cover
Contact Name
Ahmad Syauqi
Contact Email
ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id
Phone
+62817870506
Journal Mail Official
jisi.fisip@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
ISSN : 28089529     EISSN : 28088816     DOI : https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17105
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) is a peer-reviewed, open-access journal published by the Faculty of Faculty of Social Science and Political Science, Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) of Jakarta. It aims to publish research findings that relates to the social, political, and socio-cultural throughout the world and search for a possible solution regarding these issues.
Articles 40 Documents
HAS THE US POLICY BEEN MORE ANTI-IRANIAN THAN PRO-ARAB WITH THE FALL OF THE SHAH? A HISTORICAL ANALYSIS Ilmi Dwiastuti
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 1, No. 2 (2020)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v1i2.19032

Abstract

AbstractSince the fall of the Shah, the US-Iran relations have changed significantly. During the Shah regime, US-Iran experience a warm relationship through economic and military partnerships, however, it changed since the Iran revolution until today. Iran turned out to be one of the axis of evil during the Bush administration. The fall of the Shah also changes the direction of the foreign policy of the US. It then led to the proposition of whether the US foreign policy has been more anti-Iranian than pro-Arab with the fall of the Shah. This paper seeks to answer this question through historical analysis. It examines the US policy during the Cold War era and the post-Cold War. Therefore, the US policy in the region is not always anti-Iranian than the pro-Arab case. The changed regional architecture influences the priorities of the President of the US at that time to put aside Iran's issue, as it happened on George H.W. Bush, Clinton, and Obama administration. Thus, the characteristic of the leader also heavily influences US posture in Iran, as Bush and Trump's personality and policies are clearly against Iran. However, despite the dynamic relations of the US-Iran, Iran has always been one of the threats for the US interest in the Persian Gulf since the Shah has fallen.
Why do Polls Underestimate Mid-sized Parties in Indonesia? Seth Soderborg
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33365

Abstract

Abstract. Indonesian public opinion surveys consistently underestimate support for five mid-sized parties: PKB, PKS, NasDem, PAN, and PPP. This paper explores whether this consistent underestimation is the result of social desirability bias, late decisions or late mobilization, candidate-driven voter preferences, or sampling design. I find some evidence that parties with stronger mobilization networks and more candidate-centric strategies are more likely to be underestimated. A simulation study suggests that sampling design does not systematically disadvantage the parties in question. While social desirability bias is a possible cause of the downward bias, scholarly literature casts doubt on the social undesirability of expressed support for the parties. Further research should examine whether the types of voters who support the five underestimated parties might be harder to reach in surveys. Public opinion pollsters should consider noting in public statements that these mid-sized parties have tended to outperform their polls on election day. Keywords: Public opinion surveys; mid-sized parties; social desirability bias; pollster; sampling design; Indonesia. Abstrak. Survei-survei opini publik Indonesia pra-pemilu secara konsisten menemukan dukungan kepada lima partai menengah: PKB, PKS, NasDem, PAN, dan PPP cenderung lebih rendah dibanding hasil aktual pemilu. Artikel ini menginvestigasi apakah prediksi yang lebih rendah dan konsisten ini merupakan akibat dari bias keinginan sosial (social desirability bias), pilihan elektoral atau mobilisasi yang telat, preferensi pemilih yang digerakkan oleh kandidat, atau desain pengambilan sampel. Naskah ilmiah ini menemukan bukti bahwa partai-partai dengan jaringan mobilisasi yang kuat dan strategi yang lebih berpusat pada kandidat cenderung kurang tercermin dinamika elektabilitasnya dalam survei. Studi ini menunjukkan bahwa desain sampling tidak secara sistematis berkontribusi atas kegagalan survei dalam memprediksi dukungan partai-partai menengah. Meskipun bias keinginan sosial adalah faktor yang memungkinkan penyebab angka elektabilitas yang terekam dalam survei cenderung rendah, literatur ilmiah sejauh ini meragukan bahwa bias tersebut merupakan faktor yang berpengaruh untuk kasus ini. Perlu studi lebih lanjut untuk mengkaji apakah sekelompok pemilih yang mendukung lima partai menengah yang mencatat bias dukungan lebih rendah di atas mungkin lebih sulit dijangkau dalam survei atau tidak. Lembaga-lembaga survei sebaiknya mempertimbangkan untuk menyampaikan kepada publik bahwa partai-partai menengah ini pada hari pemilihan cenderung mendapat dukungan lebih besar dibanding prediksi-prediksi survei pra-pemilu. Kata Kunci: survei opini publik; partai menengah; bias keinginan sosial; lembaga survei; desain pengambilan sampel; Indonesia.
Syria: A Showroom for Russia Latest Generation of Military Equipment Leonando Arief Yasmin; Ilmi Dwiastuti
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.23786

Abstract

Abstract. In 2011, a series of protest in MENA (Middle East and North African) region demanding a change of regime to democracy due to their outgrowing rage over the dictatorship government, poor living condition, and high-rates of unemployment ultimately leading to the Syrian Civil War. This paper aims to discuss the correlation of Russian entrance in the Syrian Civil War whether the war affected Russia’s defense industry through the ‘marketing effect’ it created in the battlefield. A Realist perspective is mainly used in this research paper to help uncover the benefits that Russia had gained in multiple spectrums since its entrance in the Syrian Civil War until the end of 2020, though, the discussion is mainly focuses on Russia’s arms sale industry and its growing partners in MENA after Russia’s entrance to the grand theatre.Keywords: Syrian Civil War, Russia, MENA, Arms sale. Abstrak. Pada tahun 2011, serangkaian protes di wilayah MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara) menuntut perubahan rezim ke demokrasi karena kemarahan mereka yang semakin besar atas pemerintahan yang diktator, kondisi kehidupan yang buruk, dan tingkat pengangguran yang tinggi pada akhirnya mengarah pada Perang Sipil Suriah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas korelasi masuknya Rusia dalam Perang Saudara Suriah, apakah perang tersebut mempengaruhi industri pertahanan Rusia melalui “marketing effect” yang ditimbulkannya di medan perang. Perspektif Realis terutamanya digunakan dalam penelitian ini untuk membantu mengungkap manfaat yang diperoleh Rusia dalam berbagai spektrum sejak masuknya dalam Perang Saudara Suriah hingga akhir tahun 2020. Meskipun demikian, diskusi ini terutama berfokus pada industri penjualan senjata Rusia dan mitra yang berkembang di MENA setelah masuknya Rusia ke teater besar.Kata Kunci: Perang Saudara Suriah, Rusia, MENA, Penjualan Senjata.
Gelombang Ideologi Islam Transnasional dalam Sekolah Islam Terpadu Herianda Dwi Putra Siregar
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i1.24892

Abstract

Abstract. The development of Integrated Islamic schools is in line with the increasing symptoms of religious conservatism whose roots can be found from tarbiyah movements on public campuses, such as UGM, UI, ITB. In general, Integrated Islamic individuals or groups present themselves with an Islamic identity by returning to "authentic Islam", as practiced by the salaf ash-shalih. Unfortunately, the concept of authenticity differs from one group to another. This article concludes that the Integrated Islamic School is not only aimed at transmitting Islamic teachings, but also as an effort to encourage people to be more Islamic.Keywords: Transnational Islam, Integrated Islamic Schools, PKS and Urban Communities.Abstrak. Perkembangan sekolah Islam Terpadu seiring dengan meningkatnya gejala konservatisme keagamaan yang akar-akarnya dapat ditemukan dari gerakan-gerakan tarbiyah di kampus-kampus umum, seperti UGM, UI, ITB. Secara umum, Individu atau kelompok Islam Terpadu menampilkan diri dengan identitas ke-Islaman dengan kembali pada “Islam autentik”, sebagaimana yang dipraktikkan oleh salaf ash-shalih. Sayangnya konsepsi tentang ke-autentikan mempunyai perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Artikel ini menyimpulan bahwa Sekolah Islam Terpadu bukan hanya bertujuan untuk mentransmisikan ajaran-ajaran Islam semata, namun juga sebagai upaya untuk mendorong masyarakat untuk lebih Islami.Kata Kunci: Islam Transnasional, Sekolah Islam Terpadu, PKS dan Masyarakat Urban.
LANSKAP MODERASI KEAGAMAAN SANTRI, REFLEKSI POLA PENDIDIKAN PESANTREN Saifudin Asrori
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 1, No. 1 (2020)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v1i1.17110

Abstract

Abstract. Positioning a pesantren in a series of continuum lines between liberals and conservatives, based on critical interpretations of religious texts as opposed to rigid and liberal understandings, is a misunderstanding of the landscape of religious moderation. This article elaborates on the complex process of Islamic boarding school understanding and practice in the midst of a religious shift towards a conservative direction. Through literature study based on a reading model based on maslahah on religious texts and the essence of religious texts based on the plurality of views of the schools of thought conducted by the Pondok Modern Darussalam Gontor. This article concludes that through preserving values through Pancajiwa and the motto of the pesantren, the integration between formal and informal curricula places Gontor's position as a moderate educational institution.Keywords: Islamic Moderation, Maslah, curriculum, PMDG, Indonesia. Abstrak. Memposisikan sebuah pesantren dalam rangkaian garis kontinum antara liberal dan konservatif, berdasarkan penafsiran kritis atas teks keagamaan sebagai lawan pemahaman kaku dan liberal, menjadi salah upaya memahami lanskap moderasi keagamaan. Artikel ini mengelaborasi proses kompleks pemahaman dan praktik keagamaan pesantren di tenggah pergeseran keagamaan ke arah konservatif. Melalui studi pustaka berdasarkan model pembacaan berdasarkan maslahah atas teks-teks keagamaan dan inti dari teks keagamaan berdasarkan pluralitas pandangan madzhab yang dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. Artikel ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai dilestarikan melalui pancajiwa dan motto pesantren, intergrasi antara kurikulum formal dan informal menempatkan posisi Gontor sebagai lembaga pendidikan yang moderat. Kata Kunci: Moderasi Islam; Maslahah; Kurikulum; PMDG; Indonesia.
Sustainable Development through the Z-Chicken Baznas Initiative: A Community-Based Approach in South Tangerang City Taufik Setyaudin
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 2 (2023)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i2.37127

Abstract

Abstract. This research aims to find out the manifestation of economic independence within the community through the Z-Chicken program of Baznas in South Tangerang City. The program is considered as one of the efforts to enhance the welfare of the community. The research method employs a qualitative approach, involving the study of data and documents related to the Z-Chicken program of Baznas in South Tangerang City. Qualitative methods are deemed the most appropriate approach to gather information regarding the improvement of economic independence within the community through the Z-Chicken program of Baznas in South Tangerang City. The study of the Z-Chicken program in South Tangerang as an initiative to enhance the economic independence of the community reveals sustainable impacts, such as transforming beneficiaries into contributors. The presence of this empowerment program should be expanded in its reach. Furthermore, regular mentoring for beneficiaries who have gained from the Z-Chicken program in South Tangerang is essential for program evaluation and development. Keywords: Economic Independence, Z-Chicken Program, Baznas, Kota Tangerang Selatan, Mustahik, Muzakki. Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu wujud dari kemandirian ekonomi masyarakat melalui program Z-Chicken Baznas Kota Tangerang Selatan. Program tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari data dan dokumen yang berhubungan dengan Program Z-Chicken Baznas Kota Tangerang Selatan. Metode kualitatif ini dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat untuk menggali informasi mengenai peningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program Z-Chicken Baznas Kota Tangerang Selatan. Penelitian program Z-Chicken Baznas Tangsel sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, ternyata dapat memberikan dampak yang berkesinambungan, salah satunya mengubah mustahik jadi muzakki. Keberadaan program pemberdayaan ini harus lebih diperluas jangkauannya. Dan adanya mentoring secara berkala terhadap mustahik yang telah menerima manfaat dari program Z-Chicken Baznas Tangsel sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program. Kata Kunci: Kemandirian Ekonomi, Program Z-Chicken, Baznas Kota Tangsel, Mustahik, Muzakki.
Peran Kader Posyandu dalam Menurunkan Angka Stunting M. Kholis Hamdy; Helmi Rustandi; Venita Suhartini; Rinta Febrina Koto; Sekar Sari Agustin; Carla Amadea Syifa; Abuddafi Arhabi; Vanza Aulia Baskara; Fatur Refiandinova; Ahmad Syauqi
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 2 (2023)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i2.37128

Abstract

Abstract. Stunting is a health problem that can reduce the quality of human resources. One of the parties who plays an important role in overcoming stunting is posyandu cadres. The role of posyandu cadres as community empowerers is very much needed in improving community welfare through health. This research aims to determine the role of posyandu cadres in reducing stunting rates in Sakambang Wanayasa Village, Purwakarta Regency. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used were observation, interviews, documentation and the assistance of PRA techniques. The research results show that posyandu cadres have carried out their role in carrying out the mission to reduce stunting rates, but it can be said that this is not optimal. This can be seen from the activities carried out by cadres such as providing education about stunting, measuring and weighing toddlers to detect stunting, conducting home visits, providing additional food and vitamins to pregnant mothers and toddlers. In carrying out their role, posyandu cadres also receive support from both health workers and local village officials. However, in carrying out its role there are obstacles, namely the lack of cadre knowledge and education that must be provided regularly, inadequate posyandu infrastructure, low community participation and knowledge in responding to a problem, and funding for stunting prevention that is not timely. Keywords: Role, Posyandu Cadre, Stunting Prevention. Abstrak. Stunting adalah permasalahan kesehatan yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu pihak yang berperan penting untuk mengatasi stunting ini adalah kader posyandu. Peran kader posyandu sebagai pemberdaya masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kader posyandu dalam menurunkan angka stunting di Desa Sakambang Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi serta bantuan teknik PRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader posyandu telah menjalankan perannya dalam misi menurunkan angka stunting, namun dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh para kader seperti memberikan edukasi tentang stunting, melakukan pengukuran dan penimbangan pada balita untuk mendeteksi stunting, melakukan home visit, memberikan makanan tambahan dan vitamin pada ibu hamil dan balita. Dalam menjalankan perannya, kader posyandu juga mendapat dukungan baik dari tenaga kesehatan maupun aparat desa setempat. Namun, dalam menjalankan perannya terdapat hambatan di mana masih kurangnya pengetahuan kader dan edukasi harus diberikan secara rutin, sarana prasarana posyandu yang belum memadai, rendahnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam menyikapi suatu masalah, dan pendanaan pencegahan stunting yang tidak tepat waktu. Kata Kunci: Peran, Kader Posyandu, Pencegahan Stunting.
Political Rights of Ex-Corruption Convicts in Elections Zerelda Azzahra Fitrazia; A. Bakir Ihsan; Bilal Iqbal
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 2 (2023)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i2.37125

Abstract

Abstract. This research aims to determine the birth process, the dynamics of the formulation, and the impact of the licensing policy for ex-corruption convicts to participate in elections. By using qualitative research methods and public policy theory, political elites, and corruption, this study found that the licensing policy for ex-corruption convicts in elections is a political process on the basis of providing opportunities for ex-corruption convicts as part of human rights which is then set forth in Law Number 7 of 2017 as a legal decree. Therefore, General Election Commission Regulation (PKPU) Number 20 of 2018 which prohibits ex-corruption convicts from becoming election participants is in itself considered deviant. This policy reaped a lot of controversy and rejection from society, but on the pretext of providing opportunities and fulfilling human rights, the political process came to a decision to be legalized through law. As a result, in the midst of public knowledge about the limited track record of politicians and the attitude of the people towards non-corruption which tends to be permissive, legislative candidates with backgrounds of corruption convicts have emerged and some have been elected in political contests at both the local and national levels. Keywords: Political rights, Ex-Corruption Convicts, Elections, Public Policy, Political Elite. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses lahir, dinamika perumusan, dan dampak kebijakan perizinan mantan narapidana korupsi ikut serta dalam pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori kebijakan publik, elite politik, dan korupsi, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan perizinan mantan narapidana korupsi dalam pemilu merupakan proses politik atas dasar pemberian kesempatan mantan narapidana korupsi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang kemudian dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017. Oleh sebab itu, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu dengan sendirinya dianggap menyimpang. Kebijakan ini menuai banyak kotroversi dan penolakan dari masyarakat, namun atas dalih pemberian kesempatan dan pemenuhan HAM, maka proses politik sampai pada keputusan untuk dilegalisasi melalui undang-undang. Dampaknya, di tengah pengetahuan masyarakat tentang track record politisi yang terbatas dan sikap masyarakat terhadap tindak korupsi yang cenderung permisif, maka bermunculan calon-calon legislatif berlatar belakang narapidana korupsi dan sebagian terpilih dalam kontestasi politik baik pada tingkat lokal maupun nasional. Kata Kunci: Hak politik, Mantan Narapidana Korupsi, Pemilu, Kebijakan Publik, Elite Politik.
Implementasi Smart City di Kota Tangerang Selatan Banten Sapraji Sapraji
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 2 (2023)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i2.37124

Abstract

Abstract. This research discusses the implementation of the Smart City policy in South Tangerang City, Banten, Indonesia as a response to regional autonomy demands and the complexity of urban issues. As an innovative concept, Tangsel Smart City focuses on providing solutions to community problems through the application of Information and Communication Technology (ICT). Through innovation and renewal, the South Tangerang City Government has successfully increased efficiency in public services, especially in licensing, taxation, and budgeting. This study is based on the Decree Number 134.43/Head.220-Legal/2017 and Memorandum of Understanding between the Ministry of Communication and Information Technology and the Local Government of South Tangerang City. Although the implementation of Smart City in Tangsel has brought positive changes, there are challenges such as the lack of supporting application functions, suboptimal socialization, difficulties in inter-agency integration, and security issues. The aim of this research is to provide an in-depth overview of the Smart City policy implementation, evaluate its effectiveness, and identify opportunities and challenges. It is hoped that the results of this research contribute to both practical and theoretical understanding of Smart City implementation in autonomous regions, serve as a guide for further research, and encourage continuous efforts to improve the quality of public services through the Smart City concept. Keywords: Smart City, Policy Implementation, Regional Autonomy, South Tangerang City, Public Services, Regional Government Innovation, Online Licensing. Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Smart City di Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia sebagai respons terhadap tuntutan otonomi daerah dan kompleksitas masalah perkotaan. Sebagai konsep terobosan, Tangsel Smart City fokus pada solusi masalah masyarakat dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Melalui inovasi dan pembaharuan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, terutama dalam perizinan, perpajakan, dan penganggaran. Penelitian ini berdasarkan Kepwal Nomor 134.43/Kep.220-Huk/2017 dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemda Kota Tangerang Selatan. Meskipun implementasi Smart City di Tangsel telah membawa perubahan positif, terdapat kendala seperti minimnya fungsi aplikasi pendukung, sosialisasi yang kurang optimal, kesulitan integrasi antar-dinas, dan masalah keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang implementasi kebijakan Smart City, mengevaluasi efektivitasnya, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman praktis dan teoritis tentang penerapan Smart City di daerah otonom, menjadi panduan bagi penelitian lebih lanjut, dan mendorong upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui konsep Smart City. Kata Kunci: Smart City, Implementasi Kebijakan, Otonomi Daerah, Kota Tangerang Selatan, Pelayanan Publik, Inovasi Pemerintah Daerah, Perizinan Online.
Melawan Konstruksi Sosial dan Budaya Terhadap Perempuan: Mewujudkan Keadilan Gender dalam Rumah Tangga Yulianti Yulianti; Ummi Ulfatus Syahriyah
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 2 (2023)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i2.37129

Abstract

Abstract. There is a social and cultural construct in society that put a mother as the most responsible person for childcare. In fact, childcare is basically a shared responsibility between husband and wife.  Although mothers are the first school for their children, fathers also have a great responsibility in childcare.  Not only given great responsibility in childcare, social and cultural constructions in Indonesia form that a wife or mother must be able to do housework and the husband is responsible for providing a living. The purpose of this study, researchers want to see how a mother eliminates the constructions that develop in society in realizing gender justice and equality in the household. The research method in this study is a descriptive qualitative method because it is to discuss the research results comprehensively. Data collection in this study used interviews with two young mothers.  The results in this study show that in realizing gender justice in the household, each couple must prepare for marriage in terms of science and mentality so that each other understands each other regarding their respective roles and responsibilities. responsible for childcare and domestic work. And the establishment of a culture of communication in carrying out the division of roles in order to the emergence of justice in the household. Keywords: Construction, Women, Gender Justice. Abstrak. Ada konstruksi sosial dan budaya di masyarakat yang beranggapan seorang ibu adalah orang paling bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Padahal, pada dasarnya pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri.  Meskipun ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, ayah juga memiliki tanggung jawab besar dalam pengasuhan anak.  Kemudian, ibu tidak hanya diberikan tanggung jawab besar dalam pengasuhan anak, konstruksi sosial dan budaya di Indonesia juga meletakkan seorang istri atau ibu dalam pekerjaan rumah tangga dan suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana seorang ibu menghilangkan konstruksi yang berkembang di masyarakat dalam mewujudkan keadilan gender dan kesetaraan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena membahas hasil penelitian secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan dua ibu muda. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam mewujudkan keadilan gender dalam rumah tangga, setiap pasangan harus mempersiapkan pernikahan dari segi ilmu pengetahuan dan mental agar saling memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Dan terbentuknya budaya komunikasi dalam melaksanakan pembagian peran demi munculnya keadilan dalam rumah tangga. Kata Kunci: Konstruksi, Perempuan, Keadilan Gender.

Page 4 of 4 | Total Record : 40