cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eva Eviany
Contact Email
evaeviany@ipdn.ac.id
Phone
+6281394931914
Journal Mail Official
pptp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Tatapamong
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27150631     EISSN : 27232891     DOI : https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tatapamong merupakan upaya Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang Perpolisian dan Tata Pamong yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara. Agar Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tupoksinya sehari-hari lebih terarah dan terukur demi mencapai tujuan ketertiban bangsa dan negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019" : 5 Documents clear
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN Irhamni Zainal
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1152

Abstract

Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, yang dimulai dengan munculnya ilmu pemerintahan klasik, sampai dengan munculnya ilmu pemerintahan baru dan ilmu pemerintahan kontemporer. Dalam pelaksanaan pemerintahan, terdapat gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan, yang merupakan intisari dari pemerintahan itu sendiri. Gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan. Tindakan pemerintahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan atau individu pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sedangkan peristiwa pemerintahan adalah sesuatu tentang aktifitas resmi pemerintahan, yang dapat juga terdiri dari satu atau berbagai tindakan pemerintahan, yang kemudian terangkai menjadi satu kesatuan, yang tercatat runtut dalam dokumen sehingga menjadi suatu catatan sejarah. Intinya adalah, bahwa seluruh gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan dan ketertiban umum, dan kesejahteraan serta kebahagian masyarakat. Selanjutnya, dalam tindakan dan peristiwa pemerintahan, dapat ditemui bahwa terdapat hal-hal yang bersifat dan dapat dikategorikan sebagai intelijen, baik intelijen sebagai informasi, sebagai produk administrasi, maupun sebagai kegiatan. Secara umum, terdapat banyak fakta empirik di lapangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ternyata mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai intelijen (sebagai informasi, produk administrasi maupun kegiatan). Sebagai contoh adalah, kebutuhan akan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan akan informasi, data, fakta dan bahan keterangan, merupakan suatu keniscayaan dan suatu keharusan, dalam suatu proses pengambilan keputusan dan penentuan suatu kebijakan, dalam rangka mencapai keberhasilan. Dalam praktek pemerintahan, kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan, sudah selayaknya harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan kredibel, yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta sedapat mungkin bermanfaat bagi rakyat, serta mendapatkan dukungan dari rakyat maupun pelaku pembangunan lainnya. Dengan kata lain, bahwa informasi, data, fakta dan bahan keterangan, memegang peranan penting dalam suatu proses pembuatan kebijakan publik dan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara garis besar, informasi, data, fakta dan bahan keterangan, sesungguhnya merupakan unsur utama dari intelijen. Hal ini berarti, terdapat unsur intelijen, dalam penentuan kebijakan publik maupun dalam proses memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tulisan ini merupakan suatu langkah awal dan upaya bagi pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam upaya pengembangan cabang baru dari ilmu pemerintahan yaitu Intelijen Pemerintahan. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi praktek pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, terutama dalam implementasi pelaksanaan tugas kewaspadaan dini dan kesatuan bangsa dan politik. Penulis juga menyadari bahwa dalam tulisan ini, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu, penulis berharap adanya koreksi, masukan dan saran untuk lebih mematangkan dan memperkuat isi dari buku ini. Kata kunci: intelijen, pemerintahan, ilmu pemerintahan
PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH – KINERJA WILAYATUL HISBAH Wike Anggraini; Nella Safira
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1153

Abstract

Penelitian ini untuk mendeskripsikan kinerja Wilayatul Hisbah, faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah relatif baik tetapi masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam serta kurangnya personil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat terutama bagi para remaja dan lokasi lokasi yang dianggap sebagai tempat yang sering menjadi lokasi pelanggaran syariat Islam sekaligus meningkatkan sosialisasi. Kata kunci: kinerja, penegakan, syariat Islam, peraturan daerah
PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis) Annisa Rahmadanita
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154

Abstract

Fokus kajian ini dilatarbelakangi atas fenomena yang terjadi di wilayah perkotaan adalah hadirnya gelandangan dan pengemis. Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait dengan pembinaan gelandangan dan pengemis dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan Studi Kepustakaan (Library Research). Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa pembinaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: (1) pemerintah daerah perlu menyusun peraturan mengenai penertiban gelandangan dan pengemis; (2) pemerintah daerah perlu memiliki data yang konkrit dan real tentang jumlah dan kondisi gelandangan dan pengemis; (3) pemerintah daerah perlu membangun komunitas dengan masyarakat dalam mendukung penertiban dan pembinaaan gelandanagan dan pengemis. (4) pemerintah daerah perlu menyusun program pembinaan dan pendampingan secara bertahap dan berkelanjutan kepada gelandangan dan pengemis; (5) pemerintah daerah perlu mengevaluasi terkait program pembinaan dan pendampingan bagi gelandangan dan pengemis. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut: (1) pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan baik dengan entitas yang lebih besar maupun entitas yang lebih kecil; (2) pemerintah daerah perlu memberi ruang kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam penertiban gelandangan dan pengemis di daerah; (c) pemerintah daerah perlu menyusun dan mengevaluasi program pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di daerah. Kata kunci: pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum, gelandangan dan pengemis
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Rezky Aprilia
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1155

Abstract

Motivasi kerja merupakan unsur penting di dalam sebuah organisasi/instansi, sebab dengan adanya motivasi kerja dapat menciptakan semangat kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Begitu juga halnya budaya organisasi di dalam sebuah organisasi/instansi dapat menjadi sebuah pegangan bagi pegawai dalam menjalankan kewajiban dan nilai-nilai dalam berperilaku. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh motivasi kerja dan budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja pegawai di lingkungan Satpol PP Kota Bandung. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Satpol PP Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah semua pegawai Kantor Satpol PP Kota Bandung dengan jumlah responden sebanyak 390 orang. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode stratified sampling sebanyak 40 responden. Pengumpulan data melalui penyebaran angket yang menggunakan skala likert dengan analisis statistik menggunakan Analisis Regresi Ganda dan Uji Asumsi Klasik. Langkah awal dalam penelitian ini adalah menetapkan variabel dan mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian langsung, metode kepustakaan dan menggunakan alat bantu kuesioner. Selanjutnya dilakukan penentuan skor dengan skala interval, uji validitas dan reliabilitas dari data dan analisis regresi berganda menggunakan SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi dan Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai berada dalam kategori cukup baik. Korelasi di antara keduanya adalah positif dan signifikan dibuktikan dengan nilai sebesar 92,3%. Hal ini menunjukkan bahwa: (1) Semakin tinggi motivasi semakin meningkat kinerja pegawai, (2) Semakin kuat budaya organisasi semakin meningkat kinerja pegawai. Kata kunci: motivasi kerja, budaya organisasi dan kinerja pegawai.
PENEGAKAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG Suatu Telaahan Kritis pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Danny Permana
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1156

Abstract

Kinerja Satpol PP Kota Bandung dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung. Esensi penting dalam penelitian ini, yaitu terselenggaranya reklame sebagai estetika kota yang mampu memberikan warna dan bentuk keindahan kota yang dapat dinikmati oleh publik secara luas. Untuk menciptakan estetika dalam penyelenggaraan reklame diperlukan keberadaan Satpol PP dalam menegakkan peraturan walikota dimaksud dalam rangka menjaga dan mengendalikan dari bentuk-bentuk penyelenggaraan reklame yang menyimpang. Dimana beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dimaksud, yaitu terkait dengan kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang dilakukan, dan hubungan dengan organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriftif Adapun analisis data kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung kurang optimal dimana kemampuan sarana dan prasarana pendukung operasional penertiban reklame kurang memadai, motivasi para anggota Satpol PP yang melaksanakan tugas penertiban tidak memiliki daya dukung anggaran yang memadai, dukungan yang diterima oleh anggota Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung rendah, keberadaan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas tidak mendapatkan dukungan penuh, dan masih terdapat ego sentris dalam pelaksanaan tugas dimana hubungan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masih terkesan parsial. Kata kunci: kinerja, Satpol PP, Peraturan Wali Kota Bandung

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 1, Maret 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019