cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Daudsyah
Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id
Phone
+628116047111
Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id
Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Al-Hikmah
Published by Universitas Islam Sumatera Utara
ISSN : 27461912     EISSN : 27461408     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Merupakan jurnal Fakultas Hukum UISU yang menjadi sarana pengembangan keilmuan serta meningkatkan karya ilmiah berupa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat dosen dan Tugas Akhir mahasiswa, dibidang Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021" : 10 Documents clear
Kepastian Hukum Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Deliserdang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang Tahun 2018 (Studi Putusan Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Bawaslu Kabupaten Deliserdang Tahun 2018) Erina Kartika Sari
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.508 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i1.3636

Abstract

Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara) Gugun Hariadi Gunawan
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.56 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i1.3604

Abstract

Abstract The role of the community in assisting law enforcement officers to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors must be balanced with optimal legal protection for the reporting community. The role of law enforcement officers is necessary to maximize the function of a responsive society and be able to take action and report to the authorities everything that happens in society. Prevention is aimed at providing information and education to individuals, groups, communities or the wider community, who haven't There are signs of a drug abuse case, including : alternative activities to prevent individuals, groups or communities from drug abuse, and strengthen their ability to resist them. Prevention of individuals, community groups or the wider community who are vulnerable to or have shown symptoms of drug abuse cases through education and counseling for those who have tried using drugs, so that they stop and follow healthier behaviors. Keywords: Role, Society, Eradication, Drugs   Abstrak Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor. Perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Pencegahan ditujukan kepada pemberian informasi dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya kasus penyalahgunaan narkoba, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat kemampuannya untuk menolak mereka. Pencegahan kepada individu, kelompok komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkoba, agar mereka menghentikannya dan mengikuti perilaku yang lebih sehat.           Kata Kunci : Peran, Masyarakat, Pemberantasan, Narkoba 
Perlindungan Hukum Merek Asing Terdaftar Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019) Azhari AR; Arief Basofi Siregar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.646 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i1.3637

Abstract

Abstract Whereas the rejection of a Mark Application according to paragraph (1) letters a to c is regulated by a Ministerial Regulation. Article 21 paragraph (2) letter a regulates the prohibition of having the same mark with the name of a famous person, so the Directorate General must reject the application for registration of a mark that is the same as the name of a well-known person or legal entity. It turns out that the Defendant is the owner of a mark that has been registered in the General Register of Marks at the Directorate General of Intellectual Property No. IDM000285464 protects the types of goods in class 11. The plaintiff feels aggrieved by the registration carried out in Indonesia because it has similarities with the plaintiff's property in Vietnam and several countries. The Cassation Appellant's reasons can be justified, because the Commercial Court at the Central Jakarta District Court has wrongly applied the law, it turns out that the Judex Facti's decision in this case does not contradict the law and / or laws. Keywords: Legal Protection, Foreign Trademarks, Registered, Registration, Trademark Rights  Abstrak bahwa penolakan Permohonan Merek menurut ayat (1) huruf a sampai c diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 21 ayat (2) huruf a mengatur larangan persamaan merek dengan nama orang terkenal, maka Direktorat Jenderal harus menolak permohonan pendaftaran merek yang sama dengan nama orang atau badan hukum terkenal. Ternyata diketahui bahwasanya Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual No. IDM000285464 melindungi jenis barang dalam kelas 11. Penggugat merasa dirugikan dengan pendaftaran yang dilakukan di Indonesia karena memiliki persamaan dengan milik penggugat di Vietnam dan beberapa negara. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Asing, Terdaftar, Pendaftaran, Hak Merek
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank mega syariah Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 142/Pdt.G /2015/PA. Mdn) Siti Salmiah
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.853 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i1.3605

Abstract

Abstract Legal arrangements for settling bad debts at Islamic banks in accordance with the Sharia Banking Act can be through litigation and non-litigation channels. The settlement of litigation path is by submitting a lawsuit to the Religious Court, while the settlement through non-litigation channels is carried out through Basyarnas. The process of resolving bad debts based on sharia principles refers to banking legal provisions that are adjusted to the provisions of the DSN Fatwa and Compilation of Sharia Economic Law. The absolute competence of the Religious Courts in resolving financing is stalled on Islamic banks, which are still ambiquity. Because the absolute authority of the Religious Courts in resolving sharia banking disputes is then reduced after the issuance of the Sharia Banking Act which provides an opportunity for the General Court to resolve sharia banking disputes in accordance with the provisions of Article 52 paragraph (2) of the Sharia Banking Act.Keywords: Settlement, Financing, Religious Courts  Abstrak Pengaturan hukum penyelesaian pembiayaan macet pada bank Syariah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dilaksanakan melalui Basyarnas. Proses penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mengacu pada ketentuan hukum perbankan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompetensi absolut pengadilan Agama dalam menyelesaikan pembiayaan macet pada bank syariah, masih bersifat ambiquitas. Karena kewenangan absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah kemudian direduksi setelah terbitnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan peluang bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. Kata Kunci: Penyelesaian, Pembiayaan, Pengadilan Agama.
Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan Danialsyah Danialsyah; Dhina Syahfira
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.009 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i1.3638

Abstract

 Abstract The position of an advocate in assisting clients in criminal cases at the investigation level is very urgent because providing legal assistance to suspects is an advocate's obligation to uphold justice and protect human rights, including the rights of perpetrators of criminal acts which are constitutional rights. Advocates play a role at all levels of examination, namely that at the investigative level, advocates have started to provide assistance and follow the course of investigations so that the rights of suspects can be fulfilled and there is no pressure or coercion from the investigators. Providing legal assistance to perpetrators of criminal acts is important in relation to the principle of equality before the law (everyone is the same before the law). This principle demands the right to legal aid, through the provision of legal assistance to the accused / suspected perpetrator of a criminal act.  Keywords: Advocates, Clients, Investigators  Abstrak Kedudukan advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan sangatlah urgen karena pemberian bantuan hukum terhadap tersangka merupakan kewajiban Advokat untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi pelaku tindak pidana yang merupakan hak konstitusional. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan dan mengikut jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi penting terkait dengan prinsip equality before the law (setiap orang sama dipandang dihadapan hukum) asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka pelaku tindak pidana. Kata Kunci : Advokat, Klien, Penyidikan
Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara) M Zainuddin
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.542 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i1.3606

Abstract

Abstract Acts of domestic violence generally involve the perpetrator and the victim among family members in the household, while the usual forms of violence are physical violence and verbal violence (threats of violence). The Women and Children Service Unit (PPA) began with services for women and children previously handled in the Special Examination Room (RPK) which was established in 1999, based on the Chief of Police Regulation No. Pol. : 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedure of the Women and Children Service Unit (PPA Unit) within the National Police of the Republic of Indonesia on July 6 2007 the RPK was renamed the Women and Children Service Unit (Unit PPA). The factors that become obstacles include internal problems. Where the number of female investigators in the PPA unit is only personnel, 2 Polki investigators, so investigators have to work hard in uncovering cases of domestic violence at the Southeast Aceh Police. Besides that, the place of investigation is narrow and limited which results in a lack of maximum to carry out investigations. Keywords: PPA, Services, Women and Children  Abstrak Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun1999, Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesiapada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain yakni pada permasalahan internal. Dimana jumlah Penyidik perempuan pada unit PPA hanya personil, penyidik Polki 2 orang, sehingga penyidik harus berkerja keras dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Aceh Tenggara. Disamping itu juga tempat penyidikan yang sempit dan terbatas yang mengakibatkan kurangnya maksimal untuk melakukan penyeledikan. Kata Kunci: PPA, Pelayanan, Perempuan dan Anak.
Perlindungan Hukum Terhadaap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online Tajuddin Noor
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.902 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i1.3667

Abstract

Kepastian Hukum Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Di Desa Aras Napal Kecamatan Besitang Dengan Terbitnya SK. 579/MENHUT-II/2014 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt.Sus-PHI/2019) Imelda Kamayanti Harahap
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.447 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i1.3607

Abstract

Abstract Legal certainty affirms that the duty of law is to guarantee legal certainty in social relations. Certainty is achieved "because of the law". In this legal task, two other tasks are concluded, namely that the law must guarantee justice and the law must remain useful. Keywords :   Legal Certainty, BMN, SDA.  Abstrak Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Kata Kunci        :    Kepastian Hukum, BMN, SDA.
Analisis Pemutusan Hubungan Kerja dan Relevansinya dengan Force Majeure di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif UU Ketenagakerjaan Indah Maryani; Heni Rosida; Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari; Krisyulaeni Krisyulaeni; Ahsana Nadiyya
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.066 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i1.3666

Abstract

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran (Studi Putusan Nomor 1040 K/PDT/2014) Citra Insani Ritonga
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.549 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i1.3608

Abstract

Abstract The result of the research shows that, based on legal consideration, no party is harmed by the error in giving the data of the insurance object from the insured to the insurer. Therefore, according to the Supreme Court the insured does not do illegal act so that the judex facti of the Jakarta Pusat District Court and the DKI Jakarta High Court has made errors in handing down their verdicts. The legal consideration of the Supreme Court is that the insurance contract between the two parties is valid and has legal force; in consequence, the insurance company is required to. The Supreme Court, in its Ruling, accepts the claim of the insured, Samtrida, and revokes the verdict of DKI Jakarta High Court by its own legal consideration.Keywords: Liability, Default, Contract, Fire Insurance  Abstrak Hasil penelitian normatif dalam penelitian ini bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tidak ada pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh adanya kesalahan pemberian data objek asuransi dari tertanggung kepada penanggung, maka menurut pertimbangan hukum Mahkamah Agung perbuatan tertanggung tidak dapat dikatakan  sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu judex fakti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah bahwa perjanjian asuransi antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu pihak penanggung wajib membayar ganti rugi kepada tertanggung Samrida yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dimuat dalam perjanjian polis asuransi tersebut. Mahkamah Agung pada putusannya mengabulkan gugatan tertanggung Samrida dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan membuat pertimbangan hukum sendiri. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Wanprestasi, Perjanjian, Asuransi Kebakaran

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2023): Edisi September 2023 Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023 Vol 4, No 1 (2023): Edisi Maret 2023 Vol 3, No 4 (2022): Edisi Desember 2022 Vol 3, No 3 (2022): Edisi September 2022 Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022 Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022 Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021 Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021 Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021 Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021 Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020 Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020 More Issue