cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, SH, MH
Contact Email
amnesti@umpwr.ac.id
Phone
+6281390228710
Journal Mail Official
amnesti@umpwr.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo Jl. KH Amhmad Dahlan No. 3 Purworejo
Location
Kab. purworejo,
Jawa tengah
INDONESIA
AMNESTI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purworejo
ISSN : 26563029     EISSN : 27750604     DOI : 10.37729/amnesti
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AMNESTI: Jurnal Hukum is a Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purworejo. This journal published biannually (March and October). The scopes of Amnesti, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law and also interconnection study with Legal Studies
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2019)" : 5 Documents clear
Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara Zuhri Saifudin
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i2.640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.
Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Magelang) Rengganis Nur Hutami; Ari Kurniawan; Totok Priyo Husodo
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i2.645

Abstract

Penyelesaian kasus anak yang berkonflik berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya. Penyelesaian ini perlu dilakukan dengan diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polri dalam mengahadapi anak yang berkonflik. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu suatu bentuk penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik polri dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan menggunakan konsep restorative justice dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak terkait dengan prinsip kepentingan terbaik terhadap anak. Penyidik dalam waktu 1x24 jam wajib meminta pertimbangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dan Pekerja Sosial profesional untuk melakukan pendampingan saat pemeriksaan sampai dengan penerapan diversi. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyidikan. Kesepakatan Diversi pada tahap penyidik dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, menyerahkan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan dan pelayanan kemasyarakatan. Apabila berhasil dilakukan diversi penyidik menyerahkan hasil kesepakatan diversi ke Pengadilan Negeri untuk untuk dikeluarkan penetapan diversi.
Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Rizki Wardani; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Habib Muhsin Syafingi; Suharso Suharso
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i2.646

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan Pelayanan Kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota mencakup 12 jenis dan mutu layanan dasar. SPM Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah ternyata belum sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh hampir semua daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan SPM Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yag sesuai dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Kinerja SPM Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 belum tercapai sepenuhnya. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya aspek disposisi dari pelaksana, kurangnya sumber daya yang meliputi SDM, anggaran, dan fasilitas serta struktur birokrasi yang belum efektif. Pemerintah daerah memiliki solusi dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan dengan menyusun Tim SPM tingkat Dinas Kesehatan, Analisa SPM, Penyusunan SPM Costing, Advokasi Lintas Sektor. Konsep Kesejahteraan diukur dari Indikator Angka Harapan Hidup.
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang Desti Nora Rintasari; Adimas Bagus Mahendra; Muchamad Chanafi
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i2.647

Abstract

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia cukup luas karena hampir di setiap daerah terdapat toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Lebih parah lagi, tidak semua toko yang menjual minuman beralkohol memiliki izin untuk menjual dan mendistribusikan minuman beralkohol. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol di Magelang. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang mempunyai kewenangan sendiri yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Tradisional Beralkohol untuk kebutuhan adat atau upacara keagamaan di wilayah Kota Magelang. Tak hanya itu, Pemkot Magelang juga mengeluarkan SIUP-MB untuk penjual langsung, misalnya memberikan izin usaha kepada hotel berbintang untuk menjual minuman beralkohol yang tentunya ada batasan standar. Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan aslinya yang mencantumkan etiket, jenis minuman, merek, kandungan alkohol/etanol, dan volumenya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol wajib dibubuhi tanda pengenal (hologram) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Magelang.Peredaran minuman beralkohol di Indonesia cukup luas karena hampir di setiap daerah terdapat toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Lebih parah lagi, tidak semua toko yang menjual minuman beralkohol memiliki izin untuk menjual dan mendistribusikan minuman beralkohol. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol di Magelang. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang mempunyai kewenangan sendiri yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Tradisional Beralkohol untuk kebutuhan adat atau upacara keagamaan di wilayah Kota Magelang. Tak hanya itu, Pemkot Magelang juga mengeluarkan SIUP-MB untuk penjual langsung, misalnya memberikan izin usaha kepada hotel berbintang untuk menjual minuman beralkohol yang tentunya ada batasan standar. Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan aslinya yang mencantumkan etiket, jenis minuman, merek, kandungan alkohol/etanol, dan volumenya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol wajib dibubuhi tanda pengenal (hologram) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Magelang.
Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Perlindungan Konsumen Muhammad Alfian
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i2.658

Abstract

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase (choice of law). Permasalahan yang disampaikan adalah berkaitan dengan sifat dan kewenangan BPSK termasuk sebagai quasi peradilan dalam sistem peradilan nasional dan makna final serta mengikat dalam putusan BPSK sesuai dengan makna putusan pengadilan. BPSK ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis sifat final di pengadilan yang berkaitan dengan penyesaian sengketa konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat dan kewenangan BPSK termasuk sebagai quasi peradilan dalam sistem peradilan nasional diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dan bahkan perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final dan binding) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat “inkracht” pada umumnya, dan makna final dan mengikat dalam putusan BPSK sesuai dengan makna putusan pengadilan dimana para pihak dalam upaya perdamaian membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (final).

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)