Articles
172 Documents
<![CDATA[Implementasi Kewajiban Mempekerjakan Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur ]]>
<![CDATA[Aprilia]]>;
<![CDATA[Haris Retno Susmiyati]]>;
<![CDATA[Erna Susanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Volume 15, Nomor 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Today's labor competition is a problem, especially in the context of reducing unemployment in the region. Since regional autonomy the issue of labor has become a problem that is the authority of the regional government, so the regional government continues to work hard in overcoming the problem. This socio legal research wants to answer two problems, firstly, how the legal arrangement regarding the obligation to employ local labor force that applies. Secondly, knowing and analyzing the implementation related to the obligation to employ local workers based on the provisions of the Regional Regulation of Berau Regency, East Kalimantan Province. Law Number 4 Year 2009 Concerning Mineral and Coal only regulates the obligation to prioritize the use of local labor, likewise in Law Number 13 Year 2003 regarding Manpower there is no regulation on the obligation to employ local workers. This is different from Berau District Regulation No. 8 of 2018 concerning Protection of Local Workers which regulates the obligation to employ local workers as much as 80% (eighty percent) in the company.]]>
<![CDATA[Regulasi Dan Strategi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir: Analisis Problematika dalam Implementasinya di Kabupaten Bangka Tengah ]]>
<![CDATA[Wirazilmustaan]]>;
<![CDATA[Rahmat Robuwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Volume 15, Nomor 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Economic democracy gives the state an active role in building a national-based national economic synergy that is gathered in the nuances of nationalism. One of the implementations of Indonesia's economic development in knitting the people's economy is the Revolving Fund Program. This program is not only a manifesto of central government, but it is also being implemented at the regional level. This is in consistent with the principle of Indonesia's decentralization. One of the regional governments that has implemented a revolving fund is the Regional Government of Central Bangka Regency since 2011 on te basis of local regulations. The revolving fund management program in Central Bangka Regency has a problem. Especially regarding the regulatory arrangements that form the legal basis. Therefore, a revision of the Regional Regulation regarding the management of revolving funds is needed. The implementation of the Revolving Fund Program as a program to develop the progress of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises in Central Bangka is an effective breakthrough. But until now, revolving funds have only been given to micro, small and medium businesses, while cooperatives in Central Bangka Regency have not been able to use revolving funds to increase their business capacity.]]>
<![CDATA[Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[La Syarifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Volume 15, Nomor 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The concept of the state of law, fairy legal certainty is not only be reached with the arguments contained in the Law. In Indonesia, it is one country that is not only based on the law, but also sees the development of values that live in society, namely customary law. The existence of customary law in an effort to settle cases still has a place and is adopted and implemented in various communities, this process is still running today. Various types of systems for implementing dispute resolution through customary institutions to settle criminal cases are an out of court process on the wishes and the agreement which is acceptable to all parties.]]>
<![CDATA[Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ]]>
<![CDATA[Reka Dewantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan branchless banking yang dibentuk oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan peluang bagi masyarakat di pelosok-pelosok untuk berpartisipasi menjadi nasabah deposan maupun nasabah debitur. Intinya calon-calon nasabah di daerah pelosok yang masih excluded, masuk ke dalam sistem keuangan perbankan dengan cara membuka akses yang semudah-mudahnya, biaya murah, dan persyaratan mudah sehingga mereka tidak takut akan menyimpan dananya maupun mengajukan kredit pembiayaan kepada pihak bank. Namun baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan memberikan persyaratan yang sangat ketat kepada bank yang akan menerapkan branchless banking sehingga tidak semua bank dapat berpartisipasi dalam program yang bertujuan untuk meningkatkan strategi inklusi keuangan nasional tersebut. Strategi Nasional Keuangan Inklusif diberlakukan karena Indonesia termasuk negara dengan tingkat financial exclusion yang cukup tinggi. Implikasi yuridisnya saat ini adalah beberapa bank yang menyatakan diri akan berperan, masih memperlajari POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif dari OJK yang melibatkan agen perbankan. Namun disisi lain Lembaga perbankan yang mempersiapkan Laku Pandai, masih fokus mengurus izin dari BI terkait LKD yang juga melibatkan agen perbankan berdasarkan PBI No. 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik.]]>
<![CDATA[Status Hukum Teknologi Anti Satellite Weapon Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa ]]>
<![CDATA[Dony Aditya Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan selalu berkembang dari masa ke masa. Teknologi telah merambah berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Bisa saja digunakan untuk hal-hal yang membantu dan bermanfaat, namun juga dapat menjadi sebuah alat yang merusak. Salah satu pesatnya perkembangan teknologi adalah kemajuan dalam pembuatan persenjataan. Bahkan kini ada sebuah senjata berbentuk roket yang mampu mencapai angkasa dan menjatuhkan satelit yang sedang mengorbit. Ruang angkasa sejatinya dapat digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan bersama seluruh umat manusia. Oleh sebab itu konvensi ruang angkasa memberikan jaminan kedamaian di ruang angkasa. Adanya sebuah senjata yang dapat menjatuhkan satelit yang sedang mengorbit tentunya menimbulkan keresahan dari berbagai pihak pengguna ruang angkasa. Hal ini tentu melanggar ketentuan hukum internasional secara umum dan ketentuan hukum ruang angkasa secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum teknologi anti satellite weapons.]]>
<![CDATA[Finding the Meaning of Euthanasia and Its Safeguards ]]>
<![CDATA[Alfons Zakaria]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Some people around the globe may be still debating whether euthanasia should be regulated or forbidden. Some countries, in the other hand, have legislated euthanasia a few years ago. Arguments from allies and opponent have been analysed before the legislators, but the euthanasia legislations differ in several provisions. These differences may generate potential abuses. Thus, a clear definition of euthanasia and proper safeguards for it are hoped eliminating the abuse. The objective of this paper is to obtain the clear meaning of various euthanasia terms and to present the notions of safeguarding for euthanasia legislation related to a vulnerable patient and any medical practitioner who is involved in administering euthanasia.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Penyidik Dalam Menentukan Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak: Studi Di Polres Balikpapan, Kalimantan Timur ]]>
<![CDATA[Belny Warlansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Realitas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Balikpapan pada tahun 2013 sebanyak 51 tindak pidana. Sebanyak 18 perkara diselesaikan melalui model diversi, sedangkan sisanya 33 perkara diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Sedangkan pada Tahun 2014, yang terjadi hanya 10 perkara. Artinya mengalami penurunan angka kejahatan (criminal rate) yang cukup signifikan dibandinmg perkara yang terjadi pada Tahun 2013. Dari 10 perkara tersebut, sebanyak enam perkara diantaranya dilanjutkan dalam proses peradilan selanjutnya setelah penyidikan, artinya dilakukan penuntutan dan persidangan, sedangkan sisanya sebanyak empat perkara dilakukan dengan diversi. Faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan atau tindak pidana, diantaranya faktor lingkungan, penyebab lainnya adalah adanya kemudahan anak untuk mengakses informasi tentang hubungan seksual yang bersifat pornografi, yang kemudian mendorong nafsu syahwatnya untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan di luar nikah dengan pacarnya. Kontrol sosial yang rendah dari masyarakat juga menjadi faktor penyebab anak mudah melakukan kejahatan, karena kurangnya pengawasan dari orang tua, keluarga dan masyarakat. Dalam menangani perkara tindak pidana anak, model penyelesaian perkaranya meliputi diversi atau melanjutkan perkara ke tahap penyidikan selanjutnya.]]>
<![CDATA[Analisa Hukum Terhadap Pemagangan Tenaga Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Regulasi di Daerah ]]>
<![CDATA[Erna Susanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pemagangan merupakan sub-sistem dari pelatihan kerja. Pemagangan dalam rangka pelatihan kerja tersebut dapat dibedakan lagi berdasarkan wilayahnya. pemagangan (magang) yakni pemagangan dalam rangka pelatihan kerja, pemagangan untuk tujuan akademis, dan magang untuk pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu. Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dan pengusaha yang dibuat secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan. Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menjamin setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Selanjutnya disebutkan bahwa pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja (Pasal 12 ayat (1)). Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Upaya pembinaan tenagakerja ditempuh melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan seperti pelatihan, pemagangan dan pelayanan penempatan tenaga kerja. Program pelatihan kerja juga bertujuan menyiapkan tenaga kerja untuk mengisi kesempatan atau lowongan kerja.]]>
<![CDATA[Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fitri Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek) merupakan dasar hukum perlindungan indikasi geografis. Pada UU Merek ini aturan mengenai indikasi geografis hanya terdiri dari beberapa Pasal, sehingga membuat aturan mengenai indikasi geografis menjadi tidak jelas. Karena aturan mengenai indikasi geografis masih bergabung dengan UU Merek, sehingga Pasal mengenai merek dan Pasal mengenai indikasi geografis menjadi saling bertentangan. Aturan yang tidak jelas dan saling bertentangan menjadi penyebab tidak tumbuhnya perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum tentang indikasi geografis di Indonesia tidak dapat mendorong tumbuhnya perlindungan indikasi geografis terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia. Karena dasar hukum mengenai indikasi geografis di Indonesia masih bergabung dengan UU Merek dan hanya terdiri dari beberapa Pasal saja. Pasal-Pasal mengenai indikasi geografis yang ada dalam UU Merek pun bertentangan dengan Pasal-Pasal mengenai merek, sehingga membuat peraturan perundangan yang ada mengenai indikasi geografis menjadi tidak jelas. PP Indikasi geografis juga hanya mengulang aturan-aturan yang ada dalam UU Merek. Ketidakjelasan aturan mengenai indikasi geografis mengakibatkan tidak terlindunginya produk potensi indikasi geografis secara optimal. Pemerintah perlu membentuk undang-undang tentang indikasi geografis secara terpisah atau berdiri sendiri, tidak bergabung dengan Undang-Undang Merek untuk dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta ]]>
<![CDATA[Arief Rahman Mahmoud]]>;
<![CDATA[Ismail Navianto]]>;
<![CDATA[Nurini Aprilianda]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dilekatkannya sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkannya, dengan menggunakan metode normatif legal research, melalui pendekatan undang-undang guna memperoleh pandangan dan doktrin sebagai dasar argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta bertujuan untuk mengantisipasi apabila para penghadap menyangkal tanda tangannya, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut. Implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c)pemberhentian dengan hormat; (d) pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.]]>
