cover
Contact Name
Wiwit Pratiwi
Contact Email
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Phone
+6282371118060
Journal Mail Official
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Majalah Keadilan
ISSN : 16939891     EISSN : 26549026     DOI : https://doi.org/10.32663
Core Subject : Social,
Majalah Keadilan merupakan salah satu jurnal ilmiah hukum yang meliputi berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Dasar-dasar Ilmu Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Internasional Hukum dan Masyarakat Selain itu, Majalah Keadilan juga menerima naskah dengan topik hukum yang memiliki persimpangan dengan bidang keilmuan lain seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Analisa Ekonomi dari Hukum, dan lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
Search results for , issue "Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN" : 4 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HILANG DAN/ATAU RUSAKNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN UDARA Dani, Sapuan
Majalah Keadilan Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.253 KB)

Abstract

Maskapai penerbangan merupakan jasa angkutan transportasi jarak jauh yang sangat efisien dan diminati saat ini. Permasalahan yang sering muncul terkait jasa pengangkutan udara ini mengenai keamanan bagasi penumpang karena seringnya bagasi penumpang hilang dan/atau rusak. Perlindungan hokum terhadap konsumen atau penumpang atas kehilangan dan/atau rusaknya bagasi merupakan tanggung jawab maskapai penerbangan sebagai jasa angkutan komersial. Bahan hukum yang digunakan diperoleh dibuat melalui peraturan perundang-undangan terkait jasa angkutan penerbangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perlindungan konsumen terhadap hilang dan/atau rusaknya bagasi penumpang telah diatur didalam hukum positif Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan secara khusus juga telah diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Angkutan Udara. Sesuai dengan asas hukum Lex Spesialis derogate Lex Generalis.
PERKEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA Dani, Sapuan
Majalah Keadilan Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.078 KB)

Abstract

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Hukum Dagang,serta perundangan-undangan diluar KUHD, akan tetapi dalam KUHD sendiri tidak di jelaskan istilah resmi dari Perusahan, akan tetapi dapat ditemui dalam Undang-undang Wajib daftar Perusahaan , dimana defenisi perusahaan adalah swetiap bentuk usaha yang menjalakan setiap jeis usaha yang bersifat tetap, dan terus menerus dan didirikan, bekerja sertaberkedudukan dalam wilayah negera Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Di Indonesiai pranata hukum yang mengatur dunia perusahan masih mengacu pranata hukum yang dibuat jaman pemerintahan Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD), Peraturan Undangundang saman Koloneal ini dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesatnya, disisi lain meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, dan kepestian hukum, dan tuntutan dunia usaha yang seseuai dengan suatu pengelolaan perusahan yang baik. Maka pemerintah mengganti Undang-undang peningalan Koloneal Belanda khususnya tentang Perseroan Terbatas (PT) . yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1995 kemudian dirubah dengan UU Nomor 40 Tahun 207 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan pengaturan yang konprehensif, yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka diharapkam undang-undangan ini dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya pada dunia usaha.
PERAN ADVOKAT TERHADAP HUBUNGAN KORBAN DENGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA candra, addy
Majalah Keadilan Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.787 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggali pengetahuan tentang Advokat dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab serta hal yang penting, kemudian lembaga peradilan dan instandi penegak hukum seperti Polisi menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perorangan atau individu. Penilaian ini tidak dipersalahkan, sebab untuk yang sering terjadi di dalam masyarakat pada umumnya memang demikian. Contoh pembunuhan (menghilangkan nyawa seseorang), penganiayaan, pencurian, dan lain-lain. Selanjutnya korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi sangat luas dan kompleks. Penilaian tidak hanya banyaknya jumlah korban orang, tetapi ada pula seperti korporasi, institusi, pemerintah juga bangsa dan negara. hal ini di jelaskan bahwa korban berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.
TRIPLE BOTTOM LINE THEORY DALAM PERSPEKTIF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Hasanah, Uswatun
Majalah Keadilan Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.446 KB)

Abstract

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dalam pemenuhan etika dalam berbisnis, selain profit (keuangan), peningkatan kesejahteraan masyarakat dan karyawan juga harus menjadi tujuan utama suatu perusahaan.. Perusahaan juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan dampak sosial kemasyarakatan. Triple Bottom LineTheory menegaskan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus melaksanakan kewajiban perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Program Corporate Social Responsibilities diharapkan memperhatikan “3P” (People, Profit, and Planet), bahwa suatu perusahaan selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Page 1 of 1 | Total Record : 4