cover
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalal-muamalat@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jl. AH. Nasuiton No. 105 Cibiru Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah
ISSN : 20863225     EISSN : 27160610     DOI : 10.15575/am
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah is a journal that focuses on the development of Islamic Economics. The journal comprehensively examines various aspects of current and emerging laws and economics relevant to the field. The journal board welcomes articles from scholars, professionals, researchers, and students as a collective effort toward the advancement of Islamic economics, submitted manuscripts will be published and disseminated. The journal releases new issues twice annually, in January and July. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah focuses on the main issues in the development of Islamic Economics, covering conceptual ideas and research findings related to the following areas: 1. Islamic Economics Law 2. Islamic Banking and Finance 3. Islamic Business 4. Islamic Law 5. Islamic Marketing 6. Islamic Philanthropy 7. Islamic Human Capital 8. Halal Supply Chain Management 9. Halal Industry 10. Other Topics Related to Islamic Economics
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2023): July" : 7 Documents clear
Exequatur of Sharia Economic Sector Arbitration Awards in The National Legal System Diding Jalaludin
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.24469

Abstract

Exequatur is the act of the Chief Justice of the Supreme Court granting an executive title to an arbitral award, allowing it to be enforced with the assistance of state instruments if required. This exequatur can take the form of either a stamp affixed to the arbitral award or a separate determination (aparte beschikking). The objective of this research is to identify the judicial bodies that hold the competence to grant exequatur for arbitral awards in Sharia economics and business. The study employs a normative legal approach, concentrating on norms derived from applicable legislations and regulations. Currently, the arbitration settlement cases in the Islamic economics field are handled by two courts. The Sharia exequatur arbitral award is governed by Article 59, paragraph (1) of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and ADR. The District Court is authorized to execute this award while the Religious Courts are given the authority to execute and annul Sharia arbitration decisions, according to Supreme Court Regulation (PERMA) Number 14 of 2016 regarding Procedures for the Settlement of Sharia Economic Cases. The Arbitration Law and ADR need expeditious revision to incorporate the existence of Sharia arbitration, including the unification of all authority relating to sharia arbitration given to 1 (one) judicial environment, namely the Religious Courts.Exequatur adalah tindakan Ketua Pengadilan yang memberikan executoriale titel pada putusan arbitrase, yang memungkinkan putusan arbitrase untuk dilaksanakan eksekusi dengan bantuan instrumen negara jika diperlukan. Exequatur ini dapat berupa stempel yang ditempelkan pada putusan arbitrase atau penetapan terpisah (aparte beschikking). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi badan-badan peradilan yang memiliki kompetensi untuk memberikan exequatur untuk putusan arbitrase dalam ekonomi dan bisnis Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berkonsentrasi pada norma-norma yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, kasus-kasus penyelesaian arbitrase di bidang ekonomi syariah ditangani oleh dua pengadilan. Exequatur putusan arbitrase syariah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeksekusi putusan ini, sedangkan Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk mengeksekusi dan membatalkan putusan arbitrase Syariah, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. UU Arbitrase dan APS perlu segera direvisi untuk memasukkan keberadaan arbitrase Syariah, mencakup penyatuan seluruh kewenangan yang berkaitan dengan arbitrase syariah diberikan pada 1 (satu) lingkungan peradilan, yaitu Pengadilan Agama.
The Role of Baitul Maal Wa Tamwil in Encouraging MSMEs in Sukabumi District (Field Study at BMT Ibadurrahman Sukabumi City) Neni Nuraeni; Evi Sopiah
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29447

Abstract

BMT Ibadurrahman is an economic and financial institution that applies Shariah principles in all its activities. The main target of BMT Ibadurrahman is micro, small, and medium enterprises abbreviated as MSMEs. The empowerment of MSME actors is one of the patterns of creating distributive justice patterns in the Islamic economy. In addition to creating distributive justice in the economy, making people aware of the dangers of usury is one of the objectives of BMT Ibadurrahman's presence in order to prevent people from getting involved in the vicious practice of usury. The empowerment pattern carried out by BMT Ibadurrahman is not so smooth because there are several things that need to be prepared. There are two factors that are one of the causes of obstruction of the MSME empowerment pattern carried out by BMT Ibadurrahman, both from internal and external perspectives. This is an obstacle for BMT Ibadurrahman in achieving the empowerment of MSMEs in Sukabumi City and Sukabumi Regency.BMT Ibadurrahman merupakan lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan yang dalam segala aktivitasnya menggunakan prinsip syariah. Sasaran utama BMT Ibadurrahman dalam para pelaku usaha mikro kecil menengah atau yang disingkat UMKM. Pemberdayaan para pelaku UMKM menjadi salah satu pola terbentuknya pola keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Selain dari terciptanya keadilan distributif dalam perekonomian, menyadarkan masyarakat akan bahayanya riba menjadi salah satu tujuan hadirnya BMT Ibadurrahman dalam menjaga masyarakat agar tidak terjerat ke dalam ganasnya praktik riba. Pola pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Ibadurrahman tidak begitu mulus karena ada beberapa hal yang harus di persiapkan. Ada dua faktor yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya pola pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT Ibadurrahman, baik dari segi internal maupun eksternal. Hal ini menjadi rintangan BMT Ibadurrahman dalam tercapainya pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Sukabumi maupun Kabupaten Sukabumi
Pengembangan Marketing Online Shop Fifau Hijab Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Aza Nur Fitriyani Prihatin; Didi Sukardi; Hafni Khairunnisa
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.27327

Abstract

The term "creative economy" refers to a way to pursue sustainable development through creativity. Information technology plays an important role in marketing because it has the ability to create new sectors and change the way people use technology and conduct business. The purpose of the research is to understand how marketing development strategies use technology and information, identify factors that support and hinder marketing development using information technology, and find out how Sharia economic law views marketing development strategies using information technology at Online Shop Fifau hijab Cirebon during the COVID-19 pandemic. The methodology used in this research is qualitative. Interviews, documentation, and literature studies were the data collection methods. The findings of this study show that the marketing development plan of Fifau hijab Cirebon during the COVID-19 pandemic was made using information technology, namely social media sites such as FB, WA, Shopee, Instagram, and TikTok. This tactic is acceptable in Sharia Economic Law if it does not interfere with the basics of muamalah.Istilah "ekonomi kreatif" mengacu pada cara untuk mengejar pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam pemasaran karena memiliki kemampuan untuk menciptakan sektor-sektor baru dan mengubah cara orang menggunakan teknologi dan menjalankan bisnis. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami bagaimana strategi pengembangan pemasaran menggunakan teknologi dan informasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan pemasaran menggunakan teknologi informasi, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap strategi pengembangan pemasaran menggunakan teknologi informasi pada Online Shop Fifau hijab Cirebon di masa pandemi COVID-19. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Wawancara, dokumentasi, dan studi literatur menjadi metode pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana pengembangan pemasaran Fifau hijab Cirebon selama pandemi COVID-19 dibuat dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu situs media sosial seperti FB, WA, Shopee, Instagram, dan Tiktok. Taktik ini dapat diterima dalam Hukum Ekonomi Syariah jika tidak mengganggu dasar-dasar muamalah.
Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri) Nurul Hasana; Mustopa Mustopa; Enceng Arif Faizal; Syamsul Falah; Dadang Syaripudin
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29594

Abstract

This research examines the legal consequences of the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes in the general court in the agreement made by the parties. Prior to the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, the parties could determine the clause of choice of forum for resolving banking disputes by litigation through the district court. The research objectives examine 1) the authority of religious courts in adjudicating and resolving Sharia banking disputes before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012; and 2) the legal consequences of the choice of forum for resolving Sharia banking disputes in the district court in the agreement before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. This type of doctrinal research uses a conceptual approach and legislation. The technique of analyzing research materials uses a prescriptive approach with the aim of providing arguments for the results of research that has been done. This research concludes that: 1) the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, cannot override the legal provisions related to the absolute competence of religious courts; 2) the legal consequences of the lawsuit for Sharia banking disputes through the district court, either before or after the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, the decision on the case must be declared unacceptable (niet ontvankelijke verklaard).  Penelitian ini mengkaji akibat hukum klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan umum dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, para pihak dapat menentukan klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan secara litigasi melalui pengadilan negeri. Tujuan penelitian mengkaji: 1) kewenangan pengadilan agama dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012; dan 2) akibat hukum pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan negeri dalam perjanjian sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Jenis penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif dengan tujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan agama; 2) akibat hukum gugatan sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri, baik sebelum atau setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, maka putusan atas perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Syariat Islam Dalam Menjaga Keamanan Negara: Studi Komparatif Pemahaman Ahlu Sunnah Dan Kelompok Radikal Islam Ridwan Febriyanto; Isman Isman
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.26237

Abstract

Indonesia is known as one of the largest Islamic countries in the world, with various colorful mazhabs and thoughts that are in them, as well as the plurality of its population, there are many disputes and differences of opinion that color the life of its people. One of the intolerable differences of opinion is the difference of opinion opposite the context of the two revelations, the Qur'an and the hadith. Among the things that must be addressed firmly is Islamic radicalism which has the potential to strongly damage the integrity of the state. The purpose of this journal is to introduce readers to the real Islamic Shari'a, the Sharia that embodies peace, anti-damage, and anti-rebellion. The Ahlu Sunnah version of Islamic Sharia has a manhaj or solid method of maintaining the unity of the state. The method used in this research is a literature study by collecting and analyzing library data which is then connected with research to get answers to problems. This research came to an important conclusion, namely the ideological understanding of a person or group will have a strong influence in maintaining the integrity of the state on the contrary it also has a very strong influence in destroying the country. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara islam terbesar di dunia, dengan berbagai warna-warni madzhab dan pemikiran yang ada di dalamnya, serta kemajemukan penduduknya, ada banyak sekali perselisihan dan perbedaan pendapat yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Termasuk salah satu perbedaan pendapat yang tidak bisa ditolerir adalah perbedaan pendapat yang menyelisihi nash-nash yang shorih dari dua wahyu, al-qur’an dan al-hadits. Diantara hal yang harus disikapi dengan tegas adalah Radikalisme Islam yang berpotensi kuat merusak keutuhan negara. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengenalkan kepada pembaca tentang Syari’at Islam yang sebenarnya, syari’at yang mewujudkan kedamaian, anti kerusakan, anti pemberontakan. Syari’at Islam versi Ahlu Sunnah yang memiliki manhaj atau metode yang kokoh dalam menjaga kesatuan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menelaah data pustaka yang kemudian dihubungkan dengan penelitian untuk mendapat jawaban permasalahan. Penelitian ini sampai pada satu kesimpulan penting, yaitu pemahaman ideologis seseorang atau suatu kelompok akan berpengaruh kuat dalam mempertahankan keutuhan negara sebaliknya ia pun berpengaruh sangat kuat dalam menghancurkan negara.
Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat Neng Yani Nurhayani; Aziz Sholeh; Zulbaidah Zulbaidah; Bobang Noorisnan Pelita; Dedi Supriyadi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29601

Abstract

The Indonesian Ulema Council should maintain professionalism and independence when providing halal certification to ensure that the needs of Muslim consumers are met in accordance with religious teachings. Objectivity should be prioritized to avoid any subjective evaluations. The purpose of this research was to investigate the mechanism for issuing halal guarantee certification in the Processed Food Industry in West Java. Additionally, the study aimed to examine the application of the principles of independence and professionalism of the Indonesian Ulema Council in issuing Halal Guarantee Certification. The methodology employed in this research involved a qualitative approach through field research. The process for obtaining halal assurance certification starts when the Company provides written confirmation that it intends to implement SJH in accordance with the rules outlined by LPPOM MUI. Independence is not just determined by the organizational structure of an institution; expertise, field data, and appearance must also be considered. The Indonesian Ulema Council's application of the Professionalism principle in granting Halal Guarantee Certification to the food processing industry in West Java is evident in its product assessment methods. The Council has effectively coordinated with LPPOM to carry out the process appropriately and efficiently.Majelis Ulama Indonesia senantiasa dituntut untuk menjunjung profesionalisme dan independensi dalam pemberian penetapan halal agar kebutuhan konsumen muslim dapat tetap terjaga dari hal-hal yang diharamkan menurut ajaran agama. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal pada Industri Olahan Makanan di Jawa Barat; serta penerapan prinsip independensi dan profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal diawali dengan Perusahaan menyatakan secara tertulis tujuan penerapan SJH di perusahaannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh LPPOM MUI. Aspek independensi tidak hanya dilihat dari kemandirian dalam penyelenggaraan suatu lembaga saja, jauh dari itu pertimbangan keahlian, data lapangan dan juga penampilan harus menjadi tolak ukur utama. Penerapan prinsip Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal pada industri makanan olahan di Jawa Barat dapat dilihat pada metode pengkajian produk industri olahan makanan. Majelis Ulama Indonesia telah mampu melaksanakan koordinasi yang baik dan tepat dengan memberikan peran ini pada LPPOM.
The Effectiveness of Nahdlatul Ulama (NU) Coin Fund Management in Enhancing the Welfare of Pekalongan City's Residents Qotrunnada Sevia Zahwa
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.26723

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of Nahdlatul Ulama (NU) Coin fund management in improving community welfare in Pekalongan City, Indonesia. LAZISNU, as one of the Amil Zakat Institutions, has a work program that focuses on collecting infak and alms from the community through the NU Coin movement (NU-care). NU Care-LAZISNU is a non-profit organization under the Nahdlatul Ulama (NU) association. This research is a type of qualitative research with a case study approach using primary data sources and secondary data. This research revealed that the management of NU coin funds in Pekalongan City has not reached the expected level of effectiveness, because only a few branches are consistently involved in fundraising activities, resulting in the planned work program has not reached its maximum potential.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekalongan, Indonesia. LAZISNU, sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat, memiliki program kerja yang berfokus pada pengumpulan infak dan sedekah dari masyarakat melalui gerakan NU Coin (NU-care). NU Care-LAZISNU adalah organisasi nirlaba di bawah asosiasi Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan dana koin NU di Kota Pekalongan belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, karena hanya beberapa cabang yang secara konsisten terlibat dalam kegiatan penggalangan dana, sehingga program kerja yang direncanakan belum mencapai potensi maksimalnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 7