cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahyar Ansori
Contact Email
ahyaransori@gmail.com
Phone
+6285333666256
Journal Mail Official
juridica@ugr.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Jalan Raya Mataram – Labuan Lombok Km. 50, Gedung Putih Lantai I » Tel / fax : 0376-631621 / 0376-631621
Location
Kab. lombok timur,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Published by Universitas Gunung Rinjani
ISSN : 2722242X     EISSN : 27212653     DOI : https://doi.org/10.46601/juridica
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The purpose of JURIDICA is to provide space or place for academics, researchers, practitioners and students to publish articles from the original research results or articles from the study and legal analysis. The scope of articles published in this journal addresses a variety of topics, including: 1. Criminal Law; 2. Civil Law; 3. Constitutional Law; 4. Political Law; 5. Administrative Law; 6. International Law; 7. Customary Law 8. Islamic law; 9. Law and Society; 10. Economic and Business Law; 11. Environmental Law; 12. Health Law; 13. Labor Law; 14. Law of Information Technology and Electronic Transactions; 15. Human Rights Law; 16. Consumer Protection;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
PENYELESAIAN KONFLIK TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN ALTERNATIF (STUDI KASUS PEMBEBASAN TANAH DI DESA MEKARSARI): LAND CONFLICT RESOLUTION FOR ALTERNATIVE ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (CASE STUDY OF LAND ACQUISITION IN MEKARSARI VILLAGE) MASYHUR SH
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v4i1.210

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi di dalam pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Mekarsari dan Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Mekarsari. Metode penelitian yang digunakan yaitu, pendekatan Empiris dan sepesipik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriftip analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Bentuk (sebab-sebab) Konflik yang Terjadi di dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif di Desa Mekarsari, berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber yaitu, kurangnya komunikasi antara pemeritah dengan warga masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat dari pembangunan infrastruktur pembukaan jalan alteratif dan tidak adanya ganti kerugian yang disiapkan oleh pemerintah kepada warga masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran pembukaan jalan alternatif. Selaras dengan teori sebab-sebab timbulnya konflik seperti, teori hubungan masyarakat, teori negosiasi, teori identitas, teori kesalah pahaman, teori trasparansi dan teori kebudayaan masyarakat Dan Cara Penyelesaian Konflik Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif di Desa Mekarsari, yaitu penyelesain konfik dapat diselesaikan dengan cara negosisi, mediasi, musyawarah untuk mufakat.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENEGAKAN HUKUM INVESTASI BODONG: THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) IN LAW ENFORCEMENT, FAKE INVESTMENTS alfi zakki alfarhani
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v4i1.213

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuannya untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal yang terjadi di masyarakat. Pengawasan dilakukan agar lembaga keuangan yang di awasi tidak melakukan pelanggaran serta tidak merugikan masyarakat. Indonesia tercatat sebagai negara yang rawan terjadi investasi ilegal/bodong, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum investasi bodong dan menggunakan metode penelitian normatif. Pengaturan hukum dan ancaman pidana terhadap kegiatan investasi bodong berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Meskipun ancaman hukuman pidana baik dalam KUHP maupun dalam Pasal 46 Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah cukup berat, akan tetapi kejahatan investasi bodong terus terjadi dari tahun ke tahun dengan memakan korban yang menderita kerugian. Peran OJK dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap investasi bodong, OJK melakukannya bersama dengan tim yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh OJK. Bertujuan mempermudah dalam pengawasan jika ditemukan kasus investasi,berbentuk koperasi, perdagangan, saham. Terdapat dua peran yang dilakukan OJK bersama Satgas Waspada Investasi, Kedua peran tersebut yaitu peran preventif dan represif.
ANALISIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI KANTOR CABANG TERARA): LEGALITY ANALYSIS DECISION LETTER OF APPOINTMENT OF VILLAGE APPARATUS AS COLLATERAL IN BANKING CREDIT AGREEMENTS (STUDY AT BRANCH OFFICE PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI) HAIRUL MAKSUM
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v4i1.214

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan apakah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan surat berharga sehingga dapat digunakan sebagai jaminan dalam kredit perbankan pada PT BPR Syari’ah Dinar Asri Cabang Terara, dan juga guna mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet. Jenis penelitian adalah Normatif Empiris dengan menggunakan metode pendekatan peraturan hukum, dogma hukum dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, SK Perangkat Desa termasuk surat yang mempunyai harga dan bukan surat berharga, selaras dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Perangkat desa merupaakan surat yang dihargai atau mempunyai harga, akan tetapi bukan disebut sebagai surat berharga dikarenakan Surat Keputusa Perangkat Desa terersebut tidak dapat diperjual belikan dan hanya menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam penyelesian masalah jika terjadi kredit macet terhadap perjanjian kredit oleh perangkat desa pada PT BPR Syari’ah Dinar Asri Cabang Terara adalah penyelesaiannya  melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ajuran dan prinsif syari’ah, dan langkah terahir jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka dapat dengan cara Litigasi (dalam pengadilan) akan tetapi ini kemungkinan kecil yang Bank akan lakukan.    
EFEKTIFITAS PELAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH PPAT DAN KREDITUR (BANK) (Studi Kasus pada PPAT Junaidi, SH.,M.Kn dan PT. BPR. Segara Anak Kencana): THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC COLLECTIVE RIGHTS SERVICES PERFORMED BY PPAT AND CREDITORS (BANK) (Case Study on PPAT Junaidi, SH., M.Kn and PT. BPR. Segara Anak Kencana) STIAWAN NURDIN
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v4i1.215

Abstract

Hak TAnggungan Elektronik (HT-e) merupakan sistem baru yang diterapkan oleh pemerintah sehingga pengguna sistem mengalami kendala baik secara teknis maupun prosedur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelayanan Hak Tanggungan elektroni dan Untuk mengetahui efektifitas pelayanan Hak Tanggungan elektronik dan penyelesaian kendala yang dihadapi oleh kantor PPAT Junaidi, SH., MKn. dan PT. BPR Bank Segara Anak Kencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik sebagaimana Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 dilakukan dengan sesuai oleh PPAT Junaidi, SH.,MKn., dan PT. BPR Bank Segara Anak Kencana Efektifitas pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik pada PPAT Junaidi, SH., MKn dan PT.BPR Bank Segara Anak Kencana sudah efektif dalam pelaksanaannya meskipun pada awal penerapan HT-el, baik PPAT maupun bank mengalami kendala namun dapat diatasi dengan baik dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN serta melakukan konfirmasi data dengan BPN dan lembaga lain yang terkait.
IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR: IMPLEMENTATION OF THE CONTRADICTURE OF DELIMITATION PRINCIPAL LAND REGISTRATION PROCESS AT THE LAND OFFICE OF EAST LOMBOK REGENCY heri prihatin
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v4i1.216

Abstract

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Lombok timur dan untuk mengetahui akibat hukum dari tidak diterapkannya asas kontradiktur delimitasi dalam peroses pendaftaran tanah. Metode yang digunakan adalah normatife empiris. asas contradiktur delimitasi belum sepenuhnya terlaksana karena seharusnya dalam penerapan asas tersebut sebelum petugas ukur melaksanakan pengukuran para pihak yang berbatasan harus hadir dan menunjukkan batas tanahnya, serta sekaligus melakukan pemasangan tanda batas yang telah disepakati bersama serta menandatangani lembaran isian pendaftaran, yaitu lembar gambar ukur dan surat pernyataan sebagai tanda bukti bahwa asas tersebut telah dipenuhi sedangkan Akibat hukum tidak dilaksanakannya asas tersebut adalah batas-batas tanah yang diukur bersifat sementara, masih terdapat adanya sengketa atau konflik khususnya belum ada kesepakan mengenai batas tanah tersebut, dan tidak bisa dibuatkan peta dasar pendaftaran tanah, jika peta tersebut dibuatkan maka menggunakan garis putus-putus, tentunya tidak bisa diterbitkan sertifikat
Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negri di Yogyakarta: The Power of Proof of Authentic Deeds in Civil Court Proceedings at the State Court in Yogyakarta M Holidi
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v4i2.220

Abstract

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, bahwa akta yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaries menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dengan jalam menelaah dan mengkaji suatu peraturan per undang-undangan yang berlaku dan berkopenten untuk digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemecahan masalah. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum akta notaris dalam proses pembuktian di pengadilan pada proses peradilan perdata pada pengadilam negeri Yogyakarta dan apakah akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan pada proses pradilan perdata.  Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Terdapat Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Pada Proses Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta Akta Notaris Dapat Dibatalkan oleh Hakim di Pengadilan Pada Proses Pradilan Perdata.
Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Inovasi Pelayanan Kependudukan di Kantor Desa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara: Analysis of Supporting and Inhibiting Factors in Application Innovations of Population Service at the Village Office by the Department of Population and Civil Registration of North Lombok Regency Asbur Hidayat
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v4i2.221

Abstract

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara merupakan Dinas yang yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan kependudukan, sehingga dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menerapkan inovasi pelayanan kependudukan dengan pelayanan dari Desa. Penelitian  ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan inovasi pelayanan kependudukan di kantor desa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan faktor pendukung penerapan inovasi pelayanan kependudukan di kantor desa antara lain : Penerapan inovasi memiliki strategi dan keunggulan, Inovasi yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Ketercapaian pelayanan kependudukan terus meningkat, Motivasi dari pimpinan yang dilakukan terus menerus, Penggunaan aplikasi memudahkan proses pelayanan. Sedangkan faktor penghambat antara lain: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Intensitas pelayanan yang terlalu sedikit dan Prosedur Pelayanan kurang optimal, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Kompetensi Pegawai masih rendah, Tidak ada Penghargaan dan Insentif bagi Pegawai yang berprestasi, Stabilitas Internet dalam Pelayanan kurang optimal.
MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum): Final And Binding Meaning Of The Decision Of The Honorary Board Of Election Organizers (DKPP) (Study Of Decision Number 317-PKE-DKPP/X/2019 Regarding The Dishonorable Permanent Dismissal Of General Elections Commission (KPU)) surawijaya
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v4i2.224

Abstract

Pada Tahun 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni memutus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada salah satu anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Evi Novida Ginting Manik sebagai penyelenggara Pemilu. Penelitian  ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang makna final dan mengikat putusan DKPP  pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukkan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP.
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI DESA TERARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN Johan
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v4i2.226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan praktik mandiri bidan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan dan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Adapun yang menjadi obyek penelitian yaitu RSI S. Anggoro, Puskesmas Terara dan 2 (dua) PraktikMandiri Bidan yang beroperasi di Desa Terara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Adapun faktor penghambat dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan yang telah beroperasi diantaranya belum siapnya bangunan tempat praktik serta kurang lengkapnya fasilitas kesehatan dan kurangnya lengkapnya obat-obatan, tetapi pelaksanaan prkatik mandiri bidan di desa Terara telah mendapat izin praktik oleh instasi terkait.
TINJAUAN HUKUM PENDAFTARAN ASET BERUPA TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR: Legal Review Of Asset Registration In The Form Of Land By The Local Government Of East Lombok Regency Firda Huza
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v4i2.227

Abstract

Tanah merupakan aset daerah yang tak lain adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah itu sendiri sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran aset Daerah berupa tanah dan Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang  berupa tanah di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.metode penelitian dalam penelitian ini adalah normative empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Lombok Timur No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan pendaftaran aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih belum 100% dilakukan dilihat dari data inventaris aset milik pemda yang terhitung dari keseluruhan bidang tanah yang dimiliki  berjumlah 1865 bidang tanah dan jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini yaitu sebanyak 1242 bidang,dan sisannya 623 sisanya ada yang balik nama dan belum bersertifikat.

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Vol. 3 No. 1 (2021): Kolaborasi Hukum dan Era Digitaliasasi Vol. 2 No. 2 (2021): Konstruksi Hubungan Pemerintah Daerah Vol. 2 No. 1 (2020): Pembaharuan Hukum dan Pengadilan Vol. 1 No. 1 (2019): Kompleksitas Hukum Administrasi