cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Fauzi
Contact Email
fauzi.sh@gmail.com
Phone
+6281350004080
Journal Mail Official
risalahhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sambaliung, Gunung Kelua, Samarinda
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Risalah Hukum
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 0216969X     EISSN : 27233766     DOI : https://doi.org/10.30872/risalah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Risalah Hukum merupakan terbitan ilmiah berkala bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai media publikasi pemikiran, gagasan maupun hasil penelitian dalam berbagai bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 8, Nomor 1, Juni 2012" : 8 Documents clear
Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia Ismail Navianto
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Kajian dalam penelitian ini bermaksud akan mencari dan membandingkan konsep “perkosaan” yang ada dalam KUHP khususnya Pasal 285 dengan konsep perkosaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP. Hal demikian dianggap penting karena perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang paling mencemaskan bagi masyarakat dan kemanusiaan. Di samping itu masalah perkosaan sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau nasional, tetapi sudah merupakan isu global tentang Hak Asasi Manusia. Masalah perkosaan di Indonesia, isu sentralnya hingga saat ini tetap tidak beranjak dari lemahnya hukum (KUHP) dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan. Keadaan yang demikian nampak dari sempitnya konsep perkosaan yang terkandung dalam rumusan Pasal 285 KUHP. Dalam perkembangannya, Rancangan KUHP memaknai konsep perkosaan tidak lagi sebagai persoalan moral semata-mata (moral offence), namun di dalamnya terkait masalah anger and violence yang dianggap merupakan pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan lagi menjadi satu-satunya syarat untuk adanya tindak pidana perkosaan, dan kekerasan tidak lagi harus bersifat fisik, tetapi bisa non fisik. Karena itu, tindak pidana perkosaan bisa terjadi cukup apabila perempuan yang bersangkutan tidak menghendaki untuk itu. Kata Kunci: tindak pidana, perkosaan, perlindungan hukum, korban, hak asasi manusia
Hybrid Tribunal Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kejahatan Kemanusiaan Berat di Timor Timur Pada Tahun 1999 Ikaningtyas
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Pasca jajak pendapat 30 Agustus 1999 dimana hasilnya lebih dari 70 % masyarakat Timor Timur memilih untuk merdeka, lepas dari Indonesia, terjadi berbagai insiden kemanusiaan, seperti pembunuhan, pembumihangusan, penganiayaan dan sebagainya. Merespon kejadian tersebut berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1272, akhirnya dibentuklah UNTAET sebagai pemerintah transisi di Timor Timur, yang salah satu mandatnya adalah membentuk sistem peradilan terhadap pelaku kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang berbentuk hybrid tribunal. Melalui peraturan UNTAET Nomor 11 menyerukan segera dibentuknya sistem peradilan dengan bentuk hybrid tribunal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan UNTAET Nomor 15 dan 16 tentang dibentuknya Serious Crimes Units (SCU) yang bertugas melakukan investigasi dan penuntutan dan dibentuknya Special panels for Serious Crimes yang bertugas mengadili kasus tersebut. Namun dalam pelaksanaannya ternyata banyak kendala yang dihadapi, yaitu: sumber daya manusia yang kurang, kurangnya waktu yang diberikan kepada SCU dan Special Panels, kurangnya pendanaan serta kurangnya kerjasama dari Pemerintah RI. Kata Kunci: hybrid tribunal, Timor-Timur, dan kejahatan kemanusiaan.
Penanggulangan Tindakan Poligami yang Bertentangan Dengan Ketentuan Administratif TNI di Lingkungan Kodam VI Mulawarman Dendi Suryadi
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Penegakan hukum anggota TNI yang melakukan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI sudah dilakukan oleh Kodam VI Mulawarman dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para anggota TNI yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pekawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Kebijakan penanggulangan terhadap tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI di masa depan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan kemudian juga diterbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan dalam rangka menanggulangi tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI yang dilakukan oleh prajurit TNI yang pada prinsipnya prajurit TNI hanya diizinkan beristri seorang. Adapun penyimpangan untuk dapat diberikan izin beristri lebih dari seorang hanya dapat dipertimbangkan bilamana hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan memungkinkan, istri tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan menurut keterangan dokter suami tidak mandul. Kata Kunci: penanggulangan tindakan poligami dan ketentuan administratif TNI.
Pertanggungjawaban Hukum Yayasan yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Benhard Kurniawan Pasaribu
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Pada dasarnya, putusan berkekuatan hukum tetap adalah obyek dari eksekusi, akan tetapi terhadap hal ini akan menghadapi persoalan hukum jika pihak yang dihukum lewat putusan itu adalah sebuah yayasan yang sebenarnya tidak berbadan hukum, yang sehingga oleh karenanya menurut ketentuan undang-undang tidak diperbolehkan menggunakan kata “yayasan” di depan namanya. Terhadap putusan seperti ini tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan eksekusi putusan dan mengenai pertanggungjawaban yayasan yang tidak berbadan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ yayasan dimaksud. Dua pertanyaan di atas menarik penulis untuk melaksanakan penelitian, dimana hasil penelitian penulis mengungkapkan bahwa putusan berkekuatan hukum terhadap yayasan yang tidak berbadan hukum akan tetapi tetap menggunakan kata “yayasan” di depan namanya tetap dapat dilaksanakan eksekusi, dan bahwa anggota organ yayasan secara hukum harus dianggap sebagai pihak yang potensial untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yayasan yang merugikan pihak ketiga. Kata Kunci: putusan pengadilan, eksekusi, pertanggungjawaban hukum, yayasan, badan hukum
Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT.Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda Panji Yuda Pamungkas
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) pada PT Bank Artha Graha Internasional Cabang Samarinda dan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan agar pemberian kredit dengan jaminan perorangan dapat memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi pemberi jaminan perorangan dan menjamin penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan klausula perjanjian jaminan perorangan yang diterapkan oleh PT.Bank Artha Graha Internasional, Tbk tidak selalu mengutamakan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin sehingga terdapat kemungkinan pihak penjamin tidak memiliki suatu perlindungan hukum yang layak pada saat kredit macet. Hal ini dikarenakan dengan tidak dimilkinya hak-hak istimewa tersebut, harta penjamin bisa langsung dieksekusi terlepas dari apakah pihak debitur bisa membayar kreditnya atau tidak. Oleh karena itu, perlu penataan draft perjanjian jaminan perorangan yang dimiliki oleh PT.Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Poin penting yang menegaskan bahwa pihak Ppnjamin adalah jaminan cadangan setelah eksekusi asset yang dimiliki oleh pihak debitur harus menjadi landasannya. Kata Kunci: penjamin dan jaminan perorangan
Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia Rizky Novian Margono
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam perkembangannya tidak terlepas dari bidang ekonomi. Dalam perkembangannya sering terdapat sengketa-sengketa bisnis yang terjadi. Untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi, dapat menggunakan cara peradilan maupun arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Akan tetapi, cara penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa dianggap kurang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pada era sekarang ini terdapat suatu metode penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif dan efisien, metode ini dinamakan arbitrase online. Permasalahan dalam arbitrase online yaitu mengenai landasan hukum yang dipakai, masalah-masalah hukum yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia. Jadi, artikel ini dibuat untuk mengidentifikasi mengenai landasan hukum, masalah-masalah hukum, dan memberikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia agar pemerintah segera membuat Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-undang tentang Arbitrase Online, dan melakukan publikasi terkait dengan adanya upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase online, serta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan arbitrase online di Indonesia Kata Kunci: sengketa, penyelesaian sengketa, dan arbitrase online.
Analisis Strategi Kebijakan Tentang Lembaga Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Berdasar Modal Sosial Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang di Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan) Siti Hamidah dan Reka Dewantara
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Dalam pemberdayaan masyarakat petani porang sebagai usaha kecil mikro keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan untuk pengembangan usahanya disesuaikan dengan karakteristik budaya, wilayah dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini meneliti potensi sosial masyarakat sebagai dasar pembentukan atau pilihan lembaga pembiayaan yang tepat, serta menganalisis strategi kebijakan tentang lembaga pembiayaan yang sesuai. Dengan metode yuridis sosiologis diperoleh hasil yang menunjukkan kekuatan modal sosial (social capital) masyarakat petani baik secara individu maupun kelompok. Beberapa kelemahannya adalah dalam hal kelompok sebagai penguat jaringan yang relatif masih baru, perwujudan hubungan resiprositas antara petani dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, aspek hukum sebagai penguat kepercayaan, jumlah petani, serta kurangnya dukungan pemerintah. Strategi kebijakan dalam pemilihan lembaga pembiayaan yang sesuai adalah membentuk unit simpan pada koperasi. Kata Kunci: porang, modal sosial, lembaga pembiayaan, pembiayaan
Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B (Studi di Kabupaten Nganjuk) Djumikasih dan Nurcahyanti Kartikasari
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B yang beredar di masyarakat Kabupaten Nganjuk.Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan berbentuk pengawasan berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan BPPOM Provinsi Jawa Timur. Kendala yang dialami adalah terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinkes, rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinkes mengenai substansi UU dan keamanan pangan, tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar, tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen, rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Kata Kunci: peran dinas kesehatan Kabupaten Nganjuk, pelaksanaan pengawasan, peredaran makanan, dan pewarna tekstil rhodamin b.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 1 (2023): Volume 19, Nomor 1, Juni 2023 Vol 18 No 2 (2022): Volume 18, Nomor 2, Desember 2022 Vol 18 No 1 (2022): Volume 18, Nomor 1, Juni 2022 Volume 17, Nomor 2, Desember 2021 Volume 17, Nomor 1, Juni 2021 Volume 16, Nomor 2, Desember 2020 Volume 16, Nomor 1, Juni 2020 Volume 15, Nomor 2, Desember 2019 Volume 15, Nomor 1, Juni 2019 Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 Volume 8, Nomor 2, Desember 2012 Volume 8, Nomor 1, Juni 2012 Volume 7, Nomor 2, Desember 2011 Volume 7, Nomor 1, Juni 2011 Volume 6, Nomor 2, Desember 2010 Volume 6, Nomor 1, Juni 2010 Volume 5, Nomor 2, Desember 2009 Volume 5, Nomor 1, Juni 2009 Volume 4, Nomor 2, Desember 2008 Volume 4, Nomor 1, Juni 2008 Volume 3, Nomor 1, Juni 2007 Volume 2, Nomor 2, Desember 2006 Volume 2, Nomor 1, Juni 2006 Volume 1, Nomor 2, Desember 2005 Volume 1, Nomor 1, Juni 2005 More Issue