Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OLI SEPEDA MOTOR PALSU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NPM. A2021161087, FITRIYANA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Keberadaan Oli sepeda motor sebagai kebutuhan vital dalam perawatan purna jual sepeda motor menjadi sesuatu yang menggiurkan untuk disalah gunakan. Hal inilah yang tampaknya banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah tersebut dalam bertindak secara tidak patut, dengan menjual Oli sepeda motor yang tidak layak edar untuk meraup keuntungan pribadi. hal ini dibuktikan saat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar melakukan penggerebekan gudang penyimpananÂ oli pelumas yang diduga palsu di Kota Pontianak. Lokasi gudang yang digerebek pada 14 Agustus 2017 siang terletak di Jalan Suwignyo. Penggerebekan tersebut berawal dari adanya informasi terkait dengan peredaran barang-barang asli tapi palsu di gudang milik R Berdasarkan hasil pengecekan di gudang tersebut, Polisi menemukan berbagaiÂ oli yang diduga palsu. Barang bukti yang ditemukan ada 49 kotak oli merek MPX 1, 58 kotak oli merek Yamalube Silver, 38 kotak oli merek Yamalube Matic, 24 kotak oli merek Ultra Tex, 104 kotak oli Castrol 2T, 120 kotak oli merek Grand, 36 kotak oli merek Yamalube Sport, 138 kotak oli merek Enduro, 132 kotak oli merek MPX 2 dan 22 kotak oli merek Enduro 0,8 ml. Praktik penjualan suku oli palsu yang dilakukan oleh tersangka R tersebut, sudah berjalan satu tahun yang beredar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimana pengawasan terhadap peredaran oli sepeda motor palsu dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Pontianak berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? dan Bagaimana Upaya perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari adanya peredaran oli sepeda motor palsu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak? Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait peredaran barang dan/atau jasa dalam hal ini mengenai peredaran Oli sepeda motor di Kota Pontianak, dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kota Pontianak. Upaya perlindungan konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada yaitu masyarakat dan LPKSM disamping pemerintah sendiri melalui menteri dan/atau menteri teknis terkait.Â Â Kata kunci : Pengawasan, Oli Sepeda Motor dan Perlindungan KonsumenABSTRACT The existence of motorcycle oil as a vital need in after-sales care of motorcycles into something tempting to be misused. This is what many seem to be abused by irresponsible persons to exploit the gap in inappropriate acts, by selling unsuitable motorcycle oils for personal profit. this is evidenced when the Directorate of Special Criminal Investigation West Kalimantan provincial police force conduct raids of oil storage store lubricants that allegedly false in the city of Pontianak. The location of the warehouse that was raided on August 14, 2017 afternoon is located on Suwignyo Street. The raid originated from information related to the circulation of the original goods but fake in the warehouse owned R Based on the results of checks in the warehouse, the Police found a variety of oil allegedly false. Evidence found there are 49 boxes of brand oil MPX 1, 58 boxes of Yamalube Silver brand oil, 38 boxes of Yamalube Matic brand oil, 24 boxes of Ultra Tex brand oil, 104 Castrol 2T oil boxes, 120 Grand brand oil boxes, 36 boxes of Yamalube brand oil Sport, 138 boxes of oil Enduro brand, 132 boxes of oil brand MPX 2 and 22 boxes of oil Enduro 0.8 ml brand. Practice sales of fake oil tribe conducted by the suspect R, has been running one year circulating in the city of Pontianak and surrounding areas. Problems to be discussed in this study are as follows: How the application of sanctions in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection? How to supervise the circulation of fake motor oil in the framework of legal protection to consumers in Pontianak City based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection? and How Consumer Protection Efforts to Consumers from the circulation of fake motor oils according to Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in Pontianak City? Basically, the supervision done by the government related to the circulation of goods and / or services in this case concerning the circulation of motorcycle oil in Pontianak City, conducted by the Department of Trade Industry of cooperatives and SMEs of Pontianak City. Efforts to protect consumers through empowerment of each element that is the community and LPKSM besides the government itself through the minister and / or related technical ministers.Â Â Keywords: Supervision, Motorcycle Oil and Consumer Protection

KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP MODEL PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LPKA YANG BERSUMBER PADA PENDIDIKAN FORMAL DI INDONESIA NPM. A2021161067, SARI PRILIYANA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan formulasi model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia. Dalam realitanya, pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA saat ini masih belum mencerminkan pembinaan yang bersifat edukatif layaknya seperti pendidikan formal yang diberlakukan di Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat pada LPKA Pontianak, di mana anak yang berkonflik dengan hukum belum memperoleh program pendidikan formal mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah pada umumnya dan mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan (ijasah) tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka mantan anak yang berkonflik dengan hukum. Selama ini, model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA pada saat ini, masih mengacu pada konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan difokuskan pada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang ditempatkan di LPKA hanya menerima pendidikan non formal seperti Paket A, Paket B dan Paket C. Oleh karena itu, penulis menawarkan suatu model pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia dengan nama â€œSekolah Bina Anak Negara (SBAN)â€, yang kiranya dapat dijadikan bahan kebijakan formulasi terhadap model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia di masa yang akan datang. Adapun kebijakan formulasi terhadap model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara: (1) melakukan perubahan tata letak bangunan LPKA; (2) menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal; (3) melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan, dalam hal standarisasi kurikulum pendidikan yang diberikan dan tenaga pengajar (guru) yang mengajar di LPKA; dan (4) mengacu pada LPKA yang ada di Malaysia yang dinamakan Sekolah Tunas Bakti (STBs), dimana anak-anak yang berkonflik dengan hukum, diberikan pendidikan formal dengan tenaga guru berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada Sekolah Negara. Anak-anak tersebut juga mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di STBs. Selain itu, harus ada jaminan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang telah menyelesaikan pendidikannya di LPKA dapat melanjutkan ke sekolah di luar LPKA dengan jenjang yang lebih tinggi tanpa adanya tindakan diskriminatif dari pihak sekolah tersebut. Mengingat banyak terjadi selama ini, anak-anak yang berkonflik dengan hukum akan melanjutkan sekolah harus mengalami kesulitan karena banyak sekolah enggan untuk menerima mereka alasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bisa mencoreng nama sekolah, sedangkan sekolah tersebut termasuk sekolah favorit.Kata Kunci: Â Â Kebijakan Formulasi, Model Pembinaan, Pendidikan Formal, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.Â ABSTRACTThis thesis discusses the formulation policy of guidance model children in conflicts with the law at the Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia. In reality, the coaching of children in conflict with the law at the Special Child Development Institution still does not reflect educative development like formal education applied in Indonesia. This can also be seen in the Pontianak Special Child Development Institution, where children in conflict with the law have not received a formal education program following the same curriculum as in schools in general and take the same exams as children in outside communities with status the same, so that for education documents (certificate) there is nothing that shows that they are former children in conflict with the law. So far, the child coaching model that is in conflict with the law at the Special Child Development Institution at this time, still refers to the concept of correctionalism, where coaching is focused on personality coaching and independence development. Children who are in conflict with the law that are placed in the Special Child Development Institution only receive non-formal education such as Package A, Package B and Package C. Therefore, the author offers a model of coaching for children in conflict with the law in Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia under the name "State Child Development Schoolsâ€, which presumably can be used as a formulation policy for the child development model in conflict with the law at the Special Child Development Institution which originates from formal education in Indonesia in the future. The formulation policy guidance model children in conflicts with the law at the Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia. In reality, the coaching of children in conflict with the law at the Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia in the future can be done by: (1) making changes to the layout of Special Child Development Institution buildings; (2) providing facilities and infrastructure that support the realization of the right to formal education; (3) collaborate with the Office of Education, in terms of standardization of the education curriculum provided and teaching staff (teachers) who teach in Special Child Development Institution; and (4) refers to Special Child Development Institution in Malaysia called Tunas Bakti School, where children are in conflict with the law, given formal education with qualified teachers appointed from the Ministry of Education and following the same curriculum as the State School. The children also take the same test as children in outside communities with the same status, so that there is no education document indicating that they attend Tunas Bakti School. In addition, there must be a guarantee that children who are in conflict with the law who have completed their education in Special Child Development Institution can continue to school outside Special Child Development Institution with a higher level without discriminatory action from the school. Considering that many have happened so far, children who are in conflict with the law will continue their education must experience difficulties because many schools are reluctant to accept them the reason that children in conflict with the law can tarnish the name of the school, while the school is a favorite school.Keywords: Â Â Formulation Policy, Guidance Model, Formal Education, Special Child Development Institution.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK NPM. A2021161057, TEGUH DWI RIYANTO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Berdasarkan data dari Satlantas Polresta Pontianak, bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas berat yang pelakunya anak selama tahun 2017 sebanyak 7 kasus. Seluruh kasus kecelakaan lalu lintas berat yang pelakunya anak dilakukan proses penyidikan dan diversi, dimana pelaku dan korban didampingi orang tua/keluarga dengan melibatkan petugas Litmas dari BAPAS serta petugas dari Dinas Sosial. Walaupun telah dilakukan upaya diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian, namun kasus kecelakaan lalu lintas berat yang pelakunya anak tetap dilanjutkan ke tahap II di Kejaksaan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan dasar filosofi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penanganan terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum harus diupayakan restorative justice. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa tidak tercapai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak dan bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan agar tercapai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh fakta bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak tidak tercapainya restorative justice, hal ini disebabkan karena: (1) Pihak korban (orang tua/keluarganya) merasa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat dengan restorative justice tidak memberikan rasa keadilan bagi korban karena dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas berat tersebut menyebabkan korban harus menderita dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti kondisi semula; (2) Nilai ganti rugi untuk biaya pengobatan yang diberikan oleh pelaku atau orang tuanya tidak sesuai dengan permintaan dari pihak korban (orang tua/keluarganya); dan (3) Pihak korban (orang tua/keluarganya) ingin memberikan pelajaran kepada pelaku untuk memberikan efek jera dan menyadarkan orang tua pelaku agar anaknya tidak diperkenankan mengendarai sepeda motor karena masih dibawah umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya oleh Penyidik Polri dari Satlantas Polresta Pontianak agar tercapai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak, yakni dengan cara: (1) Memberikan saran dan masukan kepada pihak korban (orang tua/keluarganya) dan pihak pelaku (orang tua/keluarganya) agar bisa mencapai kata sepakat untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak melalui diversi dengan tujuan untuk mencapai restorative justice; (2) Memberikan saran dan masukan kepada pihak korban (orang tua/ keluarganya) untuk bisa berbesar hati menerima kesanggupan dari pihak pelaku (orang tua/keluarganya) yang memberikan ganti rugi biaya pengobatan walaupun tidak sesuai dengan harapan dari pihak korban, mengingat bisa saja kondisi ekonomi dari orang tua/keluarga pelaku memang tidak mampu untuk memberikan ganti rugi biaya pengobatan secara keseluruhan; dan (3) Memberikan saran dan masukan kepada orang tua/keluarga pelaku untuk lebih fokus dalam mengawasi anaknya, mengingat anak tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). Di samping itu, kondisi emosional anak sangat labil sehingga sangat mempengaruhi dalam mengendarai sepeda motor. Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas Berat, Anak, Keadilan Restoratif, Tingkat Penyidikan. ABSTRACT Based on data from the Pontianak Police Traffic Unit, the number of cases of heavy traffic accidents that perpetrators have committed during 2017 was 7 cases. All cases of heavy traffic accidents that the perpetrators of the child carried out the process of investigation and diversion, in which the perpetrator and victim were accompanied by their parents/family by involving community research officers from correctional center and officers from the Social Services. Although diversion efforts have been carried out at the police investigation stage, cases of heavy traffic accidents that perpetrators of children continue to stage II at the procecutor?s. This is of course contrary to the philosophical basis of Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, where the handling of children involved in legal cases must be attempted to restorative justice. As for the formulation of the problem in this study is why restorative justice is not achieved in the settlement of the crime heavy traffic accident committed by children at the level of investigation in the Pontianak City and how should efforts be made to achieve restorative justice in the settlement of the crime heavy serious traffic accident conducted by children at the level of investigation in Pontianak City. This study uses a type of sociological juridical legal research. Based on the results of the study and discussion, it was found that the completion of criminal acts of heavy traffic accidents committed by children at the level of investigation in Pontianak City did not achieve restorative justice, this was due to: (1) the victim (parents/family) felt the settlement of a criminal act heavy traffic accidents with restorative justice do not provide a sense of justice for the victim because the impact of the heavy traffic accident caused the victim to suffer and not be able to carry out activities like the original condition; (2) The value of compensation for medical expenses provided by the perpetrator or his parents is not in accordance with the request of the victim (parent/family); and (3) The victim (parents/family) wants to give lessons to the perpetrators to give deterrent effects and make the parents aware of the perpetrators so that their children are not allowed to ride motorbikes because they are underage. Therefore, efforts need to be made by Police Investigators from the Pontianak Police Unit to achieve restorative justice in the settlement of the crime heavy traffic accident committed by children at the investigation level in Pontianak City, namely by: (1) Providing advice and input to the parties victims (parents/family) and the perpetrators (parents/family) in order to reach an agreement to make peace in resolving the problem of heavy traffic accidents carried out by children through diversion in order to achieve restorative justice; (2) Provide advice and input to the victim (parents/family) to be able to be encouraged to accept the ability of the perpetrators (parents/family) who provide compensation for medical expenses even though it is not in accordance with the expectations of the victim, given the conditions the economy of the parent/family perpetrator is indeed unable to compensate for the overall medical expenses; and (3) Providing advice and input to the parent/family of the perpetrator to focus more on supervising their children, given that children are not allowed to ride a motorcycle without a Driving License. In addition, the emotional condition of the child is very unstable so it is very influential in riding a motorcycle. Keywords: Heavy Traffic Accidents, Children, Restorative Justice, Level of Investigation.

KEDUDUKAN PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA SEBAGAI AGEN TUNGGAL PEMASARAN PRODUK PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII DITINJAU DARI HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT NPM. A2021141075, MUHAMMAD LARRY IZMI
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTÂ This thesis discusses the position of one of the affiliated companies of PT Perkebunan Nusantara XIII as one of the State-Owned Enterprises in terms of Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition. As a form of procurement of goods and services, the direct appointment of affiliated companies has the potential for violations of the principles of fair business competition if they do not comply with the applicable rules. The form of violation that can occur as a result of the direct appointment is the occurrence of conspiracy or discrimination against other business actors that can result in the closing of opportunities for other business actors to participate in the business competition. As a BUMN, PT Perkebunan Nusantara XIII is a business entity whose capital is derived from the separated state assets. This has resulted in PT Perkebunan Nusantara XIII being subject to the rules that become guidelines in conducting its business activities, including in the case of procurement of goods and services as well as possible cooperation carried out by direct appointment through these rules SOE Synergy. This rule raises various interpretations of PT Perkebunan Nusantara XIII as a business actor. In the discussion, the study of the position of PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara as a marketing agent was carried out from both sides of the regulation both from the Anti-Monopoly Law and SOE Synergy. This thesis research was conducted using normative and sociological legal research methods. Furthermore, even though it is contrary to the Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition, SOE Synergy fulfills the provisions referred to in Law Number 5 Year 1999. However, there needs to be an improvement in the clause of the Marketing Agency Agreement of PT Perkebunan Nusantara XIII with PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara so that the position of the agent in accordance with the intended exception in Law Number 5 of 1999.Â Keywords : Direct Appointment, Agent, State-Owned EnterprisesÂ Â ABSTRAKÂ Tesis ini membahas mengenai kedudukan salah satu perusahaan terafiliasi PT Perkebunan Nusantara XIII selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara ditinjau dari Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung perusahaan terafiliasi memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut dalam kompetisi usaha. Selaku BUMN, PT Perkebunan Nusantara XIII adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara XIII tunduk dalam aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa maupun kerja sama yang memungkinkan dilakukan secara penunjukan langsung melalui aturan tersebut Sinergi BUMN. Aturan ini menimbulkan berbagai interpretasi terhadap PT Perkebunan Nusantara XIII sebagai pelaku usaha. Pada pembahasan, kajian mengenai kedudukan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sebagai agen pemasaran dilakukan dari kedua sisi aturan baik dari Hukum Anti Monopoli maupun Sinergi BUMN. Penelitian tesis ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Selanjutnya walaupun bertentangan dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sinergi BUMN memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, perlu adanya perbaikan klausul dari Perjanjian Keagenan Pemasaran PT Perkebunan Nusantara XIII dengan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sehingga kedudukan agen sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pengecualian pada UU Nomor 5 Tahun 1999.Â Kata Kunci : Penunjukan Langsung, Agen, BUMN

PERAN MEDIASI OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERKEBUNAAN KELAPA SAWIT BINTANG PERMATA KHATULISTIWA DI DUSUN LENGKONG SANGSANG DESA SUNGAI SAMPUK NPM. A2021161054, ANDI PRAYOGA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Indonesia merupakan Negara yang agraris sehingga tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi Kehidupan Rakyat. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup Umat Manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup Umat Manusia sedangkan persedian tanah relatif tetap dan terbatas keperluan akan tanah oleh masyarakat semakin hari semakin meningkat sehingga fungsi tanah menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok dan individu dengan perusahaan perkebunaan kelapa sawit, penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Dusun Lengkong Sangsang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, diselesaikan dengan cara damai, musyawarah dan kekeluargaan yang didasarkan pada mediasi danÂ Hukum Adat Dayak Limbai yang telah berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat yang ada diwilayah Dusun Lengkong Sangsang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.Penelitian ini mengunakan metode yuridis Sosiologis dengan jenis pendekatan Deskriptif Analisis Kualitatif yaitu mengambarkan keadaan dan pengolahan data yang di dasarkan pada hasil penelitian lapangan yang kemudian di padukanÂ dengan data dari data studi kepustakaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian, dan kemudianÂ menganalisisnya hingga menarik kesimpulan akhir. Teknik dan alat pengumpulan data mengunakan teknik komunikasi langsung dengan cara wawancara, dan komunikasi tidak langsung dilakukankan dengan angket.Bahwa Peran Mediasi Oleh Pemerintah Daerah Dalam Membantu Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perkebunaan Kelapa Sawit Bintang Permata Khatulistiwa Di Dusun Lengkong Sangsang Desa Sungai Sampuk Di Lakukan Melalui Lembaga Non Litigasi Dan Kepala Adat Dayak Limbai.Faktor penyebab atau alasan menyelesaikan melalui Jalur Mediasi oleh pemerintah daerah dan lembaga Hukum Adat, kerena mematuhi peraturan dan mengembalikan pada pihak yang berhak bahwa akibat Hukum bagi salah satu pihak yang Bersengketa Kepemilikan Tanah Di Dusun Lengkong Sangsang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi. adalah menganti kerugian dengan membayar Denda Adat.Â Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Daerah dan Kepala Adat Dayak Limbai Di Dusun Lengkong Sangsang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, adalah dengan memberikan sanksi yang setimpal agar pelanggar merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.Â Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, DayakÂ ABSTRACIndonesia is an agrarian country so land is very important in peopleâ€™s life. Land is a much-needed natural resource for the survival of mankind. Human relationships with land are not merely a place of life, but more than that it provides resources for the survival of humanity while the supply of land is relatively fixed and limited so the need for land among the people is increasing so that the function of the land may cause problem in society between individuals, individuals and groups, individuals and oil palm plantation companies. Settlement of Land Ownership Dispute in Lengkong Sangsang Hamlet of Sungai Sampuk Village in Menukung Subdistrict of Melawi Regency is usually through a peaceful way, deliberation and kinship based on mediation and customary law of Dayak Limbai which applies in the daily life of indigenous people in the area of Lengkong Sangsang hamletÂ of Sungai Sampuk Village in Menukung Subdistrict of Melawi Regency.This research uses the sociological juridical method with a descriptive approach and qualitative analysis to describe the condition and data processing based on the results of field research which then mixed with data and literature study data found during research, and then analyze them to draw the final conclusion. The techniques and data collection tools used were direct communication techniques by means of interviews, and indirect communication through questionnaireThat the role of media by local government in resolving conflict between communities and Bintang Permata Khatulistiwa Oil Palm Plantation in Lengkong Sangsang Hamlet of Sungai Sampuk Village was performed through Non-litigation and the Head of Dayak Limbai Customary Law.The causes or reasons for resolving the conflict through mediation by local government and customary law institution is because they obey the rules and give the right to the party who is entitled that the legal consequences of the ownership in Lengkong Sangsang Hamlet of Sungai Sampuk Village in Menukung Subdistrict of Melawi Regency is to compensate by paying adat fines.Efforts that Local Governments and Head of Dayak Limbai Customary Law are giving penalties accordingly for the perpetrator as a deterrent so as not to repeat the same offense.Â Keywords: Role, Local Government, Dayak Limbai, Settlement, Dispute, Land Ownership

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN /KOTA NPM. A21212088, RUSTIARNI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi karena implementasi Standar Nasional Perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang penting dioptomalkan, agar Perpustakaan bermutu prima guna memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian sehingga bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Perpustakaan ini unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Perpustakaan, dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang Tipe B. Seiring perkembangan masyarakat, Perpustakaan bermutu prima (berstandar) sangat dibutuhkan. Masalahannya bagaimana implementasi Standar Nasional Perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota, tujuannya mengetahui implementasi pedoman, kendala-kendala, upaya pengoptimalannya. Metode penelitiannya normatif, empiris, bersandarkan pada teori Implementasi, efektivitas hukum, dan Standar Nasional Perpustakaan. Hasilnya belum terlaksana sepenuhnya, disebabkan kurangnya faktor Petugas yang menegakkannya, fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. Upaya Pemerintah mengoptimalkannya yakni mengirim tenaga perpustakaan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, memasukkan formasi Tenaga Pustakawan dalam penerimaan CPNS, mengalokasikan penganggaran tahun 2019 untuk renovasi gedung dan fasilitas perpustakaan. Hendaknya secara kontinyu melengkapi Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku, agar penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan selalu terukur, terjaminnya mutu sesuai pedoman yang berlaku. Kata Kunci: Implementasi, Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang.ABSTRACTThis research is motivated because the implementation of the National Library Standards in the Regional Library of Ketapang District is important for optimization, so that excellent quality libraries to meet the needs of information, education, research so that the society progresses, educates the nation's life as mandated by the 1945 Constitution. Regional Government in the Library area, managed by the Regional Archives and Library Office of Ketapang Regency Type B. Along with the development of the community, excellent quality (standardized) libraries are needed. The problem is how the implementation of the National Library Standards in the Regional Library of Ketapang Regency Based on Article 2 of the Regulation of the Head of the National Library Number 8 of 2017 Concerning the National Standards of the Regency /City Library, the purpose of knowing the implementation of guidelines, constraints, optimization efforts. The research method is normative, empirical, based on the theory of implementation, legal effectiveness, and National Library Standards. The results have not been fully implemented, due to the lack of factors of the officers who enforce them, facilities that are expected to support the implementation of the law, community legal awareness and legal culture. The government's efforts to optimize it include sending library staff to attend training, technical guidance, including the formation of Librarians in the reception of CPNS, allocating budgeting in 2019 for renovation of buildings and library facilities. It should continuously complement the applicable National Library Standards, so that library management is always measured, guaranteeing quality in accordance with applicable guidelines.Keywords: Implementation, District Library National Standards, Regional Library of Ketapang Regency

ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN DAN PORNOGRAFI NPM. A2021161031, SRI SUDONO SALIRO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memilki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah maupun dalam rangka mempertahankan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. Perda No. 3 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan pornografi dalam konteks definisi tindak pidana perzinahan, diduga adanya pertentangan dengan KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah pengaturan tentang perzinahan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 bertentangan atau tidak dengan perundang ? undangan yang lebih tinggi, dan juga untuk menganalisa bagaimana efektifitas implementasi Perda tersebut. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis. NBerdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pada konteks KUHP mengenai pengaturan perzinahan dilihat dari sisi, bahwa KUHP tersebut adalah produk belanda, dengan kehadiran Perda No. 3 tahun 2004 merupakan sebagai pelengkap dari KUHP yang belum ada pengaturannya mengingat perzinahan antara laki-laki lajang dengan perempuan lajang merupakan pelanggaran terhadap kaidah agama. Sedangkan mengenai efektifitas implementasi Perda tersebut, terdapat kendala dilihat dari sumber daya Satpol PP yang masih kekurangan jumlah pegawai berbanding luas wilayah Kab. Sambas, pihak SatPol PP kesulitan untuk mengidentifikasi unsur ? unsur tindak pidana pelanggaran, apakah itu tergolong perzinahan atau bukan, kurangnya fasilitas kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan masih belum ada UPT Satpol PP Kecamatan. NBerdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, Pemda Sambas harus mengeluarkan Perda baru tentang larangan pelacuran dan pornografi, yang setidaknya memuat ketentuan tentang definisi pencegahan maksiat, Sehingga dalam kaitannya dengan hal ini, penegakan Perda tidak merasa kesulitan untuk menegakan perda karena sudah diatur didalam Perda yang misalkan didapati nya ketika sedang tugas, penggerebekan, seorang laki ? laki dan perempuan yang bukan pasangan suami ? istri sedang berada di dalam satu kamar yang tidak sedang melakukan persetubuhan. Disamping itu diperlukan tambahan personil Satpol PP, penambahan sarana dan prasarana Kata Kunci: Otonomi Daerah, Efektifitas, Peraturan Daerah. ABSTRACT Local governments in the framework of carrying out regional autonomy, local governments have the authority and independence in regulating regional government affairs. The local government of Sambas Regency in carrying out government affairs which is its authority has the right to make policies both in the context of improving services, in order to increase community participation in regional development and in order to maintain moral values in people's lives. One important element in implementing the process is through the establishment of regional regulations. Perda No. 3 of 2004 concerning the prohibition of prostitution and pornography in the context of the definition of criminal acts of adultery, allegedly contradicting the Criminal Code. This study aims to analyze whether the regulation of adultery in Perda No. 3 of 2004 contradicts or not with higher legislation, and also for analyzing how effective the implementation of the regulation. To analyze these problems, the author uses normative legal research methods and sociological legal research. Based on the results of the study, it was concluded that in the context of the Criminal Code regarding adultery arrangements viewed from the side, that the Criminal Code was a Dutch product, with the presence of Perda No. 3 of 2004 is a complement to the Criminal Code that has not been regulated considering adultery between single men and single women is a violation of religious rules. While regarding the effectiveness of the implementation of the Regional Regulation, there are obstacles seen from the Satpol PP resources which still lack the number of employees compared to the area of the Regency. Sambas, the SatPol PP has difficulty identifying elements of criminal offenses, whether it is classified as adultery or not, the lack of 4 (four) wheel operational service facilities and there is still no UPT Satpol PP Kecamatan. NBased on the above conclusions, the writer gives a suggestion, the Sambas Regional Government must issue a new law concerning the prohibition of prostitution and pornography, which at least contains provisions on the definition of immorality prevention. For example, when he was on duty, a raid, a man and woman who were not a husband and wife were in a room not having sex. Besides that, additional Satpol PP personnel are needed, additional facilities and infrastructure Keywords: Regional Autonomy, Effectiveness, Regional Regulations.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING SEKTOR BONGKAR MUAT DI KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH NPM. A2021161032, HARLINDA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKOutsourcing merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan dan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Dalam hubungan hukum ini ada tiga pihak yang saling berkaitan yaitu perusahaan pemberi pekerjaan atau pengguna jasa , perusahaan penerima pekerjaan dan pekerja/buruh .Â Outsourcing menjadi sorotan banyak pihak karena seringkali terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan-hak-hak pekerja sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Permenakertrans RI Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perlindungan hukumÂ terhadap hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat di Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah sekaligus menganalisa faktor-faktor penyebab belum efektifnya pemenuhan hak-hak pekerja tersebut serta upaya yang dilakukan agar hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk menganalisa permasalahan tersebut diatas, penulis menggunakan metode normatif sosiologis yaitu menganalisa secara normatif melalui study kepustakaan dan melakukan penelitian langsung dilapangan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa pekerja/buruh bongkar muat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab belum efektifnya pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat disebabkan belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pelaksanaanÂ hak-hak pekerja sektor bongkar muat sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak terhadap pekerjaÂ Â Â Kata Kunci: Hak-Hak Pekerja,Outsourcing, Perlindungan HukumÂ ABSTRACTOutsourcing is a legal relationship based on an agreement to contract work and / or provide services for workers / laborers. In this legal relationship there are three interrelated parties, namely the employer or service user, the employer and the worker / laborer. Outsourcing is in the spotlight of many parties because of the frequent violation of the fulfillment of workers' rights as mandated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower of Republic of Indonesia Minister of Manpower and Transmigration Number 19 of 2012 concerning Partial Submission of the implementation of work to other companies. This study aims to analyze the legal protection of the rights of outsourcing workers in the loading and unloading sector in the District of Mempantan while analyzing the factors that have not been effective in fulfilling the rights of workers and the efforts made so that the rights of workers to the loading and unloading sector can fulfilled as it should. To analyze the problems mentioned above, the author uses the sociological normative method, which is to analyze normatively through literature studies and conduct research directly in the field of companies that use the services of loading and unloading workers. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that have not been effective in fulfilling the rights of workers in the loading and unloading sector are caused by the lack of maximum guidance and labor supervision on the implementation of the loading and unloading sector workers' rights resulting in low awareness of employers to fulfill their obligations to the workerÂ Keywords: Worker Rights, Outsourcing, Legal Protection

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEMASUKAN PRODUK SEGAR HORTIKULTURA KE WILAYAH KALIMANTAN BARAT DARI MALAYSIA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN NPM. A2021161088, SUCI APRIYANTI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Setiap pemasukan produk pertanian ke Indonesia harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga produk pertanian tersebut aman dan bermutu. Produk hortikultura impor wajib dan dituntut memperhatikan aspek standar mutu dan keamanan produk, ketersediaan produk dalam negeri, persyaratan kemasan, perlabelan dan perlindungan terhadap keselamatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. Selama ini pelaku yang membawa produk pertanian secara ilegal dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah akan ditangkap pihak berwajib, contohnya pada bulan November 2016 Polresta Pontianak Kota mengamankan 2,5 ton kentang dan 77 karung bawang merah yang masuk ke Kota Pontianak tanpa dokumen resmi sebanyak 2,5 ton kentang akhirnya disita jajaran Mapolresta Pontianak Kota di Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan Sementara 77 karung bawang disergap Tim Jatanras Polresta Pontianak di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas, Pontianak Timur, selanjutnya pada bulan Februari 2017 Polresta Pontianak Kota berhasil mengamankan bawang merah diduga ilegal berjumlah 220 karung atau 4,4 ton itu rencananya hendak dipasarkan di sejumlah Pasar Tradisional di Kota Pontianak. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Peraturan apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang memasukan produk segar hortikultura ke wilayah Kalimantan Barat dari Malaysia yang tidak memenuhi standar mutu & keamanan pangan? Dan Bagaimana sebaiknya penerapan UU terhadap pelaku yang memasukan produk segar hortikultura ke wilayah Kalimantan Barat dari Malaysia yang tidak memenuhi standar mutu & keamanan pangan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2016 dan tahun 2017 proses hukum terhadap pelaku yang memasukan produk segar hortikultura ke wilayah Kalimantan Barat dari Malaysia yang tidak memenuhi standar mutu & keamanan pangan hanya dilakukan pengamanan terhadap barang bukti kemudian dilimpahkan kepada Balai Karantina Kelas I Pontianak dan Perlunya menerapkan ketentuan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yakni apabila setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/ atau keamanan pangan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).Â Kata kunci : Penegakan hukum, Hortikultura dan Standar MutuÂ ABSTRACT Every import of agricultural products to Indonesia must meet the established requirements so that the agricultural products are safe and quality. Imported horticultural products shall be required to pay attention to aspects of quality standards and product safety, availability of domestic products, packaging requirements, labeling and protection of human, animal, plant and environmental safeguards. During this time the perpetrators who carry agricultural products illegally and not equipped with legal documents will be arrested the authorities, for example in November 2016 Police Pontianak City securing 2.5 tons of potatoes and 77 sacks of red onion that goes to the city of Pontianak without official documents as much as 2 , 5 tons of potatoes finally confiscated ranks Mapolresta Pontianak City in Flamboyan Market, South Pontianak While 77 sacks of onions ambushed Tim Jatanras Police Pontianak on Jalan Panglima Aim, Bahari Mas Complex, East Pontianak, then in February 2017 Pontianak City Police succeeded in securing the suspected onion illegal amounted to 220 sacks or 4.4 tons of it is planned to be marketed in a number of Traditional Markets in Pontianak City. The issues that will be discussed in this research are as follows: What regulations can be imposed on the perpetrators who include fresh horticultural products to West Kalimantan from Malaysia that do not meet the standards of quality & food security?Â And how should the law be applied to the actors who include fresh horticultural products to West Kalimantan from Malaysia that do not meet the standards of quality & food security?The research method used in this research is empirical juridical approach method. During the last 2 (two) years from 2016 and 2017 the legal process against the actors who import fresh horticultural products to West Kalimantan from Malaysia that do not meet the standards of quality & food safety is only done to secure the evidence then delegated to the First Class Quarantine Center Pontianak and the necessity of applying the provision in Article 128 of Act Number 13 of 2010 concerning Horticulture, ie if every person distributing certain imported horticultural products that do not meet the quality standard and / or food safety shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) or a fine of not more than Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).Â Keywords: Law enforcement, Horticulture and Quality Standards

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KERUGIAN PT PLN (PERSERO) AKIBAT PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK TANPA ALAS HAK OLEH BUKAN PELANGGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 0088-Z.P/DIR/2016 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK NPM. A2021161002, ARIF ANDIKA PUTRA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini berjudul â€œAnalisis Yuridis Penyelesaian Kerugian PT PLN (Persero) Akibat Pemakaian Tenaga Listrik Tanpa Hak Oleh Bukan Pelanggan Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrikâ€. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa secara yuridis normatif, PT PLN (Persero) berwewenang untuk melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik di Indonesia. PT PLN (Persero) berbentuk Perseoran sehingga dalam menjalankan perusahaan dilaksanakan berdasarkan Undang â€“ Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan. Salah satu tujuan dibentuknya Perseroan adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Dalam rangka mendapatkan keuntungan, PT PLN (Persero) berusaha untuk mengurangi kerugian terhadap pemakaian tenaga listrik oleh Bukan Pelanggan. Untuk mengurangi kerugian tersebut, PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggannya. Dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), PT PLN (Persero) sesuai dengan prosedur yang ada. Setiap temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dan bukan pelanggan mempunyai sanksi masing â€“ masing tergantung jenis pelanggarannya. Untuk pelanggan, PT PLN (Persero) sudah mempunyai dasar hukum yang kuat berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sebagai legal standing untuk menindak dan memberikan sanksi. Namun untuk Bukan Pelanggan, yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan PT PLN (Persero) maka akan dikenakan aturan sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang mana dikenakan Tagihan Susulan IV (TS IV). Penindakan terhadap Bukan Pelanggan ini dilakukan dengan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan Pelanggan untuk dikenakan TS IV. Apabila Bukan Pelanggan tidak menyetujui pengenaan TS IV tersebut, maka PT PLN (Persero) dapat mengajukan Bukan Pelanggan tersebut ke ranah hukum (hukum pidana). Oleh karena itu, TS IV yang disepakati antara PT PLN (Persero) dengan Bukan Pelanggan adalah sebuah bentuk hukum baru (kesepakatan korban dan pelaku). Hal ini merupakan bentuk penerapan Hukum Progresif di Perusahaan yang mana hukum itu bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memperbaiki keadaan akibat terjadinya pelanggaran (Pemakaian tenaga listrik).Kata Kunci : Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Bukan Pelanggan.ABSTRACTThis thesis is untitled â€œJuridical Analysis of PT PLN (Persero)â€™s Loss Settelement Due To The Use of Electicity Power Without Rights by Non â€“ Customers Based on the Decree of The Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 About Managing Electricity Usageâ€. Through literature study using the normative juridical law approach, it can be conclude that in Juridical Normative manner, PT PLN (Persero) has the authority to carry out electric power usage control (P2TL) based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 concerning control Use of Electric Power as a follow-up to the Regulation of The Minister of Energy and Mineral Resourches Number 33 od 2014 concerning The Level of Service Quality and Cost Related to Electric Power Distribution by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). PT PLN (Persero) is a state â€“ Owned Enterprise taht is given assignment to provide electricity in Indonesia. PT PLN (Persero) is in the form of a company so that in carrying out the company, it shoul be based on Law Number 40 of 2007. One of objectives of the establishment of the company is to gain profits in running a bussines. In order to gain profit, PT PLN (Persero) strives to reduse losses from the use of electricity by Non-Customers. To reduce this losses, PT PLN (Persero) carries out the Control of Electricity Usage (P2TL) and as a form of service to its customers. In carrying out the control of Electicity Usage (P2TL), PT PLN (Persero) is in accordance with the existing procedures. Any finding of violation of committed by customers and Non-customers have their respective sanction depending on the type of violation. For customer, PT PLN (Persero) has a strong legal basis in the form of Power Purchase Agreement (SPJBTL) as a legal standing to take action and impose sanction. Howerver, for Non-Customers, there is no legal relationship at all with PT PLN (Persero) it will be subject to rules in accordance with the Decree of The Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 Concerning Control of Electricity Usage which is subject to IV Subsequent Bill (TS IV). This action againts non-customers is carried out with the agreement between PT PLN (Persero) and the customer to subject to TS IV. If the Non-customers does not approved the imposition of the TS IV, the PT PLN (Persero) may submit the Non-customers to realm of law (criminal law). Therefore, the TS IV agreed between PT PLN (Persero) and Non-customers is a new form of Law (agreement between victims and perpetartors). This is a form of application of Progressif Law in Companies where the Law aims to restore balance and improved due to violations (use of electicity).Keywords: Controlling Electicity Power Usage (P2TL), Non-customers

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA