cover
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
+6281313026767
Journal Mail Official
poros.hukum@unpad.ac.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Program Studi Magister Ilmu Hukum JL. Banda No 42 Bandung 40112
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran
ISSN : 27157202     EISSN : 12715941     DOI : https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1
Core Subject : Social,
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran (JPHP) publishes peer-reviewed public and private law articles from scholars, policy makers, and legal practitioners. The majority parts of the journal focus on national related issues; other parts focus on comparative and transnational law issues, to stand on Indonesian perspective to global problem. JPHP publishes its content in Bahasa Indonesia as most of the readers and authors will relatively be more familiar with the use legal terminology and avoid some misunderstanding because of the translation to other languages. Nevertheless, we particularly do welcome articles written in English for comparative and transnational law manuscripts due to practicability for expanding reach access to non-Indonesian readers. the openly access journal is managed and prepared by academician and supporting staffs of the Magister of Laws Faculty of Law Universitas Padjadjaran to contribute to positive changes in law. This journal is available in print and online and highly respects the publication ethic and avoids any type of plagiarism.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 60 Documents
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI INVENTOR APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN ASAS ALTER EGO Ananda Fersa Dharmawan; Miranda Risang Ayu; Eddy Damian
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.779

Abstract

ABSTRAKInventor Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu jenis inventor yang menghasilkan paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Regulasi mengenai hak ekonomi inventor aparatur sipil negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun pemberian imbalan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilakukan dengan sifat lapisan nilai menurun. Hal ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang implementasi asas Alter Ego dalam kaitan dengan hak paten yang memberikan kedudukan tertinggi bagi inventor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap Penulisan dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah data sekunder termasuk bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta pelaksanaannya pada peraturan perundang-undangan. Apabila melihat ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentu hak ekonomi inventor ASN tidak terpenuhi dengan adil. Hak ekonomi seorang inventor ASN haruslah tetap dipenuhi dengan adil mengingat nilai invensi yang dihasilkannya. Pelindungan terhadap hak ekonomi yang adil haruslah tetap diakui. Salah satu bentuk dari pelindungan terhadap Hak Ekonomi Inventor ASN yang adil adalah dengan pemberian imbalan royalti yang bersifat progresif atau meningkat sesuai dengan nilai komersialisasi yang dihasilkan dari suatu paten. Kata kunci: alter ego; paten; hak ekonomi; inventor; peraturan menteri keuanganABSTRACTCivil Servants (ASN) is one type of inventor who produces patents according to Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Regulations regarding the economic rights of inventors of state civil servants have been regulated in a Regulation of the Minister of Finance, however, the provision of compensation in this Regulation of the Minister of Finance is carried out with a declining value layer nature. This is interesting to analyze from the point of view of implementing the Alter Ego principle in relation to patents which give the inventor the highest position. The research method used in this study uses a normative juridical approach. The writing stage is carried out through a literature search which is carried out by examining secondary data including primary legal materials, literatures, articles, opinions and teachings of experts and their implementation in statutory regulations. If you look at the provisions of Article 8 of the Regulation of the Minister of Finance Number 136/PMK.02/2021, of course, the economic rights of ASN inventors are not fulfilled fairly. The economic rights of an ASN inventor must still be fulfilled fairly considering the value of the invention he produces. The protection of just economic rights must be recognized. One form of protection of the fair economic rights of ASN inventors is the provision of royalties that are progressive or increase in accordance with the commercialization value generated from a patent.Keywords: alter ego; patent; economic rights; inventor; minister of finance regulation.
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Agung La Tenritata; Anita Afriana; Nun Harrieti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.765

Abstract

ABSTRAKProgram Kredit Pemilikian Rumah (KPR) biasanya diadakan oleh Bank. Namun seringkali pada praktek KPR sering terjadi permasalahan, salah satunya ialah terjadi kredit macet. Salah satu solusi yang sering digunakan oleh bank selaku kreditur yaitu dengan melakukan pengalihan piutang (cessie) pada objek KPR tersebut. Namun disisi lain dengan adanya pelaksanaan cessie tersebut menimbulkan permasalahan baru, yaitu nasabah selaku debitur seringkali merasa keberatan dengan adanya keputusan cessie. Seringkali debitur beranggapan dalam prosedur cessie yang dilakukan oleh kreditur tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 613 KUHPerdata. Kepastian Hukum cessie yaitu dituangkan dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang merupakan produk belanda sehingga terjemahannya menimbulkan multitafsir. Dengan adanya multitafsir dan berbeda-bedanya pandangan antara debitur dan kreditur menimbulkan sengketa-sengketa pada praktek cessie khususnya dalam pelaksanaan KPR. Permasalahan yang diangkat adalah kepastian hukum cessie tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur dihubungkan dengan KUHPerdata dan prosedur cessie kreditur terhadap pihak ketiga sebagai kreditur baru berdasarkan KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik pegumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum cessie tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur dihubungkan dengan KUHPerdata serta Untuk mengetahui dan mengkaji gambaran prosedur cessie kreditur terhadap pihak ketiga sebagai kreditur baru berdasarkan KUHPerdata. Kepastian Hukum cessie masih belum mengatur secara spesifik mengenai cessie khususnya terkait prosedur pelaksanaannya, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan-permasalah baru seperti salah satunya seringkali terjadi multitafsir pada pelaksanaan cessie khususnya pada praktek KPR. Prosedur cessie Kreditur Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kreditur Baru masih berbeda-beda pada pelaksanaannya khususnya atas praktek KPR. Prosedur yang dilakukan oleh kreditur masih diserahkan kepada lembaga-lembaga yang melakukan cessie.Kata kunci: cessie; debitur; kreditur; KPR; kepastian hukum. ABSTRACTKPR programs are usually held by banks. But often in the practice of KPR problems often occur, one of which is bad credit. One solution that is often used by banks as creditors is to transfer receivables (cessie) on the KPR object. But on the other hand, the implementation of the cessie raises new problems, namely the customer as the debtor often objected to the cessie decision. Often the debtor assumes that the cessie procedure carried out by the creditor is not in accordance with the applicable rules, namely Article 613 of the Civil Code. The legal certainty of cessie is stated in Article 613 of the Civil Code, which is a Dutch product so that its translation gives rise to multiple interpretations. With multiple interpretations and different views between debtors and creditors, it creates disputes in cessie practice, especially in the implementation of KPR. The issue raised is the legal certainty of cessie without the consent and knowledge of the debtor associated with the Civil Code and the creditor's cessie procedure against third parties as new creditors based on the Civil Code. The method used is normative juridical, using analytical descriptive specifications, through library research and field studies, as well as data collection techniques, followed by data analysis. The purpose of this study is to find out and analyze the legal certainty of cessie without the consent and knowledge of the debtor associated with the Civil Code and to find out and examine the description of the creditor's cessie procedure against third parties as new creditors based on the Civil Code. The legal certainty of the cessie still does not specifically regulate the cessie, especially regarding the implementation procedure, so that this creates new problems, one of which is that there are often multiple interpretations in the implementation of the cessie, especially in the practice of KPR. The procedure for cessie creditors against third parties as new creditors is still different in its implementation, especially on KPR practices. The procedures carried out by creditors are still left to the institutions conducting the cessie.Keywords: cessie; debtor; creditor; KPR; legal certainty
PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN PRINSIP EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY DALAM PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Satrias Apgar; Efa Laela Fakhriah; Zainal Muttaqin
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.882

Abstract

ABSTRAKKetegasan aturan etimologi “tenaga medis” sebagai pemimpin rumah sakit kemungkinan tidak sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 karena memberikan batasan ruang untuk setiap individu berkompetisi menduduki jabatan direktur rumah sakit dan memutuskan harapan profesi lain yang secara kepemimpinan dan manajerial mampu memimpin rumah sakit atau secara garis besarnya telah terjadi diskriminasi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasikan masalah mengenai bagaimana kedudukan tenaga kesehatan dan tedaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity serta bagaimana penerapan asas equality before the law dan prinsip equal employment opportunity dalam persyaratan pengangkatan direktur rumah sakit dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah kedudukan tenaga kesehatan dan tenaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity adalah sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Namun, ketentuan Pasal 49 ayat (3) Permenkes 30 dan Pasal 10 Permenkes 971 adalah kata “tenaga medis”. Tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan adalah terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Hal itu menafsirkan selain tenaga medis tidak diperbolehkan menurut hukum untuk menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut menunjukan bahwa aturan tersebut tidak menunjukan dasar filosofis. Penerapan asas equality before the law dan prinsip equal employment opportunity dalam persyaratan pengangkatan direktur rumah sakit dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada dasarnya dengan keberadaan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 10 Permenkes 971 adalah dokter lah yang menjadi direktur dan berdasarkan pandangan yuridis pula, maka tenaga kesehatan tidak memiliki peluang atau kesempatan untuk menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut berkorelasi bahwa secara terang Asas Equality Before The Law dan Equal Employment Opportunity tidak dapat dilaksanakan dalam pengangkatan direktur rumah sakitKata kunci: tenaga medis; direktur; rumah sakit.ABSTRACTThe firmness of the etymological rules for "medical personnel" as hospital leaders may not be in line with Article 27 of the 1945 Constitution because it provides a space limit for each individual to compete for the position of hospital director and decides the expectations of other professions that are leadership and managerially capable of leading a hospital or in general. discrimination has occurred. Based on the problems that have been raised, the authors identify problems regarding how the position of health workers and medical staff in hospitals on the existence of the principle of equal employment opportunity and how the application of the principle of equality before the law and the principle of equal employment opportunity in the requirements for the appointment of hospital directors linked to law number 44 of 2009 concerning hospitals. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusion obtained from the research conducted is that the position of health workers and medical personnel in hospitals on the existence of the principle of equal employment opportunity is that they both have rights and obligations. However, the provisions of Article 49 paragraph (3) of Permenkes 30 and Article 10 of Permenkes 971 are the word "medical personnel". Medical personnel according to Article 11 paragraph (2) of the Health Manpower Law are composed of doctors, dentists, specialist doctors, and specialist dentists. It interprets that other than medical personnel are not allowed by law to become hospital directors, it shows that these rules do not show a philosophical basis. The application of the principle of equality before the law and the principle of equal employment opportunity in the requirements for the appointment of hospital directors linked to law number 44 of 2009 concerning hospitalsbasically with the existence of Article 34 paragraph (1) of Law Number 44 of 2009 Regarding Hospitals in conjunction with Article 10 of the Minister of Health Regulation 971, doctors are the directors and based on a juridical view, health workers do not have the opportunity or opportunity to become hospital directors. This correlates clearly that the principle of Equality Before The Law and Equal Employment Opportunity cannot be implemented in the appointment of hospital directors.Keywords: medical personnel; director; hospital.
HAK ASASI LINGKUNGAN VERSUS HAK ATAS PEMBANGUNAN SEBAGAI HAM: ANTARA KONFLIK DAN KESEIMBANGAN Karina Fitri Darmawan
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.685

Abstract

ABSTRAKKegiatan pembangunan yang semata-mata hanya berorientasi pada pertumbuhan mengakibatkan hilangnya hak asasi atas lingkungan hidup dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, jaminan atas hak asasi lingkungan hidup masih beum dapat terpenuhi secara sempurna, bahkan dapat dikatakan masih sekadar wacana. Hak atas pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadaan kehidupan umat manusia. Di sisi lain, hak asasi lingkungan bertujuan untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Secara teoritis, kedua hak tersebut saling bertolak belakang, namun keduanya dapat diharmonisasikan dengan menggunakan konsep pembangunan berkelnjutan yang mengombinasikan implmentasi aktivitas pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup dengan mewajibkan pemerintah dan para pemegang kepentingan selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan alam dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum: bagaimana hubungan antara hak asasi lingkungan dan hak atas pembangunan serta bagaimana praktik keduanya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang paradigma konflik hak asasi lingkungan versus hak atas pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan dalam proses pembangunan Indonesia salah satunya dalam kegiatan pembangunan ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur.Kata kunci: hak atas lingkungan; hak atas pembangunan; hukum lingkungan. ABSTRACT Development activities that are solely oriented toward growth results in the loss of human rights to the environment and the occurrence of human rights violations. Even though it has been guaranteed in international conventions and constitutions, the guarantee for environmental human rights has not been fully fulfilled, it can even be said that it is still just a discourse. The right to development is aimed at improving the quality of life and living conditions. On the other hand, the environmental right has as its purpose the conservation and prudent utilization of natural resources. Theoretically, the two rights are at loggerheads. However, these rights can be harmonized by the concept of sustainable development. Sustainable development harmonizes the implementation of developmental activities and environmental protection, by compelling government authorities and the stakeholders to consider environmental preservation when implementing development projects. Thus, this paper focuses on two law problems: how are relations between environmental rights and the right to development, and its practices in Indonesia. The main purpose of this research is to analyze the paradigm of conflict between environmental rights and the right to development. This research shows that there were development activities that could damage the environment in Indonesia, one of that is the relocation of the nation’s capital to East Kalimantan Province. Keywords: environmental law; environmental rights; rights to development
JUAL BELI RUMAH DINAS PT. PLN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Henggar Prasetyo; R Kartikasari; Yani Pujiwati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.42

Abstract

ABSTRAKPenghuni sebagai pembeli perlu memperoleh kepastian atas penyerahan hak milik rumah dinas sebagai kewajiban PT PLN (Persero) berdasarkan perjanjian sewa beli. Hal tersebut karena telah disepakati dalam perjanjian sewa beli dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa hak milik rumah dinas wajib diserahkan setelah harga dibayar oleh penghuni kepada PT PLN (Persero. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan jual beli rumah dinas milik PT PLN (Persero) dihubungkan dengan asas kepastian hukum? dan Bagaimana perlindungan bagi pembeli atas penyerahan hak milik rumah dinas PT PLN (Persero) dihubungkan dengan asas kepastian hukum? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data-data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Di dalam penelitian ini digunakan analisa data dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli rumah dinas dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat berdasarkan perundang-undangan. Pembeli PT PLN (Persero) memiliki jaminan kepastian penyerahan hak milik berdasarkan alas hak yang timbul dengan telah dilaksanakannya pembayaran harga rumah dinas. Kata kunci: jual beli; kepastian hukum; rumah dinas ABSTRACTLegal occupants as buyers need to obtain certainty over the transfer of ownership rights to the official residence as an obligation of PT PLN (Persero) based on the lease and purchase agreement. This is because it has been agreed in the lease and purchase agreement and has been regulated in the laws and regulations that the property rights of the official residence must be submitted after the price is paid by the legal occupants to PT PLN (Persero. Based on these things, the following problems can be identified: How the implementation of the sale and purchase of official houses owned by PT PLN (Persero) is connected with the principle of legal certainty? and How is the protection for buyers of the transfer of property rights to the official residence of PT PLN (Persero) related to the principle of legal certainty? This research is a descriptive-analytical study with a normative juridical approach. The data in this study are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. In this study, data analysis is carried out using a qualitative normative method. The results show that the sale and purchase of official houses are carried out based on agreements made based on legislation. PT PLN (Persero) has a guarantee of certainty of transfer of ownership rights based on rights arising from the payment of official housing prices. Keywords: legal certainty; sales; official residence
PERSPEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Agus Mulya Karsona; Sherly Ayuna Putri; Etty Mulyati; R. Kartikasari
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.225

Abstract

ABSTRAKHubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Sehubungan dengan itu perangkat Undang-Undang penyelesaian perselisihan perburuhan sangat diperlukan. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang menggantikan kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ditandai dengan adanya perubahan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan dimaksudkan agar proses penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, adil dan murah seiring dengan perkembangan era industrialisasi dan ilmu pengetahuan. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu dilaksanakan secara cepat, karena berkaitan dengan proses produksi dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dalam suatu hubungan kerja. Dalam rangka menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu dipersiapkan Pengadilan Hubungan Industrial yang mampu menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan yang timbul di era globalisasi. Permasalahan yang timbul adalah sejauh mana prospek dan kesiapan PHI dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan secara global di era MEA.Kata kunci: ketenagakerjaan; globalisasi; pengadilan; sengketa.ABSTRACTIndustrial relations that are a relationship of interest between workers and entrepreneurs, potentially cause disagreements, even disputes between the two parties. In connection with the device the settlement law of labor disputes is indispensable. Industrial relations disputes are disagreements that result in conflicts between entrepreneurs or joint entrepreneurs with workers/laborers or trade unions/unions due to disputes over rights, conflicts of interest, disputes of termination of employment and disputes between trade unions/unions in one company. The existence of the Industrial Relations Court which replaces the position of the Labour Dispute Resolution Committee is characterized by the change of the labor dispute resolution mechanism intended for the dispute resolution process to be implemented quickly, precisely, fairly and with cheap as the era of industrialization and science. The Industrial Relations Court (PHI) is a special court formed in an area of the District Court which is authorized to examine, prosecute and give judgment against Industrial relations disputes. Settlement of industrial relations disputes needs to be implemented quickly, because it relates to the production process and the creation of a harmonious industrial relations in a working relationship. In order to face the ASEAN Economic Community era (MEA), the Industrial relations Court has been prepared to settle employment disputes arising in the globalization era. The problem arises is the extent of the prospect and readiness of PHI in resolving employment disputes globally in the MEA era.Keywords: employment; globalization; court; dispute.
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIIKAT DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIHUBUNGKAN DENGAN EASE OF DOING BUSINESS (EODB) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Nadhilah Mustika; Dewi Kania Sugiharti; Purnama Trisnamansyah
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.231

Abstract

ABSTRAK Salah satu komponen penilaian yang dapat mempengaruhi indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) dalam proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah pembayaran pajak. Namun ketentuan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diatur di dalam PP No. 34 Tahun 2016 menyebabkan perubahan waktu terutang dan berpotensi menghambat kegiatan bisnis properti yang dilakukan oleh pengembang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan urgensi pemerintah dalam menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan yang diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dan sebagai sarana mempercepat pemasukan negara. Pengenaan PPh dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang masih diikat dalam PPJB Bertahap tidak mencerminkan asas kesederhanaan dalam pemungutan pajak dan merupakan suatu penyimpangan norma perpajakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu bagi pengembang selaku pelaku usaha. Kata kunci: Pajak Penghasilan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), EoDB, Kepastian Hukum ABSTRACT One component of the assessment that can affect the Ease of Doing Business (EoDB) index in the process of transferring rights to land and / or buildings is tax payment. However, the income tax provisions on the transfer of rights to land and / or buildings as stipulated in PP No. 34 of 2016 cause changes in the time owed and potentially hamper property business activities carried out by developers. This research is analytical descriptive using normative juridical approach. The results of the study indicate the urgency of the government in determining the imposition of Income Tax (PPh) on the Transfer of Land and Building Rights that are bound in Sales and Purchase Agreement (PPJB) is to prevent tax avoidance and as a means of accelerating state revenue. Imposition of Income Tax in the transfer of rights to land and / or buildings that are still bound in Gradual PPJB does not reflect the principle of simplicity in tax collection and is a deviation of tax norms that cause legal uncertainty, for developers as business actors. Keywords : Income Tax, Sales and Purchase Agreement (PPJB), EoDB, Legal Certainty
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YAYASAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL Dewi Kania Sugiharti; Faqih Lutfi; Holyness N. Singadimedja
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.233

Abstract

ABSTRAK Yayasan pendidikan merupakan lembaga yang berada di luar pemerintahan dan bersifat non profit oriented, turut terlibat aktif dalam upaya pengembangan pendidikan di Indonesia. UU PDRD memberi kesempatan bagi yayasan pendidikan untuk mendapatkan pengecualian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Permasalahan muncul di Kota Bandung setelah adanya kebijakan pengalihan pajak pusat ke daerah dengan pemungutan PBB-P2 terhadap yayasan pendidikan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data dalam penelitian ini merupakan kombinasi data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kriteria baku dan jelas terkait yayasan pendidikan yang dapat dikenakan pemungutan PBB-P2 dan Implementasi pemungutan PBB-P2 terhadap yayasan pendidikan di Kota Bandung dinilai belum maksimal karena pelaksanaan pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah Kota Bandung belum menyeluruh serta minimnya sosialisasi dan komunikasi terkait pemungutan PBB-P2 terhadap yayasan pendidikan dalam kerangka pengembangan pendidikan nasional. Kata kunci: PBB-P2; penerapan; yayasan. ABSTRACT Educational foundations are institutions that are outside the government and are non-profit oriented, actively involved in efforts to develop education in Indonesia. The PDRD Law provides an opportunity for educational foundations to get exemptions from paying the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). Problems arise in the city of Bandung after the policy of transferring the central tax to the regions by collecting PBB-P2 on educational foundations. The approach method in this research is a normative juridical method. The data in this study are a combination of primary data through interviews and secondary data through literature studies that are analyzed descriptively-analysis. The results showed that there were no clear and standard criteria related to educational foundations that could be subject to PBB-P2 collection and the implementation of PBB-P2 collection of educational foundations in Bandung was considered not optimal because the implementation of updating the data by the Bandung city government was not comprehensive and lack of socialization and communication related to PBB-P2 collection towards educational foundations within the framework of developing national education. Keywords: foundation; implementation; PBB-P2
RECHSTVACUUM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HAL DISCOVERY Dimas Aditya
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Bisa dibayangkan kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung apabila dilihat secara geografis dari sabang sampai merauke terbentar tidak sedikit pulau yang ada di Indonesia. Dengan pulau besar, mulai pulau jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi serta Irian Jaya. Namun disamping dapat pula ribuan pulau yang mengelilingi alam indonesia oleh karena itu Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar Permasalahan timbul ketika terjadi sengketa di luar apa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, namun berkaitan juga dengan HaKI yaitu discovery. Hal ini belum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, dimana artinya terdapat kekosongan hukum. Jurnal ini membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam hal adanya discovery.
KEDUDUKAN BADAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Aditya Dwi Putra
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mensyaratkan pembentukan badan hukum BPJS guna menjalankan program-program jaminan sosial nasional. Dibentuknya BPJS untuk menggantikan tugas persero penyelenggara asuransi sosial melahirkan suatu pertanyaan terkait kedudukan badan hukum BPJS mengingat dalam hukum positif Indonesia megenal berbagai macam bentuk badan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan badan hukum BPJS setelah dibandingkan dengan macam-macam bentuk badan hukum yang diatur dalam hukum positif Indonesia, serta mengetahui kendala-kendala yuridis yang dihadapi dalam perubahan bentuk persero penyelenggara asuransi sosial menjadi BPJS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait BPJS. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan badan hukum BPJS. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis dengan memaparkan kedudukan badan hukum BPJS dalam hukum positif Indonesia untuk selanjutnya dianalisis guna menghasilkan simpulan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan mengkaji data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan didukung oleh data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. BPJS adalah badan hukum tersendiri dan sederajat dengan badan hukum lain yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Kendala-kendala yuridis yang dihadapi dalam perubahan persero penyelenggara asuransi sosial menjadi BPJS terdiri atas 3 macam yaitu kewajiban pembubaran persero penyelenggara asuransi sosial yang berbeda dengan pembubaran persero sebagaimana diatur menurut UU BUMN dan UU PT; sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum; serta kendala pada mekanisme pelaksanaan tugas pengawasan