cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rury Febrina
Contact Email
rury.febrina@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6285263787870
Journal Mail Official
nakhoda@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Kampus Bina Widya Simpang Baru Panam KM. 12,5 Pekanbaru 28293
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Riau
ISSN : 18295827     EISSN : 26565277     DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
Core Subject : Social,
Social Sciences
Government and Local Politics Political Parties and Political Representative Systems Government Management and Bureaucratic Village Governance Study of Malay Governance
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 18 No 31 (2019)" : 6 Documents clear
Lembaga Adat di Daerah Aliran Sungai Singingi Adlin; Ali Yusri
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 31 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i31.7801

Abstract

The existence of adat institutions is recognized in the government system of the Unitary Republic of Indonesia. This includes traditional institutions that exist at the village level. In the regulation of the Minister of Home Affairs No. 18 of 2018 concerning Village Social Institutions and Village Adat Institutions, it is stated that the village customary institution or other designation is an institution that carries out the customs function and forms part of the original arrangement of the village that grows and develops on the initiative of the village community. Singingi River Basin Formerly a kingdom called the Singingi kingdom which has a complete structure down to the country or village under its shelter. An interesting phenomenon is that the king in the Singingi River Basin is held by two people who have the title Datuk Khalifah. This study aims to explain history so that the emergence of two kings in the Singingi sect and describe the structure of traditional institutions in the country under its aegis. The theory used is the Geneological-Territorial customary law community alliance theory. The study used a qualitative method with the documentation method and was strengthened by conducting interviews with 8 informants and then analyzed through data triangulation. The research findings show that the Singingi river basin was formed based on geneological and territorial ties. The structure of adat institutions in each country modeled on the structure of adat institutions at the center of the kingdom, although there were variations in the application in each country.
Prinsip-prinsip Berdemokrasi bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita pada Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Riau Hernimawati; Yulianti Asyar; Adrian Faridhi; Alexsander Yandra
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 31 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i31.7802

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip berdemokrasi bagi penyandang disabilitas tuna grahita dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di Provinsi Riau. Berkembangnya informasi dimedia elektronik dan sosial terkait orang gila memilih menjadi perhatian serius peneliti untuk mengkaji kategorisasi kelompok disabilitas tuna grahita yang terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata rata. Data menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tuna grahita diprovinsi Riau pada Pemilu 2019 sebanyak 911 orang namun tingkat partisipasi penyandang disabilitas hanya 411 orang atau lebih kurang 48%. Melalui pendekatan prinsip-prinsip demokrasi dan metode kualitatif analitis fenomenologi terlihat bahwa rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas tuna grahita dalam berdemokrasi disebabkan oleh inefektifnya pola penerapan prinsip berdemokrasi bagi penyandang disabilitas tuna grahita yang cendrung simetris, sehingga berdampak terhadap terbatasnya aksesibilitas penyandanng disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan informasi kepemiluan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan masukkan dampak simetris maupun asimetris keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pemilu.
Model Komunikasi Pemerintahan Kota Tanjung Pinang dalam Pengembangan Wisata Pulau Penyengat Kepulauan Riau Ismandianto; Syafri Harto; Tito Handoko
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 31 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i31.7803

Abstract

Kawasan Pulau Penyengat merupakan destinasi wisata yang memiliki karakteristik khusus di indonesia, namun dalam pengelolaannya masih menghadapi banyak kendala seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata yang ada dan rendahnya kualitas sarana dan prasarana Pariwisata. Pengembangan kawasan Pulau Penyengat sebagai kawasan wisata unggulan juga terbentur pada berbagai regulasi, komunikasi pemerintahan antar pemerintahan dengan belum maksimal meskipun objek wisata pulau penyengat sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Pemeliharaan objek wisata dilakukan oleh Balai Arkeologi yang unit teknisnya berada di Batu Sangkar Sumatera Barat, dampaknya komunikasi pemerintahan daerah terutama dalam hal alokasi anggaran Pemerintah kota penyengat tidak dapat dilakukan baik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi model komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan potensi objek wisata di Pulau Penyengat, (2) mengkaji karakteristik masyarakat sehingga terlihat bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dalam mendukung Wisata di Pulau Penyengat, Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Data diperoleh dengan menggunakan metode survey dengan pendekatan kualitatif, pengamatan dan pengukuran lapangan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, dan diperkuat dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Pulau Penyengat belum maksimal. Dan berdasarkan analisis dikembangkan komunikasi pemerintahan merupakan faktor penting dalam pengembangan desa wisata pulau penyengat.
Kearifan Lokal Desa Buluh Cina: (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau dalam Melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina) Ramlan Darmansyah; Raja Amin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 31 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i31.7804

Abstract

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini memiliki usia yang sudah ratusan tahun yang berada ditengah-tengah budaya keikhlasan warga masyarakat Desa Buluh Cina. Sebelum dinamai Hutan Taman Wisata Alam dahulu disebut sebagai Hutan Adat. Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dilindungi dan dijaga oleh Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau. Hutan Taman Wisata Alam ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 3587/ Menhut-VII/KUH/2014 dengan luas _+1.000 hektar. BBKSDA adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang memiliki fungsi pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam berdasarkan asas dekonsentrasi. Ada beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini (1). Bagaimana koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina? (2). Apa faktor yang mempengaruhi koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Hutan Taman Wisata Alam. Pengambilan data penelitian dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau masih kurang optimal, baik dalam kebijakan maupun kerja sama. Koordinasi yang dilakukan Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau adalah untuk melindungi dan menjaga kearifan lokal Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
Aktualisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Siak Tahun 2017 Musfita Sari; Nur Aini; Akbar Islami; Rury Febrina
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 31 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i31.7805

Abstract

Penelitian ini menganalisis mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa dalam kerangka implementasi salah satu agenda dari Nawa Cita Jokowi-JK, yaitu poin ke 3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” di desa Berumbung Baru yang diklasifikasikan sebagai Desa Maju dan Desa Tumang yang diklasfikasikan sebagai Desa tertinggal di Kabupaten SIAK, Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban antara kedua desa yang menjadi poin penilaian terhadap implementasi agenda Nawa Cita Jokowi-JK, diantara adalah mekanisme penyusunan laporan, tahapan pelaporan, dinamika yang terjadi, penilaian terhadap kebijakan.
Analisis Faktor-faktor dalam Pembangunan di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Rafida Ulfa; Wan Asrida; Raja Amin; Baskoro Wicaksono
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 31 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i31.7806

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi pembangunan yang terjadi di desa sei putih Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang berjalan kurang efektif sesuai dengan musrenbang desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa. Beberapa pembangunan yang direalisasikan tidak tercapai penyelesaian pembangunan sepenuhnya sehingga bangunan yang dibuat belum bisa digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini akan membahas factor-faktor yang menghambat dalam pembangunan di desa sei baru dan menganalisis factor-faktor tersebut dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder sesuai dengan regulasi . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang menpengaruhi dalam pembangunan di desa sei putih kecamatan tapung kabupaten Kampar dilihat dari indikator isi kebijakan dan lingkungan kebijakan menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak konsisten dan pengambil keputusan dari tingkat pimpinan dalam hal ini kepala desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik dalam pembangunan dan pelaksana program yang tidak professional sehingga terjadi keterlambatan. Sedangkan melalui lingkungan kebijakan daya patuh masyrakat yang masih belum optimal di desa sei putih.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 1 (2023) Vol 21 No 2 (2022) Vol 21 No 1 (2022) Vol 20 No 2 (2021) Vol 20 No 1 (2021) Vol 19 No 2 (2020) Vol 19 No 1 (2020) Vol 18 No 31 (2019) Vol 18 No 2 (2019) Vol 17 No 30 (2018) Vol 17 No 29 (2018) Vol 16 No 28 (2017) Vol 16 No 27 (2017) Vol 15 No 26 (2016) Vol 15 No 25 (2016) Vol 14 No 24 (2015) Vol 14 No 23 (2015) Vol 13 No 22 (2014) Vol 13 No 21 (2014) Vol 12 No 20 (2013) Vol 11 No 17 (2012) Vol 10 No 16 (2011) Vol 10 No 15 (2011) More Issue