Didi Sukardi
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS BMT LARIBA ISLAMIC CENTRE CIREBON Vina Gunawan; Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i1.8259

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre, bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah menurut hukum positif, dan pandangan hukum Islam terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta bersifat normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berkontrak dalam hukum Islam. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan keseluruhannya sesuai menurut KUH Perdata dalam buku III pasal 1380 tentang kebebasan berkontrak. Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak terdapat klausul pembagian kerugian. Kerugian pada pembiayaan musyarakah harus dibagi secara proporsional menurut modal masing-masing. Kata Kunci: Kontrak, Pembiayaan, dan Musyarakah.
JAMINAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA CABANG GEGESIK CIREBON Didi Sukardi; Eef Saefulloh; Afif Muamar; Rina Rina
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v5i2.7827

Abstract

AbstractWorking in the electricity sector has a very large risk, but in the State Electricity Company of Gegesik the achievement of safety and health has not been achieved because in the implementation of fieldwork there are still many workers who do not wear personal protective equipment such as safety helmets, full body harness, as well as a lack of cleanliness and facilities. First aid in an accident. The method used in this research is qualitative with the type of research field reseach. And the results of the study show that the implementation of work safety legal guarantees based on Law Number 1 of 1970 has not yet been fully fulfilled, there are several articles that have not been applied, including article 14 point (a), article 9 paragraph (4), article 12 point (b) and article 12 point (c). Whereas the implementation of occupational health legal guarantees based on Law Number 23 of 1992 article 23 has been implemented as stipulated in the law. Keywords: Insurance, Law, Safety, and Health. AbstrakBekerja di bidang kelistrikan memiliki risiko yang sangat besar, namun di PLN Gegesik belum tercapainya jaminan K3 tersebut karena dalam  pelaksanaan kerja lapangan masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri seperti safety helmet, full body harness, serta kurangnya kebersihan dan fasiltas P3K. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian field reseach. Dan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan jaminan hukum keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 masih belum sepenuhnya terpenuhi terdapat beberapa pasal yang belum diterapkan diantaranya pasal 14 poin (a), pasal 9 ayat (4), pasal 12 poin b dan pasal 12 poin c. Sedangkan pelaksanaan jaminan hukum kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut.  Kata Kunci : Jaminan, Hukum, Keselamatan, dan Kesehatan.
Pengembangan Marketing Online Shop Fifau Hijab Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Aza Nur Fitriyani Prihatin; Didi Sukardi; Hafni Khairunnisa
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.27327

Abstract

The term "creative economy" refers to a way to pursue sustainable development through creativity. Information technology plays an important role in marketing because it has the ability to create new sectors and change the way people use technology and conduct business. The purpose of the research is to understand how marketing development strategies use technology and information, identify factors that support and hinder marketing development using information technology, and find out how Sharia economic law views marketing development strategies using information technology at Online Shop Fifau hijab Cirebon during the COVID-19 pandemic. The methodology used in this research is qualitative. Interviews, documentation, and literature studies were the data collection methods. The findings of this study show that the marketing development plan of Fifau hijab Cirebon during the COVID-19 pandemic was made using information technology, namely social media sites such as FB, WA, Shopee, Instagram, and TikTok. This tactic is acceptable in Sharia Economic Law if it does not interfere with the basics of muamalah.Istilah "ekonomi kreatif" mengacu pada cara untuk mengejar pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam pemasaran karena memiliki kemampuan untuk menciptakan sektor-sektor baru dan mengubah cara orang menggunakan teknologi dan menjalankan bisnis. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami bagaimana strategi pengembangan pemasaran menggunakan teknologi dan informasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan pemasaran menggunakan teknologi informasi, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap strategi pengembangan pemasaran menggunakan teknologi informasi pada Online Shop Fifau hijab Cirebon di masa pandemi COVID-19. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Wawancara, dokumentasi, dan studi literatur menjadi metode pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana pengembangan pemasaran Fifau hijab Cirebon selama pandemi COVID-19 dibuat dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu situs media sosial seperti FB, WA, Shopee, Instagram, dan Tiktok. Taktik ini dapat diterima dalam Hukum Ekonomi Syariah jika tidak mengganggu dasar-dasar muamalah.
Legal Age for Marriage: SDGs and Maslahah Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia Edy Setyawan; Muhammad Chairul Huda; Afif Muamar; Didi Sukardi; Muhammad Feby Ridho Pangestu
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 17 No. 2 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v17i2.9506

Abstract

This research aims to identify the impact of the change in legal policy on the protection of human rights and gender equality. This research analyzes the relationship between the aspects influencing legal changes regarding the legal age of marriage in Indonesia from a gender perspective and the SDGs. This study employed a qualitative approach that is based on library research to identify the impact of changes in legal policy. This study also used a juridical approach to capture an overview of Indonesian family law policies as stipulated in the Law Number 16 of 2019 with maslahah theory and Philipus M. Hadjon’s theory of legal protection as the analytical framework. The research results: First, it was found that the issue of the minimum legal age of marriage is part of the legal discovery area, which resulted in the emergence of Law Number 16 of 2019. Second, the gender movement in Indonesia has played a significant role in changing the paradigm of family law towards a more progressive view and a more protective to women’s rights. The integration of Hadjon’s theory of legal protection strengthens the analysis of the impact of changing legal policies on individual rights and gender equality.