cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2: Mei 2023" : 5 Documents clear
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN) Ariza Saputri; Mahfud Mahfud; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - artikel ini bertujuan dalam menjelaskan bentuk menjelaskan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Bireuen, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Empiris yakni  penelitian yang mengkaji aturan hukum positif dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua di kabupaten Bireuen adalah pemenuhan hak-hak korban serta perlindungan hukum berupa penyidik memproses laporan dan pemberian informasi kepada korban, jaksa mewakili korban dalam proses peradilan, dan ganti kerugian. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindugan terhadap korban tindak pidana penggelapan adalah kendala yang berasal dari masyarakat atau korban itu sendiri, pengaturan hukum dan yang kendala dari aparat penegak hukumKata Kunci : viktimologi, penggelapan, kendaraan roda dua.                                                                                    Abstract – This article aims to explain the forms of protection for victims of motor vehicle theft in Bireuen Regency, as well as the challenges faced in providing protection to victims of motor vehicle theft. The research utilizes an empirical juridical method, which examines positive legal rules in relation to the realities in society. The research findings indicate that the protection for victims of motor vehicle theft in Bireuen Regency includes the fulfillment of victims' rights and legal protection in the form of investigators processing reports and providing information to the victims, prosecutors representing the victims in the judicial process, and compensation for damages. The challenges encountered in providing protection for victims of motor vehicle theft arise from the society or the victims themselves, legal arrangements as well as challenges stemming from law enforcement authorities.Keyword :victimology, embezzlement , two-wheeler. 
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEMBERDAYA AN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID – 19 Fahmil Alfian Rizki; Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Sesuai dengan tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, demikian pula tugas pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terutama melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Banda Aceh pada masa pandemi Covid-19 yang saat ini masih dirasakan peranannya kurang dalam pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu bagaimana upaya pemberdayaan UMKM yang kondusif. Fokus pada penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah Kota Banda Aceh dalam membantu UMKM melewati saat sulit pada masa Pandemi Covid-19, dan  (2) Untuk mengetahui bagaimana realisasi program bantuan modal kerja UMKM Covid-19 Kota Banda Aceh.  Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini sendiri adalah metode yuridis empiris, yang berupa penelitian lapangan. dengan cara mewawancarai responden dan informan sebagai data primer, serta kajian kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan skripsi ini.  Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada masa pandemi Covid-19 banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kerugian, pemerintah Kota Banda Aceh selaku pemangku pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan dan aturan yang dirasa dapat membantu perekonomian masyarakat pelaku UMKM di dalam melewati masa-masa sulit disaat pandemi, didapati bahwa tidak semua masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan dan aturan tersebut, juga ketentuan dan syarat kelengkapan penerima bantuan modal kerja dapat dirasakan memberatkan masyarakat  di dalam pengurusannya. Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan peranan yaitu dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara langsung baik itu berupa tunai maupun bantuan berupa kebutuhan pokok, juga untuk program bantuan modal kerja UMKM Covid-19 Kota Banda Aceh, disarankan agar ketentuan dan persyaratan tersebut seharusnya dapat diminimalisir agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pelaku UMKM secara keseluruhannya. Kata Kunci : Peran, Kota Banda Aceh , Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah . Abstract - In accordance with the government's duty to prosper its people, so is the task of local governments. To realize this goal, especially through the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Banda Aceh City during the Covid-19 pandemic, which is currently still felt to have a less role in empowering MSMEs. Therefore, how are efforts to empower SMEs that are conducive. The focus of this research is (1) To find out how the role of the Banda Aceh City government is in helping MSMEs get through difficult times during the Covid-19 Pandemic, and (2) To find out how the realization of the Banda Aceh City Covid-19 MSME working capital assistance program. The method used in writing this thesis itself is an empirical juridical method, in the form of field research. by interviewing respondents and informants as primary data, as well as literature review in the form of books, laws and regulations and writings related to this thesis. From the results of the study, it was found that during the Covid-19 pandemic, many MSMEs experienced a decrease in income and even losses, the Banda Aceh City government as the government stakeholder has issued policies and regulations that are felt to be able to help the economy of the MSME community in going through difficult times during the pandemic. it was found that not all people could feel the positive impact of these policies and regulations, also the terms and conditions for the completeness of working capital assistance recipients could be felt to be burdensome for the community in their management. It is recommended to the Banda Aceh City government in carrying out its role, namely by distributing assistance to the community directly, either in the form of cash or assistance in the form of basic needs, also for the Banda Aceh City Covid-19 MSME working capital assistance program, it is recommended that these provisions and requirements should be minimized. in order to provide benefits to the community of MSME actors as a whole. Keywords : Role, Banda Aceh City, Empowerment  Small and Medium Enterprises.
KONSISTENSI PENGANGKATAN SEKRETARIS GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) Aulia Kamal Pasha; Sufyan Sufyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan sekretaris gampong yang diangkat harus Pegawai Negeri Sipil. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dari ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan juga implementasi pengangkatan sekretaris gampong yang berasal dari PNS serta faktor penghambat dalam pengangkatan Sekretaris Gampong dari PNS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan pengangkatan sekretaris gampong dari PNS oleh Walikota melalui Surat Keputusan Walikota tidak dapat diterapkan dan di Kota Banda Aceh Sekretaris Gampong tidak berasal dari PNS dikarenakan beberapa faktor yang menghambat, diantaranya dianggap sebagai penghambat karir dan kurang dihargai oleh masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh disarankan  mengangkat sekretaris gampong dari pegawai pemerintahan  dengan  perjanjian  kerja, hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keuchik tidak melantik serta mengeluarkan surat keputusan pengangkatan sekretaris gampong.Kata Kunci :  Pengangkatan, Sekretaris Gampong Abstract - Article 116 paragraph (2) of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh states that the gampong secretary is appointed from the Civil Servant. But in reality, there is a discrepancy between the policies that have been set and implementation in the field. The purpose of writing is to find out the implementation of the provisions of Article 116 paragraph (2) and the implementation of the appointment of village secretaries from Civil Servants as well as factors that hinder the appointment of Gampong Secretaries from Civil Servants. The research method used in this research is normative-empirical. The results showed that the appointment of a village secretary who was appointed from a Civil Servant by the Mayor with a Mayor's Decree could not be applied, and in the City of Banda Aceh, the Gampong Secretary did not come from a civil servant due to several factors that hindered them, including being considered a career obstacle and not being appreciated by the community. . The Banda Aceh City Government is advised to appoint a Gampong Secretary from a government employee in accordance with the provisions of Law number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and issue a Position Analysis on Gampong Secretary, and Keuchik should not inaugurate and issue a decree on the appointment of a village secretary.Keywords : Appointment, Village Secretary
IMPLEMENTASI KEPARIWISATAAN DI BIDANG WISATA HALAL DI ACEH SELATAN Rusdianda Rusdianda; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Dalam Bab 1, Pasal 1, Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan adalah berbagai kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Aceh Selatan  memiliki banyak potensi yang dapat di kembangkan untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penyelenggaraan kepariwisataan di bidang wisata halal di Kabupaten Aceh Selatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal, dalam pemberdayaan masyarakat, kurang memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian fasilitas-fasilitas umum yang  kurang tersedia pada objek-objek wisata di Aceh Selatan. Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah adalah ketersediaan anggaran yang masih minim, sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang  ketersediaannya, kemudian pemahaman masyarakat dan pihak penyelenggara masih kurang terhadap wisata halal, sehingga implementasi kepariwisataan di bidang wisata halal masih kurang efektif dan tidak sesuai harapan. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Aceh Selatan untuk segera menerbitkan regulasi tentang penyelenggaraan wisata halal di Aceh Selatan, dan meningkat fasilitas penunjang pariwisata, meningkatkan anggaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Kata Kunci : implementasi, regulasi, Pemerintah daerah, wisata halal, hambatan Abstract - In Chapter 1, Article 1, Paragraph 3 of Law Number 10 of 2009 Concerning Tourism, tourism is a variety of tourism activities that are supported by various facilities and services provided by the community, business actors, government, and local governments. South Aceh has a lot of potential that can be developed for regional economic progress and growth. The results showed that the implementation of tourism implementation in the field of halal tourism in South Aceh Regency could not be carried out optimally because there were no regulations governing the implementation of halal tourism, in community empowerment, did not provide an increase in the community's economy, then public facilities were not available at the object. - tourist attraction in South Aceh. The obstacles faced by the local government are the availability of a budget that is still minimal, the human resources that are owned are still lacking in availability, then the understanding of the community and the organizers is still lacking in halal tourism, so that the implementation of tourism in the field of halal tourism is still less effective and not as expected. It is recommended to the South Aceh Regional Government to immediately issue regulations regarding the implementation of halal tourism in South Aceh, and increase tourism supporting facilities, increase the budget, improve the quality of human resources.Keywords: implementation, regulation, local government, halal tourism, barriers 
TINJAUAN HUKUM KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP) BANDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA (SIM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UDARA INTERNASIONAL Namira Meilina; Enzus Tinianus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak-  Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dan untuk menjelaskan peran penunjang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda masih adanya obstacle jika dikaitkan dengan hukum nasional maupun internasional, lalu adanya risiko kecelakaan penerbangan ketika bermain layangan maupun aktivitas lain lantaran masyarakat sekitar tidak menyadari pentingnya menertibkan keselamatan penerbangan. Lalu peran penunjang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) melalui faktor-faktor seperti perkiraan cuaca, keamanan penerbangan seperti pagar batasan bandara, larangan memasuki wilayah landas pacu bagi yang tidak memiliki izin, dan Safety Management System. Disarankan adanya perbaikan mengenai aktivitas masyarakat sekitar yang menggangu penerbangan seperti layang-layang dengan pendekatan sosial secara terus-menerus dan kerjasama dari berbagai pihak, dan diharapkan mengenai faktor penunjang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ditinjau dengan bijak agar pengelolaan keselamatan menjadi efektif. Kata kunci: Kawasan, Penerbangan, Bandara, Internasional.  Abstract - This research aims to analyse the conducted implementation of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) at Sultan Iskandar Muda International Airport and to explicate the supporting role of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) at Sultan Iskandar Muda International Airport. The results of this research showed that the application of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) at Sultan Iskandar Muda International Airport is still had a difficulty if it is associated with the national and international law, then there is a risk of flight accidents with the existence of kites playing or other activities due to the surrounding community does not yet realize the importance of make the rounds of flight safety. Then the supporting role of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) through several factors such as weather forecasts, flight security such as airport boundary fences, prohibitions on entering the runway area for those who do not have permits, and the Safety Management System. It is recommended that there should be an improvements regarding the activities of the surrounding community that interfere with flights such as kites with a continuous social approach and cooperation from various parties, and it is hoped that the supporting factors for Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) are reviewed wisely in order to make the safety management becomes effective. Keywords: Area, Aviation, Airport, International.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue