terhadap stakeholder pariwisata di TNTP memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan standar jasa usaha di TNTP belum optimal dilakukan, khususnya di level implementabily yaitu berdasarkan isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang belum dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak.
BOOK REVIEW POLITICAL MAN : THE SOCIAL BASES OF POLITICS SEYMOUR MARTIN LIPSET NEW YORK: ANCHOR BOOKS, 1963 Purnama Julia Utami
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.611

Abstract

Buku ini secara keseluruhan membahas tentang Demokrasi, dan kondisi sosial yang mendukung demokrasi, baik yang bersumber pada budaya politik maupun struktur politik. Lipset menyadari bahwa pertumbuhan dan kondisi ekonomi negara yang menerapkan demokrasi merupakan kondisi sosial yang paling penting yang mendukung demokrasi. Lipset berargumentasi secara tegas bahwa semakin tinggi kemakmuran ekonomi sebuah negara maka semakin besar peluang mewujudkan demokrasi. Secara nyata Lipset dalam buku ini, memfokuskan audiens pada teritorial Eropa dan Amerika, karena kedua negara tersebut memiliki sejarah yang panjang sebagai negara dengan konflik status sosial yaitu perjuangan antar kelas agar dapat diakui keberadaannya oleh negara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN DI KOTA PALANGKA RAYA Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.612

Abstract

The problems of social welfare that are developing today show that there are citizens who have not fulfilled their basic needs properly because they have not received social services from the state. The existence of homeless people, beggars, prostitutes and street children is a joint task that must be immediately addressed by the Central Government and the Regional Government. In particular, the City Government of Palangka Raya has issued a policy contained in Regional Regulation No. 09 of 2012 concerning Handling of Bums, Beggars, Prostitutes and Street Children. Where this policy aims to provide understanding and skills for actors to be able to live normally in society. The theory used is George Edward III about policy implementation which consists of four indicators, namely, Communication, Resources, Disposition and Structure of the Bureaucracy. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach that is obtained based on the researchers' reasoning ability in connecting facts, data, and information obtained during the research. The study was conducted in the City of Palangka Raya, the Office of Social Services of the City of Palangka Raya. Data collection methods used in the form of observation, interviews, and documents. Analysis of the data used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, related to the Implementation of the Homeless Handling Policy of Beggars and Street Children in Palangka Raya City, the results have been implemented for 6 years but have not had a significant impact. Lack of communication between related parties, inadequate human resources, Disposition (attitude) Implementing policies that have not been decisive become the main factor in the lack of maximum handling. As a supporting and inhibiting factor (Internal), so far the Social Service has received a budget from the Government in carrying out short-term handling in the form of enforcement, rehabilitation (social and mental) and repatriation to the place of origin. As a limiting factor, in the long run the local government still does not have a social rehabilitation institution to provide work skills and social guidance. While from (External) which is a supporting and inhibiting factor is the culture of the community to be together care and not neglect, Political Wiill, and Regulation for the benefit of the community.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (Studi Terhadap Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Pelaksanaan Car Free Day di Bundaran Besar Kota Palangka Raya) Eriani; Ira Zuraida; Suprayitno
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.613

Abstract

Cleanliness Retribution is one of the sources that has the potential to increase Regional Original Income, especially in the implementation of Car Free Day in the “Bundaran Besar” Palangka Raya City. This can be seen from its contribution to the Regional Original Income which is quite large and always increases every year. This cleanliness levy serves to fulfill the routine needs of the regional treasury, regulate the health of the community and the environment, as well as to cover the costs of administering waste / cleaning services. This study aims to find out, analyze and describe how the implementation of Regional Regulations Regarding Cleaning Levies Against Creative Traders of Car Free Day in the “Bundaran Besar” Palangka Raya City. In addition, it is also to analyze the factors that influence the implementation of Regional Regulations concerning Cleaning Levies Against Creative Traders in the Car Free Day “Bundaran Besar” Palangka Raya City. The author uses the theory of policy implementation from George C. Edward III which consists of four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study uses a Qualitative Approach with data collection techniques that include Observation, Interview and Documentation. From the results of the study, it was found that the Implementation of Regional Regulations concerning Hygiene Levies on Creative Traders of Car Free Day “Bundaran Besar” Palangka Raya City is still not optimal, so it still needs to be addressed.The conclusions from the research on the implementation of the Regional Regulations on Hygiene Levies Against Creative Traders of Car Free Day “Bundaran Besar” Palangka Raya City are still not optimal, this is caused by the first, the lack of supervision by the management agency so that it is prone to irregularities. Secondly, there was no socialization regarding the content and purpose of the Regional Regulations concerning Cleanliness retribution. Third, the management office is less aware of the potential for cleaning fees at the location.
PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP LOYALITAS MEREK, BRAND AWARENESS, PERSEPSI KUALITAS DAN ASSOSIASI MEREK Rahmaddian
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.614

Abstract

Perguruan tinggi yang tumbuh kembang banyak diminati di Indonesia karena popularitas dan prestigenya dan berasosiasi perguruan tinggi negeri hanya bagi mereka yang cerdas sehingga persaingan untuk masuk ke PT negeri sangatlah ketat. Diterbitkanya Permendikbud no.24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada Perguruan Tinggi membuka kesempatan dan peluang bagi Perguruan Tinggi lain selain untuk berkompetisi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Hal ini merupakan tantangan bagi PTJJ yang telah ada. Realita ini mengharuskan PJJ untuk meningkatkan kuantitas dan layanannya. Dalam manajemen pemasaran terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga siklus daur hidup suatu organisasi dalam menghadapi para pesaing termasuk Universitas Terbuka pendiri PJJ, salah satunya adalah dengan memperhatikan atribut-atribut pada organisasai tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui tingkat signifikansi masing-masing elemen dari variabel brand equity, 2) Mengetahui rangkaian program promosi yang sudah dijalankan dalam membentuk image 3) Untuk mengetahui meningkatkan loyalitas pelanggan. Hasil Penelitian dan Kesimpulan serta Saran ini menunjukan adanya H1 Pengaruh Brand Image terhadap BA sebesar 12.745171, , H2 BI berpengaruh signifikan terhadap Asosiasi Berdasarkan nilai t-statistik 10.715180, H3 Brand image berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Berdasarkan t-statistik 9.865272,. H4 Pengaruh BI terhadap Loyalitas sebesar 5.646275, nilai diatas lebih besar dari nilai t-tabel 1,98 untuk level signifikan 0.05 (5%). Brand image UT dimata mahasiswa mudah di ingat terutama logo UT namun untuk yang bukan pelanggan tidak tahu mengerti tentang logo tersebut. Loyalitas dari suatu merek merupakan gambaran dari keterkaitan pelanggan dalam sebuah merek, ukuran tersebut dapat mempengaruhi pemikiran konsumen untuk dalam pemilihan produk atau jasa. Brand UT hanya membenak kepada mahsiswa saja perlu di ada inovasi-inovasi untuk dapat memperkenalkan UT sampai kepelosok-pelosok begitu juga brand awareness UT dari sisi layanan yang terkomputerisasi yang banyak mengalami kendala jaringan dan dibutuhkan kerjasama dengan vendor-vendor dibidang IT untuk memperkuat jaringan internet sampai ketingkat pedesaan.
STUDI KOLABORATIF DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KAWASAN DERMAGA KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA Galadi
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.615

Abstract

This study raised collaborative issues in tourism development in the Kereng Bangkirai pier area of ??Palangka Raya City with the aim to determine the extent of collaboration carried out by the government, the private sector and the community in carrying out tourism development and to find out the inhibiting factors and supporters of collaboration in tourism development. The indicator in this study is to use the theory of Robert Agranoff and McGuire Michael (2003: 144-153) to view collaboration as activities that are horizontal and vertical. Then, the activity is analyzed through: (1) Communication (2) Value added (3) Deliberation. This type of qualitative research with a descriptive approach. The research location is in the tourist area of ??the Kereng Bangkirai pier, Palangka Raya City. The informants in this study were the Head of Tourism, Staff of the Attractiveness Section, Chairperson of the tourism awareness group, Community and Community Leaders with Data Collection Techniques through (1) observation, (2) interviews, (3) documentation. While the data analysis technique uses the version of Miles and Huberman in Sugiyono (2012), namely (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusion drawing / verification. As for the findings of the research, Collaboration conducted by the government, the private sector and the community in developing tourism uses: (a) Communication is the establishment of a forum and channel of communication that aims to provide mutual benefits including the formation of a tourism awareness group , also meetings that discuss tourism ; (b) Value added is the involvement of all elements in the tourism area of ??Kereng Bangkirai, both government, private and community; (c) Deliberation is a mutually beneficial cooperation between the government, the private sector and the community in the Kereng Bangkirai pier area, which results in positive changes in the form of mushrooming business premises in the form of stalls, shops, parking and provision of boat rental, water duck bikes, riverboats and photo booth. Supporting factors are: (a) Availability of infrastructure; (b) Budget availability; (c) Partnership; (d) Community participation. While the inhibiting factors (a) Limited human resources; (b) Budget limitations; (c) The condition of a pluralistic society.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi Terhadap Pedagang Kreatif Lapangan dalam Pelaksanaan Car Free Day di Bundaran Besar Kota Palangka Raya) Eriani; Ira Zuraida; Suprayitno
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.1017

Abstract

Cleanliness Retribution is one of the sources that has the potential to increaseRegional Original Income, especially in the implementation of Car Free Day in the“Bundaran Besar” Palangka Raya City. This can be seen from its contribution to theRegional Original Income which is quite large and always increases every year. Thiscleanliness levy serves to fulfill the routine needs of the regional treasury, regulate thehealth of the community and the environment, as well as to cover the costs ofadministering waste / cleaning services. This study aims to find out, analyze and describehow the implementation of Regional Regulations Regarding Cleaning Levies AgainstCreative Traders of Car Free Day in the “Bundaran Besar” Palangka Raya City. Inaddition, it is also to analyze the factors that influence the implementation of RegionalRegulations concerning Cleaning Levies Against Creative Traders in the Car Free Day“Bundaran Besar” Palangka Raya City. The author uses the theory of policyimplementation from George C. Edward III which consists of four indicators, namelycommunication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study uses aQualitative Approach with data collection techniques that include Observation, Interviewand Documentation. From the results of the study, it was found that the Implementation ofRegional Regulations concerning Hygiene Levies on Creative Traders of Car Free Day“Bundaran Besar” Palangka Raya City is still not optimal, so it still needs to beaddressed.The conclusions from the research on the implementation of the RegionalRegulations on Hygiene Levies Against Creative Traders of Car Free Day “BundaranBesar” Palangka Raya City are still not optimal, this is caused by the first, the lack ofsupervision by the management agency so that it is prone to irregularities. Secondly, therewas no socialization regarding the content and purpose of the Regional Regulationsconcerning Cleanliness retribution. Third, the management office is less aware of thepotential for cleaning fees at the location.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue