Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Penanggulangan Kasus Penipuan Online Di Polsek Wangon ]]>
<![CDATA[Anis Naufal Musthofa]]>;
<![CDATA[Ikama Dewi Setia Triana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i1.90
<![CDATA[Untuk mengetahui penanggulangan kasus penipuan jual online di Polsek Wangon dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online di Polsek Wangon. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Artinya metode yang digunakan hanya untuk menaggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penyajian data, data yang telah dikumpulkan kemudian di catat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian di kaji sebagai suatu kesatuan yg utuh dan sistematis Kesimpulan: Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: Polsek Wangon belum maksimal dalam menangani kasus penipuan jual beli online dikarenakan belum tersedia alat bantu dan petugas kusus yang memangani kasus jual beli online, Di sisi lain Polsek Wangon telah melakukan pelayanan dalam melayani masyarakat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kepolisian sektor pada standar operasional prosedur yang dilakukan sesuai dengan Bab III Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Dalam penanggulangan kendala internal, penulis menyimpulkan masih banyak kekurangan dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online yang dilakukan oleh Polsek Wangon. Pada kendala eksternal disimpulkan masyarakat masih belum menganggap pentingnya penyelesaian kasus penipuan jual beli online yang dihadapi dan kurang pahamannya masyarakat dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli online membutuhkan koordinasi lanjut baik secara internal di jajaran kepolisian maupun koordinasi lanjut secara lintas sektoral.]]>
<![CDATA[Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accuisatoir, ]]>
<![CDATA[Muhamad Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i1.68
<![CDATA[Pemeriksaan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana harus berdasarkan prosedur yang tepat dan mampu dipertanggungjawabkan. Prosedur penting pemeriksaan yakni adanya hak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah hak mendasar yang dimiliki setiap manusia, perwujudannya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses pemeriksaan. Bantuan hukum memiliki arti penting bagi orang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Penelitian membahas tentang penerapan bantuan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Penelitian ini mengkhususkan pada pendekatan dengan menggunakan aturan hukum nasional untuk dapat mengetahui penerapan bantuan hukum dengan prinsip accusatoir. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bantuan hukum dapat menekan angka kekerasan pada proses pemeriksaan tersangka oleh kepolisian demi melindungi Hak Asasi Manusia terhadap tersangka, pemeriksaan yang tidak didampingi penasihat hukum menyebabkan terjadinya penyiksaan terhadap tersangka, hal tersebut kerap dilakukan karena penyidik menganggap tersangka adalah obyek pemeriksaan bukan sebagai subyek pemeriksaan.]]>
<![CDATA[Dampak Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori Kecamatan Kalibagor Terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Elly Kristiani Purwendah]]>;
<![CDATA[agoes Djatmiko]]>;
<![CDATA[Dewiana Mustika Ningrum]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i1.84
<![CDATA[Sampah telah menjadi masalah serius bagi lingkungan, yang merugikan kehidupan masyarakat. Dampak negatif terhadap lingkungan dapat berupa gangguan terhadap kualitas air, udara, tanah, dan kenyamanan lingkungan. Permasalahan pengelolaan sampah salah satunya terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan masyarakat di sekitar kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori adalah pencemaran air (bocornya penampungan air lindi), yang menyebabkan air sumur menjadi kecoklatan sehingga tak dapat dikonsumsi, selain itu sawah juga tercemar sehingga tidak bisa lagi ditanami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dampak penutupan TPA Kaliori terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dan bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori. Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum empiris.Kata Kunci : sampah, pengelolaan sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pencemaran, dampak, penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[Adopsi Anak Versus Human Trafficking: Analisis Kasus Adopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina ]]>
<![CDATA[Bernadeta Resti Nurhayati]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i1.73
<![CDATA[Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan merupakan alasan bagi suami untuk berpoligami atau bahkan sebagai alasan untuk bercerai. Demikian pentingnya kehadiran seorang anak, sehingga pasangan suami isteri yang dalam perkawinannya tidak memiliki anak seringkali berusaha mendapatkan anak dengan jalan adopsi. Namun adopsi yang tidak dilaksanakan secara benar dapat menjadi bumerang bagi para pelakunya, karena dapat dikenai pasal mengenai human trafficking atau praktik jual beli manusia. Adopsi sendiri telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia, dengan berbagai tujuan. Namun perihal adopsi, peraturannya masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Adopsi bila tidak dilaksanakan secara hati-hati dan taat norma dikawatirkan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan human trafficking. Tulisan ini mengkaji aspek hukum adopsi dan human trafficking sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan pada kasus adopsi Bayi Lentina di Medan.Kata Kunci: adopsi anak, human trafficking, kepentingan terbaik anak]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ]]>
<![CDATA[Vidya Nur Rachmadini]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i1.70
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan, Bapepam-LK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, karena Bapepam-LK berada di bawah naungan Kementrian Keuangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan OJK adalah tidak maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi seperti diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang perlindungan hukum di pasar modal. Penulisan ini juga akan meneliti para pihak yang berhak atas perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Rumah Sakit Yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Teguh Anindito]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i1.87
<![CDATA[Mediasi penyelesaian sengketa kesehatan pada awalnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa, ketika mekanisme litigasi dipandang tidak memuaskan. Penelitian dengan judul Penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit yang berkeadilan dengan tujuan menemukan realitas penggunaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit saat ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, terkait pelaksanaan mediasi perselisihan pelayanan kesehatan. Sampel dilakukan secara purposive non random sampling. Narasumber adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari keluarga pasien, pengacara, rumah sakit/dokter, polisi dan notaris. Hasil penelitian dianalisa lalu diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realitas pelaksanaan mediasi kesehatan belum dilaksanakan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memerintahkan mediasi dalam hal terjadi sengketa pelayanan medis dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Temuan penelitian mendapati bahwa Mediasi yang ada dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian, pengacara atau notaris.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia ]]>
<![CDATA[S. Suryati]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i1.74
<![CDATA[. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang Jaminan Fidusia (PT Pegadaian Persero Purwokerto) melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Data primer sebagai data pendukung berupa keterangan dari pejabat yang berwenang. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: Perlindungan hukum PT Pegadaian (Persero) Purwokerto selaku pemegang Jaminan Fidusia melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) selain dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 15 ayat 3, Pasal 20, Pasal 29Â Pasal 35, dan Pasal 36), juga diatur di dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi seperti mengatur tentang denda, sanksi, dan eksekusi Jaminan Fidusia melalui Kreasi bagi debitur yang melakukan wanprestasi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan, Fidusia, Pegadaian.]]>
<![CDATA[Era Globalisasi dan Model Hukum Responsif Berbasis Kedaulatan Tujuan ]]>
<![CDATA[Haris Kusumawardana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i1.69
<![CDATA[Era globalisasi merubah segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berjalannya kegiatan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum dan keberlangsungan ekonomi menjadi aspek penting didalamnya. Negara dituntut untuk menentukan pola serta formula yang cocok dalam penyusunan hukum nasional dalam bidang ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional dan internasional. Dengan model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan, fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional akan tercapai. Sebaliknya, apabila hukum itu lebih mengedepankan kepentingan internasional tanpa memperhatikan karakteristik lokal, fungsi hukum cenderung tidak efektif. Model hukum yang diperlukan dalam era globalisasi adalah model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan yang ditopang dengan pemeberdayaaan masyarakat dan profesionalisme.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Laely Priyatna]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Elly Kristiani Purwendah]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i1.88
<![CDATA[Perkembangan pembangunan di kota Purwokerto dalam jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Untuk mengatasi permasalahan sampah disetiap daerah wajib memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki TPA Gunung Tugel sebagai tempat pembuangan akhir yang terletak di Desa Kedungrandu dengan luas lahan ± 5 Ha. Namun TPA tersebut ditutup pada tahun 2016 disebabkan karena kurang maksimalnya pengelolaan sampah dengan metode open dumping, terbatasnya lahan, dan kurangnya sarana dan prasarana, sehingga berdampak terhadap pencemaran udara, timbulnya gas methane yang menimbulkan bau busuk, berjangkitnya penyakit, dan tercemarnya air tanah oleh air lindi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer melalui observasi dan wawancara kepada narasumber dan responden sebagai data utama, data sekunder sebagai data pendukung berupa bahan bahan hukum, metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan timbulan sampah dari dampak negatif pengelolaan sampah dengan metode open dumping.]]>
<![CDATA[Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dezlaz Ranu Handicta]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i1.71
<![CDATA[Virtual cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi, segala transaksinya dilakukan di dunia maya (cyber space) tetapi terdapat dampak negatif, diantaranya muncul kejahatan yang menggunakan virtual cryptocurrency, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Disisi lain virtual cryptocurrency belum ada pengaturan pidananya secara jelas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian hukum mengenai deskripsi virtual cryptocurrency pada faktanya di Indonesia,Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara normatif empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang terkumpul di analisis secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.               Berdasarkan hal penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya transaksi menggunakan virtual cryptocurrency tidak hanya untuk hal baik dan benar tetapi ada yang menggunakan dengan cara melawan hukum, untuk menjerat pelaku virtual cryptocurrency dengan cara perluasan UU dengan KUHP dan UU diluar KUHP.]]>
