cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6282119112912
Journal Mail Official
info@cicofficial.com
Editorial Address
Jl. Sawo No.12, RT.3/RW.7, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Published by CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
ISSN : -     EISSN : 27465160     DOI : https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial is a peer-reviewed journal published by the CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. JCIC publishes its articles annually every March and September. The articles published by JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial is scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of social humanities. We are publishing articles under the focus and scope of sociology, law, politics, education, social development, government, democracy, religion and politics, urban studies, rural studies, gender, media studies, and other related themes. Aim and Scope : Social Analysis, Law, and Politic
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
Relasi Agama dan Politik di Indonesia Adang Sonjaya; Budi Rahayu Diningrat
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i1.82

Abstract

Islamic politics faced challenges in influencing the future of Indonesia during the post-independence era. Modernist Islamic groups struggled to counter the growing influence of the guided democratic authoritarianism regime. As a result, the Islamic political party Masyumi was disbanded, and its leader, Mohammad Natsir, faced derogatory nicknames such as "ringworm cat" from the authorities. The Nahdlatul Ulama (NU), which sought to compromise with power, had a limited role on the national political stage. This study employs a qualitative method with a literature review approach. The findings indicate that the relationship between religion and power varies across different religions in terms of practice and doctrine. Nonetheless, it is evident that religion and state power are deeply interconnected, with "religion becoming the core of power and power becoming the core of religion." It is crucial to examine this perspective within the context of our respective religious communities. Politik Islam mengalami kemandulannya, setelah gagal di pentas Nasional dalam menentukan Indonesia masa depan pada pasca-kemerdekaan. Saat itu kelompok Islam modernis tidak mampu membendung kecenderungan rezim otoritarianisme demokrasi terpimpin. Bahkan partai politik Islam Masyumi harus bubar sebagai jawaban kekalahan politik itu dan Mohammad Natsir, ujung tombak kekuatan kelompok ini harus rela dijuluki “kucing kurap” oleh penguasa saat itu. Sementara NU yang berusaha melakukan kompromi dengan kekuasaan, pada akhirnya tidak memiliki peran yang signifikan dalam pentas politik Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan agama dan kekuasaan berbeda dari satu agama ke agama yang lain dalam praktik maupun dalam doktrinnya. Namun pengalaman menunjukkan bahwa agama dan kekuasaan negara sulit dilepaskan. “Agama menjadi inti kekuasaan dan kekuasaan menjadi inti agama”. Pandangan ini perlu kita periksa dalam realitas komunitas agama masing-masing.
Pelanggaran Privasi Dalam Program Realita Investigasi Polisi di Indonesia: Ancaman, Kebijakan, Dan Kebutuhan Pembaruan Dandi Ditia Saputra; Ligar Ayu Pramesty; Nabila Farah Munifah
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i1.85

Abstract

The high popularity of police investigation reality programs in content broadcast on television and online media (YouTube) increases the possibility of doxing. Several laws, especially Law no. 19 of 2016, have provisions regarding the protection of personal life. However, until now, there has been no regulation that clearly regulates the authority for the participation of television stations in the process of finding investigative facts. This paper aims to find a legal basis for privacy violations against police investigation reality program coverage and to formulate a more comprehensive privacy protection instrument. This research is a normative research with a statutory approach. The research shows that there is a debate between public interest and privacy protection in the coverage of police investigative reality programs, as well as violations of laws and ethical codes committed by the Republic of Indonesia police and private television stations. The presence of the concept of protecting privacy for the public, especially suspects, is expected to be the main value base considered in every coverage of the police investigative reality program. Tingginya popularitas program realita investigasi polisi dalam konten penayangan di media penyiaran televisi dan media online (YouTube) meningkatkan kemungkinan doxing. Beberapa Undang-Undang terutama Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 memiliki ketentuan mengenai perlindungan kehidupan pribadi, walaupun demikian sampai saat ini belum ada regulasi yang dengan jelas mengatur mengenai otoritas keikutsertaan stasiun televisi dalam proses pencarian fakta investigasi. Tulisan ini bertujuan mencari dasar hukum pelanggaran privasi terhadap peliputan program realita investigasi polisi dan merumuskan instrumen perlindungan privasi yang lebih komperhensif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan adanya perdebatan antara kepentingan publik dan perlindungan privasi dalam peliputan program realita investigasi polisi serta adanya pelanggaran hukum serta kode etik yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia dan stasiun televisi swasta. Hadirnya konsep perlindungan privasi bagi masyarakat khusunya tersangka diharapkan menjadi basis nilai utama yang diperhatikan dalam setiap peliputan program realita investigasi kepolisian.
Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Teten Tendiyanto; Destri Tsurayya Istiqamah; Suwandoko Suwandoko
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i1.89

Abstract

This study aims to provide information on legal protection for sellers with the Cash on Delivery (COD) payment system. The research method used in this study is a normative juridical research method and uses a statutory and conceptual approach. Data sources in this study are secondary data: primary legal materials, namely binding legal materials, including Consumer Legal Protection Act Number 08 the year 1999; secondary legal materials, namely legal materials which provide explanations to primary legal materials. While the results of the study show that sellers who are subject to sanctions by paying Cash on Deliver system receive legal protection based on Article 6 of the Consumer Protection Act. In addition, a lawsuit for default will be more appropriate when a loss occurs to a business actor when a Cash on Delivery (COD) transaction fails. If there is a criminal element in the transaction process using Cash on Delivery, producers or seller can sue according to Article 19 paragraph (4) of the Consumer Protection Law. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum-bahan hukum yang mengikat, di antaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dimana memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang dirugikan dengan pembayaran sistem Cash on Delivery men­dapatkan perlindungan hukum berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Unang Perlindungan Konsumen. Selain itu gugatan wanprestasi akan lebih tepat dilakukan ketika terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ketika transaksi COD gagal. Apabila terdapat unsur pidana ketika proses transaksi dengan cara COD maka produsen atau pelaku usaha dapat menuntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen.

Page 5 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 4 No 2 (2022): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 4 No 1 (2022): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 3 No 2 (2021): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 3 No 1 (2021): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 2 No 2 (2020): JCIC: Jurnal CIC Lemabaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 2 No 1 (2020): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 1 No 2 (2019): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 1 No 1 (2019): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial