cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal NESTOR Magister Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN" : 3 Documents clear
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. HERU YUDI KURNIAWAN, SH. A21211018, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPermasalahan tanah terlantar pada saat ini merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang tidak terselesaikan. Adanya tanah terlantar disebabkan oknum pemilik tanah yang tidak mengusahakan tanah yang dimiliki/ketidaksesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dasar pengajuan permohonan penguasaan hak atas tanah yang dimiliki. Seakan telah dapat diprediksikan akan timbulnya tanah terlantar, dalam UUPA menyebutkan akan hilang hak kepemilikan atas tanah salah satunya karena “diterlantarkan”, oleh sebab itu pemilik hak diwajibkan mengelola tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya.Penelitian ini menggunakan metoda yuridis normatif, menggunakan perundang-undangan dan konseptual sebagai dasar penelitian ,dan ditunjang dengan data-data yang diperoleh dari BPN Kanwil Provinsi Kalbar yang kemudian dianalisis agar dapat ditarik suatu kesimpulan.Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana seharusnya peraturan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak penggarap tanpa menimbulkan konflik kepemilikan dan juga mencari bentuk hambatan pemanfaatan tanah terlantar dalam upaya perwujudan peningkatan perekonomian masyarakat pertanian.Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya peraturan yang secara langsung memberikan perlindungan kepada masyarakat penggarap. Selain itu masih terdapat kendala dalam usaha pemanfaatan tanah terlantar. Dan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya tanah terlantar menimbulkan paradoks antara pihak yang memiliki tapi tidak memanfaatkannya, dengan pihak yang membutuhkan tetapi tidak memiliki lahan untuk di manfaatkan. Dalam pemanfaatan tanah untuk mendukung kesejahteraan penggarap masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.Kata Kunci : Tanah Terlantar, Kesejahteraan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan.2ABSTRACT The problem of neglected land at the moment is the accumulation of land abandonment occurred in the past are not resolved . The existence of neglected land caused unscrupulous land-owners who do not cultivate the land which owned / non- use of the land as the basis of application of land property owned . If it had been able to predict the onset of the land will be abandoned , in the UUPA thus be lost ownership of the land either because they " abandoned " , therefore the owner of the rights required to manage the land owned in the manner intended . This study uses normative juridical method ,using legislation and conceptual as basic research, and is supported by data obtained from BPN Regional Office of West Kalimantan Province are then analyzed in order to be drawn to a conclusion . The purpose of research was conducted to determine how it should be use the regulations and Abandoned Land Utilization Utilization and can provide legal protection to the tenants without conflicting ownership and also seek the form of abandoned land utilization barriers in an effort to increase economic farming community . The results showed the lack of legislation that directly provide protection to tenants . In addition there are obstacles in the business use of wastelands . And from the description can be concluded that the existence of abandoned land raises the paradox between parties who have the neglected soil but do not use it , the parties in need but has no land to be utilized . In the use of land to support the well-being of tenants there are problems in implementation . Keywords : Neglected Soil , Welfare , Utilization and Usefulness .
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM HUBUNGANNYA MENDUDUKI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK (Studi di Kabupaten Ketapang) SUNARIO, S.Ik. A21210022, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis addresses the issue of criminal law enforcement in the field of oil palm plantations in relation to occupying land without permission are eligible (studies in the district ketapan). Legal research methods used are normative juridical approach to socio-legal research. Factors that cause deviations operations of oil palm plantations in conjunction occupying land without permission are eligible in the district is the first ketapan, human resources responsible for the management of the environment is still not good quality and quantity. Second, the Society / a certain person who often capitalize on the existence of the company for personal gain. Third, lack of socialization and firm approach to the community. Fourth, business-oriented company always ignoring the interests of the community. Fifth, the lack of law enforcement against corporate criminal occupied the land without permission are eligible. Legal remedy in case of land disputes is in the form of repressive efforts and do sue-sue in civil court. Efforts repressive important in order to provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts related to land disputes. By providing the deterrent effect may increase the bargaining power is higher then it will be easier to make peace. Based on the above conclusions, the following suggestions are put forward that authorized institutions should increase surveillance and enforcing the law against companies that violate the provisions of the oil palm plantation business with the interests of the people who suffered losses. Ketapan District Government through the relevant regional work units must follow various reports / complaints, and provide a clear warning to companies that do not comply with the provisions of palm cultivation sawit.Untuk resolve land disputes, should first be resolved by way of prevention. This is done to uphold consensus as mandated by law.ABSTRAK2Tesis ini membahas masalah penegakan hukum pidana di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak (studi di kabupaten ketapang). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan socio-legal research. Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak di kabupaten ketapang adalah pertama, sumber daya manusia yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Kedua, Masyarakat/oknum tertentu yang sering memanfaat keberadaan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, Kurangnya sosialisasi dan pendekatan perusahaan kepada masyarakat. Keempat, Perusahaan selalu berorientasi bisnis dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Kelima,Lemahnya penegakan hukum Pidana terhadap perusahaan menduduki tanah tanpa izin yang berhak. Upaya hukum apabila terjadi sengketa lahan adalah dalam bentuk upaya represif dan melakukan gugat-menggugat perdata di pengadilan. Upaya represif penting dilakukan guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana terkait sengketa lahan. Dengan memberikan efek jera tersebut dapat meningkatkan bargaining power menjadi lebih tinggi maka akan memudahkan untuk melakukan perdamaian. Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut adalah bahwa Instansi yang berwenang harus meningkatkan pengawasan dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan dalam usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten ketapang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait harus menindaklanjuti berbagai laporan/pengaduan masyarakat, dan memberikan peringatan tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.Untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan dengan cara preventif. Hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi musyawarah mufakat seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.
TANGGUNG JAWAB PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BERDASARKAN PASAL 34 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ALFIAN, SE. A21211083, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis thesis discusses Responsibility Regional Working Unit Leaders In Following In spection Findings By District Inspectorate According to Article 34 Paragraph (1) of Government Regulation Number 79 Year 2005 on Guidelines for Development and Local Government Supervision. This research was conducted using the method of sociologi calre search juridicallaw. Reveal research purposes and to analyze the factors that led to the leadership of the local work unitin Sambas Regency many do not acton there sults of the examination conducted by the District In spectorates and Gettingthe data and analyze the efforts made by the government of Sambas districtso that all the findings of the District In spectorate investigation followed by leader sworking units. This thesis research result sobtained by: Position and function In spectorate District / City place das the Region, because that oversight function performed by the Inspectorate District / Cityisthe internal control and the local government is one element in local government management. Local government system according to the principles of management should be supported by a synergistic movement between the thre eelements of management: planning, implementation and monitoring, so that the existence of an internal watch dog conducted by the District Inspectorates and placed as theare a is very reasonablein order to realizethe goal of implementation of regional autonomy, then Inspectorate Sambas district as one of the elements supporting the local government has implemente and internaloversight function of local government, it is quiteevident from the many findings of the examination conducted by the Inspectorate Sambas,but it is unfortunate that the findings oft he District inspectorates have notentirely followed by the unit leader supervised and there is noregulation regarding the mechanism of sanctions that can be appliedt o the head, where as the supervision of the local government conducte and internal watch dogis intended torealize Good Governanceat the local level. EffortsThe efforts made by the local government district that Sambas District Inspectorate in spection findings followed by the leadership ofthe local work unitisto Conduct analy sistosort out the casein accor andcewith thefindings o fthe caseback ground. If suchcasesoccur because the findingsdue to events beyond the intentand negligenceit is proposed tobe abolished, if due to deliberateitstill asked to be complete dorif the emergencyis proposed to the leader shipforits completion. Disciplinary sanction sapply to the official oremployee SKPD intentionally make mistakes/omissions. Perform administrativ eactions to the Follow-upof the reportdid Examinationresults. To provide guidance and training implementation and governance dutie scorrect administration. Inspectorate command to continuo usly provide coordination of communication in leader ship SKPD.AbstrakTesis ini membahas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa atas timbulnya tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah (studi kasus di kantor pertanahan kabupaten kubu raya). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative. Tujuan penelitian mengungkapkan dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tumpang tindih hak milik atas tanah di Kabupaten Kubu Raya, mengungkapkan dan menganalisis bagaimana akibat hukum yang di timbulkan terhadap sertifikat tumpang tindih hak milik atas tanah di Kabupaten Kubu Raya dan untuk menemukan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertipikat) dalam kasus tumpang tindih tersebut. Hasil penelitian tesis ini diperoleh : Kepastian hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang memiliki sertipikat dalam kasus tumpang tindih sertifikat di Kabupaten kubu Raya tersebut difokuskan pada perlindungan hukum represif, mengingat bahwa sengketa yang terjadi sudah meluas sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPN untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang Tindih sertipikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yaitu karena adanya peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap, faktor petugas atau pegawai kantor pertanahan baik disebabkan karena human error maupun adanya itikad tidak baik dari pemohon, adanya pemecahan atau pemekaran wilayah, masih ditemukannya penataan administrasi yang tidak benar di kelurahan dan adanya perubahan tata ruang oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dari kesemua faktor tersebut diatas disebabkan karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap timbulnya sertipikat ganda dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu yang pertama kali ditempuh dengan menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (non litigasi). Untuk menyelesaikan sengketa dilakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan mediator Kantor Pertanahan. Dan cara terakhir yang harus ditempuh apabila musyawarah antara para pihak tidak tercapai, yaitu dengan menyelesaikan sengketa melalui Peradilan. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah hendaknya Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah mengarah kepada adanya Peta pendaftaran yang lengkap yaitu peta tunggal. Apabila peta dilapangan hanya satu dan lengkap sudah ada kaplingan tidak dapat dilakukan lagi pendaftaran lagi atas bidang tanah yangsama. Selain itu pengukuran juga merupakan hal penting untuk menghindari sertipikat ganda. Dan juga adanya Administrasi pertanahan yang baik. Dalam penyelesaian sengketa hendaknya sebisa mungkin dilakukan secara musyawarah karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh antara lain prosesnya singkat dan tidak berbelit-belit, biaya relatif lebih murah dan juga waktunya relatif lebih singkat dibandingkan apabila penyelesaian sengketa dengan gugatan di pengadilan.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tumbang Tindih sertifikat hak milik.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 9, No 2 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 2 Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 1 Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 8, No 1 (2012): Jurnal Nestor - 2012 - 1 Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 2 Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 1 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 2 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 1 More Issue