cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, SH, MH
Contact Email
amnesti@umpwr.ac.id
Phone
+6281390228710
Journal Mail Official
amnesti@umpwr.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo Jl. KH Amhmad Dahlan No. 3 Purworejo
Location
Kab. purworejo,
Jawa tengah
INDONESIA
AMNESTI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purworejo
ISSN : 26563029     EISSN : 27750604     DOI : 10.37729/amnesti
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AMNESTI: Jurnal Hukum is a Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purworejo. This journal published biannually (March and October). The scopes of Amnesti, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law and also interconnection study with Legal Studies
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Farrah Syamala Rosyda
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i1.103

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang banyak terjadi dengan berbagai modus operandinya. Kurangnya lapangan pekerjaaan dan minimnya pengetahuan menjadi penyebab utama mudahnya tindak pidana perdagangan orang masih banyak terjadi di Indonesia. Upaya memutus mata rantai perdagangan orang tidak hanya kewajiban pemerintah daerah namun juga pemerintah pusat dan dunia Internasional.
Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang Sheila Kusuma Wardani Amnesti
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i1.178

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai penggabungan perkara gugatan cerai dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Magelang, yakni menggabungkan 2 unsur yang berbeda yaitu perkara voluntair dan kontentius. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan legal drafter mengenai komulasi gugat cerai dan itsbat nikah. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah survey kepustakaan dan studi literatur. Fokus penelitian ini adalah komulasi perkara gugat cerai dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Magelang. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia di masyarakat yang sempurna, karena sejak dilahirkannya setiap manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan yang merupakan salah satu sunnah atas seluruh makhluk-Nya.
Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen Septi Indrawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i1.180

Abstract

Usaha Kecil merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Kebumen, tetapi perlindungan produk yang beredar, khusunya mengenai merek masih lemah. Padahal merek adalah kekayaan immateriil suatu produk yang merupakan aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di DJKI juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena alasan inilah merek perlu didaftarkan di DJKI sehingga mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada pendaftaran merek produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen dan untuk menganalisis peran pemerintah daerah kabupaten Kebumen dalam mengakomodir pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa: pertama perlindungan hukum perlindungan hukum pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen diperoleh setelah merek terdaftar di DJKI. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa perlindungan merek diberikan negara setelah merek terdaftar di DJKI. Kedua, Peran Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengakomodir pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil di kabupaten Kebumen adalah beradasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Peran tersebut dilakuan oleh pemerintah melalui Dinas KUMKM dan PLUT KUMKM, dimana kegiatannya adalah memberikan sosialisasi, pelayanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan Usaha Kecil dalam pendaftaran merek di DJKI sebagai upaya perlindungan hukum serta pengembangan Usaha Kecil.
Tinjauan Yuridis Peranan BUM Desa Dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata Agus Budi Santoso
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i1.619

Abstract

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan bagi desa untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam skala desa baik yang berada di wilayah pantai maupun wilayah pegunungan. Dalam UU Desa tersebut memberikan peluang bagi desa untuk mengelola sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga desa benar-benar mempunyai kemandirian dalam mengelola sumber daya alam skala desa. Makalah ini mengkaji secara Yuridis normatif, peranan hukum dalam pengelolaan potensi sumber daya alam khususnya sumber daya pariwisata di desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDes dan konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa telah sesuai dan sejalan dengan sila ke lima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, namun masih perlu dilakukan koordinasi dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sehingga pemenuhan hak desa atas sumber daya alam skala desa benar-benar dpat terwujud. Oleh sebab itu perlu diatur ketentuan teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap desa.
Menakar Efektivitas Penggunaan Class Action Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen Itok Dwi Kurniawan; Avisenna Puntoaji; Dyna Wahyu Rahmalya; Mochamad Ilham Maulana; Nurul Jinan
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i1.621

Abstract

Perlindungan konsumen mulai dikenal di Indonesia semenjak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini beriringan dengan semakin berkembangnya konsumen dengan pelaku usaha yang terus mengkikuti perkembangan zaman. Kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan prduksinya secara massal. Dalam proses produksi massal tersebut sering terjadi kesalahan baik yang dilakukan decara sengaja maupun tidak disengaja yang dapat merugikan konsumen dikarenakan produk yang dihasilkan tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha namun seringkali jumlah ganti kerugian yang diminta jumlahnya kecil sehingga dirasa tidak efektif apabila mengajukan gugatan secara individu. Metode Class Action atau disebut juga gugatan perwakilan kelompok adalah salah satu upaya efektif untuk memperjuangkan hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Saat ini upaya perlindungankonsumen masih harus terus disuarakan agar para konsumen lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya dan penyempuranaan metode Class Action masih harus dilakukan agar dapat diterima dan memberikan manfaat bagi konsumen di Indonesia
Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara Zuhri Saifudin
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i2.640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.
Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Magelang) Rengganis Nur Hutami; Ari Kurniawan; Totok Priyo Husodo
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i2.645

Abstract

Penyelesaian kasus anak yang berkonflik berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya. Penyelesaian ini perlu dilakukan dengan diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polri dalam mengahadapi anak yang berkonflik. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu suatu bentuk penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik polri dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan menggunakan konsep restorative justice dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak terkait dengan prinsip kepentingan terbaik terhadap anak. Penyidik dalam waktu 1x24 jam wajib meminta pertimbangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dan Pekerja Sosial profesional untuk melakukan pendampingan saat pemeriksaan sampai dengan penerapan diversi. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyidikan. Kesepakatan Diversi pada tahap penyidik dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, menyerahkan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan dan pelayanan kemasyarakatan. Apabila berhasil dilakukan diversi penyidik menyerahkan hasil kesepakatan diversi ke Pengadilan Negeri untuk untuk dikeluarkan penetapan diversi.
Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Rizki Wardani; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Habib Muhsin Syafingi; Suharso Suharso
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i2.646

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan Pelayanan Kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota mencakup 12 jenis dan mutu layanan dasar. SPM Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah ternyata belum sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh hampir semua daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan SPM Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yag sesuai dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Kinerja SPM Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 belum tercapai sepenuhnya. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya aspek disposisi dari pelaksana, kurangnya sumber daya yang meliputi SDM, anggaran, dan fasilitas serta struktur birokrasi yang belum efektif. Pemerintah daerah memiliki solusi dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan dengan menyusun Tim SPM tingkat Dinas Kesehatan, Analisa SPM, Penyusunan SPM Costing, Advokasi Lintas Sektor. Konsep Kesejahteraan diukur dari Indikator Angka Harapan Hidup.
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang Desti Nora Rintasari; Adimas Bagus Mahendra; Muchamad Chanafi
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v1i2.647

Abstract

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia cukup luas karena hampir di setiap daerah terdapat toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Lebih parah lagi, tidak semua toko yang menjual minuman beralkohol memiliki izin untuk menjual dan mendistribusikan minuman beralkohol. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol di Magelang. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang mempunyai kewenangan sendiri yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Tradisional Beralkohol untuk kebutuhan adat atau upacara keagamaan di wilayah Kota Magelang. Tak hanya itu, Pemkot Magelang juga mengeluarkan SIUP-MB untuk penjual langsung, misalnya memberikan izin usaha kepada hotel berbintang untuk menjual minuman beralkohol yang tentunya ada batasan standar. Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan aslinya yang mencantumkan etiket, jenis minuman, merek, kandungan alkohol/etanol, dan volumenya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol wajib dibubuhi tanda pengenal (hologram) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Magelang.Peredaran minuman beralkohol di Indonesia cukup luas karena hampir di setiap daerah terdapat toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Lebih parah lagi, tidak semua toko yang menjual minuman beralkohol memiliki izin untuk menjual dan mendistribusikan minuman beralkohol. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol di Magelang. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang mempunyai kewenangan sendiri yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Tradisional Beralkohol untuk kebutuhan adat atau upacara keagamaan di wilayah Kota Magelang. Tak hanya itu, Pemkot Magelang juga mengeluarkan SIUP-MB untuk penjual langsung, misalnya memberikan izin usaha kepada hotel berbintang untuk menjual minuman beralkohol yang tentunya ada batasan standar. Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan aslinya yang mencantumkan etiket, jenis minuman, merek, kandungan alkohol/etanol, dan volumenya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol wajib dibubuhi tanda pengenal (hologram) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Magelang.
Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Farrah Syamala Rosyda
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v2i1.651

Abstract

Hak anak salah satunya adalah hak pendidikan. Hak ini tetap melekat pada anak meskipun anak sedang dihadapkan dengan proses hukum atau pemidanaan dalam hal ini disebut anak pidana. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan di LPKA sebagai upaya pembinaan dan persiapan masa depan bagi anak pidana. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak pendidikan untuk anak pidana dilihat dari bentuk-bentuk dan prosesnya di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terkait implementasi hak pendidikan untuk anak pidana di LPKA yang akan dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah nasional dan buku ajar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sebagai satu-satunya lembaga pemasyarakatan khusus anak yang ada di Jawa Tengah. Data sekunder didapatkan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang terkait. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Hak pendidikan diberikan dalam bentuk pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan dan pendidikan anak. Berbagai hak pendidikan diberikan dengan kerjasama berbagai instansi seperti dinas pendidikan, dinas sosial, kementerian agama dan lain sebagainya. Proses pemberian hak pendidikan diberikan pada tahap pembinaan awal di LPKA Kutoarjo.

Page 1 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)