cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019" : 9 Documents clear
PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA UNTUK MENDAPATKAN REHABILITASI POLRESTABES MAKASSAR Jamal, Agustiawan; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v1i2.86

Abstract

This study aims to determine the implementation of assessments to obtain rehabilitation for drug users by members of the police, as well as knowing the factors that become obstacles in the implementation of assessments in handling narcotics users by members of the police. The research method used is descriptive analysis with data from field interviews and literature. The results showed that the person detected using narcotics will be carried out an assessment process to develop a case carried out by the Narcotics Unit unit investigator Polrestabes Makassar to find out where their involvement was as a dealer, precursor or just a user. While the process of enforcing the code of ethics does not directly take firm action against members who are caught in criminal cases of narcotics abuse. The inhibiting factors in the enforcement of narcotics criminal law by the police are the application of sanctions to members of the police who commit violations. As well as a sense of solidarity between fellow members of the National Police, problems with inadequate facilities and infrastructure and limited budget support.
ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA KLAUSULA CIRCULAR RESOLUTION RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Mas, Agung Ayatullah; Mas, Marwan; Siku, Abd. Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v1i2.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi ketentuan Circular Resolution dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas perihal Mekanisme pelaksanaan RUPS melalui Circular Resolution, Pengambilan keputusan RUPS melalui Circular Resolution. Serta mengetahui dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya klausula mengenai kebijakan Circular Resolution tersebut perihal Akibat terhadap klausula mekanisme RUPS lainnya dan indikasi kewenangan/kebijakan Perusahaan yang timbul. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis dan Sosio Empiris. Data diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan beberapa Narasumber yang berasal dari Bagian Legal Perusahaan, Notaris, serta Direksi dan Pemegang saham di Perusahaan Swasta. Hasil penelitian menunjukkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Circular Resolution tidak memiliki pengaturan lanjutan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta di peraturan tambahan lainnya diluar UUPT. Sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran baru oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS dan pihak terkait lainnya sampai pada hasil keputusan yang dituangkan dalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notaris. Dengan metode Circular Resolution yang tidak memiliki ketentuan lebih lanjut, serta tidak diatur secara ketat dan detil, menyebabkan adanya kontradiksi dengan klausula RUPS melalui rapat forum dalam UUPT yang diatur secara teknis. Tidak adanya pengawasan dan batasan-batasan dalam penyelenggaraannya serta tidak adanya ketentuan lanjutan tersebut juga menjadi celah potensi penyalahgunaan kewenangan berupa, manipulasidokumen, pemalsuan tanda tangan Pemegang Saham, yang berdampak pada arah dan kebijakan Perusahaan.
IMPLEMENTASI SYARAT TAMBAHAN UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSSAR Azis, Andi Asnidar; Renggong, Ruslan; Siku, H. Abd. Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v1i2.230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi syarat tambahan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat Narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pembebasan bersyarat Narapidana tipikor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, data-data yang disajikan diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi di lokasi penelitian dan dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat tambahan Napi tipikor untuk memperoleh pembebasan bersyarat yaitu sebagai Justice Collaboraor dan menjalani asimilasi ½ (satu per dua) dari sisa pidana yang tidak dijalani, telah diimplementasikan sesuai peraturan yang ada. Pengusulan PB Napi tipikor dilakukan secara professional dan transparan menggunakan aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Hambatan yang dihadapi dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat Napi tipikor adalah ketidak mampuan mereka untuk membayar denda dan uang pengganti yang merupakan syarat untuk memperoleh asimilasi dan surat keterangan justice collaborator dari penyidik yang isinya menyebutkan jika selama proses penyidikan maupun penuntutan Napi tersebut tidak bekerja secara kooperatif untuk membongkar kasusnya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perawatan Napi selayaknya menyediakan pusat layanan informasi, agar informasi mengenai kegiatan pembinaan napi dan pemberian hak-hak napi dapat diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Pemberian informasi secara jelas terhadap aturan, syarat tambahan dan tata cara pengusulan pembebasan bersyarat Napi tipikor diperlukan agar dikemudian hari tidak terjadi salah persepsi terhadap usulan PB yang ditolak.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI KOTA MAKASSAR Purnamasar, Rina Indah; Pattenreng, Andi Muhammad Arfah; Hasan, Yulia
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penggunaan Letter of Credit pada bank di KotaMakassar, serta mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan Letter of Credit. Hasil penelitianPelaksanaan penggunaan Letter of Credit pada bank di Kota Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa dan ketentuan UCP 600, meski dalam prakteknya sering kalidijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C (discrepancies), maka prinsip kehati-hatian dan ketelitian wajib dikedepankan dalam proses penggunaan letter of credit tersebut. Perlindungan hukum terhadap para pihak pengguna letter of credit yakni, terhadap eksportir, importir, dan pihak bank, hanya mengacu pada dokumen-dokumen, artinya bahwa apa yang tercantum dalam klausul letter of credit saja, Bank mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak eksportir maupun importir (Pasal 15 UCP No. 600).
EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN ENREKANG Asriwan, Asriwan; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang dimana yang menjadi objek penelitian Tesis ini adalah Polres Enrekang, Kejaksaan Negeri Enrekang dan Pengadilan Negeri Enrekang. Dengan menggunakan sumber data yakni data primer yaitu berupa data yang diperoleh dari lapangan, juga merupakan hasil wawancara langsung kepada koresponden kemudian data yang diperoleh secara sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan instansi terkait. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara bebas dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan para Narapidana kasus Narkoba dan tokoh masyarakat yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang kurang efektif dikarenakan penjatuhan hukuman terhadap pelaku relatif singkat dan laporan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang dari tahun ke tahun semakin meningkat. (2) Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Enrekang dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yaitu Upaya Preventif, Pre-emtif dan Represif dimana upaya Preventif dan Pre-emtif yaitu melakukan penyuluhan dan Seminar ke sekolah-sekolah, Instansi-instansi dan Kecamatan, kelurahan serta Desa dan upaya Represif yaitu melakukan proses hukum sesuai peraturan Perundang-undangan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI RESOR PINRANG Aryanto, Hendry; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui apakah penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Resor Pinrang sudah memiliki efektifitas, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian terhadap efektivitas dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Resor Pinrang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan data dari wawancara lapangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berkaitan dengan efektivitas fungsi Kepolisian dalam mempengaruhi frekuensi terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Pinrang fungsi kepolisian dapat dinyatakan belum efektif karena meskipun beberapa fungsinya telah terselenggara namun fungsi tersebut belum terselenggara secara maksimal disebabkan kendala-kendala yang yang dihadapi oleh Polisi Sektor Pinrang dalam pelaksanaan fungsinya, sehingga hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya fungsi Kepolisian Resor Pinrang dengan tidak tercapainya empat tujuan utama yang menjadi konsep dasar penyelenggaraan kepolisian secara maksimal, yakni: (1) terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri; (2) terwujudnya tertib hukum; (3) terwujud tegaknya hukum; dan (4) terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, kendala–kendala yang dihadapi oleh Resor Pinrang sehingga pelaksaan fungsi kepolisian tidak efektif antara lain faktor Masyarakat, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, Faktor tradisi dan faktor hukumnya sendiri. Rekomendasi penulis agar Kepala Polisi Resor Pinrang mencanangkan dan melaksanakan program-program baru di Resor Pinrang yang pro terhadap berlalu lintas dengan melibatkan semua pihak terutama masyarakat sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang serta kepada penegak hukum untuk menindak tegas terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan pelanggar lalu lintas sehingga timbul efek jera terhadap pelaku. Disamping itu perlunya menyamakan persepsi bagi penegak hukum untuk memberikan hukuman terhadap pelaku sehingga dapat menciptakan kesamaan hukum terhadap masyarakat.
IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS KABUPATEN MAROS) Alamsyah, Andi; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Maros dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Camba Kabupaten Maros dengan mengambil data dan mewawancarai pihak kepolisian khususnya pada Unit Reskrim yang menangani tindak pidana umum termasuk tindak pidana perjudian yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya pre-emtif berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) door to door, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif melakukan operasi dan pengawasan ditempat-tempat keramaian, mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mencari informasi, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan, masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu, pelaku melarikan diri, tidak ditemukannya barang bukti, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah personil, dan perilaku masyarakat.
ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA KLAUSULA CIRCULAR RESOLUTION RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Irsan, Andi Muhammad; Arfah Pattenreng, Andi Muhammad
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi ketentuan Circular Resolution dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas perihal Mekanisme pelaksanaan RUPS melalui Circular Resolution, Pengambilan keputusan RUPS melalui Circular Resolution. Serta mengetahui dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya klausula mengenai kebijakan Circular Resolution tersebut perihal Akibat terhadap klausula mekanisme RUPS lainnya dan indikasi kewenangan/kebijakan Perusahaan yang timbul. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis dan Sosio Empiris. Data diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan beberapa Narasumber yang berasal dari Bagian Legal Perusahaan, Notaris, serta Direksi dan Pemegang saham di Perusahaan Swasta. Hasil penelitian menunjukkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Circular Resolution tidak memiliki pengaturan lanjutan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta di peraturan tambahan lainnya diluar UUPT. Sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran baru oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS dan pihak terkait lainnya sampai pada hasil keputusan yang dituangkan dalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notaris. Dengan metode Circular Resolution yang tidak memiliki ketentuan lebih lanjut, serta tidak diatur secara ketat dan detil, menyebabkan adanya kontradiksi dengan klausula RUPS melalui rapat forum dalam UUPT yang diatur secara teknis. Tidak adanya pengawasan dan batasan-batasan dalam penyelenggaraannya, serta tidak adanya ketentuan lanjutan tersebut juga menjadi celah potensi penyalahgunaan kewenangan berupa, manipulasi dokumen, pemalsuan tanda tangan Pemegang Saham, yang berdampak pada arah dan kebijakan Perusahaan
FUNGSI POLISI DALAM PENATALAKSANAAN CYBER CRIME DI POLISI DAERAH SULAWESI BARAT Saputro, Reynaldi Eko; Madiong, Baso; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan hambatan yang dialami oleh polisi dalam memberantas kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan hambatan yang dialami oleh polisi dalam memberantas kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Republik Indonesia Sulawesi Barat (Polda Sulawesi Barat). Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang meneliti tinjauan dokumen, yang menggunakan berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Tindakan Tindak Pidana Kepolisian oleh Petugas Polri yaitu Upaya Pencegahan dan Penindasan. (2) faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terdiri dari dua faktor: faktor internal yang terdiri dari ahli yang terbatas, aspek bukti dan aspek fasilitas, kemudian faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual . (3) Kendala yang dialami oleh polisi dalam mengatasi kejahatan dunia maya di kepolisian daerah Sulawesi Barat adalah hambatan internal yang terdiri dari lemahnya pengawasan pemerintah dan polisi, terbatasnya anggaran operasional dan aspek yurisdiksi, kendala eksternal terdiri dari kurangnya kesadaran hukum publik, kurangnya sosialisasi atau konseling publik yang dilakukan oleh polisi dan kurangnya laporan publik

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue