cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal NESTOR Magister Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN" : 4 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PENGEMBALIAN KEDALAM KEADAAN SEMULA DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA HERI SUWITO, SH. A.21212006, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilaksanakan sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde). Pengecualian dari prinsip tersebut adalah terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi.Putusan serta merta merupakan perwujudan dari asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang merupakan salah satu asas penting hukum acara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.Putusan serta merta di satu sisi memang mengandung keuntungan bagi pihak yang dirampas haknya untuk dapat segera menikmati kembali haknya. Tetapi di sisi lain adanya putusan serta merta justru sering kali menimbulkan kesulitan atau permasalahan baru karena tidak jarang putusan banding ternyata bertentangan dengan putusan serta merta tersebut, sehingga harus dilaksanakan eksekusi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kedalam keadaan sebelum diadakan pelaksanaan putusan tersebut (restitutio in integrum). Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo.Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg jo.Nomor 496 K/Pdt/1999, dimana objek atau barang yang dieksekusi telah berpindah tangan ke pihak Penggugat, kemudian dengan adanya putusan banding dan kasasi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka harus dilakukan pengembalian kedalam keadaan semula.Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan dasar disiplin ilmu hukum sebagai suatu sistem kaedah (norm / das sollen) yang berlaku didalam masyarakat, dalam hal ini adalah hukum acara perdata.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perkara-perkara perdata yang telah diperiksa dan diputus serta merta, isi putusan, kemudian dalam hal pelaksanaan pengembalian seperti keadaan semula terhadap putusan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :21. Selama kurun waktu antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2000 dari jumlah 176 perkara, 60 perkara diantaranya dimohonkan putusan serta merta, dan dari 60 perkara yang dimohonkan putusan serta merta tersebut, hanya 2 perkara yang diputus serta merta yaitu perkara yang tercatat dalam Register Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. dan perkara Register Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Pbg. dari dua perkara yang diputus serta merta diatas, proses pemeriksaannya sampai ke tingkat kasasi;2. Pelaksanaan pengembalian kedalam keadaan semula terhadap perkara Nomor02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, tidak mengalami kesulitan karena sampai saat dilaksanakannya Re-eksekusi, obyek eksekusi belum berpindah tangan / masih dalam penguasaan Penggugat;3. Pengembalian seperti keadaan semula yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg mendasarkan pada asas perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci : In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, Restitutio in integrum, Norm, Das sollen.3ABSTRACTIn principle, the implementation of a judgment or execution can only be carried out after having permanent legal force (In kracht van gewijsde). Exceptions from this principle are against the decision immediately (uitvoerbaar bij voorraad). The verdict can be implemented immediately beforehand though there are still good resistance remedies, appeal and cassation.Decision necessarily a manifestation of the principle of "Justice is done with a simple, fast, and low cost", which is one important principle of procedural law set out in Article 4 paragraph (1) Act Number 14 of 1970 on Provisions Principal Judicial Power.Decision necessarily on the one hand it contains an advantage for the party deprived of his right to be able to immediately enjoy their rights back. But on the other hand the decision immediately instead often creates new difficulties or problems because it is not uncommon appeal verdict was contrary to the decision immediately, so that must be carried out executions to restore or recover back into the state before the implementation of the decision held (restitutio in integrum). As was the case in the District Court Purbalingga with Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo. Number 285/Pdt/1997/PT.Smg jo. Number 496 K/Pdt/ 1999, where the object or goods executed has changed hands to the Plaintiff, then with the decision of the appeal and cassation rejected the Plaintiff's claim that states, it must be done returns into its original state.The approach used in this paper is a normative juridical approach is the approach to the basic disciplines of law as a rule system (norm/das sollen) prevailing in society, in this case is the law of civil procedure.Based on the results of research and discussion on case-civil cases that have been examined and decided upon immediately, the decision, then in terms of the implementation of such returns to its original state against the decision, the conclusion as follows:1. During the period between 1996 up to 2000 of the number of 176 cases, 60 cases of them applied for decision immediately, and of the 60 cases filed decision immediately, only 2 cases were terminated immediately that the case is recorded in the Register Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Register and case Number 09/Pdt.G/ 1999/PN.Pbg. of the two cases are disconnected immediately above, the examination process to appeal;2. Implementation of returns into the original state of the case Number 02/Pdt.G/1996/ PN.Pbg, not experiencing difficulties due to the current implementation of the Re-execution, execution objects have not changed hands/still in control of the Plaintiff;3. Refund like its original state conducted by the District Court Purbalingga in case Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg basing on the principle of legal protection. Legal protection here is the protection of the law against the decision which was binding.Keywords: In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, restitutio in integrum, Norm, Das sollen.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM FATWA DSN-MUI KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BISNIS ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, PT Jasindo Syariah Cabang Pontianak dan PT Askrida Syariah Cabang Pont FAHMI MURTADHA, S.HI. A.21210054, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIndikasi Riba‟ diketahui lewat perhitungan premi dengan ditemukan adanyapraktek pembulatan harga ditinjau dari perhitungan premi yang ditentukan olehperusahaan asuransi dijumlahkan dengan harga pertanggungan aset nasabah.Gharar diketahui pada saat perusahaan konvensional berkenan untuk menggunakanjasa perusahaan asuransi syariah meng-cover aset mereka. Dana yangdipergunakan untuk membayar premi dan asal-usul harta yang digunakan pada saatpembelian aset oleh nasabah harus ditelisik secara rinci supaya menjaga kehalalandalam menjalankan bisnis asuransi syariah. Apabila suatu waktu ditemukan buktibuktiadanya kerusakan dalam akad dimana klausula syariah menjadi patokanutama, maka pada waktu itu pula pertanggungan aset tersebut di-close olehperusahaan asuransi syariah. Terkait Maysir (perjudian) indikasinya melalui klaimyang disetujui untuk ditangani dan yang tidak berdasarkan moral hazard danphysical hazard.Diperlukan adanya solusi atas permasalahan tersebut oleh pihak DSN-MUIbekerjasama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) berbasis agama Islam untukmengarahkan sesuai menurut syariat Islam sekaligus memberikan pencerahan2kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam bahwa benar asuransi syariahadalah cabang ekonomi berbasis syariah mengedepankan kemaslahatan bagi setiappelaku kegiatannya serta adanya perlindungan secara yuridis oleh pemerintahkhususnya di Indonesia tentang pendirian dan tumbuh-kembangnya asuransisyariah di Indonesia secara khusus diatur dalam perundang-undangan.Kata kunci : Fatwa DSN-MUI, Peraturan Asuransi di Indonesia dan KegiatanAsuransi Syariah pada PT Asuransi Takaful Umum CabangPontianak, PT Jasindo Syariah Cabang Pontianak dan PT AskridaSyariah Cabang PontianakABSTRACTRiba indication 'known through the premium calculation found the practice ofrounding off prices in terms of the calculation of the premium is determined by theinsurance company summed with the insured client assets. Gharar known at thetime of conventional companies deign to use the services of Islamic insurancecompanies to cover their assets. Funds are used to pay the premium and the originof the treasure that is used at the time of the asset purchase by the customer mustbe examined in detail in order to keep halal in running the sharia insurance business.If a time found evidence of damage in the contract clause where sharia become themain criterion, then at the time the asset is also insured in-close by Islamic insurancecompanies. Related Maysir (gambling) approved indications through claims to behandled and are not based on moral hazard and physical hazard.There needs to be a solution to these problems by the DSN-MUI incollaboration with Civil Society Organizations (CSOs) based on the Islamicreligion to direct the appropriate according to Islamic law while providing3enlightenment to the people of Indonesia, especially the Muslims that the rightTakaful is a Shariah-based branches of the economy puts the benefit for eachoffender activities as well as the juridical protection by the government,especially in Indonesia on the establishment and flowering of Islamicinsurance in Indonesia specifically addressed in legislation.Keywords : Fatwa DSN-MUI, Indonesia's Insurance Regulatory and Takafulactivities at PT Asuransi Takaful Umum Branch of Pontianak,Pontianak PT Jasindo Syariah Branch and PT Askrida SyariahBranch Pontianak
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak) MUJAHID, S.HI, A.21212065, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTFederal International Finance Sharia (FIF Sharia) is a one of non-Islamic financial institutions which form of Limited Liability Company and in accordance with applicable regulations FIF Sharia is also have the Sharia Supervisory Board as well as the completeness of its operations to ensure the performance of Islamic finance company is run in accordance with Islamic principles . To view and to determine the extent the performance of the Sharia Supervisory Board in overseeing the implementation of the agreement in FIF Syaraiah, it is necessary to research on "SHARIA SUPERVISORY BOARD ROLE IN TAKING CONTROL OF IMPLEMENTATION OF ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS Akad (FIF Against Sharia Studies Branch Pontianak)".Two issues raised is how the role and what barriers Sharia Supervisory Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Syariah.This study is specifically aimed to reveal and analyze the role and function of the Sharia Supervisory Board as well as to identify factors inhibiting the Sharia Supervisory Board in overseeing the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia.The research method uses yuridical emperical, ie the method used to solve legal problems through secondary data first, then proceed to conduct primary research on the data by field research.The results of research on the role of the Sharia Supervisory Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia Branch Pontianak, that the Sharia Supervisory Board has been instrumental in monitoring the implementation of the agreement on the financing institutions FIF Sharia but supervision carried Sharia Supervisory Board is still less than optimal because only indirect supervision by studying the reports alone. Sharia Supervisory Board never went to the field as a result of the Sharia Supervisory Board can not monitor the actual implementation of the agreement on the ground.The obstacles faced by the Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia is, more due to the Sharia Supervisory Board personnel who have concurrent positions in several Islamic financial institutions, a very limited number of personnel and is in the central office, as well as the quality of the source human Sharia Supervisory Board and other devices are less understanding of Islamic economics because it is not derived from the sharia economic academia.2Increasing the role of the Sharia Supervisory Board should continue to be done and not merely perform monitoring tasks but also able to become an advisor in developing existing products FIF Sharia branch in Pontianak and regulations related parties of course is expected to facilitate the Sharia Supervisory Board in minimizing obstacles to supervise the implementation of the agreement in FIF ShariaKeywords : Role of the Sharia Supervisory Board, implementation of the Agreement and FIF Sharia.3ABSTRAKFederal Internasional Finance Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang berbentuk Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku FIF Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasionalnya serta untuk memastikan kinerja dari perusahaan pembiayaan syariah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.Untuk melihat dan mengetahui sejauhmana kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di FIF Syaraiah, maka perlu dilakukan penelitian tentang “PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak)”.Dua permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran dan apa hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah.Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah serta untuk mengetahui fakor penghambat Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah.Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.Dari hasil penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan akad pada lembaga pembiayaan FIF Syariah Cabang Pontianak, bahwa Dewan Pengawas Syariah telah berperan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan akad di lembaga pembiyaan FIF Syariah namun pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah masih kurang optimal karena hanya melakukan pengawasan tak langsung dengan mempelajari laporan-laporan saja. Dewan Pengawas Syariah tidak pernah terjun langsung ke lapangan akibatnya Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memantau sebenarnya pelaksanaan akad di lapangan.Hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah, lebih banyak disebabkan karena personil Dewan Pengawas Syariah yang memiliki rangkap jabatan di beberapa lembaga keuangan syariah, jumlah personil yang sangat terbatas dan berada di kantor pusat, serta kualitas sumber daya manusia anggota Dewan Pengawas Syariah dan perangkat lainnya kurang begitu memahami tentang ekonomi syariah. karena bukan berasal dari akademisi ekonomis syariah.Peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah harus terus dilakukan dan tidak hanya sebatas melakukan tugas pengawasan tapi juga mampu menjadi penasehat dalam mengembangkan produk yang ada di FIF Syariah cabang Pontianak serta regulasi pihak-pihak terkait tentunya sangat diharapkan untuk memudahkan Dewan Pengawas Syariah dalam meminimalisir hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di FIF SyariahKata Kunci : Peran Dewan Pengawas Syariah, Pelaksanaan Akad dan FIF Syariah.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BARANG YANG MEMAKAI MEREK TIRUAN (TINJAUAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA) MELTALIA PANJAITAN, SH. A.21211017, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)” bertujuan untuk mengetahui Budaya Hukum Masyarakat Yang Menggunakan Barang Merek Tiruan Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001,Untuk mengetahui Pengaturan Terhadap Masyarakat Yang Menggunakan Barang Yang Memakai Merek Tiruan dan Untuk menggambarkan bagaimana Seharusnya Pengaturan Terkait Dengan Fenomena Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan Oleh Masyarakat Guna Menunjang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (Sosio Legal Approach). Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan dilapangan tentang fenomena budaya hukum masyarakat dalam menggunakan barang merek tiruan. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder Pelaksanaan analisis data yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan penggunaan metode induksi. Metode induksi adalah proses penalaran dimana temuan-temuan dalam bentuk data dan informasi dari alam inderawi yang kongkrit dipakai untuk membangun teori sehingga teori yang dibangun tersebut dapat dikualifikasikan sebagai teori yang membumi.Bahwa budaya hukum masyarakat yang menggunakan merek-merek palsu yang diproduksi oleh pelaku usaha selama ini telah menjadi suatu trend, namun kenyataan menunjukkan budaya tersebut sangat bertentangan dengan budaya hukum yang baik, sebab budaya hukum yang baik meliputi sikap, nilai dan prilaku masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak pernah mengatur atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang menggunakan produk-produk hasil dari pemalsuan merek-merek terkenal, hal ini menyebabkan budaya hukum masyarakat menjadi tidak baik karena tidak adanya aturan yang tegas, dianggap oleh masyarakat perbuatan menggunakan merek-merek palsu bukanlah suatu24kesalahan. Bahwa pengaturan berkaitan dengan merek tidak saja diatur dalam undang-undang nasional Indonesia melainkan juga diatur dalam suatu aturan Internasional, hal ini menunjukkan betapa berharganya sebuah kekayaan intelektual untuk dihargai dan dilindungi, namun pengaturan yang ada selama ini belum memberikan perlindungan secara maksimal karena tidak terdapat aturan tentang sanksi bagi pengguna merek-merek palsu, sehingga dimungkinkan perbaikan terhadap peraturan yang telah ada selama ini.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Merek Barang, Budaya HukumABSTRACTThesis with the title: "Analysis of Judicial Law Enforcement Against Use of goods whose Using Artificial Brand (Overview Of Legal Culture Society Aspects Users)" aims to determine Culture Law Society That Uses Counterfeit Trademark Goods Seen From Trademark Law No. 15 of 2001, To Settings know Communities Against Using Counterfeit goods whose Wear Brand and To illustrate how Supposedly Related Settings With the phenomenon of goods subject to the Use of Artificial Wear Brand To Support for Community Law Enforcement Against Trademark Infringement.Is done by using sociological juridical approach (Socio-Legal Approach). Sociological approach used to describe the data that is found in the field of public law cultural phenomenon in the use of vehicles on the highway. Normative juridical approach that is by researching library materials or secondary data Implementation of data analysis by the author is more focused use of the method of induction. Induction method is a process of reasoning in which the findings in the form of data and information from the natural sensory concrete used to build the theory that the theory is built can be qualified as grounded theory.Legal culture of society who use counterfeit brands are produced by businesses during this time has become a trend, but reality shows that culture is contrary to good legal culture, for good legal culture includes attitudes, values and behavior of the people to obey and compliance with applicable law. That Law No. 15 of 2001 on Marks never regulate or impose sanctions on people who use the products result from counterfeit famous brands, this causes legal culture of society are not good because of the absence of strict rules, considered by society actions using fake brands is not an error. That the arrangements relating to the brand not only regulated in national legislation Indonesia but also regulated in an international protocol, this shows how valuable an intellectual property to be respected and protected, but the existing arrangement has not provide maximum25protection because there are no rules about sanctions for users of counterfeit brands, so it is possible improvements to the existing regulations for this.Keywords: Law Enforcement, Brand Goods, Culture Law

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 9, No 2 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 2 Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 1 Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 8, No 1 (2012): Jurnal Nestor - 2012 - 1 Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 2 Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 1 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 2 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 1 More Issue