cover
Contact Name
Eva Eviany
Contact Email
evaeviany@ipdn.ac.id
Phone
+6281394931914
Journal Mail Official
pptp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Tatapamong
ISSN : 27150631     EISSN : 27232891     DOI : https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong
Core Subject : Social,
Jurnal Tatapamong merupakan upaya Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang Perpolisian dan Tata Pamong yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara. Agar Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tupoksinya sehari-hari lebih terarah dan terukur demi mencapai tujuan ketertiban bangsa dan negara.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022" : 5 Documents clear
PENERTIBAN LAPAK PEDAGANG KAWASAN FLYOVER KELOK SEMBILAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Muhammad Hakiki; Eva Eviany; Selamat Jalaludin
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2419

Abstract

Masih banyaknya pedagang yang berjualan di Kawasan Flyover Kelok Sembilan padahal hal tersebut dilarang dalam peraturan daerah menjadi fokus pembahasan pada artikel ini. Tujuan penulisan artikel adalah untuk mengetahui penertiban lapak pedagang Kawasan Flyover Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penertiban lapak pedagang di Kawasan Flyover Kelok Sembilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Seksi Operasional dan Logistik, serta pedagang lapak Kawasan Flyover Kelok Sembilan. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah melakukan penertiban lapak pedagang di Kawasan Flyover Kelok Sembilan dan menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP belum diindahkan dengan baik oleh para pedagang dan bisa dilihat dari masih ada lapak pedagang di Kawasan Flyover Kelok Sembilan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus segera mungkin menyelesaikan tempat relokasi bagi para pedagang. dan para pedagang yang berada di Kawasan Flyover Kelok Sembilan harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas Satpol PP dalam menegakkan aturan dan tidak berdagang pada tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah.Kata Kunci: Lapak Pedagang, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI SUMATERA BARAT Arifullah Rizal; Maris Gunawan Rukmana; Selamat Jalaludin
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2436

Abstract

Pandemi covid-19 menyebabkan tata kehidupan masyarakat indonesia berubah ke adaptasi yang baru. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan baru dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 mengatur tentang bagaimana kehidupan yang harus dijalani di masa pandemi covid-19 serta mengatur seluruh sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tidak mematuhi aturan mengenai adaptasi kebiasaan baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru pada masa covid-19 di Kota Payakumbuh dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran satuan polisi pamong praja Kota Payakumbuh dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Payakumbuh telah melaksanakan penegakan adaptasi kebiasaan baru dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi peran yang dilakukan Satpol PP masih terkendala oleh faktor kondisi masyarakat yang menentang namun juga didukung dengan aplikasi SIPelaDa yang memudahkan pendataan pelanggar. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus bisa memaksimalkan peran dari SatPol PP Kota Payakumbuh dalam menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru.Kata kunci: Adaptasi Kebiasaan Baru, Peran, Satuan Polisi Pamong Praja.
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KAMPAR Farhan Alafif Fahmi; Azharisman Rozie; Selamat Jalaludin
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2445

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar yang tidak tertib, sehingga menimbulkan kesemrawutan dan mengganggu pengguna jalan yang menggunakan trotoar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP serta upaya mengatasi kendala tersebut dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penertiban pedagang kaki lima sudah cukup baik namun belum maksimal, karena masih ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaan penertiban. Hal ini dibuktikan melalui teori kinerja yang digunakan pada penelitian ini ialah melalui dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus sesegera mungkin memberikan solusi terbaik untuk menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar, agar lebih tertib dan tidak mengganggu ketentraman serta kenyamanan masyarakat lainnya. Dan para pedagang kaki lima harus mempunyai kesadaran untuk selalu menaati aturan yang berlaku dan tertib terutama saat adanya pengawasan maupun penertiban oleh Satpol PP agar terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT Mulyana Mulyana; Raaizza Inda Dzil Arsyilaa
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2447

Abstract

Salah satu masalah penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe yang dilakukan oleh aparat Satpol PP adalah pada pelaksanaan Razia di karaoke dan cafe di Kabupaten Pasaman Barat masih ditemukan pemilik cafe yang memiliki ruang tertutup dan menggunakan wanita penghibur. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Wanita Penghibur di Karaoke dan Cafe di Kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP selama ini diketahui sudah humanis dan kekeluargaan. Implikasinya, dapat mengurangi gesekan atau konflik yang kerap terjadi antara Satpol PP dan masyarakat saat penertiban dilakukan. Kesimpulannya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Wanita Penghibur di Karaoke dan Cafe di Kabupaten Pasaman Barat masih kurang optimal karena beberapa aspek yaitu terdapat sumber daya yang kurang memadai terutama dari aspek kualitasnya, dan terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama dari segi kuantitas.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keamanan Dan Ketertiban Umum, Penertiban.
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH Herjuno Pratomo; Noudy R.P Tendean; Lalu Satria Utama
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2451

Abstract

Maraknya penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung menimbulkan berbagai dampak buruk di lingkungan masyarakat. Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai tupoksi untuk menegakan Perda dan mewujudkan trantibum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan sebagai sumber informasi yaitu dari unsur Satpol PP Kabupaten Temanggung, Tokoh Masyarakat, dan Konsumen. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa peran Satpol PP Kabupaten Temanggung, keunggulannya meliputi: (1) adanya SOP dalam giat penertiban, (2) adanya perencanaan tim dengan pembagian tugas yang baik (3) adanya perencanaan jadwal rutin, (4) optimalisasi sumberdaya yang ada, (5) koordinasi yang baik. Kekurangannya adalah: (1) pernah terjadikebocoran informasi (2) kurangnya sosialisasi, (3) kurangnya SDM.Kata Kunci: Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Minuman Beralkohol

Page 1 of 1 | Total Record : 5