cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 1,432 Documents
TEMBANG MOCOPAT DALAM SERAT WULANG-REH DAPAT MEMBENTUK MANUSIA BERKARAKTER Sukadari, Sukadari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i2.1164

Abstract

Abstrak Makna dalam Tembang Mocopat yang ada dalam serat wulang-reh bertujuan untuk mendidik manusia yang berbudi luhur, berjiwa kesatria, santun dan beradab sehingga di era globalisasi ini dapat berperilaku sesuaidengan sila-sila yang ada dalam Pancasila termasuk pengamalannya. Setiap tembang mempunyai makna tentang penjalanan hidup manusia dari lahir sampai akhir hayatnya. Berperilaku tidak sombong menjauhkan rasa ego atau aku menajamkan mata batin, menyadarkan manusia yang penuh keterbatasan sebagai makhluk Tuhan, ini semua tersirat dan tersurat dalam ajaran serat wulangreh melalui tembang mocopat. Dengan mempelajari serta mengamalkan ajaran ini dapat membentuk manusia berkarakter sehingga serat pula mewujudkan manusia yang beradab dan berkarakter. Kata kunci : Mocopat, wulang-reh, karakter Abstract The essence of Mocopat song as depicted in wulang-reh composition purports to educate human with good character, brave, genteel and civilized, who is able to face the globalization challenge with consistent adherence to Pancasila values and experiences. Each part of the song possesses a meaningful story about human journey since birth to death. Avoiding arrogance attitude and liberating the self from ego can help to sharpen intuition while maintain human personal awaren ess as God’s creatures riddled with limitations, and all these both literally and figuratively can be found in the teaching of wulangreh and throughmocopat song. By learning to practice this lesson human can furnish his character with nobility, and the composition helps him to be even more civilized. Keywords: Mocopat, wulang-reh, character
FATWA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM Yitno Pringgowijoyo, Desi Tri Rahayu Wardaningrum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v3i1.507

Abstract

AbstrakPolemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juli 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam; (2) dasar pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan; serta (3) dampak dan implementasi BPJS Kesehatan pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan data dengan mendeskripsikan literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian yang menjadi fokus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian dari skripsi ini antara lain (1) tinjauan Hukum Islam mengenai kasus tersebut yaitu bahwa fatwa tersebut tidak harus dipolemikkan akan tetapi dilakukan pembenahan dari sistem BPJS Kesehatan. Hukum Islam dalam keadaan darurat tetap memperbolehkan menggunakan sistem BPJS Kesehatan yang sekarang ada sampai nanti ada BPJS Kesehatan yang sifatnya syariah; (2) dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa yakni memperhatikan progam dan modus transaksional yang dianggap mengandung gharar, maisir dan riba dilihat dari segi perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah; (3) Dampak yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya fatwa MUI yakni keresahan dari warga masyarakat untuk menggunakan BPJS Kesehatan terutama umat muslim. Dampak positif yakni adanya rekomendasi untuk dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan. Pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sampai adanya penyempurnaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Kata kunci: Fatwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Hukum Islam AbstractSITI UMI SHOLIKHAH. Fatwa polemical Indonesian Ulema Council (MUI) of the Social Security Agency (BPJS) Health Perspectives in terms of Islamic law. Skripsi.Fakultas Teaching and Education University of PGRI Yogyakarta, July 2016. This study aims to analyze (1) The polemic Fatwa Indonesian Ulema Council (MUI) on BPJS viewed from the perspective of Islamic law; (2) the consideration of the Indonesian Ulema Council in giving fatwa Prohibition BPJS; and (3) the impact and implementation of post-issuance BPJS fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI). This is a qualitative research method, using literature study. Exposure data in the literature describing obtained and analyzed according to a study that became the focus of discussion. Analysis of the data used in this research is descriptive deductive and inductive. The research result include: (1) a review of Islamic law on the case, namely that the fatwa should not be in the polemic but revamping of the system BPJS. Islamic law in the state of emergency still allow the use of the system that now exists BPJS until later that there BPJS that are sharia; (2) basic considerations Indonesian Ulema Council (MUI) to give fatwa in considering programs and transactional mode are considered to contain gharar, gambling and usury economic perspective in terms of Islam and fiqh mu'amalah; (3) The impact of post-issuance of the MUI fatwa unrest of citizens to use BPJS especially Muslims. The positive impact that their recommendation to do improvement and refinement of the program BPJS. Post-issuance of a fatwa from the Indonesian Ulema Council people should remain registered and continued membership in the National Health Insurance program (JKN) held by BPJS until the consummation of the National Health Insurance program in accordance with Islamic principles. Keywords: Fatwa, Social Security Agency (BPJS) Health, Islamic Law.
KAJIAN YURIDIS PERMASALAHAN MEGA PROYEK MEIKARTA BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BEKASI NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BEKASI 2018/2019 Aswin, Ujang; Prasakti, Armansyah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i1.878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian yuridis permasalahan mega proyek Meikarta berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2018/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Studi Literatur yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan hasil data penelitian menggunakan studi analisis sesuai dengan tujuan penelitian dalam pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kajian yuridis permasalahan mega proyek Meikarta berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Bekasi tahun 2018/2019, izin yang dikeluarkan Pemkab Bekasi seluas 84,3 hektar untuk permukiman, sedangkan sisa lahan seluas 415,7 hektar merupakan kawasan industri. Berdasarkan Pasal 43 dan 45 pembangunan Meikarta melanggar pemanfaatan ruang wilayah, fungsi kawasan dan ketetapan zonasi. Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pelanggaran lain proyek Meikarta yaitu melakukan tindakan penyuapan terhadap Bupati Bekasi periode 2017-2022, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi serta Kepala Bidang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan izin lahan pembangunan secara penuh.Kata Kunci: Kajian Proyek Meikarta dan Perda Kab.Bekasi No. 12 Tahun 2011
IMPLEMENTASI PROGRAM JOGJA SMART CITY DI KOTA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SOSIO-KULTURAL Wibisono, Bambang; Handoko, Sigit
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i1.880

Abstract

Penelitian Kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pemerintah mengimplementasikan Jogja Smart City tersebut di Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosio-kultural. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tempat penelitian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Subjek penelitian adalah Kepala Bidang Sie Smart City, Pranata Komputer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data atau meringkas data yang diperoleh, kemudian dengan menyajikan data yang mempunyai hubungan dengan judul. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi program Jogja smart city di Kota Yoggyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosio-kultural sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan smart city di Kota Yogyakarta sangat didukung oleh Pemerintah dengan berbagai macam fasilitas penunjang seperti penyediaan wifi di 100 titik poin. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan terlebih dahulu bahwa dengan perkembangan teknologi smart city masyarakat Kota Yogyakarta akan lebih mudah, lebih cepat dan sangat efisien dalam pengurusan yang terkait dengan pemerintahan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memanfaatkan smart city untuk pembangunan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan image Kota Yogyakarta sebagai Kota Wisata, Kota Budaya dan Kota Pelajar. Hal ini dilihat dari menu layanan yang terdapat di dalam Jogja Smart Service yang sudah mencakup tentang informasi wisata, budaya dan pelajar.Kata Kunci : Smart City, Pelayanan Publik, Sosio-kultural
IMPLEMENTASI MULTIKULTURALISME ANTARA MASYARAKAT HINDU DENGAN MASYARAKAT ISLAM DALAM TRADISI PERANG TOPAT (Studi Kasus Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat) Ningsih, Ika Nurmiyati; Indriyati, Rosalia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i2.1172

Abstract

Abstrak Penelitaian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana implementasi multikulturalisme antara masyarakat agama hindu dengan masyarakat agama islam dalam tradisi perang topat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan studi kasus. Langkah-langkah yang dilakukan adalah memilih masalah, mengumpulkan bahan yang relevan, menentukan strategi dan mengembangkan instrument, mengumpulkan data, menafsirkan data dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti mewawancarai tiga narasumber yaitu Kepala Desa Lingsar, Pemangku Kemaliq Lingsar dan Ketua Pengurus Pura Lingsar. Penelitian ini di lakukan di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pada bulan Februari-April 2020. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan cara mengimplementasikan multikulturalisme adalah: (1) Selalu menjaga komunikasi antar umat beragama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuda. (2) Penyampaian tentang pentingnya mengimplementasian multikulturalisme pada kegiatan keagamaan maupun musyawarah. (3) Melibatkan kedua agama dalam setiap kegiatan. (4) Perlu adanya rasa toleransi dan saling menghormati. (5) Menjaga kelestarian tradisi Perang Topat dengan cara tetap melaksanakan tradisi tersebut. Dan (6) Memberikan pengetahuan kepada pemuda selaku pewaris tradisi Perang Topat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan multikulturalisme. Kata Kunci: Implementasi multikulturalisme, tradisi perang topat. Abstract This study aims to analyze the implementation of multiculturalism between Hindu religious communities and Islamic religious communities in the Topat War Tradition. The method used in this research is a qualitative research method using case studies. The steps taken are choosing the problem, determine strategy and develop instruments, collecting data, interpret data and report research results. The researcher interviewed three speakers, namely the Head of Lingsar Village, Pemangku Kemaliq Lingsar and the Chairperson of Pura Lingsar. This research was conducted in Lingsar Village, Lingsar District, West Lombok Regency in February-April 2020. The results of this study conclude how to implement multiculturalism are: (1) Always maintain communication between religious communities, community leaders, and youth. (2) Submission of the importance of implementing multiculturalism in religious and deliberative activities. (3) Involving both religions in every activity. (4) There needs to be a sense of tolerance and mutual respect. (5) Maintaining the tradition of Topat War by continuing to carry out the tradition. And (6) Providing knowledge to the youth as the heir to the Topat War tradition about the importance of maintaining harmony and multiculturalism. Keywords:Implementation of multiculturalism, topat war tradition Jurnal Kewarganegaraan Vol. 4
UPAYA MENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR PKN SISWA KELAS VIII A MELALUI MODEL LEARNING CYCLE (LC) DI SMP N 2 NGEMPLAK TAHUN AJARAN 2014/2015 Rosalia Indriyati, Nuraini Yuniati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v3i1.513

Abstract

ABSTRAKNURAINI YUNIATI. Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar PKn Siswa Kelas VIII A Melalui Model Learning Cycle (LC) di SMP N 2 Ngemplak Tahun Ajaran 2014/2015. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2015Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar pada mata pelajaran PKn pada siswa kelas VIII A melalui model Learning Cycle (LC) SMP N 2 Ngemplak tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Ngemplak Tahun Ajaran 2014/2015. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ((Classroom action research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP N 2 Ngemplak tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 31 siswa. Desain penelitian yang digunakan adalah model Kemmis dan McTanggart, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Instumen penelitian ini adalah lembar observasi, dokumentasi dan LKS, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, catatan lapangan, wawancara dan catatan hasil refleksi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model Learning Cycle (LC) siswa kelas VIII A SMP N 2 Ngemplak dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil pra siklus menunjukkan bahwa keberhasilan indikator diperoleh dari rata-rata observasi keseluruhan subjek penelitian sebesar 49,0% dengan kriteria “Cukup Aktif”, meningkat pada siklus I sebesar 69,8% dengan kriteria “Aktif”, dan meningkat pada siklus II diperoleh sebesar 82,4% dengan kriteria “Sangat Aktif”. Kata kunci: Keaktifan belajar siswa, Model Lerning Cycle (LC), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)  ABSTRACTNURAINI YUNIATI. Effort to increase the student’s learning activeness on civic subject at VIII A Class through Learning Cycle (LC) model in Ngemplak 2 Yunior High School 2014/2015 Academic Year. Faculty of Teacher Training and Education. PGRI Universty of Yogyakarta. July 2015 This research aimed to increase the students learning activeness on Civic subjects at VIII A class through learning cycle (LC) model in Ngemplak 2 Yunior High School 2014/2015Academic Year. This research was conducted at Ngemplak 2 Yunior High School 2014/2015 Academic Year. This research is classroom action research. The subjects were 31 students. The research by using Kemmis and McTanggart design, which cover planning, action, observing and reflection. The research instruments were sheet observation, documentation and students worksheet by using data collection technique were observation, field note, interview and result reflection note. The analysis of data used descriptive quantitative technique. Based on the result research, it can be concluded that the use of Learning Cycle (LC) model can increase the students learning activeness. This is evidenced by the results of pre-cycle shows that the success indicators derived from observation of the overall average of 49.0% of research subjects with the criteria of "quite active", increased in the first cycle of 69.8% with the criteria of "active", and increased in the second cycle of 82.4% with the criteria of "very active".  Keywords : Student’s Learning Activeness, Learning Cycle (LC) Model, Civic Education 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sambas) Kartika, Amelia; Retno, Ari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i2.1165

Abstract

Abstrak Amelia Kartika. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sambas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Subjek Penelitian dengan teknik purposive atau hanya informan yang mengetahui Pembunuhan Berencana yaitu: (1) Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sambas, (2) Panitera Pengganti, dan (3) saksi korban. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pertimbangan Hakim itu dari surat dakwaan yang menyatakan terdakwa bersama adiknya telah melakukan tindakan pembunuhan yang direncanakan dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa terdapat unsur kesengajaan, ada perencanaan dalam perbuatan tersebut serta terdapat adanya kematian, Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menyebabkan anak mati, hakim melihat data, saksi, dan barang bukti yang ada, syarat-syarat terdakwa dipidana, dan hakim dapat memutuskan terdakwa dihukum pidana mati. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana Abstract Amelia Kartika. Analysis of Judges’ Considerations in Imposing the Death Penalty Against Planned Murder (Case Study at The Sambas District Court). Faculty of Teacher Training and Education, PGRI University Yogyakarta. July 2020. This study to determine the judge’s consideration in imposing capital punishment against premedditated murder at the Sambas District Court. This study uses a qualitative method. Researcher collect data by making observations, interviews and dokumentation to obtain complete and detailed data. The research subjects used purposive technique or only imformant who knew planned killings were (1) Chief Judge of the Sambas District Court, (2) Substitute Registrars, and (3) victimwitnesses. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Check the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the Judge’s consideration from the indictment which stated the defendant and his younger brother had committednthe murder planned in Article 340 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1)-1 of the Criminal Code, that there is a an element of deliberation, there is planning in the act and there is a death, Article 80 paragraph (3) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and causing children to die, the judge looks at the data, witnesses, and existing evidence,the conditions for the defendant to be sentenced,and the judge can decide that the defendant is sentenced to death. Keywords: Judge’s Consideration, Death Penalty, Planned Murder
Implementasi Political Will Pemerintah dalam Penerimaan Siswa Inklusi di SMP PGRI Kasihan Bantul Sigit Handoko, Ari Retno Purwanti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v3i1.508

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan 1)  untuk mengetahui Implementasi Political Willl Pemerintah  Dalam Penerimaan Siswa Inklusi di SMP PGRI Kasihan Bantul., 2) Untuk mengetahui Standar Penentuan Nilai Kenaikan dan Kelulusan Siswa Inklusi, 3) Untuk mengetahui Pendampingan Guru Dikelas Terhadap Siswa Inklusi.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan sumber data 10 orang yaitu Kepala sekolah, 2 orang guru, seorang Tata usaha dan 6 siswa inklusi. Hasil Penelitian  adalah 1)  SMP PGRI Kasihan menerima  siswa inklusi sudah  lebih dari tiga tahun  terakhir iuntuk dapat diterima sesuai dengan kelas reguler. Siswa inklusil Namun  pihak guru ada yang harus bersabar dan ektra dalam membantu  proses belajar mengajar agar bisa mendapatkan nilai KKM. Pihak sekolah juga menerima bantuan dari pemerintah dengan memberikan bea siswa dan  tambahan uang saku pada guru yang mengajar lebih khusus.. siswa inklusi biasanya memang memiliki kekurangan dalam inteltual dan lebih suka ribut dikelas, dibandingkan anak reguler. 2) Standar Penentuan Nilai Kenaikan dan Kelulusan  Siswa Inklusi harus  Memenuhi Nilai Kreteria Ketuntasan Minimum (KKM) agar dapat naik kelas dan dinyatakan lulus, 3) Pendampingan guru dikelas terhadap siswa inklusi adalah  Guru  yang telah mengikuti  pelatihan secara komprehensif. dan Guru Pendidikan Khusus yaitu guru berijazah minimal diploma empat  atau  Sarjana  Pendidikan  Khusus  atau Pendidikan Luar Biasa. Kata Kunci: Implementasi, Political Will Pemerintah, Penerimaan Siswa Inklusi  AbstractThis research aims at 1) revealing the implementation of Political Will on inclusive freshmen in PGRI Junior High School Kasihan Bantul, 2) revealing the standard of graduation, 3) revealing the teacher’s guidance to the inclusive students. This is a qualitative research with 10 data sources such as the headmaster, 2 teachers, an academic employee and 6 inclusive students. The results of this research are 1) The Junior High School of PGRI kasihan has accepted the freshmen for these 3 years. There are some students that can pass the exam successfully. However, some teachers need to be more patient to help other students, so that they can pass the exams. School also accepts funds from government to be used as scholarships for students and extra payment for teachers who teach and guide more. The inclusive students have less intellectuality and tend to be noisier in the classroom, compared to the regular students. 2) The students are required to fulfill the standard of graduation tests, 3) The competent teachers are the ones who will guide the inclusive students. They should hold the undergraduate title on special education. Keywords: Implementation, Government Political Will, Inclusive Freshmen.
UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PPKN DENGAN MODEL SQ3R SISWA KELAS VII E MTs N 7 SLEMAN TAHUN AJARAN 2018/2019 Astuti, Aprilia; Retno, Ari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i1.879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Proses pembelajaran PPKn kelas VII E MTs N 7 Sleman dengan menggunakan model SQ3R. 2) Upaya meningkatkan prestasi belajar PPKn dengan model SQ3R siswa kelas VII E MTs N 7 Sleman tahun ajaran 2018/2019. Penelitian dilakukan di MTs N 7 Sleman pada tahun ajaran 2018/2019 dengan subjek penelitian siswa kelas VII E MTs N 7 Sleman yang berjumlah 32 siswa. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan Siklus Model spiral Kemmis dan Taggart yaitu rencana, tindakan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskripsi Kualitatif dan Kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Proses pembelajaran PPKn kelas VII E MTs N 7 Sleman dengan menggunakan model SQ3R (Survey, Question, Read, Ricite, Review) terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar PPKn di kelas VII E MTs N 7 Sleman. 2) Prestasi pembelajaran ditingkatkan melalui penerapan model SQ3R (Survey, Question, Read, Ricite, Review) di kelas VII E MTs N 7 Sleman. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata prestasi belajar PPKn siswa sebelum dilakukan tindakan yaitu 63,09 setelah siklus I prestasi belajar PPKn siswa menjadi 73,09 dan setelah siklus II prestasi belajar PPKn siswa meningkat menjadi 81,09.Kata kunci: Meningkatkan, Prestasi Belajar, PPKn, SQ3R.
MONITORING TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2018 Nugraheni, Catur; Pringgowijoyo, Yitno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i1.888

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan monitoring dalam pengelolaaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 agar transparansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk subjek dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga yang berperan melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo yang terdiri dari tiga orang Perangkat Desa, tiga orang dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa, dan satu orang wakil dari masyarakat yang memahami mengenai Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Monitoring Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 telah berjalan dengan semestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari tahapan dalam pengelolaan Dana Desa yang menjadi bagian dari keuangan desa. Mulai dari tahap pertama yaitu perencanaan, dalam perencanaan perlu dibahas mengenai program apa saja yang akan dilakukan, komponen apa saja yang diperlukan, dan berapa dana yang harus dianggarkan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Tahap ke dua yaitu penganggaranyang memiliki peran penting baik dalam hal perencanaan, pengendalian dan pembuatan keputusan akhir yang saling berkaitan. Melalui penganggaran dapat meningkatkan antara koordinasi dan komunikasi setiap elemen dalam pengelolaan Dana Desa. Tahap ke tiga yaitu pelaksanaan berupa kegiatan yang mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dengan adanya dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program atau kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu) yang telah ditentukan. Pada tahap ke empat penatausahaan berkaitan dengan administrasi Pemerintah Desa yang dilakukan dengan pencatatan mengenai seluruh transaksi keuangan. Baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Tahap ke lima tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, hak dan kewajibannya serta wewenang dalam pengelolaan keuangan desa.Kata kunci: monitoring, transparansi, Dana Desa, desa

Page 2 of 144 | Total Record : 1432