cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebni Sholikhah
Contact Email
ebnisholikhah@uny.ac.id
Phone
+6282220388720
Journal Mail Official
kebijakan_pendidikan@uny.ac.id
Editorial Address
Prodi Kebijakan Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta Jln Colombo No 1, Karangmalang Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan
Published by Universitas Negeri Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 2746007X     DOI : https://doi.org/10.21831/sakp.v10i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Spectrum Analisis Kebijakan Pendidikan is an open access, and peer-reviewed journal. This journal focuses on publishing articles on student research results for undergraduate, postgraduate, and doctoral students. This journal is published every three months. The theme of this journal covers the results of research in the field of education and education policy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 5 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan" : 7 Documents clear
KULTUR SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMA NEGERI 1 SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI Hidayati, Lisa Nur
Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 7, No 5 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/sakp.v7i5.13155

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kultur Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Slogohimo. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, sementara itu uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasilnya adalah 1) Program Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Slogohimo dengan mengacu pada panduan pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak sudah diterapkan walaupun ada beberapa indikator yang belum diterapkan serta pelaksanaan program tersebut kurang disosialisasikan kepada warga sekolah dan stake holder lainnya. 2) Pengembangan kultur Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Slogohimo ditanamkan melalui unsur ide atau nilai berupa artefak fisik disekolah, aktivitas penanaman nilai antara lain: nilai nasionalisme, nilai berprestasi, nilai kesopanan, nilai religius, dan nilai kedisiplinan, dan hasil nilai berupa perilaku budaya.Kata Kunci: Sekolah Ramah Anak, Kultur Sekolah, Pengembangan, Nilai.AbstractThe aims of this research is to describe the cultural development of Children Friendly Schools in SMA Negeri 1 Slogohimo. The design of this research is qualitative research using qualitative descriptive research approach. The data collection techniques which used are observation, interview, and documentation. The data were analyzed using Miles and Huberman, while the data validity test used source triangulation and technique. The results of this research were 1) Children Friendly School Program in SMA Negeri 1 Slogohimo based on implementation of Children Friendly School had been already apply meanwhile, there were some indicators did not apply yet. And then, the implementation of the program was less sosialized to the school’s member and the other stake holder.2) Development of the culture of Children Friendly School in SMA Negerei 1 Slogohimo was give through the idea like physical artefact in the school, the activity of giving the values such as: nationalism values, students achievment values, politness values, religion values, and discipline values and also the result of behaviour values.Key words : Children friendly school, Cultural School, Development, Values.
RINTISAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI MENTEL II GUNUNGKIDUL Kholiq, Said Muhammad
Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 7, No 5 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/sakp.v7i5.13150

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rintisan sekolah ramah anak di SD N Mentel II Gunungkidul. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui; (1) Strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan rintisan sekolah ramah anak di Gunungkidul. (2) Pelaksanaan rintisan sekolah ramah anak. (3) faktor pendukung guna pengembangan dan penghambat rintisan sekolah ramah anak di SD N Mentel II Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini meliputi aturan pemerintah sebagai regulasi, pelaksana teknis camat, gugus tugas, dan warga sekolah SD N Mentel II. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Hubberman, yakni dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rintisan sekolah ramah anak di SD N Mentel II Gunungkidul adalah sebagai berikut. (1) Pemerintah kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan sekolah ramah anak dengan mengeluarkan peraturan Bupati dan surat keputusan camat untuk legalitas program tersebut. (2) Munculnya perhatian pemerintah untuk serius mewujudkan pendidikan yang ramah dan dapat menjamin hak-hak anak. (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih fokus pada tugas pokok masing-masing, sedangkan untuk mewujudkan kabupaten layak anak dibutuhkan pemahaman bersama antar lembaga terkait.(4) Minimnya informasi tentang indikator sekolah ramah yang dimiliki sekolah menjadi penghambat pelaksanaan rintisan sekolah ramah anak. (5) Inklusifitas sebagai salah satu indikator sekolah ramah anak belum terwujud untuk mewadahi anak berkebutuhan khusus (ABK).Kata kunci: Rintisan Sekolah Ramah Anak, RegulasiAbstractThis research aims to describe the pioneering of friendly school in Elementary School of Mentel II Gunungkidul. This research is focused on; (1) The strategy have been taken by the government in the effort to develop a friendly school pioneer in Gunungkidul. (2) Implementation of pioneering friendly school. (3) supporting factors for the development and inhibition of school pioneer in Elementary School of Mentel II Gunungkidul. This research uses qualitative approach with descriptive method. Subjects in this research include government rules as regulation, technical executor of sub-district, task force, and citizen of Mentel II State Elementary School. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. Data analysis using interactive models Miles and Hubberman with data collection, data reduction, data display, and data verification. Triangulation that used is triangulation of source and triangulation technique. The results showed that the pioneering friendly school program in Elementary School of Mentel II Gunungkidul as follows. (1) The emergence of government attention to seriously realize a friendly education and can guarantee the rights of children. (2) The district government of Gunungkidul in realizing the friendly school by issuing the regents regulation and the sub-district's decision letter for the legality of the program. (3) The Local Device Unit is still focused on the main duty of each, while to realize friendly school districts requires mutual understanding among related institutions.4 The lack of information on school-friendly indicators of school has become an obstacle to the implementation of school pioneer friendly child. (5) Inclusiveness as one indicator of friendly schooling has not been realized to accommodate children with special needs.Keywords: Child Friendly School Stub, Regulation
PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN ADVOKASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDANAAN PENDIDIKAN Ratnasari, Tri Juli
Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 7, No 5 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/sakp.v7i5.13156

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) peran lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dalam melakukan advokasi pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan, (2) faktor pendukung dan faktor penghambat lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah Ketua LO DIY, Kabid Pelayanan dan Investigasi, serta Asisten. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut. (1) LO DIY memiliki peran sebagai lembaga independen dalam melakukan advokasi penyelesaian kasus-kasus pendanaan pendidikan yaitu kasus pungutan liar dan penahanan ijazah. Dalam menangani kasus pendanaan pendidikan pihak-pihak yang terlibat adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Pendidikan, dan masyarakat. (2) Langkah-langkah LO DIY dalam menangani kasus-kasus pendanaan pendidikan yaitu melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap persiapan berupa menerima aduan, mencari bukti terkait kasus yang ditangani. Pada tahap pelaksanaan LO DIY melakukan investigasi, klarifikasi, koordinasi, mediasi (jika diperlukan). Pada tahap penilaian yang dilakukan yaitu membuat produk akhir berupa rekomendasi dan monitoring secara bertahap. Fasilitas yang disediakan untuk penanganan kasus di LO DIY yaitu kotak aduan, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. (3) Faktor pendukung LO DIY dalam melakukan advokasi kasus pendanaan yaitu Dinas Pendidikan sangat terbuka, LO DIY memiliki kompetensi dalam menangani kasus yang baik, masyarakat dipermudah dalam melaporkan kasus (4) Faktor Penghambat LO DIY dalam melakukan advokasi kasus pendanaan yaitu (a) Keterbatasan lembaga secara infrastuktur, sumber daya dan anggaran, (b) sekolah menutup diri, (c) sekolah takut dan khawatir seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan sehingga hubungan komunikasi dengan LO DIY menjadi kurang optimal.Kata kunci:AbstractThe aims of this research are: (1) Describing the role of Ombudsman Institution in Special Region of Yogyakarta on advocating educational funding policy. (2) Describing the supporting factors and the inhibiting factors of Ombudsman Institution in Special Region of Yogyakarta on advocating educational funding policy.This research used descriptive qualitative approach. The subjects of this study include the Leader of LO DIY, Head of Services and Investigations, and the assistants. The data collection techniques used interviews, observations, and documentation. The data analysis used Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and conclusion. The validity test of data used triangulation of sources and techniques.586 Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. 7 Nomor 5 Tahun 2018The results of this study indicate that: (1) LO DIY has a role in advocating some cases of educational funding, such as the case of illegal levies and the detention of diplomas. LSM, education offices and the community involved in handling this cases. (2) LO DIY’s process in handling cases of educational funding through the preparation, implementation and assessment phase. The preparation stage is there is looking for data and evidence related the cases. At the implementation stage, LO DIY conduct investigations to clarify, coordination and mediation (when needed). At the stage of the assessment, they make recommendations and monitoring in stages. The facilities for handling the cases in LO DIY include complaint box, meeting room and consultation. (3) the supporting Factors: The education office is very open, LO DIY has good competence, the community is easier to report the case (4) Inhibiting Factors: the limitations of Ombudsman institution in infrastructure, the resources, the budget, the closed school, as if there is something wrong that is hidden so that the relationship between the school and LO DIY become not yet optimal.Keywords: Advocacy, DIY Ombudsman Institution, Education funding
TAHAP-TAHAP PERUMUSAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Maisaraoh, Lina
Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 7, No 5 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/sakp.v7i5.13151

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahap-tahap perumusan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Data Sekunder (ADS) yang dipadukan dengan wawancara mendalam. Data sekunder dianalisis menggunakan analisis isi induktif dan data wawacara dianalisis menggunakan Model Miles dan Huberman. Uji keabsahan data menggunakan trianggulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan tahap perumusan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah mencakup empat tahap yakni tahap perumusan masalah, tahap agenda kebijakan, tahap pemilihan alternatif kebijakan, dan tahap penetapan kebijakan. Masalah pokok yang melatarbelakangi perumusan kebijakan adalah 1) Penguatan budaya di lingkungan pendidikan, 2) Kesenjangan kualitas pendidikan, 3) Akses pendidikan, 4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum. Masing-masing permasalahan dibahas oleh perumus kebijakan sehingga menghasilkan peraturan yang mendasari penyelenggaraan pendidikan menengah serta mampu mengatasi pemasalahan pendidikan menengah di DIY.Kata kunci : Perumusan Kebijakan, Peraturan Daerah, Pendidikan Menengah.AbstractThis research aims to describe the formulation stages of Region Regulation Number 15 Years 2016 In The Implementation Of Senior High School. This research uses descriptive qualitative approach with secondary data analyzis (SDA) method combined with indepth interview. Secondary data analyzis is a method by utilizing secondary data as a main research data. Secandary data were analyzed using inductive content analysis and interview data analyzed using Miles and Huberman Model while the data validity test used method triangulation. Research result shows that formulation of Region Regulation Number 15 Years 2016 In The Implementation Of Senior High School includes four stages are; the problem formulation stage, the policy agenda stage, the policy alternatives selection stage, the policy determination. The main issues behind the formulation of the policy are 1) Strengthening the culture in the education environment, 2) the quality gap of education, 3) Access to education, 4) The prevailing laws and regulations inadequate to underlies the implementation of senior high school in Special Region of Yogyakarta. Each issues is discussed by policy makers to make the rules that underlie the implementation of senior high school and able to overcome the problems of senior high school in Special Region of Yogyakarta.Keyword: Policy Formulation, Regional Regulation, Senior High School
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FULL DAY SCHOOL DI SD MUHAMMADIYAH BODON KOTAGEDE Marjoko P, Nur Eko
Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 7, No 5 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/sakp.v7i5.13154

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk memperoleh informasi mendalam tentang implementasi kebijakan fullday school di SD Muhammadiyah Bodon Kotagede. (2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan fullday school yang berada di SD Muhammadiyah Bodon Kotagede. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa, guru dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman . Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tujuan kebijakan full day school yaitu untuk mengembangkan pendidikan karakter siswa baik dari segi sains maupun religiusnya, (2) Sumberdaya yang dimiliki yaitu memiliki luas tanah 4320m2, guru yang berkompeten serta siap dan mampu melaksanakan full day school. Sekolah mempunyai gedung sekolah dan fasilitas yang memadai dan mendukung untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. (3) Komunikasi yang dijalin antar agen pelaksana kebijakan full day school, yaitu dibentuk paguyuban dengan tujuan untuk menjaga komunikasi dan silaturahmi antar anggota kelas dan wali murid (4) Kegiatan belajar mengajar di sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat, dimulai dari pukul 06.45-15.15. (5) Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan full day school meliputi kurangnya komitmen guru/karyawan dalam bekerja dan pembagian jadwal. Faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan dari orang tua siswa dan adanya fasilitas yang cukup memadai. (6) Upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan full day school adalah meminta komitmen atau kesungguhan dari guru dan karyawan dalam bekerja sesuai prosedur.Kata kunci: implementasi, kebijakan full day schoolAbstractThis research aimed to (1) gain deeper information about full day school policy implementation in Muhammadiyah Bodon Kotagede Elementary School. (2) Identify supporting and inhibiting factors of the policy implementation. This research was a descriptive qualitative research. The subjects were students, teachers, and principal. Data collection technique used observation, interview, and documentation. Data analysis technique using model Miles and Huberman. Data validity used source triangulation technique and triangulation technique. The research showed that: (1) the purpose of full day school implementation is to develop student’s character education both from scientific and religious side. (2) Resources owned by this school are having a land area of 4320m2, teachers who are competent, ready, and able to implement full day school. Besides, this school has school building and adequate facilities to support teaching and learning activities. (3) Communication built among full day school policy implementing agencies is formed group having a purpose to keep communication and hospitality between members of class and parents. (4) Activities in school from Monday up to Friday, started from 06.45 to 15.15 am. (5) The inhibiting factors are the lack of support from societies and of teachers and staff commitment in their working and division of the schedule. Meanwhile, the supporting factor comes from parents support and facilities which are adequate enough. (6) The efforts taken by school to cope with the inhibiting factors are asking commitment from teachers and staffs on working which bases on the procedure.Key words: implementation, full day school implementation.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELAS OLAHRAGA DI SMP NEGERI 1 NGAWEN Wijayanti, Melly Permatabella
Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 7, No 5 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/sakp.v7i5.13149

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan kelas olahraga di SMP Negeri 1 Ngawen. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, pelatih, dan siswa kelas olahraga. Data penelitian dianalisis menggunakan model Miles and Huberman. Uji keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku kebijakan ini mengetahui standar yang mengacu pada dasar hukum kebijakan kelas olahraga. Tujuan kelas olahraga mengacu pada visi sekolah yaitu unggul di bidang olahraga. Pemenuhan sumber daya pada kebijakan ini kurang maksimal karena masih kekurangan pelatih dan kurangnya sumber pendanaan. Komunikasi antar pelaku kebijakan kelas olahraga berjalan dengan baik dengan adanya rapat koordinasi dan grup whats app. Karakteristik kebijakan kelas olahraga ditanamkan dengan adanya slogan yang berbunyi “Playuku Banter, Sekolahku Pinter, Tumindakku Bener”. Kondisi sosial siswa kelas olahraga ditentukan oleh lingkungan sekitar yang membangun motivasi siswa. Dan sekolah tidak memberatkan masalah ekonomi kepada siswa.Kata kunci : Implementasi kebijakan kelas olahraga, siswa kelas olahraga di SMP Negeri 1 Ngawen.AbstractThis study aims to describe the implementation of a policy of sports class in Junior Public School 1 Ngawen. This qualitative descriptive study using the method of interviewing, observation, and documentation. The subject of research is the principal, coach, and sports class students. Research data were analyzed using models, Miles and Huberman. Test the validity of the data using triangular sources. The results showed that not all perpetrators of these policies knowing the standards refer to the legal basis for the policy class exercise. The goal of class exercise refers to the vision of the school that is superior in the field of sport. The fulfillment of this policy resource on insufficient because it still lacks a coach and lack of funding sources. Communication between the perpetrator of the policy class exercise went well with the meeting of the coordination group and whats app. Characteristics of sports class policy is implanted with a slogan that reads Playuku Banter, Sekolahku Pinter, Tumindakku Bener. Social conditions of students of sports class is determined by the environment around which establishing the motivation of students. And the school did not burden the economic problems to students.Keywords: Policy implementation exercise classes, sports classes in Junior Public School 1 Ngawen
URGENSI TRANSFORMASI PENDIDIKAN KETERAMPILAN DI SMA N 1 PATUK GUNUNGKIDUL D.I. YOGYAKARTA Anjarwati, Ririn
Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 7, No 5 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/sakp.v7i5.13152

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perumusan kebijakan sekolah mengenai pendidikan keterampilan di SMA N 1 Patuk dan memaparkan deskripsi urgensi transformasi pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh SMA N 1 Patuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pendidikan keterampilan di SMA N 1 Patuk menjadi sebuah hal yang urgen, karena kondisi sekolah. Perumusan kebijakan pendidikan keterampilan dengan menggunakan pendekatan social demand approach. Perumusan kebijakan dilakukan melalui 3 fase yaitu: sasaran dan identifikasi kebutuhan, pembuatan kebijakan dan perancangan anggaran. Faktor penghambat dalam perumusan kebijakan adalah ruang keterampilan yang kurang luas dan status guru keterampilan yang masih honorer. Faktor pendukung dalam perumusan kebijakan adalah tersedianya ruang praktik keterampilan. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan sudah memenuhi 2 syarat dari 4 syarat transformasi pendidikan yaitu adanya hubungan edukatif dan suasana yang memadai. Syarat yang belum cukup terpenuhi adalah sarana dan perlengkapan pendidikan keterampilan serta metode pendidikan yang sesuai.Kata Kunci: pendidikan keterampilan, transformasi pendidikan, peserta didikAbstracsThis study aims to provide an overview of the formulation of school policy on skills education in SMA N 1 Patuk and describes a description of the urgency of the transformation of skills education organized by SMA N 1 Patuk. This research uses qualitative approach with case study method. The results showed that the formulation of school policy using social demand approach approach through 3 fases: identify of needs, poliy’s formulation, and budgeting. Inhibiting factors in policy formulation are lesser skill spaces and still-honored teacher-teacher status. The supporting factor in policy formulation is the availability of skills practice space. Implementation of skills education has met the 2 requirements of the four conditions of education transformation that is the relationship of education and atmosphere adequate. Requirements that have not been adequately met are the requirements of educations methods and appropriate skills education’s tools.Keywords: skills education, policy, students

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 11, No 4 (2022): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 11, No 3 (2022): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 11, No 1 (2022): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 10, No 4 (2021): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 10, No 3 (2021): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 10, No 2 (2021): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 10, No 1 (2021): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 9, No 3 (2020): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 9, No 2 (2020): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 9, No 1 (2020): Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 8, No 4 (2019): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 8, No 3 (2019): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 8, No 2 (2019): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 8, No 1 (2019): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 7, No 6 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 7, No 5 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 7, No 4 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 7, No 3 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 7, No 2 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 7, No 1 (2018): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 6, No 8 (2017): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 6, No 7 (2017): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 6, No 6 (2017): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 6, No 5 (2017): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 6, No 4 (2017): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 6, No 3 (2017): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 6, No 2 (2017): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 6, No 1 (2017): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 5, No 7 (2016): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 5, No 6 (2016): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 5, No 5 (2016): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 5, No 4 (2016): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 5, No 3 (2016): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 5, No 2 (2016): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 5, No 1 (2016): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 4, No 2 (2015): spektrum analisis kebijakan pendidikan Vol 4, No 1 (2015): spektrum analisis kebijakan pendidikan More Issue