cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haris Kusumawardana
Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com
Phone
+6283899800775
Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum" : 7 Documents clear
Pengaturan Norma Eksekusi Terpidana Mati Narkotika Dalam Perspektif Kepastian Hukum Failzal Malik
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.78

Abstract

Kepastian dalam tujuan hukum pada prinsipnya untuk melindungi warga negara sebagai subyek hukum atau pelaku hukum dalam negara. Kepastian hukum merupakan ideologi hukum yang menjadikan hukum bertujuan memberi kekuatan atau mendasari segala segi kehidupan berdasar pada hukum. Hukum adalah yang tertinggi. Hukum yang berorientasi pada kepastian ini merupakan kekuatan hukum yang bertujuan kepastian adalah pada nilai-nilai normatif tertulis. Kepastian hukum menginginkan segala tindakan manusia berdasar dan bertujuan pada bahasa normatif seperti hukum tertulis. Oleh karena, kepastian syarat akan unsur normatif, seringkali dianggap lawan dari keadilan, pada hal keadilan dan kepastian memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Rasionalitas kepastian memiliki hubungan pada hukum, yakni pada persoalan mendasar munculnya norma hukum adalah karena kebutuhan manusia guna melindungi hak dan kewajibannya.Kata kunci : terpidana mati, narkotika, kepastian hukum
Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. H. Hartana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.79

Abstract

Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Hubungan terafliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap dan tentang Kepemilikan Saham Silang.  Hubungan afliasi yang diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut dapat mengendalikan perusahaan tersebut.Kata Kunci: eskpansi, perusahaan group, pertambangan
Penerapan Sistem Self Assesment Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Oleh Wajib Pajak Dalam Menentukan Besarnya Pajak Terhutang Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.80

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar sekali artinya untuk keuangan negara disamping sumber minyak bumi dan gas alam. Satu–satunya sumber yang dapat diperbaharui adalah sumber yang berasal dari pajak. Setiap subjek pajak yang memperoleh hak atas tanah maupun bagunan, maka kepadanya dibebani Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, hal ini adalah wajar karena dia memperoleh kenikmatan atas perolehan tersebut, karena bangunan maupun tanah memberikan manfaat ekonomi bagi yang memperoleh hak tersebut, yang mana penghitungan pajaknya mengnakan sistem self assessment, yang dipercayakan oleh pemerintah kepada wajib pajak ini hendaknya dibarengi atau didasarkan kepada kejujuran dan kepatuhan dari wajib pajak, karena wajib pajak sudah diberikan kebebasan dan keaktifan yang lebih besar untuk menghitung sendiri pajaknya.Oleh karenanya perlu adanya kesadaran bagi masyarakat wajib pajak untuk aktif menghitung dan membayarkan pajak terhutangnya.Kata Kunci: Self Assesment, BPHTB,Wajib Pajak, Pajak Terhutang
Penyelesaian Sengketa di Segmen Noel Besi – Citrana antara Indoneia dan Timor Leste Dewa Gede Sudia Mangku
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.76

Abstract

Di Kabupaten Kupang terdapat segmen yang belum terselesaikan (unresolved segment) yaitu Noel Besi-Citrana yaitu terdapat tanah sengketa di sepanjang sungai atau delta mulai dari Co. 1745-6475 sampai dengan Co. 1870-6770. Daerah sengketa terletak di Kabupaten Kupang, dengan luas ± 1.069 Ha, berawal dari sengketa lahan. Pada waktu Timor Timur masih bergabung dengan NKRI, daerah Noel Besi-Citrana merupakan daerah perbatasan Kabupaten Kupang (NTT) dengan Kabupaten Ambeno (wilayah Timor Leste). Daerah yang menjadi sengketa adalah Naktuka yang terletak diantara Sungai Noel Besi dan Sungai Nono Noemna. Berdasarkan Provisional Agreement tahun 2005 Pasal 6 point (b) yang mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat/tokoh adat diperbatasan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di perbatasan kedua negara dengan mengedepankan cara-cara damai dan tanpa kekerasan sesuai dengan Pasal 8 Provisional Agreement tahun 2005. Bahwa masyarakat yang mendiami Timor Bagian Barat (Indonesia) dengan masyarakat yang mendiami Timor Bagian Timur (Timor Leste) memiliki latar sosio-kultural yang sama, maka dapat dipastikan bahwa tatanan hukum adat yang berlaku di kedua kelompok masyarakat ini pun sama. Namun justru hal ini menjadi kendala ketika negara mengambil peran utama, tanpa memperdulikan Tokoh Adat yang memiliki potensi yang sangat menentukan peneyelesaian batas negara secara damai dalam suasana kekeluargaan.Kata Kunci: Penyelesaian sengketa Internasional, Segmen Noel Besi – Citrana, Indonesia, Timor Leste.
Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Aasi Manusia Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.81

Abstract

Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah manusia, lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi. Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam pemenuhannya mencakup lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Menjadi fokus dari penelitian ini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia belum mendapat apresiasi secara positif baik pada tingkat global maupun nasional, meski sudah ada DUHAM, resolusi, kovenan, dan pengaturan dalam ketentuan hukum positip tingkat nasional.Kata Kunci: Lingkungan hidup, HAM, Negara, Undang-Undang
Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.77

Abstract

. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apabila debitur wanprestasi, kemudian kreditur menuntut bunga berbunga akibat debitur wanpestasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan type clinical researct, yaitu penelitian untuk menerapkan hukum in abstracto bagi perkara in concreto. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian ini dianalisis secara yuridis normatif menggunakan analisa deduktif dengan cara berpikir sylogisme. Kesimpulan : Dari uraian pada pembahasan baik pada putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Clp dan  putusan nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Bjm, maka dapat disimpulkan bahwa apabila debitur telah terbukti wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut adanya ganti rugi dalam hal ini adalah besarnya bunga. Penentuan besarnya bunga dapat ditetapkan langsung di dalam perjanjian, besarnya bunga inilah yang nantinya akan ditetapkan apabila debitur wanprestasi, sesuai dengan ketentuan mengenai bunga berbunga yang telah diatur dalam Pasal 1251 KUHPerdata yang menyebutkan bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik karena permohonan maupun perjanjian khusus asal perjanjian tersebut menggunakan bunga dibayar untuk 1 tahun. Apabila dalam perjanjian itu tidak ditentukan besarnya bunga apabila debitur wanprestasi, maka bunga yang dipakai adalah bunga bank yaitu 6 % setahun sesuai dengan ketentuan pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide Lembaran Negara No. 1848 No. 22) besarnya bunga maksimal adalah sebesar 6% untuk setiap tahunnya.Kata Kunci: Perjanjian Hutang Piutang, Bunga
Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Endah Rantau Itasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.83

Abstract

Dalam konteks legal, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan sesuatu yang justisiabel bagi setiap orang untuk menerima, memperoleh dan menikmati pendidikan. Di lain pihak, negara berkewajiban untuk memenuhinya.  Kualitas dan kuantitas pendidikan wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kewajiban tersebut berdasarkan pada aplikasi prinsip-prinsip dasar pemajuan dan perlindungan terhadap pilar-pilar dasar hak asasi manusia, yaitu kebebasan, kesamaan dan integritas. Ketiga dasar tersebut melahirkan semangat untuk menghormati dan memenuhi terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan tiga kewajiban utama yaitu kewajiban pencapaian hasil, kewajiban melaksanakan kemauan dalam Konvensi dan kewajiban pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan terhadap indikator pemanfaatan dan pengunaan sumber daya maksimal yang tersedia.  Secara khusus, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan kewajiban untuk “undertakes to take steps, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant”. Terbukanya akses pendidikan bagi semua warga negara merupakan conditio sine qua non dihargainya nilai kebebasan dan keadilan. Karena itu, akses pendidikan bagi semua warga merupakan prioritas dasar sebab dengannya dijamin persamaan. Persamaan dalam mengenyam pendidikan memungkinkan tiap warga menghayati kebebasannya sehingga mereka mampu aktif berperan serta dalam kehidupan demokratif yang kian mengukuhkan martabat mereka sebagai manusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum More Issue