cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Curvanomic
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan" : 16 Documents clear
Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Alokasi Belanja Modal Serta Deskriptif Kualitas Belanja: Studi Kasus 11 Kota Di Indonesia sinaga, setya Ningsih
Jurnal Curvanomic Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Jurnal Curvanomic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pada korupsi terhadap alokasi belanja modal kota di Indonesia yang terdiri dari 11 kota. Untuk membuktikan apakah setiap kota memiliki kualitas belanja pada tahun 2010, 2015, 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sumber datanya diambil dari Transparansi International Indonesia (TII), Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil uji t-statistik korupsi sebesar 3,077454 dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa tidak semua kota tergolong memiliki kualitas belanja, hanya terdapat enam kota yang tergolong memiliki kualitas belanja.Kata Kunci : Korupsi, IPK, Alokasi Belanja Modal, dan Kualitas Belanja.  DAFTAR PUSTAKA ACFE Indonesia Chapter #111. (2016). Survei Fraud Indonesia, Association Of Certified Fraud  Examiners.Amalia, R, S. (2018). Penggambaran Tindak Kecurangan Pada Sektor Publik Melalui Pemberitaan Media Elektronik Kompas.com Di Indonesia Tahun 2017. Jurnal Ekonomi Vol. 2 No. 2: 20-78.Amri, K. (2017). Pengaruh Indeks Harga Konsumen dan Belaja Modal Terhadap Indeks Perilaku Korupsi. Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 8 No 1: 49-78.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2012). Buku 1: Tema, Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.Badan Pemeriksa Keuangan. (2010). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP). Jakarta: BPK Republik Indonesia.Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP). Jakarta: BPK Republik Indonesia.Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP). Jakarta: BPK Republik Indonesia.Badan Pusat Statistik. (2010). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS Republik Indonesia.Badan Pusat Statistik. (2015). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS Republik Indonesia.Badan Pusat Statistik. (2017). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS Republik Indonesia.Chetwynd, Eric, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector. (2003). Corruption and Poverty: A Review of Recent literature. Washington, Dc USA: Mangagement System International.Dewi, A. (2006). Kajian Penerapan Akuntansi Biaya Pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarya Vol. 1 No. 1.Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2010). Belanja Modal dan Total Belanja. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.idDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2015).  Belanja Modal dan Total Belanja. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.idDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2017). Belanja Modal dan Total Belanja. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.idHalim, A. (2002). Akuntansi Sektor Public: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama Jakarta: Selemba Empat.Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publi: Akuntansi Keuangan Daerah. Selemba Empat, JakartaHartanti, Evie. (2007). Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 9Heriwibowo, D. (2016). Kajian Kualitas Belanja Daerah: Dinamika dan Pengukuran Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia. Ekonomi Vol. 1 No. 1: 39-91.Hermawan (2010). Analisis Penelusuran Transaction Fraud dalam Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan.Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor Non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 1: 40-62.Kassem, R. (2012). The New Fraud Treangle Model. Journal Of Emerging Trends In Economi and Management Sciences Vol. 3 No. 3: 191-195.Kristanto, B, S. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktur Kelemahan Pengendalian Internal.Kuncoro, M. (2011). Metode Kuantitatif. Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Keempat. YogyakartaMardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.Maulana, Z. (2016). “Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Aceh Utara”. Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 1: 78-82.Munir, B. (2003). Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah. Yogyakarta: Samawa Center.Nawatwi, S. (2016). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi studi empiris Negara-negara Asia Pasifik. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 31 No. 1: 14-25.Norwandi, D. (2006). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Edisi Terbaru: Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Selemba Empat.Nurdiwaty, D & Zaman, B. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Kota Kediri. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 7 No. 1: 31-40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan peraturan Permendagri No 32 Tahun 2011)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Rinusu (2003). Panduan Praktis Mengontrol APBD. Jakart: Civil Education and Budget Transparency Advocation (CIBA) and Friedrich Ebert Stiftung (FES).Ross, A. (1973). The Economic Theory Of Agency: The Pricipal’s Problem. American: Economic Review Vol. 63 No. 2: 134-139.Saragih, J, P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Ghalia Indah: Jakarta.Saputra, B. (2012). The Impact Of Fiscal Decentralization On Corruption In Indonesia. Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3: 293-309.Siregar, H dan Wahyuniarti, D. (2008). “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”.Smith, A. (1776). The Wealth Of Nations, Teori Ekonomi Klasik. Konsep Rent-Seeking.Sudarto. (1977). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: AlumniSugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: AlfabetaTADF. (2013). “Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah”. Laporan Penelitian. Jakarta: TADF Kemenkeu Republik Indonesia.Transparency International Indonesia. (2010). Indeks Presepsi Korupsi. Diakses dari http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/Transparency International Indonesia. (2015). Indeks Presepsi Korupsi. Diakses dari http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/Transparency International Indonesia. (2017). Indeks Presepsi Korupsi. Diakses dari  http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/Transparency International Indonesia. (2017). Laporan Indeks Presepsi Korupsi.Undang-Undang Republik Indonesia. (2001). Nomor 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Undang-Undang Republik Indonesia. (2015). Nomor 2 Tentang Pemerintah Daerah.Widarjono, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Ketiga. EKONESIA: Yogyakarta.Windarti, A. (2015). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia. Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1: 49-65.Yacoub, Y. & Adelia, R. (2011). Pengaruh Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahawan.Yusup, M. & Aryani, A, Y. (2015). Kepala Daerah, Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal. Jurna Ekonomi Vol. 2 No. 1: 61-78.
PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sanura, Nuni B1011151078
Jurnal Curvanomic Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Jurnal Curvanomic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENGARUH UPAH MINIMUM  DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT BARATOleh:Nuni Sanura ABSTRAK     Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Pulau Kalimantan. Ada beberapa indikator  yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja diantaranya upah minimum dan  pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder di Provinsi Kalimantan Barat pada periode tahun 2011-2017 yang diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat maupun publikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Variabel di dalam model bersama sama memiliki pengaruh sekitar 79,71 persen terhadap tingkat partisipasi angkata kerja, sedangkan 20,29 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kata Kunci: Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja         DAFTAR PUSTAKA  Agustina. (2017). Peramalan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Jawa Barat. Jurnal Ilmiah UMMI, Volume X1, No. 03 Desember 2017. Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.Arsyad, L.(2010).Ekonomi Pembangunan.Edisi Kelima. STIM YKPN, Yogyakarta.Badan Pusat Statistik  kalimantan barat ( BPS ). (2011).kalimantan barat dalam angka . Pontianak:BPS                               (2012). Kalimantan Barat dalam Angka 2012. Pontianak:  BPS. http://www.bps.go.id.                               (2013). Kalimantan Barat dalam Angka 2013. Pontianak:  BPS. http://www.bps.go.id.                               . (2014). Kalimantan Barat dalam Angka 2014. Pontianak:  BPS. http://www.bps.go.id.                             . (2015). Kalimantan Barat dalam Angka 2015. Pontianak:  BPS. http://www.bps.go.id.______________ (2016). Kalimantan Barat dalam Angka 2016. Pontianak:  BPS. http://www.bps.go.id.______________ (2017). Kalimantan Barat dalam Angka 2017. Pontianak:  BPS. http://www.bps.go.idBonerri,K.B. (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18  No. 01  Tahun 2018. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado.Hamid,E.S.(2000).Perekonomian Indonesia Masalah Dan Kebijakan Kontemporer,Yogyakarta.UII press Yogyakarta . Hatta ,Siti hardiyanti.(2017) .pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap  tingkat partisipasi angkatan kerja wanita  di kota makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  .skripsi .UIN Alauddin Makassar.Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan dan perencanaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.Katjasungkana, N.L. Soetrisno, A.Gaffar,Dkk.(2001) Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hokum, Di Zona Orde Baru. Pustaka pelajar offset, Yogyakarta.Kuncoro, M. (2010). Dasar- Dasar Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.Mulasari,Frestiana Dyah  (2015). Peran Gender Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Journal4 (2).Mulyadi.(2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia.jakarta.PT Rajagrafindo Persada.Mankiw,N.G.(2006).Pengantar Ekonomi Makro.Sembilanempat.Jakarta.Mankiw,N.G.(2001).Pengantar Ekonomi.jakarta: Erlangga.Pramoto &Saputra.(2011).Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan Tinjauan UUD 1945.Journal of Indonesian applied economics,vol 5.(No 2):269-285.Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.Simanjuntak, P.J. (2005). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta:     Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Sirait, Novlin.(2013). Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penganguran Kabupaten/Kota Provinsi Bali .jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi universitas undaya. E-jurnal EP unud Vol.2, No 2: 108-118. Sari, C.P.M., & Putri ,S.(2018) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Lhokseumawe Periode 2007-2015. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussale. Jurnal Ekonomika Indonesia Volume VII Nomor 02 Desember 2018. Silalahi, B(2011).?Analisis Pengaruh Variabel Kependudukan Terhadap PDRB Harga Konstan di Kabupaten Jepara (1998-2008)?, Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang .Sukirno,S.(2016). Makroekonomi Teori Pengantar .jakarta :PT.Raja Grafindo Persada.Sukirno,S.(2016). Mikroekonomi Teori Pengantar .jakarta :PT.Raja Grafindo Persada.Sulistiawati, R (2012). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi di Indonesia. (Jurnal Eksos. Vol 8 No. 3 2012).Sun?an,M. (2015).Ekonomi Pembangunan .jakarta:mitra wacana media .Subri,M.(2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangungan. Edisi Revisi. Jakarta:Rajawali Pers.Setyowati,E. (2009). Analisis Tingkat Partisipasi Wanita Dalam Angkatan Kerja Di Jawa Tengah Periode Tahun 1982-2000. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.2, Desember 2009. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.Setyowati, E. (2009). Analisis Tingkat Partisipasi Wanita. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.10. No.2 Tahun 2009.Sugiyono ,(2014). Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D.Bandung : Alfabeta.Sumarsono,S.(2003). Ekonomi Manajemen Sumber Daya Dan Ketenagakerjaan. Jakarta: FE UI.Sumarsono,S.(2009).Teori Dan Kebijakan Public Ekonomi Sumber Daya Manusia.Garha Ilmu ,Yogyakarta.Todaro, M. P. (2007). Pembangunan ekonomi di dunia ketiga edisi kesembilan. Erlangga. Jakarta. UU No. 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan.Widarjono,A.(2009). Ekonometrika pengantar dan aplikasinya. Yogyakarta : Indonesia.Wisna ,S. (2014). Pengaruh Tingkat Upah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Riau JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014 
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kapuas Hulu Fadila, Fadila
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK             Pertumbuhan ekonomi diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara, variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah Produk Nasional Bruto (GNP) / Jumlah Penduduk. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2009-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (time series) yaitu data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, dengan periode pengamatan 10 tahun. Alat perhitungan dan analisis data yang digunakan adalah Korelasi Multiple. Pengujian secara persial dengan uji r. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan dan negatif terhadap tingkat pengangguran sebesar -0,654. Sedangkan pendapatan per kapita dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan dan negatif terhadap tingkat pengangguran sebesar -0,302 dan -0,406. Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran terbuka.             DAFTAR PUSTAKAAnggoro, H. M., & Soesatyo, Y (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengnagguran Di Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi, Volume 3, No 3.Badan Pusat Statistik. (2008). Kapuas Hulu dalam angka 2008. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2009). Kapuas Hulu dalam angka 2009. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2010). Kapuas Hulu dalam angka 2010. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2011). Kapuas Hulu dalam angka 2011. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2012). Kapuas Hulu dalam angka 2012. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2013). Kapuas Hulu dalam angka 2013. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2014). Kapuas Hulu dalam angka 2014. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2015). Kapuas Hulu dalam angka 2015. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2016). Kapuas Hulu dalam angka 2016. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2017). Kapuas Hulu dalam angka 2017. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2018). Kapuas Hulu dalam angka 2018. Pontianak: Badan Pusat Statistik.Fadillah, N., Sukiman., & Dewi, S. A (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengnagguran, IPM Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. Jurnal Eko. Regional, Vol 11, No. 1, Maret 2016.Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbeit Universitas Diponegoro.………….. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Gujarati & Damodar. (2007). Dasar Ekonometrika. Jakarta: Penerbit Erlangga.Hariyadi. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah. Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal Ekonomi.Kuncoro, M. (2010). Masalah, Kebijakan Dan Politik EkonomikaMukminin, A. M. & Hidayat, W. R (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 1, No 3, Tahun 2017, Hal 374-384.Muslim, R. M (2014). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 15, No 2, Oktober 2014, Hal 171-181. (http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/download/1234/1292)Putri, I. A. A (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 1986-2016. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal Ekonomi.Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality, The American Economic Review, Volume XLV.Sukirno, S. (2002). Ekonomi pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Suyana U, (2009). Hubungan antar PDRB per kapita, Struktur Ekonomi dan Belanja Publik Perkapita Dengan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (laporan penelitian) Denpasar Universitas Udayana.Sukirno, S. (1997). Pengantar Teorimakro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Bersada.Sukirno, S. (2006). Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi keTiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Sugiyono (2002). Statistik Penelitian Edisi 1. Bandung. AlfabetaSugiyono (2007). Statistik untuk penelitian. Bandung: CV Alfabeta.Sugiyono (2014). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 3(1) 
PENGARUH INVESTASI DAN PENDIDIKAN TERHADAP PENGAGGURAN DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010-2018 Novrizal, Deniardi B1011141055
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

       Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi PMDN terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. (2) untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi PMA terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. (3) untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Penelitian ini  menggunakan  data  sekunder  dengan  periode  observasi 2010-2018. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat  maupun publikasi lainnya yang terkait untuk dianalisis. Metode analisis  yang  digunakan  adalah analisis  regresi  berganda data  panel  dengan  model  regresi  Random Effect model.  Data  diolah dengan menggunakan Eviews8.       Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran, hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan PMDN tidak dapat mengurangi tingkat pengangguran. (2) Penanaman modal asing berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat pengangguran, artinya kenaikkan PMA akan diikuti dengan kenaikkan tingkat pengangguran. (3) Angka partisipasi sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, berarti APS memiliki pengaruh atau mempengaruhi tingkat pengangguran.  Kata kunci: Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat PengangguranDAFTAR PUSTAKAAmbarsari, I. & Didit, P. (2005). Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 2 No. 3.Astuti, W. Y. (2014). Pengangguran Terdidik di Perkotaan. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi.Bayar & Sasmaz. (2017). Impact of Foreign Direct Investments on Unemployment in Emerging Market Economies: A Co-integration Analysis. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, Vol. 10, No.3, 90-96.Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019).Badan Pusat Statistik. (2019). Kalimantan Barat dalam Angka 2016. Pontianak: Badan Pusat Statistik.--------Statistik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2018.--------Statistik Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2018.--------Statistik Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2018.--------Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2018.Badan Koordinasi Penanaman Modal (2014): Investasi di Indonesia Bergeser ke Arah Padat Modal, http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/ 14/04/24/n4j4cw-bkpm-investasi-di-indonesia-bergeser-kearahpadat-modal, diakses pada 20 Maret 2019.Chella, N. & Phiri, A. (2017). Long-run cointegration between foreign direct investment, direct investment and unemployment in South Africa. MPRA Paper, No. 82371.Depnakertrans. (2004). Penanggulangan Pengangguran di Indonesia. Majalah Nakertrans Edisi 3 Th. XXIV-Juni.Dornbusch & Fischer. (1994). Makro ekonomi. Alih bahasa Julius A. Mulyadi. Jakarta: Erlangga.Panca Kurniasih, Erni (2017). Pengaruh PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 02, 97-199.Feriyanto, N. (2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.Gilarso, T. (2004). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Yogyakarta: Kanisius.Irpan, H. M., Saad, R. M., Nor, A. H. S., Noor, A. H. & Ibrahim, N. (2016). Impact of Foreign Direct Investment on The Unemployment Rate in Malaysia. Journal of Physics: Conference Series 710.Kementrian Koperasi dan UKM. (2011). Kamus Istilah Pemberdayaan       Koperasi dan UKM. Jakarta: Kementrian Negara UKM.Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2003). Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia. Jakarta: KPPOD.Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi 4. Jakarta: Erlangga.Latip, D. (2009). Analisa Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Tahun 2000-2006. Tesis Universitas Indonesia, Indonesia.Lincolin, A. (1974). Ekonomi Pembangunan. Edisi 2. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.Mankiw, N. G. (2003). Teori Makro Ekonomi Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.Mirică, A. (2014). Higher Education – A Solution To Unemployment? Case Study: Romania. Romanian Statistical Review, No. 3.Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka dan Determinannya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 15, No. 2.Nurfatah. (1991). Manajemen Keuangan, Lingkup Manajemen Keuangan dan Alat-alat Analisa Keuangan. Jakarta: CV Asona.Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.Prasetyo, P. E. (2011). Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: Beta Offset.Raselawati, A. (2011). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah    Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia. Skripsi         Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia.Rosyidi, S. (2000). Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta: Erlangga.Samuelson, N. (2003). Ilmu Mikro Ekonomi Edisi Tujuh Belas. Jakarta: PT Media Global Edukasi.Sari, A. K. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 02.Soesastro, et al,. (2005). Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Jilid 1: 1945-1959. Jakarta: Kanisius.Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.Sukirno, S. (2008). Makro Ekonomi, Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Sunariyah. (2004). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: AMP YKPN.Suryana. (2000). Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendapatan. Jakarta: Salemba Empat.Todaro, M. (2004). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.Tohar, M. (2000). Membuka Usaha Kecil. Jakarta: Kanisius.Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis (Edisi Kedua). Yogyakarta: Ekonisia.Wihda, B. M. (2013). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I. Yogyakarta Tahun 1996-2012. Skripsi Universitas Diponegoro, Indonesia.Wolbers, M. H. J. (2000). The Effects of Level of Education on Mobility between Employment and Unemployment in the Netherlands. European Sociological Review, Vol. 16, No. 2, 185-200.World Bank. (2005). The Global Competitiveness Report 2005-2006. Geneva:        World Economy Forum.World Economy Forum (2007) The Global Competitiveness Report 2005-2006. Geneva: World Economy Forum.Yonathan, S. H. (2003). Analisis Vector Autoregression (VER) Terhadap   Korelasi antara Pendapatan Nasional dan Investasi Pemerintah di Indonesia 1983/1984-1999/2000. Jurnal Ekonomika, Vol. 2 No. 3.Yuliasih, F. W. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), Vol 7, No 1.Zeb, N., Qiang, F. & Sharif, M. S. (2019). Foreign Direct Investment and Unemployment Reduction In Pakistan. International Journal of Economics and Research, Vol. 5, I. 2.
Determinan yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang Kulsum, ummi
Jurnal Curvanomic Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Jurnal Curvanomic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK            Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :(1) Determinan apa yang menyebabkan Masyarakat Melakukan Alih fungsi lahan di Kecamatan Sungai Ambawang, (2) Aktifitas Ekonomi yang dilakukan Masyarakat yang sudah beralih fungsi lahannya.            Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan kejadian berdasarkan fakta dan data sebaik mungkin tentang permasalahan yang akan dibahas di Kecamatan Sungai Ambawang. Data yang digunakan yakni data primer yang didapatkan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan Alih fungsi lahan pertanian, dan jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Sungai Ambawang dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Sungai Ambawang dari Kepala Desa data jumlah produksi Karet dan sawit  di  Kecamatan Sungai Ambawang di dapat dari Dinas Ketahanan pangan, perkebunan dan peternakan. Populasi yang memiliki lahan pertanian sebesar 60 jiwa dan 35 jiwa yang diambil sampel  menggunakan Metode purposive sample. Alat pengumpul data yang digunakan yakni observasi dan wawancara.Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sungai Ambawang memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis Determinan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan alih fungsi lahan di Kecamatan Sungai Ambawang, Mengidentifikasi aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat pada lokasi yang sudah beralih fungsi.Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan sangat dominan berpengaruh terhadap pendapatan keluarga. Karena mereka mengalihfungsikan sebagian lahannya untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Motivasi yang mendorong masyarakat  di Kecamatan Sungai Ambawang, dari 35 orang responden memberikan suatu alasan dalam mengalihfungsikan lahan yang mereka miliki, pertama adalah pendapatan yang diterima relatif lebih tinggi, kedua responden beralasan banyaknya tanggungan keluarga, ketiga responden beralasan  untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kata Kunci :Determinan alih fungsi lahan dan Aktifitas Ekonomi 1.      LATAR BELAKANG                 Pendapatan dalam suatu keluarga sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga itu sendiri, dimana untuk memenuhi kebutuhan pokokkeluarga dan hal-hal lainnya untuk tetap bertahan hidup adalah sebagai prioritas utama dalam kehidupan keluarga. Keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan kadang membuat masyarakat untuk berfikir bekerja lebih giat lagi dengan cara mengalihfungsikan lahan yang mereka miliki, agar penghasilan yang mereka peroleh lebih meningkat dari sebelumnya. Pada dasarnya mereka memilih melakukan alihfungsi lahan disebabkan penghasilan yang mereka dapat sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan hidup, sedangkan pengeluaran  semakin meningkat, namun jika dilihat dari penghasilan sebelumnya tetap memiliki kontribusi yang cukup baik. Berdasarkan uraian yang telah ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun judul dari penelitian ini adalah mengenai “  Determinan yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang ”.*Email: umiekulsum753@gmail.comRumusan MasalahPernyataan MasalahDeterminan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan alih fungsi lahan di Kecamatan Sungai Ambawang?Aktifitas ekonomi apa yang dilakukan masyarakat yang sudah beralih fungsi lahannya?   Tujuan Penelitian 1.         Untuk menganalisis determinan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan alih fungsi lahan di Kecamatan Sungai Ambawang2.         Mengidentifikasi aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat pada lokasi yang sudah beralih fungsi.2.   Kajian Literatur Menurut Utomo, dkk. (1992). Alih fungsi lahan adalah berubahnya pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya yang menyebabkan dampak negatif terhadap potensi yang dimiliki oleh lahan tersebut sebelum dialihfungsikan. Dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan dari satu fungsi ke fungsi yang lain sesuai dengan manfaat tertinggi yang diberikan kepada pemilik lahan.Lewis dalam Jhingan ( 2008 : 156) Penganut aliran klasik membangun teori mengenai pembangunan ekonomi yang diuraikan dalam artikel yang berjudul Econimic Development With Unlimited Supplies Of Labor. Menurut Lewis, di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah tak terbatas dengan upah sekedar cukup untuk hidup ( subsisten). Pembangunan akan bisa dilaksanakan bila modal terakmulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ( pertanian ) ke sektor kapitalis ( industri).Dalam teori “Pembangunan daerah pedesaan yang integratif (integrated rural development)”, Todaro and Smith (2006:503) yakni bahwa: Pada skala yang lebih luas , pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan menjadi intisari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pertumbuhan industri tidak akan berjalan lancar tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif, dan kalaupun berjalan maka pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian tersebut.Penerimaan atau pendapatan kotor usahatani (grossfarmncome) didefinisikan  sebagai nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Penerimaan usahatani didefinisikan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan didalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. ( Sukirno,2014).Hubungan antara lahan dan penduduk mulai diperhatikan dengan adanya pernyataan Malthus dalam AnEssay on Population (1798). Pernyataan pokoknya adalah ada kecendungan kuat pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pertumbuhan pasok bahan makanan terutama disebabkan areal lahan adalah tetap. Erat kaitannya dengan pernyataan Malthus tersebut kita mengenalistilah daya dukung lahan. Konsep ini mencoba menjelaskan hubungan antara luas lahan dan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk ( Population Density ) merupakan ukuran daya dukung secara kuantitatif. Sedangkan daya dukung kualitatif bisa diukur dengan Rasio manusia. (Sukanto Reksohadiprodjo 1993 ).           Hubungan Variabel          Hubungan pendapatan sebelum dan Pendapatan Sesudah Terhadap Alih fungsi lahanAda  hubungan  pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang, jika pendapatan sebelum dialihfungsikan lebih tinggi  dibandingkan dengan pendapatan  setelah dialihfungsikan maka lahan yang  digunakan untuk di alihfungsikan cendrung lebih sedikit dan sebaliknya, jika pendapatan setelah dialihfungsikan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum dialihfungsikan maka lahan yang digunakan untuk di alihfungsikan lebih banyak    Kerangka Konseptual dan HipotesisPenelitianLahan sebagai salah satu faktor yang mempunyai kontribusi yang cukup besar untuk kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian, pengalih fungsian lahan tersebut dari faktor pendapatan sebelum dan faktor pendapatan sesudah  diperoleh dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner guna untuk membandingkan pendapatan yang diperoleh masyarakat sebelum mengalihfungsikan lahan pertaniannya dan sesudah mengalihfungsikan lahan pertaniannya.Kerangka Konseptual        Dapat dilihat dari kerangka konseptual diatas bahwa ada hubungan  pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah dengan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang, jika pendapatan sebelum dialihfungsikan lebih tinggi  dibandingkan dengan pendapatan  setelah diaihfungsikan maka lahan yang  digunakan untuk di alihfungsikan cendrung lebih sedikit dan sebaliknya.  Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa perubahan dari pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah mengalami peningkatan. Jumlah pendapatan sebelum dialihfungsikan cendrung lebih sedikit, sedangkan setelah dialihfungsikan pendapatan yang diperoleh Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya sehingga masyarakat lebih cendrung memilih  mengalihfungsikan  sebagian lahan mereka.3.      METODE PENELITIAN       penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan pendekatan Deskripktif, yaitu dimana penelitian ini berguna untuk menjabarkan tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini menggambarkan faktor ekonomi yang terjadi pada masyarakat. referensi yang berhubungan dengan hal yang menguraikan atau menjabarkan dan memberikan keterangan mengenai data atau fenomena. Sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah (Sugiyono,2014).Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Ambawang dengan luas wilayah 726,10 km2  terdiri dari 15 Desa, 64  Dusun  dengan total penduduk 74.131 jiwa.                        Jenis data yang digunakan yaitu dalam bentuk data primer data yang diperoleh melalui sampel yang diperoleh dengan mewawancarai masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya yang berada di Kecamatan Sungai Ambawang, dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan interview atau tanya jawab mengenai pendapatan sebelum dan sesudah adanya Alih fungsi lahan pertanian, beberapa alokasi lahan, luas lahan yang dialihfungsikan, jumlah tanggungan suatu  keluarga, pendapatan sektor petanian yang tidak mencukupi.                     Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dalam statistik deskriptif dan uji chi square.RumusX2 = ………………………………..3.3X2 = chi kuadratfo= frekuensi yang diobservasifh= frekuensi yang diharapkanMenentukan kriteria pengujianJika x2hitung ≤ x2tabel, maka terima HoJika x2hitung > x2tabel, maka tolak5.   SIMPULAN         Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Determinan yang menyebabkan Masyarakat melakukan Alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang,  masyarakat lebih cendrung melakukan alih fungsi lahan di Kecamatan tersebut diantaranya karena untuk mencari kesejahteraan dengan cara mengalihfungsikan lahan yang mereka miliki dengan jumlah pendapatan yang  semakin meningkat dari yang sebelumnya.       Dari hasil penelitian responden yang melakukan alihfungsi lahan paling banyak berada pada tingkat usia 30-41 tahun dengan jumlah 45,71%  karena di usia produktif ini masyarakat sangat bersemangat untuk bekerja mencari penghasilan yang lebih,         Harga karet yang semakin murah sehingga masyarakat lebih memilih menglihfungsikan lahannya untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dengan cara mengalihfungsikan ke sektor sawit meskipun pendapatan yang mereka terima tidak terlalu signifikan.Dari hasil analisis bahwa jumlah pendapatan sebelum dialihfungsikan dengan jumlah pendapatan sesudah dialihfungsikan mengalami peningkatan, sehingga masyarakat cendrung mengalihfungsikan  sebagian lahan yang mereka miliki.Saran      Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dikemukakan beberapa saran antara lain:Harus ada perencanaan yang matang dalam pengelolaan lahan yang mereka miliki agar tercapainya tujuan dari pengalihfungsian lahan pertanian yang efektif.Pengalihfungsian lahan seharusnya meningkatkan aktivitas yang terjadi di masyarakat yakni dengan cara berbisnis, berjualan dan lain sebagainya .Petani dapat menggunakan sedikit lahan yang mereka miliki untuk mengembangkan pertaniannya dengan cara mengalihfungsikan lahan pertaniannya dan memperoleh penghsilan yang lebih.DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik.  Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2017. Kabupaten Kubu Raya._________________.  Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2016. Kabupaten Kubu Raya._________________. Kabupaten Kubu Raya  Dalam Angka Tahun 2015. Kabupaten Kubu Raya._________________. Kabupaten Kubu Raya  Dalam Angka Tahun 2014. Kabupaten Kubu Raya._________________. Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2013.  Kabupaten Kubu Raya.                     Reksohadiprodjo, S (1993). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi, (Edisi 2): BPFE YogyakartaSukirno, S. (2014).Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo PersadaSugiyono, (2014). Metode Penelitian bisnis . Alfabeta BandungSingarimbun, S &Sofyan, E. (2003). Metode Penelitian Survey, Cetakan Kedua. Penerbit Pt.Pustaka Lp3es Indonesia: Jakarta.Utomo.,M. Eddy R.,& Thahir A.(1992) Pembangunan dan alih fungsi lahan, Lampung J-Agribisnis Economi, (Vol 2. No 1).Urep, S.A., (2014).Pengaruh ProdutivitasUsahatani Tanaman Pangan Dan Alih Fungsi Lahan Budidaya Tanaman Pangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan  Masyarakat Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.( Disertasi  yang tidak di Publikasikan ) Universitas Airlangga, Surabaya.
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-2017 Hairunisha, Ria
Jurnal Curvanomic Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Jurnal Curvanomic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi terhadap  kesejahteraan masyarakat di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menekankan pada data-data numerical (angka)  yang diolah dengan metode statistika. Teknik analisis data dalam penelitian ini  menggunakan teknik analisis regresi data panel, dan diolah menggunakan program Eviews 9. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) pengeluaran pemerintah berpengaruh  terhadap kesejahteraan masyarakat dan memiliki hubungan positif, (2) investasi swasta  berpengaruh  terhadap kesejahteraan masyarakat dan memiliki hubungan positif dan (3) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh  terhadap kesejahteraan masyarakat dan memiliki hubungan negatif. Dengan nilai koefisien determinasisebesar 0,643814, ini artinya variansi variabel dependen (kesejahteraan masyarakat) mampu dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 64,38% . Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Albert, M & Hahnel, R. (1999). Marxism and Socialist Theory : Socialism in Theory and Practice. Arifianto, M.D. (2012). Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews. Jakarta: Erlangga. Arsyad, L. (1997). Ekonomi Pembangunan. Edisi 3. Yogyakarta: STIE YKPN. Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE. Arsyad, L. (2007). Pengantar Perencanaan dan  Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Indonesia Tahun 2018. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik. Badrudin, R. (2011) . Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Buletin Ekonomi Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Vol. 9. No.1. Badan Pusat Statistik. 2011. Kalimantan Barat dalam Angka 2011_________________ ,2012. Kalimantan Barat dalam Angka 2012_________________ ,2013. Kalimantan Barat dalam Angka 2013_________________ ,2014. Kalimantan Barat dalam Angka 2014_________________ ,2015. Kalimantan Barat dalam Angka 2015_________________ ,2016. Kalimantan Barat dalam Angka 2016_________________ ,2017. Kalimantan Barat dalam Angka 2017_________________ ,2018. Kalimantan Barat dalam Angka 2018 Basri, Y. Z & Mulyadi, S. (2005). Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Boediono. (1999) .  Teori Pertumbuhan Ekonomi . Yogyakarta: BPFE. Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Humas Direktorat Djendral Padjak. Undang- Undang Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing. ( Sebagaimana Telah diubah dan Ditambah Dengan Undang- Udang No. 11 dan No. 12 Tahun 1970). Hendarmin. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.  Jurnal EKSOS.     Volume 8, Nomor 3, Oktober (2012)  hal 144 - 155. ISSN 1693 – 9093. Mangkoesoebroto, G. (1998). Ekonomi Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE. Mangkoesoebroto, G. ( 2001) . Ekonomi Publik.Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE. Mahendra, W.D. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening. Tesis. Surabaya : Universitas Erlangga.Mankiw, G.N. (2006). Principles of Economics. Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Alih Bahasa Chriswan Sungkono. Jakarta: Salemba Empat. Mirza, D.S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar Periode 2000-2009. Makassar: Universitas Hasanudin. Economics Development Analysis Journal. ISSN 2252-6560. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Pramartha, I.M.A. & Dwirandra,  A.A.N.B.(2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.Vol.22.3.Maret (2018): 2458-2482. ISSN : 2302-8556. Priyo, H.A &  Fhino,  C.A. (2009). Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. Dalam The 3rd National Conference UKWMS 2009. Ranis, G. (2004). Human Development and Economic Growth. Center Discussion Paper of Yale University. No 887. Royan, M.M, Aisah, J & Fajar, W.P. (2015). Pengaruh Investasi Publik dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur. Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015.  Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JEB). ISSN : 1412-3126. Vol : 16 No.1. Salvatore, D. (1997). Teori Mikroekonomi (terjemahan). Jakarta: Erlangga. Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. (2003), Ilmu Makro Ekonomi.Jakarta: PT. Media Edukasi. Swan, T.W. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record (John Wiley & Sons) .32 (2): 334–361. Solow, R. (1956). A Contribution to The Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics (The MIT Press) .70 (1): 65–94. Sugiono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).  Bandung: Alfabeta. Sukirno, S. (1994). Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Sukirno, S. (2004). Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Sukirno, S. (2007). Makro ekonomi Modern. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Sukirno, S. (2011). Makro ekonomi Modern. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Sunariyah. (2003). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN. Todaro, M.P. & Stephen C.S. (2006). Pembangunan Ekonomi (edisi kedelapan). Jakarta : Erlangga. Trifani I , Moehammad, F & Sunlip , W (2015) . Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Fakultas Ekonomi Universitas Jember (UNEJ). Umiyati U, Amril, & Zulfanetti (2016). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Jurnal Sains Sosihumaniora. Fakustas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.Undang-Undang No. 6 Tahun 1968. Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Masyarakat.          UNDP. (1995). Human Development Report 1993. New York : Oxport University Press. Zebua, W.F. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas  Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. 
Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Dalam Bidang Pendidikan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Oktavian, Ricky Rinaldi
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap outcomes dalam bidang pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2017. Menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan model regresi Fixed Effect. Data diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews9.Hasil penelitian menunjukkan bahwa desntralisasi fiskal  yang di proksikan dengan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SD. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan mempunyai hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SD. Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMP. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Angka Partisipas Sekolah SMP. Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang negative dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMA. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki hubungan yang negative dan tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMA.Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Angka Partisipasi Sekolah.DAFTAR PUSTAKAAdisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta; Graha Ilmu.Anggaraini, H.G. (2014). Analisis Output dan Outcomes Bidang Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah di Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No. 1.Arsyad, L. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE Yogyakarta.Astri, M., Nikensari, S.I., & Wiralaga, H.K. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Vol.1 No. 1. Bachrul, E. (2002). Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia, Jakarta. UI-Press.Badan Pusat Statistik. (2014). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2015). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2016). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2017). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2018). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Bakti, G.P., & Kodoatie, J.M. (2012). Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan di kabupaten/kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diponegoro Journal of Accounting Volume 1, Nomor 1.Barzelay, M. (1991). Managing Local Development, Lesson from Spain. Policy Sciences, 24.Boediono. (1999). Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. Journal of monetary economics, 37 (2).Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga, Jakarta.Ebel, R.D. & Serdar, Y. (2002). On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization. World Bank Study 2809, Policy Research Working Paper.Fransisca, C. (2009). Peran Partisipasi Kegiatan di Alam Masa anak, Pendidikan dan Jenis Kelamin sebagai Moderasi Terhadap Perilaku Ramah Lingkungan. Disertasi S3. Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi. Unversita Gadjah Mada Yogyakarta.Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Hamzah, F., Rosyadi., & Kartika, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Gender Gap dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2017, Vol. 6 , No. 2.Huda, N.A., & Sasana, H. (2013). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta. Diponegoro Journal Of Economics. Volume 2,  Nomor 1.Isdijoso, B. (2002). Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta). Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1, 2002.Khairunnisa. Hartoyo, S., & Anggreni, L. (2014) . Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat, Determinant of Junior Secondary School Enrollment Rate in West Java. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 15 No. 1 Juli 2014, p-ISSN 1411-5212; e-ISSN 2406-9280.Khotijah, U. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Studi Kasus : Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Dan 2012. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif  Vol. 9 No. 1. Februari 2016.Lugastoro, D.P. (2013). Analisis Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya, Malang.Mahendra, P.G., & Ulupui, I.G.K.A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015). ISSN : 2302 – 8556.Mangkoesoebroto, G. (1994). Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi. Jakarta, Gramedia Pustaka.Mangkoesoebroto, G. (1999). Kebiiakan Ekonomi Publik Di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Mangkoesoebroto, G. (2001). Ekonomi Publik, Edisi 3. BPFE, Yogyakarta.Mardiasmo. (2002). Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta.Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi ke - 2, Penerbit ANDI Yogyakarta.Samsubar, S. (2003). Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang : Media Ekonomi & Bisnis.Saragih, J.P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.Sasana, H. (2006). Analisis dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/Kota Provinsi jawa Tengah. Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. 2/ Desember 2006 :145-170.Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 16, No.1. Maret 2009, Hal. 50 – 69.Simanjuntak, R.A. (2002). Transfer Pusat ke Daerah : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. Dalam Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Kompas, Jakarta.Simanjuntak, T. (2001). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah , Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.Sudewi & Wirathi. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Propinsi Bali. E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 3.Sukirno, S. (2000). Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada.Suparno, H. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastuktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 5 No.1. Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi (11th Edition ed., Vol. I). Jakarta: Erlangga.Trisnantoro, L. (2008). Reposisi Dinas Kesehatan Akibat Kebijakan Desentralisasi dan Sistem Kesehatan Wilayah.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”.Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang “Pendanaan Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Desesntralisasi Fiskal”.Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”.Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah”.
PENGARUH PENDAPATAN TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PETANI KARET DI DESA TELUK BATANG UTARA KABUPATEN KAYONG UTARA karlina, nini
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan petani karet, pendapatan lain terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga petani karet di Desa Teluk Batang Utara Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Software yang digunakan pada penelitian ini dibantu dengan menggunakan program Microsoft Exel (Analysis Toolpak). Sebanyak 60 responden dipilih sebagai sampel penelitian yang ditentukan berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel di antara 115 petani karet di Desa Teluk Batang Utara.            Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel pendapatan petani karet berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga petani karet  di Desa Teluk Batang Utara, sedangkan variabel pendapatan lain berpengaruh tidak signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga petani karet di Desa Teluk Batang Utara.Kata Kunci : Pendapatan Petani Karet, Pendapatan Lain, dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga RINGKASAN SKRIPSI1. Latar belakangTeluk Batang merupakan  kecamatan di Kabupaten Kayong Utara yang mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian.Kecamatan ini terdiri dari beberapa desa. Salah satunya desa Teluk Batang Utara yang pekerjaan masyarakatnya turun temurun adalah sebagai petani.Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan mereka sebagai sumber pendapatan.Harga karet sejak 2014 terus mengalami penurunan dari Rp. 10.000 – Rp. 18.000 per kilogram menjadi  Rp. 4.000 – Rp. 7000 per kilogram pada 2015 – 2018.  Rendahnya harga karet berdampak terhadap petani karet yang telah lama menggantungkan hidupnya pada karet.Pendapatan petani karet yang  rendah menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mengharuskan anggota rumah tangga mencari pekerjaan sampingan.2.      Pertanyaan PenelitianBagaimana pengaruh pendapatan petani karet terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga petani karet?Bagaimana pengaruh pendapatan lain terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga petani karet ?3. Tujuan Penelitian1. Untuk menguji pengaruh pendapatan petani karet  terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga petani karet.2. Untuk menguji pengaruh pendapatan lain terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga petani karet.4.      Metode PenelitianSumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara memberikan kuesioner kepada petani karet di Desa Teluk Batang Utara. Data sekunder dari penelitian ini yaitu monografi desa di peroleh dari Kantor Desa Teluk batang Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda.5.      Hasil dan PembahasanVariabel pendapatan petani karet berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga petani karet, sedangkan variabel pendapatan lain berpengaruh tidak signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga petani karet. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,38. Hal ini menunjukan bahwa persentase perubahan pengeluaran konsumsi rumah tangga oleh pendapatan petani karet dan pendapatan lain sebesar 38 persen sedangkan sisanya 62 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.6.      Kesimpulan dan RekomendasiKesimpulan Pendapatan Petani Karet Desa Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka semakin besar pula pengeluaranPendapatan lain tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi. Pendapatan lain masyarakat dialokasikan untuk keperluan nonkonsumsi rumah tangga seperti, menabung, membeli emas dan mengirim biaya pendidikan untuk anak yang sedang berkuliah atau melanjutkan pendidikannya.Rekomendasi Sebaiknya pemerintah desa membentuk suatu lembaga ditingkat desa untuk mengkooardinir para petani karet dalam memasarkan karet mereka, agar para petani terlindungi dari permainan harga yang dilakukan oleh para tengkulak.Mengingat pendapatan petani karet sangat berperan penting dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga diharapkan semua perangkat desa melakukan penyuluhan dan pelatihan mengenai tatacara menyadap pohon karet yang baik dan benar serta penyedian bibit karet unggul, sehingga petani mempunyai pengetahuan dan penguasaan yang baik lagi dalam meningkatkan produksinya yang tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah, dan tingkat kesejahteraan petani.DAFTAR PUSTAKAAgustin, N.(2012). Analisis Konsumsi Rumah Tangga Petani Padi dan Palawija di Kabupaten Demak,Universitas Diponegoro Semarang.Algifari(2000).Analisis Regresi, Teori, Kasus, & Solusi.BPFE UGM, Yogyakarta.Andriani, N., Suandi., & Malik, A. (2014).    Analisis Pendapatan Usahatani Petani Karet dan Konsumsi Pangan Rumah Tangganya di Kecamatan Rimbo ten Tebo Sosio Ekonomika Bisnis  17. (1) 10-18Badan Pusat Statistik.(2015). Survei Pendapatan Rumahtangga Usaha Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.Dumairy. (2006). Perekonomian Indonesia, Cetakan Kelima. Penerbit Erlangga.Esmawaty, F. (2005). Analisis Konsumsi Rumah Tangga di kabupaten brebes,Universitas Sebelas Maret Surakarta.Fauzi, M.E.(2017).Analisis Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Petani Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hassanuddin Makassar.Gilarso, T. (2007). Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Kanisius, YogyakartaKarolina, A., Bakce, D., & Yusri, J. (2016).   Analisis Pendapatan dan Pola Konsumsi Rumah Tangga Petani Kelapa di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir JOM Faperta 3 (1).Mankiw,N.G. (2006). Teori Makro Ekonomi Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.Rinawati., Yantu, M.R., & Rustam A.R. (2014). Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Masyarakat Tani padi sawah di Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten. Sigie-J. Agrotekbis 2 (6) : 652-659.Siregar, S. (2011).Statistik Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta:Rajawali PersSugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: AlfabhetaSukirno, S (2007).Makro Ekonomi Modern. Jakarta: PT.Raja Grafindo  Suparmoko, dan Maria R.Widarjono, A. (2007). Ekonomrtrika Teori dan Aplikas untuk Ekonomi dan Bisnis. Ekonisia, Yogyakarta.Y Noviansyah,. & N Bariyah (2019). Analisis Usaha Tani Padi Teknologi Hazton Di Provinsi Kalimantan Barat (Studi khasus : Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah). JEBIK 7 (1), 1-19. 
PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA KARTIASA KECAMATAN SAMBAS Yulanda, Tika
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDesa Kartiasa merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dari semua desa di Kecamatan Sambas. Desa Kartiasa memiliki banyak wanita yang menikah usia muda. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengetahui faktor penyebab wanita yang menikah usia muda di Desa Kartiasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik sosial ekonomi wanita yang menikah usia muda di Desa kartiasa, menguji faktor pendidikan orangtua, pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung terhadap perkawinan usia muda di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik analisis chi square. Data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu wawancara langsung dengan wanita yang menikah usia muda mengenai tingkat pendidikan orangtua, tingkat pendapatan orangtua, dan jumlah saudara kandung dalam keluarga inti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan orangtua dan jumlahsaudara kandung berpengaruh signifikan terhadap usia kawin pertama responden yang menikah usia muda di Desa Kartiasa. Sedangkan variabel pendapatan orangtua berpengaruh tidak signifikan terhadap usia kawin pertama responden yang menikah usia muda di Desa Kartiasa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah pendidikan orangtua, maka resiko memiliki anak menikah usia muda semakin tinggi dan semakin banyak jumlah saudara kandung, maka resiko menikah muda akan semakin tinggi.Kata kunci: Perkawinan Wanita Usia Muda, Pendidikan Orangtua, Pendapatan Orangtua, dan Jumlah Saudara Kandung. DAFTAR PUSTAKAAdioetomo. S. M., & Samosir. O. B. (2013). Dasar - Dasar Demografi. (Edisi ke-2) Jakarta: Salemba Empat.Badan Pusat Statistik. (2017). Kalimantan Barat Dalam Angka 2017. Pontianak: Badan Pusat Statistik.Badan Pusat Statistik. (2018). Kabupaten Sambas Dalam Angka 2018. Pontianak: Badan Pusat Statistik.Cahyani, D & Sunarko. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua dan Pendapatan Bersih Orangtua Terhadap Usia Kawin Pertama Anak Wanita di Kecamatan Tersono kabupaten Batang. Jurnal UNNES Vol. 3, no.4, tahun 2015 ISSN: 2252-6684.Desiyanti, W, I. (2014). Faktor-faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. Jurnal Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, Vol. 5 no. 2.Djamilah & Kartikawati, D. (2014). Dampak Perkawinan Anak Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, tahun 2014.Febriyanti, N. P. V., & Dewi, M. H. U. (2017). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Demografi Terhadap Keputusan Perempuan Menikah Muda di Indonesia. Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. XIII No. 2, tahun 2017 Hal. 108-117.Junaidi & Hardiani. (2009). Dasar-dasar Teori Ekonomi Kependudukan. Jakarta: Hamada PrimaHastuti. P. (2016). Terpaksa Menikah Dini Karena Pergaulan Bebas. http://www.kompasiana.com. Diakses tanggal 15 mei 2019.Kartika, D, K, N & Wenagama, I, W. (2012). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Usia Kawin Pertama Wanita di Kecamatan Bangli. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 5, no. 3, tahun 2016, hal. 363-384, ISSN: 2303-0178.Khaparistia, E & Edward. (2015). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda Studi Kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial, Vol. 14, no. 1, tahun 2015 Kuncoro, M. (2011). Metode Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sambas. Data Jumlah Usia Kawin Wanita di Kecamatan Sambas Tahun 2013-2017.Landung, J., et al. (2009). Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. Jurnal MKMI, Vol. 5 no. 4, tahun 2009, hal: 89-94.Qibtiyah, M. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 3, no. 1, tahun 2014, hal: 50-58.Republik Indonesia. 1974. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta. Dari https://www.hukumonline.com/. Diakses tanggal 4 oktober 2019.Sativa. L. R. (2016). Kasus Pernikahan Dini, Kenapa Bisa Terjadi?. http://news.detik.com. Diakses tanggal 15 mei 2019Siregar, S. (2014). Statistika Deskriptif Untuk Penelitian. Jakarta: Penerbit PT RAJAGRAFINDO PERSADA.Stang., & Mambaya, E. (2009). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. Jurnal MKMI , Vol. 7 no. 1, tahun 2011, hal 105-110.Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta.  Syahbandi. (2012). Implementasi Green Marketing Melalui Pendekatan Marketing Mix, Demografi Dan Pengetahuan Terhadap Pilihan Konsumen (Studi The Body Shop Pontianak). Jurnal Ekonomi Bisnis dan kewirausahaan, Vo 3, no. 1Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi. ( Edisi Ke-5. Jilid 1) Jakarta: Erlangga.Ummah. A. V. (2017). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini, Apa Sajakah Itu?. https://www.kompasiana.com. Diakses tanggal 16 mei 2019.Utina, R., et al. (2014).  Kajian Faktor Sosial Ekonomi Yang Berdampak Pada Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Gorontalo. BKKBN Provinsi Gorontalo. Penerbit: UNG, tahun 2014.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendidikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat Syah, Andrian
Jurnal Pembangunan dan Pemerataan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seiring dengan angka pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pendidikan yang juga ikut meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota guna mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan model Fixed Effect Weight(FEW) dengan teknik Pooled Least Square. Jenis data yang digunakan yaitu data panel yang merupakan kombinasi dari data time series 5 Tahun (2013-2017) dan data cross section 14 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.DAFTAR PUSTAKAAdriani, E & Wahyudi (2015) Pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari. 15 (2) Ali, M (2009) Pendidikan untuk pembangunan nasional (menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi) Jakarta: Gramedia Amin, F (2019) Penganggaran di pemerintah daerah, Malang : UB Press Arini & Mustika, M. D. S (2015) Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja tidak lansung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2017-2013. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. 4 (3) Bhinadi, A (2017) Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, Yogyakarta: Deepublish Bratakusumah, D. S., & Solihin, D (2004) Otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah, Jakarta: Gramedia Badan Pusat Statistik (2013) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar ……………………(2014) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kabar ……………………(2015) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar ……………………(2016) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar ……………………(2017) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar Cahyat,A., Gönner, C, & M Haug,(2007) Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia, Bogor: CIFOR Indonesia Chambers, R (1983). Rural Development, Putting the Last First, Longman : London. Darmadi, H (2019)  Pengantar pendidikan era globalisasi (konsep dasar, teori, strategi dan implementasi dalam pendidikan globalisasi) Banten : An1mage Dewi, I, Paulus, S, Koleangan, R. A. M & Engka D.S.M (2017) analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiksinan melalui belanja daerah di Kota Bitung. 19 (2)Edward H (2016) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal ilmu pemerintahan widyapraja, 4 (1) Fauzan, M (2006) Hukum pemerintahan daerah, kajian tentang hubungan aantara pusat dan daerah, Yogyakarta: UII Press Firdausy, C. M (2017) Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Hasbullah (2001) Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Herman (2018) Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru. Equilibrium, 6 (2) Hodijah, S (2017) Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, PAD terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja di Provinsi Jambi. Jurnal ekonomi dan kebijakan publik Indonesia, 4 (2) Istimal, I (2012) dampak dana alokasi umum terhadap kemiskinan di kota tangerang, Jurnal liquidity, 1 (1) Jhingan, M. L. (2012) Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta :Rajawali Press. Jolianus (2016) Analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi Sumatra Barat dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Journal of economic and economic education. 4 (2) Kartasasmita, G (1996). Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: Pustaka Cidessindo Kuncoro, M (2006) Ekonomika Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan), Yogyakarta : UPP STIM YKPN manado tahun 2004-2014, Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi, Fakultas ekonomi dan Bisnis jurusan ilmu ekonomi pembangunan, Universitatas Sam Ratulangi Manado. 14 (3) Manek, M & Badrudin, R (2016) Pengarunh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi nusa tenggara timur. Telaah Bisnis, 17 (2) Nurcholis, H (2007) Teori dan praktif pemerintahan dan otonomi derah, Jakarta: Grasindo Oktaviani, A. N (2018) Pengaruh pinjaman daerah, pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Economic development Analysis journal 7 (3) Rika, S. D, Munawaroh & Puruwita, D (2012) pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. Econosains, 10,(2) Ritonga, H.(2003). Perhitungan Penduduk Miskin. Jakarta: Badan pusat Statistik. Rumawas, W (2014) pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten Sitaro. Jurnal Logos Spectrum, 9 (1) Seran, S (2016) pendidikan dan pertumbuhan ekonomi versus kemiskinan penduduk (kasus provinsi nusa tenggara timur) Yogyakarta : Deepublish Setiyawati, A & Hamzah, A (2007) Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, pendekatan analisis jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 4 (2) Sholeh, A & Rahayu, Y (2018) Analisis pengarun tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Sungkai 6 (1) Sitepu, R. K. & Sinaga, B. M (2004) Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia : Pendekatan Model Computable General Equilibrium” Sugianto, (2007) Pajak dan retribusi daerah (pengelolaan pemerintah daerah dalam aspek keuangan, pajak, dan retrebusi daerah), Jakarta : Grasindo Sumodiningrat, G (1999). Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial, Jakarta: Gramedia Suparlan, P (2004). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor. Suparmoko, M. (2003) Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: BPFE-UGM.Supriatna, T (1997), Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, Bandung: Humaniora Utama Suryandari, A. N (2017) pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014. Universitas Negeri Yogyakarta Suwandi (2015)Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Induk Provinsi Papua. Yogyakarta : CV Budi Utama Syafril & Zen, Z (2017) Dasar dasar ilmu pendidikan, Jakarta : Kencana Tilaar, H.A.R.. (2002) Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Todaro, M. P & Smith, S. C (2003) Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan, Jakarta : Erlangga Todaro, M. P & Smith, S. C (2006) Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Erlangga Wahyu, W (1994) Maksimasi pendapatan asli daerah sebagai kekuatan ekonomi daerah, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, 21 (3) Warjio (2006) Politik Pembangunan (Paradoks, teor, Aktor dan ideologi), Jakarta:Kencana Wulandari, P. A., & Iryanie, E (2018) Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah, Yogyakarta :Deepublish (CV Budi Utama) Yacoub, Yarlina (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemsikinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Eksos. Vol. 8, Nomor 3. ISSN 1693-9093. Yuliani, I (2019) Pengaruh belanja dan investasi terhadap kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia (anggota IKAPI)

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2021): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 4 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 3 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 5, No 3 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 4 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 3 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 4 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 3 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 2, No 3 (2013): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi More Issue