cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022" : 23 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU PEGAWAI DAN CALO TENTANG PUNGUTAN LIAR Arif Rahman; Yulia A. Hasan; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1884

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap Perilaku pegawai pungutan liar modus calo dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektif  penegakan hukum terhadap perilaku pegawai modus calo tentang  pungutan liar di PT.Pelayaran Nasional Indonesia  Makassar.  Penelitian ini merupakan  normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan  seperti buku, jurnal dan literarur lain yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik penelitian lapangan:  yaitu  dengan cara melakukan dokumentasi dan wawancara dengan Pegawai Pelni, Pegawai Perhubungan Laut, Mahasiswa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar dan calo di PT.Pelni Makassar tidak efektif, karena dipengaruhi dua faktor: (a) faktor intern, (b) faktor ekstern.  Faktor intern adalah pengawasan langsung secara intern baik oleh atasan maupun pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sedangkan faktor ekstern adalah pengawasan secara berkala dari lembaga ekstern (Ombusman, Saber Pungli). Selain itu perilaku masyarakat yang tidak bersikap kritis untuk menolak bayar lebih, dan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan jika ada indikasi praktik Pungli dan calo kepada lembaga pengawas. Faktor intern dan fakor ektern seharusnya membangun kerjasama dan meningkatkan (a) pengawasan, (b) penindakan dan (c) proses hukum dalam rangka penegakan hukum sehingga terwujud pelayanan publik secara optimal dan profesional. This study was aimed at identifying and analyzing law enforcement toward tha behavior of offecials  ofillegal or unauthorized levy as ticket scalpers and the cause factors of ineffective law enfforcement towards offecial of illegal or unauthorized levi as tiket scalpers in by in PT. Pelayaranan Nasional Indonesia (Indonesian State Owned Enterprise) Makassar. This study was normative-empiric with qulitatife approach conduced in office PT. Pelayaran Nasional Indonesia. Technique of data collection consisted of library research and field reseach. Library research resulted in the data obtained from reading material such as books, journal and other literatures which have relation to this study. On the other hand, technique of field research was by mean of counducting documentation and interviwto offesial of PT> Pelayaranan Nasional Indonesia Makassar, offecial of Sea Transportation service, university students and community in General. Result of study showed that the law enforcement toward the practices of illegal or unauthorized lavy by ticket scalpersin PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassarwas not effective. It was caused by two factors: (a) internal, (b) exsternal factors. The internal factorswere ineffective di8rect supervision either by highern authority or by Gouvermen Internal Supervisiory official (APIP) whereas the exsternal fectors included periodec supervision by exsternal body (ombudsman, Saber Pungli). Inn adition, behaviors of the community who did notncriticize or reject to pay more and who did not complain of any indication of illegal levy practice to supervisory board. Both internal factors and external factors should cooperation and improve (a) supervision, (b) taking measures, (c) legal process in law enforcement so as to create optimal and profesional public service
ANALISIS TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE: Studi Kasus di Polrestabes Makassar Bustamin Bustamin; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1887

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan faktor penghambat penanggulangan prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, metode yang digunakan adalah wawancara, obesrvasi dan dokumentasi. Hasil penelitian tindakan kepolisian menanggulagi prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum berjalan optimal khususnya dalam menjalankan fungsi represif sebagai bagian tugas kepolisian selain tindakan preemtip dan preventif. Faktor yang menghambat dalam upaya menanggulangi prostitusi online di Kepolisian Polrestabes Makassar dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor hukum dan faktor sarana dan prasarana. Faktor eksternal terdiri dari kesadaran hukum dan faktor budaya This study aims to determine the actions and inhibiting factors for overcoming online prostitution at the Makassar City Police Resort. This research is an empirical normative legal research with a qualitative approach conducted at the Makassar City Police Resort, the methods used are interviews, observations and documentation. The results of the research on police action in dealing with online prostitution at the Makassar City Police have not run optimally, especially in carrying out repressive functions as part of the police task in addition to preemptive and preventive actions. The inhibiting factors in efforts to tackle online prostitution at the Makassar Police are influenced by two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors consist of legal factors and facilities and infrastructure factors. External factors consist of legal awareness and cultural factors
ANALISIS PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA SULAWESI SELATAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA FIDUSIA Deddy Randa; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1891

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk memilih pekerjaan spesialis dari direktorat penilaian pidana yang unggul dalam penilaian pelanggaran administrator hukum, pencegahan kepada ahli dari direktorat penilaian pidana yang unik dalam menangani gatekeeper. Metode investigasi yang digunakan adalah penilaian pedoman pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 36 Undag-Undang No 42 Thn 1999 tentang Jaminan Wali karena pemindahan objek pengamanan administrator hukum di Polda Sulawesi Selatan sangat diharapkan oleh masyarakat dari kepolisian. Dalam mengungkap suatu pertunjukan pelaku kejahatan memindahkan objek penjagaan keamanan, seharusnya sesuai dengan pasal 36 Undamg-undang No 42 Thn 1999 tentang keamanan administrator hukum, karena pasal tersebut mengatur rencana permainan penjahat dengan memperdagangkan objek penjaga gerbang. keamanan. Selain itu, para ahli dalam mengelola contoh-contoh perpindahan benda jaminan penyelenggara hukum dapat diandalkan menerapkan Pasal 36 UU No. 42 Thn 1999 tentang keamanan administrator hukum, mengingat bagian-bagian yang diselesaikan oleh pihak yang bersalah telah memenuhi bagian-bagian pasal 36, maka ahli menerapkan pasal tersebut kepada pelaku perdagangan barang jaminan penjaga. Kendala dan cobaan para ahli dalam mengungkap barang bukti tindak pidana pemindahan objek pengamanan gatekeeper di Polda. Kekusutan yang terlihat oleh para analis dalam pelanggar hukum menunjukkan memindahkan objek penjaga keamanan adalah unik, tetapi apa yang sering dihadapi para ahli dalam kasus-kasus pemindahan objek keamanan administrator hukum adalah pelepasan tersangka, orangnya campur aduk, keberadaannya dari pihak yang bersalah gelap, dan kurungan tidak dapat diselesaikan. Hambatan ini dilihat oleh spesialis berdasarkan perdagangan objek penjaga gerbang keamanan, karena dalam kasus ini tersangka banyak waktu lepas landas dan tidak datang ketika dirakit oleh analis atau sebelum primer. This study means to choose the occupation of specialists of the excellent criminal assessment directorate in the assessment of legal administrator infringement, the preventions to the experts of the one of a kind criminal assessment directorate in dealing with gatekeepers. The investigation method used is controlling guideline assessment. The results show that the execution of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees because of moving the object of legal administrator security at the South Sulawesi Police is especially expected by people from the police. In uncovering an evildoer show of moving the object of watchman security, it ought to be according to article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning legal administrator security, since that article controls the crook game plans by virtue of the trading of the object of gatekeeper security. Additionally, experts in managing examples of thing move of legal administrator guarantees reliably apply Article 36 of Law no. 42 of 1999 concerning legal administrator security, in light of the fact that the parts finished by the guilty party have fulfilled the parts of article 36, the expert applies the article to the offender of the trading of the object of the watchman guarantee. Obstacles and tries of experts in uncovering the criminal exhibit of moving the object of gatekeeper security at the. The tangles looked by analysts in the law breaker showing of moving the object of watchman security are unique, but what experts much of the time face in occasions of moving the object of legal administrator security are the suspect removing, the person is jumbled, the whereabouts of the guilty party are dark, and confinement can't be finished. These obstructions are looked by specialists by virtue of the trading of the object of gatekeeper security, because in these cases the suspect much of the time takes off and doesn't come when assembled by the analyst or before the primer
FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Abdul Djabbar; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1893

Abstract

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam fungsinya khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Olehnya, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saat menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data penelitian yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Sedangkan kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika Dit Resnarkoba Sulawesi Barat oleh di wilayah hukum Sulawesi Barat berupa besarnya biaya operasional, keterbatasan personil, kurangnya fasilitas penunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat Various problems and callenges faced by the Regional Police of West Sulawesi in its function, especially in dealing with criminal acts of narcotics abuse. Therefore, the researchers conducted a study that aims to determine the function of the West Sulawesi Regional Police when dealing with narcotics abuse crimes an to find out the obstacles faced. This research will be conducted at the West Sulawesi Regional Police Office, wich is located at Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, Mamuju sub-district, Mamuju district, West Sulawesi province. The technique used to collect research data is observation, interviews, and documentatioan wich are then analyzed using qualitative data analysis. The result of the study indicated that the function of the police in enforcing the law is carried out by the Dit Resnakoba West Sulawesi in eradicating and tackling nacoticts abuse, namely by conduction the first pre-emptive program (coaching), the second preventif program (prevention), and the third repressive program (action). Meanwhile, the obstacles faced in combating the distribution and abuse of narcotics by the Directorate of Drug Research and Drugs in West Sulawesi in the jurisdiction of West Sulawesi are in the form of large operational costs, limited personnel, lack of supporting facilities, and lack of community participation
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KAWASAN WADUK TUNGGU PAMPANG KOTA MAKASSAR Muhammad Taufiq; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak atas tanah setelah pembangunan Waduk Tunggu Pampang dan efektivitas penyelesaian sengketa hak atas tanah setelah pembangunan Waduk Tunggu Pampang. Metode penelitianayang di gunakan adalah studi hukum. Hasil studi menunjukkan Masyarakat Waduk Tunggu Pampang lebih memilih penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kota Makassar dan musyawarah para pihak tanpa mediasi  diaKecamatan Manggala mematuhi aturan dan peraturan mediasi sengketah Tanah diatur dengan keputusan kepala ATR/BPN Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.. Proses penyelesaian suatu sengketa memiliki beberapa pendekatan yang salah satunya adalah mediasi yang merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan Cari bentuk kesepakatan penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak atau masyarakat menantang di Waduk Tunggu Pampang. Penyelesaianasengketaahakaatasatanah di kawasan Waduk Tunggu Pampang  lebih efektif  melalui mediasi dibanding secara musyawarah tanpa mediator. Hal itu disebabkan karena hasil mediasi lebih berkepastian hukum dan hasil mediasi dapat langsung ditindak lanjut oleh kantor ATR/BPN Kota Makassar. Sedangkan penyelesaian sengketa Tanah melalui musyawarah para pihak tanpa mediasi masih terdapat celah untuk diingkari oleh kedua belah pihak karena bisa disusupi oleh mafia Tanah This study aims to determine: Settlement of land rights disputes after the construction of the Waiting Pampang Reservoir The effectiveness of the settlement of land rights disputes after the construction of the Waiting Pampang Reservoir. The research method used is normative law research. The results showed that the people of the Tunggu Pampang Reservoir prefer to settle land disputes through mediation carried out by the Makassar City ATR/BPN Office and non-mediation parties deliberation in Manggala District in accordance with the regulations and mechanisms of land dispute mediation as regulated in the Decree of the Head of ATR. / BPN of the Republic of Indonesia Number 34 of 2007 concerning Technical Guidelines for Handling and Settlement of Land Problems. The process of resolving a dispute has several approaches, one of which is mediation, which is an effort to resolve disputes through negotiations upon by the parties or the community in dispute at the Waiting Pampang Reservoir. Settlement of land rights disputes in the Waiting Pampang Reservoir area is more effective through mediation than through deliberation without a mediator. This is because the results of the mediation have more legal certainty and the results of the mediation can be directly followed up by the Makassar City ATR/BPN office. While the settlement of land disputes through deliberation of the parties without mediation, there is still a gap for both parties to deny because it can be infiltrated by the land mafia.
NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAROS Mukarramah Mukarramah; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1895

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Ajaran Nebis In Idem dilakukan dalam kesepakatan berbagai kasus 474/Pdt.G/2019/PA Ny. 2) perhatian hakim agar gugatan dapat biasa dalam kasus variasi 474/Pdt.G/2019/PA Ny 1) Kegunaan sila nebis in idem dalam kesepakatan Perdata Keputusan No. 474/Pdt.G/2019/PA Ny. pedoman dan peraturan perundang-undangan, terutama didasarkan sepenuhnya pada konsekuensi dari tinjauan, dapat didefinisikan bahwa kegunaan dari sila nebis in idem dalam contoh ini telah dilaksanakan dengan baik, yang terutama didasarkan sepenuhnya pada Pasal 1917 KUH Perdata. Kode. Namun dalam contoh ini, ada hal-hal yang menjadi faktor esensial dalam kalimat pengajuan terdakwa, yang pertama-tama ada 2 (dua) terdakwa, dan dalam kasus berikutnya hanya ada 1 (satu) terdakwa, para tergugat dalam gugatan ke-2 pada dasarnya sama, terutama masing-masing ahli waris. 2) Landasan kejahatan hakim adalah tidak melupakan sila nebis in idem dalam pilihannya No. 474/Pdt.G/2019/PA, khususnya Pasal 1917 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/sip/1973. Jadi nebis in idem menurut penulis dapat dimaknai sebagai intisari perkara yang kritis, yang meliputi peristiwa-peristiwa yang identik dengan pokok sengketa yang sama yang sebenarnya telah mendapat ketenaran tindak pidana melalui suatu sidang pemilihan berkas perkara yang mempunyai kekuatan abadi (inkracht van gewijsde), sehingga tidak dapat direklamasi dalam kasus sign in tersendiri sehingga terhindar dari tumpang tindih pilihan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengurangi penerimaan masyarakat sebagai benar dengan kewenangannya dalam praktek peradilan yang tepat dan sehat This study was conducted with the aims of  1) The precept of Nebis In Idem is carried out withinside the agreement of case variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. 2) the judge`s attention in order that the lawsuit can't be regular in case variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs 1) The utility of the precept of nebis in idem withinside the agreement of civil instances Decision Number 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. refers back to the legal guidelines and regulations, primarily based totally at the consequences of the look at, it is able to be defined that the utility of the precept of nebis in idem in this example has been nicely implemented, that's primarily based totally on Article 1917 of the Civil Code. However, in this example, there are matters that come to be essential factors in phrases of the defendant's submission, which first of all there had been 2 (two) defendants, and withinside the next case there has been handiest 1 (one) defendant, the defendants withinside the 2d lawsuit had been basically the identical, particularly each heir. 2) The judge's felony foundation is to do not forget the precept of nebis in idem in his selection variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs, particularly Article 1917 of the Civil Code and the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 647 K/sip/1973. So nebis in idem in step with the writer may be interpreted as an critical essence of the case, which includes the identical events with the identical item of dispute which has in truth been given felony fame thru a courtroom docket selection that has everlasting force (inkracht van gewijsde), so it can't be reclaimed in a separate case sign in so that it will keep away from overlapping choices that could create uncertainty that can lessen people's accept as true with of their authorities in precise and healthful judicial practices
ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE Parawansa S. Tjanggo; Ruslan Renggong; Yulia A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1896

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat dan dikaitkan dengan norma yang berlaku, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor, yakni faktor ekonomi (para pelaku anak berasal dari keluarga, dimana orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan, terkadang terjerumus dalam kejahatan karena adanya inisiatif untuk membantu perekenomian keluarganya), faktor pendidikan (tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu anak merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga melakukan kejahatan), faktor lingkungan (tingkah laku seseorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut berada. Lingkungan pergaulan cenderung mengikuti sifat dominan yang berpengaruh dalam lingkungan tersebut), dan faktor penegak hukum (terbatasnya aparatur yang ditugaskan pada penanganan tindak pidana untuk anak). This study aims to analyze the factors that cause a child to commit a narcotic crime in Bone Regency and efforts to overcome narcotics crime committed by a child in Bone Regency. This research uses empirical normative legal research that is carried out with an approach to legal reality in society and is associated with applicable norms, the data used are primary data and secondary data obtained through interviews and documentation. The collected data was then analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the study indicate that the factors that cause a child to commit a narcotic crime in Bone Regency can be classified into several factors, namely economic factors (child perpetrators come from families, where their parents do not have permanent jobs, or even do not have jobs, sometimes falling into crime because of the initiative to help his family's economy), education factor (the minimal level of formal education in the community can have an impact on the community, namely children feel and behave inferiorly and are less creative so there is no control over their personalities so they commit crimes) , environmental factors (where the child is in the association tends to follow the dominant nature that influences the environment), and law enforcement factors (limited apparatus assigned to handling criminal acts for children).
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG DI KOTA MAKASSAR Rachmat Eka Purnama; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1897

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek.dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kejahatan merek di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan ini bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur obyektif yang pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, yang kedua unsur subyektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud. Apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan mereka telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah) This research purpose of the research conducted by the author is to find out the elements of a crime in brand attacks and to find out the application of criminal sanctions in brand crimes in Makassar City. The results of the study indicate that there are 2 (two) elements of criminal acts in brand crimes, namely the first is not objective, which generally does not consist of an act or an effect, the second is not subjective, which consists of a will or purpose, which is contained in the soul. perpetrator, is not formulated in terms of intention, intention, and intent. If the elements of a crime against a crime have been fulfilled, the sanctions as stipulated in Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications shall be criminalized for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five billion rupiah).
TEORI PEMBUKTIAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH: Studi Kasus: Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn Mappasessu Mappasessu; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1898

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang teori pembuktian apa yang digunakan oleh Hakim terhadap putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn di Pengadilan Negeri Watansoppeng. Metode penelitian yang digunakan yakni Yuridis – Empiris, awalnya meneliti data primer putusan hakim dalam suatu pengadilan kemudian dilanjutkan penelitian data sekunder Teori Pembuktian Perdata yang digunakan penegak hukum. Penelitian empiris dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap suatu putusan, serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Teori Pembuktian Yang Negatif Menurut Undang Undang (Negatief-Wettelijke), dengan melihat beberapa aspek pendekatan yakni Alat bukti berupa SPPT-PBB, Minimal 2 (dua) Alat Bukti, Beban Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, Persangkaan. This study aims to find out and analyze what theory of evidence is used by the judge in the decision to settle disputes over land ownership rights Number: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn at the Watansoppeng District Court. The research method used is Juridical - Empirical, initially examining primary data on judge decisions in a court then continuing with secondary data research on Civil Evidence Theory used by law enforcement. Empirical research by examining directly to research locations related to the judge's decision on a decision, as well as conducting interviews with the Judges of the Watansoppeng District Court. The results showed that the Panel of Judges applied the Negative Theory of Evidence According to the Law (Negatief-Wettelijke), by looking at several aspects of the approach, namely the evidence in the form of SPPT-PBB, a minimum of 2 (two) pieces of evidence, burden of proof, local examination, and suspicion.
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KEKERASAN DI KABUPATEN PINRANG Harianto Harianto; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin  dan untuk mengetahui bagaiman pertanggung jawaban pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi adalah Pengadilan Negeri Pinrang. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu dikarenakan Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dengan berlandaskan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban maka selama proses penyelidikan berlangsung polisi memberikan perlindungan kepada korban SW dan Saksi HJK, ATA, R dan AN berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya. Pelidungangan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban. Bentuk sangsi pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu  majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asri als Sari Bin Larente tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. This study aims (1) to examine and analyze forms of legal protection for witnesses and victims of the crime of violent theft in decision number 112/Pid.B/2017/PN. Pin (2) To determine how criminal responsibility is given to witnesses and victims of criminal acts, the theft of violence in decision number 112/Pid.B/2017/PN.Pin. The type of research used in this research is qualitative research. The location is the Pinrang District Court. Data analysis was carried out to process primary data and secondary data, as previously mentioned, by using qualitative analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the form of legal protection for witnesses and victims of the crime of theft of violence in Decision Number 112/Pid.B/2017/PN. The pin is because the safety of witnesses and victims in the criminal justice process in Indonesia has not been regulated properly. Based explicitly on Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, during the investigation process, the police protected victims SW and Witnesses HJK, ATA, R and AN in the form of a guarantee of security for them from possible threats arising from the suspect or his gang. The protection provided is to check or ensure that the victim is in good condition by telephone or by cominga to the victim's house. Criminal Accountability Against Witnesses and Victims of the Crime of Violent Theft In Decision Number 112/Pid.B/2017/PN. Pin, namely the panel of judges, sentenced the defendant Asri als Sari Bin Larente, to imprisonment for 2 (two) years

Page 1 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue