cover
Contact Name
Suharto
Contact Email
pusjianmar@gmail.com
Phone
+622129408081
Journal Mail Official
pusjianmar@tnial.mil.id
Editorial Address
Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)
ISSN : 23386185     EISSN : 27211428     DOI : https://doi.org/10.52307
Core Subject : Education,
Jurnal bertaraf internasional ini memuat banyak sekali permasalahan atau isu-isu umum yang berkaitan dengan ilmu kelautan. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual serta mengkaji hasil-hasil yang telah dicapai di bidang kebijakan maritim. Jurnal Maritim Indonesia (Jurnal Maritim Indonesia) secara khusus menitikberatkan pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu kelautan dan kawasan strategis. Ini mencakup keamanan maritim, pertahanan maritim, strategi maritim, pengembangan maritim, keselamatan maritim, ekonomi maritim, sumber daya manusia maritim, hidro-oseanografi, dan teknologi militer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA" : 9 Documents clear
ANALISIS PEMILIHAN RUDAL PERMUKAAN KE PERMUKAAN PADA KRI KELAS SAMPARI GUNA MENDUKUNG TUGAS TNI AL Joni Hari Purnomo
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i2.118

Abstract

AbstrakKapal Republik Indonesia (KRI) merupakan salah satu alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki oleh TNI AL. Pada tahun 2014 , TNI AL membangun kapal jenis Kapal Cepat Rudal (KCR) buatan PT PAL yang diberi nama KRI Kelas Sampari, memiliki beberapa kelebihan, baik dari segi platform maupun dari sistem sensor, weapons and command (sewaco) jika dibandingkan dengan KRI lainnya. Untuk meningkatkan kemampuan bertempurnya, KRI Kelas Sampari ini akan dilengkapi dengan rudal permukaan ke permukaan (Surface to Surface Missile/SSM) dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi asasinya sehingga diperlukan pemilihan alternatif rudal permukaan yang benar-benar tepat dan efektif. Pemilihan alternatif rudal permukaan memerlukan sebuah analisis dan identifikasi yang tepat terkait data-data dari alternatif rudal permukaan. Selain alternatif, nantinya akan diketahui juga kriteria dan subkriteria dalam pemilihan senjata rudal tersebut. Dalam pengambilan keputusan alternatif rudal tersebut, terdapat permasalahan dimana tidak dapat disusun dalam bentuk hirarki karena melibatkan interaksi dan dependensi elemen-elemen yang lebih tinggi tingkatannya terhadap elemen yang lebih rendah levelnya sehingga pada penelitian ini digunakan metode Decision Making Trial And Evaluation Laboratory (DEMATEL) dan Analytic Network Process (ANP) yang mempunyai kemampuan mengakomodasi keterkaitan antar kriteria, subkriteria maupun alternatif. Dari hasil penelitian ini didapatkan alternatif jenis rudal permukaan yaitu Rudal C705 dengan subkriteria accuracy.Kata kunci: KRI Kelas Sampari, Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL), Analytic Network Process (ANP), Alternatif, Senjata Atas Air, Kriteria Utama.AbstractThe Indonesian Warship (KRI) is one of the main weapons systems owned by the Indonesian Navy. In 2014, the Indonesian Navy built a Fast Missile Ship (KCR) made by PT PAL, named KRI Sampari Class, which has several advantages, both in terms of platform and sensor, weapons and command system (sewaco) when compared to other KRIs. To improve its combat capability, the Sampari class will be equipped with Surface to Surface Missile (SSM) with the aim of improving its basic functions necessary to select an alternative SSM that is truly precise and effective. Selection of alternative SSM requires analysis and proper identification of data from alternative SSM. In addition to alternatives, the criteria and sub-criteria in the selection of SSM will also be known. In making the alternative SSM decision, there are problems where it cannot be arranged in a hierarchical form because it involves the interaction and dependencies of higher-level elements on lower-level elements so this study the Decision Making Trial And Evaluation Laboratory (DEMATEL) method and Analytic Network Process (ANP) which has the ability to accommodate linkages between criteria, sub-criteria, alternatives. From this paper, an alternative type of SSM was obtained, namely the C705 missile with accuracy sub-criteria.Keywords: Decision Making Trial and Evalution Laboratory (DEMATEL), Analytical Network Process (ANP), Alternative, Surface to Surface Missile, Criterias, Subcriterias .
MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMILIHAN PANTAI PENDARATAN DALAM LATIHAN OPERASI AMFIBI DENGAN METODE BORDA DAN ELECTRE III Taryono .
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i2.114

Abstract

AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan 6.400.000 Km² dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu 8.300.000 Km² (Kemenkomarvest, BIG dan Pushidrosal, 2018). Hal tersebut yang mendasari pentingnya menjaga luas perairan termasuk garis pantainya dari ancaman musuh. Oleh karena Marinir selaku salah satu komponen utama TNI AL dengan tugas pokoknya sebagai pasukan pendarat dalam operasi amfibi maupun latihan guna menjaga kedaulatan NKRI. Dalam menentukan pilihan pantai pendaratan Marinir/TNI AL belum dilakukan secara perhitungan/ model matematis serta belum menggunakan suatu metode ilmiah, hal demikian dirasa perlu untuk membuat model pengambilan keputusan dalam kasus pemilihan pantai pendaratan dalam latihan operasi amfibi. Metode sistem pendukung keputusan yang sesuai dengan kasus tersebut adalah menggunakan pendekatan metode Borda untuk membobot kriteria-kriteria yang dipersyaratkan dan metode Electre III untuk menentukan outranking alternatif pilihan pantai pendaratan. Ada 11 (sebelas) kriteria dan 4 (empat) alternatif yang ditentukan dalam penelitian ini. Dari ke 11 kriteria yang memiliki bobot tertinggi yaitu kriteria Jenis Pantai (K1) dengan bobot 0,1389 atau 14%, sedangkan untuk alternatif rangking pertama terpilih alternatif 2 yaitu Pantai Pasieraja 1. Hasil Uji sensitifitas menunjukkan tidak terjadi perubahan ranking pada alternatif, dengan demikian model tersebut robust.Kata Kunci: Marinir, Borda, Electre III, Kriteria dan Alternatif.AbstractIndonesia is the largest archipelagic country in the world with an area of 6,400,000 km² of water from the area of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) which is 8.300,000 km² (Kemenkomarvest, BIG dan Pushidrosal, 2018). This is what underlies the importance of protecting the vast waters including the coastline from enemy threats. Because the Marines as one of the main components of the Navy with its main task as a landing force in amphibious operations and training to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. In determining the choice of the Marine/TNI AL landing beach, calculations/mathematical models have not been carried out and have not used a scientific method, it is deemed necessary to make a decision-making model in the case of choosing a landing beach in amphibious operations exercises. The decision support system method that is suitable for this case is to use the Borda method approach to weigh the required criteria and the Electre III method to determine the alternative outranking of landing beach options. There are 11 (eleven) criteria and 4 (four) alternatives determined in this study. Of the 11 criteria that have the highest weight, namely the Beach Type criterion (K1) with a weight of 0.1389 or 14%, for the first alternative, alternative 2 is chosen, namely Pasieraja Beach 1. The results of the sensitivity test show that there is no change in ranking on the alternative, thus the model is robust.Keywords: Marines, Borda, Electre III, Criteria and Alternatives.
MEMBANGUN TEKNOLOGI PERTAHANAN TANPA AWAK DALAM RANGKA MENDUKUNG INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA Ardi Pradana
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i2.110

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504 dan luas perairan 6.400.000 km².1 Wilayah geografis NKRI berada pada posisi silang yaitu di antara Benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik, menjadikan perairan Indonesia sebagai alur pelayaran Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Lines of Trade (SLOT). Dengan landscape ini, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah. Dengan wilayah laut ini, Indonesia sangat berpotensi terjadinya pelanggaran. Untuk menjaga wilayah perairan ini Indonesia membutuhkan peralatan pertahanan tanpa awak dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 4.0 guna mendukung Visi Pemerintah sebagai Poros Martim Dunia (PMD). Visi ini membutuhkan strategi untuk mencapainya. Salah satu strateginya yaitu pengembangan industri kapal tanpa awak. Sehubungan hal itu, Angkatan Laut harus memenuhi empat elemen keunggulan pada: (1) sumber daya manusia, (2) teknologi, (3) organisasi, dan (4) kemampuan operasional. Studi ini mencoba untuk mengetahui bagaimana representasi kapal tanpa awak serta bagaimana strategi TNI Angkatan Laut mengembangkan kapal tanpa awak guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan paradigma konstruktivis.Kata Kunci : Teknologi Pertahanan, Teknologi Pertahanan Tanpa Awak, Kapal Tanpa Awak, Poros Maritim Dunia (PMD).AbstractIndonesia is the largest archipelagic country in the world with 17,504 islands and an area of 6,400,000 km² of water. The geographical area of the Republic of Indonesia is in a cross position, namely between the continents of Asia and Australia as well as between the Indian and Pacific Oceans, making Indonesian waters a shipping lane for Sea Lines of Communication (SLOC) and Sea Lines of Trade (SLOT). With this landscape, Indonesia has the potential of abundant fisheries and marine resources. With this sea area, Indonesia has the potential for violations. To protect these territorial waters, Indonesia needs unmanned ship as defense equipment being faced with the development of environmental strategies and the development of science and technology in the 4.0 era to support the Government's Vision as the World Maritime Axis. This vision requires a strategy to achieve it. One of the strategies is the development of the unmanned ship industry. In this regard, the Navy must fulfill four elements of excellence in: (1) human resources, (2) technology, (3) organization, and (4) operational capabilities. This study tries to find out how the representation of unmanned vessels is and how the Navy's strategy is to develop unmanned vessels to support the tasks of the Navy. This study uses a descriptive-explanative method with a qualitative approach based on the constructivist paradigm.Keyword: Defence Technology, Unmanned Defence Technology, Unmanned Ship, World Maritime Axis.
ANALISA YURIDIS INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA TERKAIT PEMBANGUNAN POSTUR TNI AL DALAM PENGADAAN KRI/KAL Iman Rahmadsyah Harahap
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i2.115

Abstract

AbstrakIndonesia dihadapkan dengan lingkungan strategis yang dinamis berupa kehadiran kapal perang dari berbagai negara di Laut China Selatan termasuk di wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara. Pemerintah mengatur produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan dan komponen dalam negeri. Maka dari itu diperlukan studi aturan hukum Industri Pertahanan Indonesia terutama pembangunan postur TNI AL dalam pengadaan KRI/KAL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan Industri Pertahanan Indonesia untuk pengadaan KRI/KAL yang dimanfaatkan dalam pembangunan postur TNI Angkatan Laut dan KRI/KAL yang telah dibangun oleh Industri Pertahanan Indonesia tahun 2019 s.d. 2021. Permasalahan akan dipecahkan menggunakan teori Trinitas Peran Angkatan Laut (Kent Booth) dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pembangunan postur TNI Angkatan Laut telah selaras dengan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan Industri Pertahanan Indonesia dalam pengadaan KRI/KAL guna mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian, berdaya saing dalam pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan serta keamanan. Industri pertahanan di Indonesia telah memiliki kemampuan untuk membangun Kapal Perusak Kawal Rudal, kapal cepat rudal Trimaran, Kapal Selam Nagapasa Class 1500 Ton, Kapal Fast Patrol Boat (FPB), Landing Platform Dock 125 M, Kapal Strategic Sealift Vessel 123 M, Kapal Landing Platform Dock 124 M, dan Kapal Bantu Rumah Sakit. Industri pertahanan yang dimanfaatkan dalam pembangunan postur TNI Angkatan dalam pengadaan KRI/KAL berada di Kota Surabaya, Batam, Pontianak, Jakarta, Lampung, Banten dan Banyuwangi.Kata Kunci: TNI AL, KRI, KAL, Industri Pertahanan.AbstractIndonesia is faced with a dynamic strategic environment in the form of the presence of warships from various countries in the South China Sea, including in the territory of Indonesia in Laut Natuna Utara. The Indonesia government regulates the production of the defense industry and must prioritize the use of domestic materials and components. Therefore a study of the Indonesian Defense Industry Law is needed, especially for the construction of the TNI AL posture in the procurement of KRI/KAL. This study aims to analyze the ability of the Indonesian Defense Industry to procure KRI/KAL which is utilized in the construction of the Navy and KRI/KAL Posture that has been built by the Indonesian Defense Industry in 2019 s.d. 2021. Problems will be solved using the theory of the Navy's role (Kent Booth) with a normative juridical legal research method. The results of this study show that the construction of the Navy's TNI posture has been in line with the legislation by utilizing the Indonesian defense industry in the procurement of KRI/KAL to encourage and advance industrial growth that can achieve independence, competitiveness in meeting the needs of defense and security equipment. The defense industry in Indonesia can build missiles destructive warships, Trimaran missile fast boat, 1500 ton Nagapasa Class submarine, Fast Patrol Boat (FPB), 125 M Landing Platform, 123 M Strategic Sealive Ship, Landing Platform Ship, Landing Platform Dock 124 m, and hospital auxiliary ships. The defense industry used in the construction of the Navy's TNI posture related to the procurement of KRI/Kal is in the cities of Surabaya, Batam, Pontianak, Jakarta, Lampung, Banten, and Banyuwangi.Keywords: Indonesian Navy, KRI, KAL, Defense Industry.
PEMIKIRAN KOLABORATIF TAKTIS OPERASI DALAM RANGKA PENGUASAAN EFEKTIF ZEEI DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA Didong Rio Duta
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i2.111

Abstract

AbstrakWilayah Laut China Selatan (LCS) menjadi focal point yang dapat memicu timbulnya konflik terbuka di kawasan regional dengan adanya tumpang tindih klaim kepemilikan. Indonesia harus mengambil sikap dan bertindak tegas karena wilayah konflik ini berbatasan salah satunya dengan ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia). Di ZEEI, Indonesia tidak punya kedaulatan penuh tetapi berhak untuk mengelola kekayaan alamnya dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa izin dari Indonesia. Maka langkah yang dapat dilakukan bagi Indonesia adalah melaksanakan upaya kehadiran di laut, baik untuk melakukan patroli atau bahkan melakukan shadowing atau membayang-bayangi karena kapal militer asing dapat berlayar di ZEEI sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Selain itu upaya kehadiran ini bisa juga dengan kapal-kapal nelayan dan niaga sebagai bentuk aktivitas ekonomi sebagai wujud implementasi penguasaan secara efektif. Karena pada kondisi tertentu banyak terjadi pelanggaran wilayah yang dilakukan misalnya oleh nelayan China yang beroperasi dengan dikawal kapal-kapal China Coast Guard dan China Marine Fishery karena mereka menerapkan Grey Zone Tactic, yaitu suatu taktik operasi dengan mengedepankan aparat sipil untuk beroperasi dalam menjalankan kepentingan nasionalnya. Sedangkan pihak militer hanya stand of atau berada mengambil jarak untuk memonitor perkembangan situasi taktis. Sikap Indonesia yang secara tegas menyatakan sebagai non-claimant state namun memiliki wilayah ZEEI yang saat ini ditumpangi klaim Nine Dash Line China, mengakibatkan Indonesia harus mengambil sikap dan bertindak. Bukan saja untuk mencegah potensi dan fakta pelanggaran batas wilayah yang terjadi terus menerus tetapi juga dalam mencari alternatif solusi, karena bila terjadi pecah konflik maka dampaknya akan berimbas kepada Indonesia.Kata Kunci: Laut Cina Selatan, Tumpang Tindih Klaim KepemilikanAbstractThe South China Sea (SCS) area becomes a focal point that can trigger open conflicts in the regional area with overlapping ownership claims. Indonesia must take a stand and act decisively because this conflict area borders one of them with the ZEEI (Indonesian Exclusive Economic Zone). In the ZEEI, Indonesia does not have full sovereignty but has the right to manage its natural resources and other countries have no right to use these natural resources without permission from Indonesia. So the steps that can be taken for Indonesia is to carry out efforts to be present at sea, either to carry out patrols or even shadowing because foreign military ships can sail in the ZEEI in accordance with the provisions in UNCLOS 1982. - fishing and commercial vessels as a form of economic activity as a form of effective implementation of control. Because in certain conditions there are many territorial violations committed, for example by Chinese fishermen who operate escorted by China Coast Guard and China Marine Fishery vessels because they apply the Gray Zone Tactic, which is an operational tactic by prioritizing civilian officials to operate in carrying out their national interests. Meanwhile, the military only stands by or stays at a distance to monitor the development of the tactical situation. Indonesia's attitude which expressly states as a non-claimant state but owns the ZEEI area which is currently being carried by China's Nine Dash Line claim, has resulted in Indonesia having to take a stand and act. Not only to prevent the potential and facts of continuous violation of territorial boundaries but also to find alternative solutions, because if a conflict breaks out, the impact will have an impact on Indonesia.Keywords: South China Sea, Overlapping Ownership Claims.
PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI GUNA MENJAGA PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA Hariz Sandy Wibowo
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i2.116

Abstract

AbstrakIndonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki banyak pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan laut langsung dengan negara tetangga. Hal ini dapat menimbulkan kekuatan dengan efek deterrence yang kuat maupun dapat menjadi kelemahan apabila tidak dikelola dengan baik. Potensi sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi untuk pembangunan industri pertahanan adalah belum optimalnya beberapa aspek sperti SDM, Teknologi, Kebijakan dan lain sebagainya, sehingga penerapan strategi untuk industri pertahanan belum mampu mencapai kata ideal. Metode yang digunakan dalam menyusun tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian terdahulu. Tujuan penulisan ini untuk mengilustrasikan strategi terbaik agar peran seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan secara optimal. Pertahanan pulau-pulau kecil terluar Indonesia memerlukan strategi pembangunan industri pertahanan dalam negeri yang terintegrasi dengan baik, sehingga kemampuan produk industri tersebut dapat digunakan untuk menghadapi setiap potensi ancaman yang datang.Kata Kunci: Pulau Kecil Terluar, Sumber Daya, Kebijakan, Industri Pertahanan.AbstractIndonesia as the largest archipelagic country has many outermost small islands that are directly in the sea with neighboring countries. This can be a strength with a strong preventive effect or it can be a weakness if not managed properly. The potential resources owned can be used for the development of the domestic defense industry. The problem faced for the development of industrial defense is some several aspects such as human resources, technology, policies and so on are not optimal yet, so that the implementation of strategies for industrial defense has not been able to achieve the ideal condition. The method used in compiling this paper uses data collection through literature studies and previous research. This paper aims is to illustrate the best strategy for the roles of all stakeholders can run optimally. The defense of Indonesia's outermost small islands requires a well-integrated strategy for the development of the domestic defense industry, so that the capabilities of these industrial products can be used to deal with any potential threats that come in.Keywords: Outer Small Island, Resources, Policy, Defense Industry
PERAN TNI AL DALAM PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM DAN KESELAMATAN DI LAUT GUNA MENDUKUNG PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA Herlambang Suryo Putro, Sumiyati
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i2.112

Abstract

AbstrakIndonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah laut lebih besar dibanding daratan sudah semestinya menempatkan pertahanan utama di laut. Peran TNI AL dalam bidang pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut diharapkan dapat menjaga dan melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan seluruh bangsa. Penegakan hukum dan keselamatan di laut sangat dipengaruhi hubungan internasional antar negara yang berbatasan laut guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang akan berimplikasi luas terhadap pembangunan strategi pertahanan maritim Indonesia. Peningkatan fasilitas pertahanan keamanan, sosialisasi, regulasi serta peningkatan kehadiran di laut unsur-unsur yang menjaga keamanan wilayah khususnya di sekitar Ibu Kota Negara Nusantara dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.Kata kunci: Peran TNI AL, Pertahanan, Keamanan, Ibu Kota Negara Nusantara, Poros Maritim Dunia.AbstractIndonesia as an archipelagic country has a sea area of sea area that is larger than the land, it should place the main defense at sea. The role of the Indonesian Navy in the fields of defense, security, law enforcement and safety at sea is expected to maintain and protect the sovereignty, territorial integrity and safety of the entire nation. Law enforcement and safety at sea are strongly influenced by international relations between countries bordering the sea in order to realize Indonesia as the world's maritime axis which will have broad implications for the development of Indonesia's maritime defense strategy. Improvement of defense and security facilities, dissemination of regulations and increasing presence at sea of elements that maintain regional security, especially around the capital city of the Archipelago, in order to realize Indonesia as the World Maritime Axis.Keywords: Role of the Navy, Defense, Security, Capital of Nation the Archipelago, World Maritime Axis
MEMBANGUN SOLIDARITAS GLOBAL DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MENJAMIN KEAMANAN GLOBAL KONTEMPORER Didong Rio Duta
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i2.117

Abstract

AbstrakKeamanan global secara bebas adalah proteksi atau perlindungan dunia dari ancaman perang dan atau ancaman lainnya. Manifestasi ancaman kini sudah dalam berbagai bentuk, bukan hanya ancaman murni militer tetapi juga non-militer, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu wacana keamanan global kontemporer menjadi sangat penting. Dampak Pandemi Covid-19 telah membawa negara-negara kedalam jurang resesi ekonomi global. Ini bisa dilihat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi kearah negatif diseluruh negara, selain itu indikator peningkatan jumlah angka pengangguran secara global dan terakhir indikator tingkat kemiskinan dan kelaparan yang meningkat tajam selama satu tahun belakangan (2020-2021). Di Kawasan Asia Tenggara juga mengalami dampak pada perekonomiannya akibat Pandemi covid-19. Dari Sekretariat ASEAN diketahui terdapat sektor-sektor tertentu yang awalnya telah terpengaruh, yaitu transportasi dan pariwisata, dan kemudian sektor ritel dan jasa lainnya; operasi bisnis akibat terganggunya rantai pasokan, terancamnya pekerja dan lapangan kerja, menurunnya kepercayaan konsumen. Negara-negara di Kawasan khususnya ASEAN, hendaknya segera menyiapkan upaya pemulihan yang komprehensif, jika tidak maka mustahil pandemi dapat diatasi apalagi bisa melewati jurang resesi ekonomi global. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melaksanakan beberapa langkah-langkah diantaranya pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kini sudah diundangkan menjadi UU No 2 Tahun 2020. Di dalamnya mengatur pelebaran defisit menjadi di 6% selama 3 tahun. Dalam aturan itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan juga program pemulihan ekonomi nasional. Dampak pandemi Covid-19 yang kian luas dan pengaruhnya dirasakan cukup besar ke banyak sektor inilah yang kemudian perlu menjadi kesadaran bersama diantara negara-negara bahwa menghadapi pandemi dengan dampaknya tidak bisa sendiri-sendiri. Oleh karena itu negara-negara baik di kawasan maupun secara global harus dapat membangun solidaritas dalam menangani pandemi covid-19 dan memulihkan perekonomian negaranya untuk memberikan kontribusi ekonomi global yang mempengaruhi kondisi keamanan global.Kata Kunci: Covid-19, Dampak ke Berbagai Sektor, Bersama Menghadapi Pandemi.AbstractGlobal security freely is protection of the world from the threat of war and or other threats. Threats manifest now in various forms, not only purely military but also non-military threats, such as political, economic, social and cultural. Therefore, contemporary global security discourse becomes very important. The impact of the Covid-19 pandemic has brought countries into the brink of a global economic recession. This can be seen from the contraction of economic growth in a negative direction in all countries, in addition to indicators of an increase in the number of unemployment rates globally and finally indicators of poverty and hunger rates which have increased sharply over the past year (2020-2021). The Southeast Asian region is also experiencing an impact on its economy due to the COVID-19 pandemic. From the ASEAN Secretariat, it is known that certain sectors were initially affected, namely transportation and tourism, and then retail and other services sectors; business operations due to supply chain disruptions, threatened workers and jobs, decreased consumer confidence. Countries in the Region, especially ASEAN, should immediately prepare comprehensive recovery efforts otherwise it is impossible for the pandemic to be overcome, let alone being able to pass the abyss of a global economic recession. The Indonesian government itself has implemented several steps including the ratification of Perppu Number 1 of 2020 which has now been promulgated into Law No. 2 of 2020. It regulates the widening of the deficit to 6% for 3 years. In this regulation, the government also allocates a budget for handling Covid-19 as well as the national economic recovery program. The impact of the Covid-19 pandemic, which is increasingly widespread and its impact is felt quite large in many sectors, is what then needs to be a shared awareness among countries that facing a pandemic with its impacts cannot be done alone. Therefore, countries both in the region and globally must be able to build solidarity in dealing with the COVID-19 pandemic and restore their country's economy to contribute to the global economy that affects global security conditions.Keywords: Covid-19, Impact on Various Sectors, Together Facing the Pandemic.
ANALISIS EFEKTIVITAS ASET UDARA PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI GUNA MENDUKUNG OPERASI LAUT Henky Fahrurozy
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i2.113

Abstract

AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan jauh lebih besar daripada daratan. Kondisi geografis tersebut membuat ancaman dari ruang laut memiliki kemungkinan yang sangat tinggi. PTDI sebagai BUMN strategis telah memproduksi CN 235-220 MPA dan Heli Panther AKS untuk memperkuat kemampuan peperangan anti kapal selam TNI AL. Untuk menguji sejauh mana efektivitas kedua aset udara produksi industri pertahanan dalam negeri ini, peneliti melaksanakan analisis measurement of effectiveness (MoE). Analisis MoE menunjukkan Heli Panther AKS lebih efektif untuk peperangan anti kapal selam karena dilengkapi dipping sonar, torpedo dengan harga yang lebih murah.Kata Kunci: CN 235-220, Heli Panther, MoE, Peperangan AKSAbstractIndonesia is an archipelagic state with a water area much larger than the mainland. These geographical conditions make the threat from marine space very high probability. PTDI as a strategic state enterprise has produced the CN 235-220 MPA and the ASW Panther Helicopter to strengthen the Navy's anti-submarine warfare capabilities. To measure the effectiveness of the two air assets produced by the domestic defense industry, the researcher carried out a measurement of effectiveness (MoE) analysis. MoE analysis shows that the Panther ASW Helicopter is more effective for anti-submarine warfare because it is equipped with dipping sonar, torpedoes at a cheaper price.Keywords: CN 235-220, Heli Panther, MoE, Anti-Submarine Warfare

Page 1 of 1 | Total Record : 9