cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wiwit Pratiwi
Contact Email
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Phone
+6282371118060
Journal Mail Official
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Majalah Keadilan
Published by Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
ISSN : 16939891     EISSN : 26549026     DOI : https://doi.org/10.32663
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Majalah Keadilan merupakan salah satu jurnal ilmiah hukum yang meliputi berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Dasar-dasar Ilmu Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Internasional Hukum dan Masyarakat Selain itu, Majalah Keadilan juga menerima naskah dengan topik hukum yang memiliki persimpangan dengan bidang keilmuan lain seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Analisa Ekonomi dari Hukum, dan lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BENGKULU Ashibly Ashibly; Herwin Suberhani
Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.881 KB) | DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2381

Abstract

Latar belakang tulisan ini penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kekurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakkan kepada salah satu peserta Pemilu. Kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) tersebut di atas berpotensi menimbulkan ketidakpastian proses penyelenggaraan Pemilu dan membuat tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga penyelenggaran Pemilu. Dari kasus Putusan DKPP yang melebihi kewenangan tersebut, menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut bagaimana kekuatan dan pelaksanaan (eksekusi) Putusan DKPP sebagai lembaga kode etik dalam memutus suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini menjadi penting karena DKPP merupakan lembaga penegak kode etik bukan lembaga penegak hukum. Dari hasil penelitian bahwa DKPP memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU atau Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc. Yang diberi kewenangan hanya untuk menguasasi perilaku yang menyimpang pada aturan sistem penyelenggaraan pemilu, jika terdapat putusan DKPP bersifat final, dan mengikat dalam Undang-undang adalah sama dan putusan yang mengikat. Pasal-pasal yang mengatur keputusan DKPP dimaksud adalah antara lain: yakni Pasal 28 Ayat (3) dan (4), Pasal 100 Ayat (1) dan (4), Pasal 112 Ayat (9), (10), (12), dan (13), serta Pasal 113 Ayat (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu.
PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Fernando, Zico Junius
Majalah Keadilan Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1261.632 KB)

Abstract

Salah satu tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Sistem Peradilan Pidana
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK DALAM HUKUM PERBANKAN Fitri, Sherly Nelsa; Nasawida, Metha Dian Puspa
Majalah Keadilan Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.023 KB) | DOI: 10.32663/mkfh.v20i2.1683

Abstract

This purpose of this researchfor knowing the ideal of Settlement Of Banking Dispute In Indonesia and practice princple of justice in law about Settlement Of Banking Dispute. This research used prespective normative and applied methods. This research used primary, and secondary legal materials. Legal material were collected through the study (library research), statute research, which theb analyzed using deductive. Result mediation procedure the ideal methods for Settlement Of Banking Dispute although for regulation banking law princple of justice in law has never been justice
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HILANG DAN/ATAU RUSAKNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN UDARA Dani, Sapuan
Majalah Keadilan Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.253 KB)

Abstract

Maskapai penerbangan merupakan jasa angkutan transportasi jarak jauh yang sangat efisien dan diminati saat ini. Permasalahan yang sering muncul terkait jasa pengangkutan udara ini mengenai keamanan bagasi penumpang karena seringnya bagasi penumpang hilang dan/atau rusak. Perlindungan hokum terhadap konsumen atau penumpang atas kehilangan dan/atau rusaknya bagasi merupakan tanggung jawab maskapai penerbangan sebagai jasa angkutan komersial. Bahan hukum yang digunakan diperoleh dibuat melalui peraturan perundang-undangan terkait jasa angkutan penerbangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perlindungan konsumen terhadap hilang dan/atau rusaknya bagasi penumpang telah diatur didalam hukum positif Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan secara khusus juga telah diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Angkutan Udara. Sesuai dengan asas hukum Lex Spesialis derogate Lex Generalis.
PERKEMBANGAN HUKUM ASURANSI DALAM PRANATA HUKUM NASIONAL Sapuan Dani
Majalah Keadilan Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1039.869 KB) | DOI: 10.32663/mkfh.v21i1.2013

Abstract

Insurance or coverage is one of the basic human needs, namely the need for a sense of security and protection against the possibility of suffering a loss, with insurance ensuring the fulfillment of the certainty of the need for protection, this causes insurance to grow and develop continuously, in accordance with the development of needs. human beings that are in line with and in line with the level of development of civilization so as to arrive at a certain level of economic progress needed by humans. Whereas the insurance business in Indonesia has been running side by side with other activity sectors for a long time, the insurance arrangement is only based on the provisions in the KUHD, which regulates insurance as an agreement, on the other hand the insurance business is a promising business sector to the insured and at the same time this fund involves funds Public. With the rapid development of technology and economic development, the need for strong and reliable insurance is increasingly felt.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIK DI PUSKESMAS KABUPATEN SELUMA Alauddin Alauddin; Eka Sulastri Sembiring
Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.526 KB) | DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2382

Abstract

Latar belakang tulisan ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam system pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six). Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan upaya penunjang yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau socio-legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpul adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara Coding data dan editing data kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif akhirnya disusun secara sistematik dalam bentuk tulisan. Dari hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medik di Puskesmas Kabupaten Seluma sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2009 dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter yang bersangkutan. Dokter dalam melaksanakan pelayanan medis harus sesuai Standar profesi kedokteraan yang terdiri atas kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang umum Selain itu dokter wajib memberikan informasi tentang standar pelayanan medis kepada pasien sehingga pasien dan dokter sama-sama dilindungi. Serta harus sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP) yaitu suatu perangkat instruksi/ langkah- langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Pertanggungjawaban hukum dokter kepada pasien dalam pelayanan medik di Puskesmas Kabupaten Seluma : pertanggungjawaban atas wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum menekankan pada faktor kesalahan. Masalahnya sekarang adalah sulitnya bagi pasien untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut. Kesulitan ini timbul karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pasien tentang masalah kedokteran. Pertanggungjawaban hukum perdata dokter apabila terjadi malpraktek medis dalam perjanjian terapeutik dalam pelayanan medis di Puskesmas, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang paling bagus, karena sudah jelas telah mempunyai akibat kerugian bagi pasien akibat malpraktek medis dokter dalam melakukan pelayanan medis.
PERKEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA Dani, Sapuan
Majalah Keadilan Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.078 KB)

Abstract

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Hukum Dagang,serta perundangan-undangan diluar KUHD, akan tetapi dalam KUHD sendiri tidak di jelaskan istilah resmi dari Perusahan, akan tetapi dapat ditemui dalam Undang-undang Wajib daftar Perusahaan , dimana defenisi perusahaan adalah swetiap bentuk usaha yang menjalakan setiap jeis usaha yang bersifat tetap, dan terus menerus dan didirikan, bekerja sertaberkedudukan dalam wilayah negera Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Di Indonesiai pranata hukum yang mengatur dunia perusahan masih mengacu pranata hukum yang dibuat jaman pemerintahan Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD), Peraturan Undangundang saman Koloneal ini dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesatnya, disisi lain meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, dan kepestian hukum, dan tuntutan dunia usaha yang seseuai dengan suatu pengelolaan perusahan yang baik. Maka pemerintah mengganti Undang-undang peningalan Koloneal Belanda khususnya tentang Perseroan Terbatas (PT) . yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1995 kemudian dirubah dengan UU Nomor 40 Tahun 207 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan pengaturan yang konprehensif, yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka diharapkam undang-undangan ini dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya pada dunia usaha.
ETIKA PROFESI DAN DASAR MORAL ETIKA TENAGA MEDIS Naswida, Metha Dian Puspa; Fitri, Sherly Nelsa
Majalah Keadilan Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.761 KB) | DOI: 10.32663/mkfh.v20i2.1686

Abstract

The purpose of this writing is to find out what are the professional ethics and ethical moral bases of medical personnel (Medicine). This legal research is included in normative legal research. This research is both perspective and applied. Legal materials in the writing of this study use primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials were collected through document study (literature study), using deduction techniques. Professional Ethics for Medical Personnel (Medicine) is regulated in the Indonesian Medical Ethics Code (KODEKI).
SISTEM PEMILIHAN INTERNAL PARTAI DALAM MENENTUKAN KANDIDAT LEGISLATIF YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS Pratiwi, Wiwit; Sugiarto, Sugiarto
Majalah Keadilan Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (968.089 KB) | DOI: 10.32663/mkfh.v20i1.1276

Abstract

Tujuan penulisan ini merancang sistem pemilihan internal partai dalam menentukan kandidat legeslatif untuk menentukan kandidat legislatif yang demokratis dan berintegritas, agar semua parpol dapat melaksanakan serta menguatkan sistem demokrasi dan kepartaian yang efektif berdasarkan pasal 22E (3) UUD RI 1945 serta pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik dalam menentukan bakal calon legislatif. Penulisan ini penting dilakukan karena tugas dan tanggungjawab parpol semakin berat di masa mendatang karena bertanggung jawab untuk mendidik kader bangsa untuk menjadi legislator dengan kriteria :demokratis dan berintegritas. Diperlukan reformasi sistemik dari hulu ke hilir. Reformasi dari hulu dimulai dengan mendesain model baru penentuan tim seleksi partai dan reformasi sistemik di hilir dilakukan melalui model yang lebih baik didalam seleksi akhir penentuan balon oleh parpol. Model baru seleksi Timsel yang diisi oleh tokoh-tokoh internal partai yang profesional di bidang ilmu : hukum tata negara, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, psikologi dan informasi/teknologi (IT). sistim serta model seleksi bakal calon dimulai dengan menetapkan syarat calon legislatif di internal partai yaitu: kader atau anggota parpol yang aktif serta loyalis; profesional,pernah atau sedang menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan, berlatar belakang sarjana dan demokratis serta berintegritas: jujur dan adil. Proses dalam melakukan model seleksinya dimulai dengan tahap seleksi pemenuhan syarat administrasi, tahap uji kompetensi tentang legislatif: melalui tulis dan makalah, tahap uji kepribadian psikologi, dan tahap menyajikan visi-misi proyeksi calon dan seleksi wawancara melibatkan partisipasi kader – kader internal partai. Model seleksi yang bagus melalui fit and proper test secara terbuka.
URGENSI PENGATURAN STANDAR ESTETIKA LINGKUNGAN DAN KEAMANAN PENATAAN REKLAME DALAM RENCANA DETAIL TATA RUANG Wiwit Pratiwi; Tantawi Tantawi
Majalah Keadilan Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.731 KB) | DOI: 10.32663/mkfh.v21i1.2254

Abstract

Reklame memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan perkotaan karena media reklame tersebut seringkali memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif. Reklame dengan segala karakteristiknya secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan. Untuk itu perlu adanya penataan reklame. Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada, serta tuntutan kebutuhan prikehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang. Upaya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan ini dituangkan dalam suatu kesatuan rencana tata ruang yaitu dalam bentuk pengaturan standar estetika lingkungan dan keamanan.

Page 1 of 6 | Total Record : 53

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 1 (2023): MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN