cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 184 Documents
 15   16   17   18   19 
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Elinda Novita Dewi; Alya Nabila Adistia; Ali Maskur
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15296

Abstract

Rendahnya implementasi Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia menunjukkan kurangnya optimalisasi terhadap perlindungan hukum tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kasus persetubuhan anak dibawah umur dengan pelakunya adalah ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Dimana buruknya tindak asusila orang tua tersebut, sehingga dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan terkait tentang urgensi optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses dan upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses. Disini penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam meneliti peroblematika hukum. Dengan menanggapi permasalahan berdasarkan sudut pandang hukum yang bersumber pada peraturan hukum. Bahwa besarnya dampak terhadap korban yang ditimbulkan dari tindak pidana inses meliputi kondisi fisik dan kondisi psikisnya. Sehingga perlu melibatkan para penegak hukum dan lembaga kemasyarakatan yang khusus mengacu pada anak sebagai korban untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses. Kata kunci: anak; perlindungan hukum; tindak pidana inses.
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (PUTUSAN NOMOR 1147/PID.B/2020/PN.JKT.UTR DAN PUTUSAN NOMOR 365/PID.B/2022/PN.JKT.UTR): Universitas Krisnadwipayana Padan Indra; Siswantari Pratiwi; Mardani
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15304

Abstract

Kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan online semakin berkembang. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis pemidanaan terhadap perkara penipuan berkedok kerja sama investasi berdasarkan Putusan PN No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penipuan investasi pada Putusan PN No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kedua perkara tersebut melihat dari 2 (dua) alat bukti yang sah serta berdasarkan keyakinan Hakim. Berdasarkan kedua Putusan tersebut, belum mencerminkan keadilan bagi korban, karena walaupun dijatuhkannya pidana badan terhadap pelaku penipuan investasi, tidak akan merubah dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Putusan Hakim tersebut sejalan dengan prinsip pemidanaan dilihat dari dakwaan pertama Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 372 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Kata kunci: Investasi; Penipuan; Keadilan.
KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS SENGKETA INTERNAL DI PARTAI GOLKAR TAHUN 2020 - 2022): Universitas Krisnadwipayana Moestapa M. Radja
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15306

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran dan kedudukan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan sengketa internal di Partai Golkar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penelitian ini menganalisis bagaimana Mahkamah Partai Golkar memutus 48 kasus sengketa internal dalam dua tahun terakhir (2020-2022) dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Mahkamah Partai Golkar masih perlu diatur lebih baik melalui revisi terbatas UU Nomor 2 Tahun 2011 dan/atau penambahan Peraturan Organisasi di Partai Golkar untuk menjadikan penyelesaian sengketa internal lebih efisien, efektif, dan murah. Penggunaan perangkat elektronik dalam sidang sengketa perselisihan di luar Jawa juga perlu dipertimbangkan untuk mengatasi kendala waktu dan biaya. Selain itu, perlu dikaji lagi kewenangan yang terlalu luas dari Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal untuk penyempurnaan, mengingat Mahkamah Partai bukan badan hukum perdata murni dari perspektif Negara hukum. Kata kunci: GOLKAR; Mahkamah Partai; Sengketa.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK OVERKRIMINALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN: Universitas Krisnadwipayana Damil Nugrawan Suci; Siswantari Pratiwi; Mardani
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15307

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian merupakan usaha untuk mengatur dan mengawasi pergerakan orang antar batas negara. Di Indonesia, hukum keimigrasian diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Namun, terdapat kriminalisasi terhadap perbuatan administratif seperti penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, yang mengakibatkan overkriminalisasi. Overkriminalisasi ini menyebabkan beberapa dampak, termasuk pergeseran paradigma penegakan hukum keimigrasian, stigma negatif terhadap pelaku, dan peningkatan beban di sistem peradilan pidana serta overpopulasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dampak overkriminalisasi pada penegakan hukum keimigrasian serta mencari pencegahannya. Pencegahan dapat dilakukan dengan merubah UU Keimigrasian agar lebih menggunakan instrumen hukum administratif, atau melanjutkan penegakan hukum keimigrasian dengan menggunakan instrumen sanksi administratif keimigrasian tanpa merubah UU. Kata kunci: Kriminalisasi; Overkriminalisasi; Penegakan Hukum Keimigrasian.

Page 19 of 19 | Total Record : 184

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue