Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Articles
208 Documents
<![CDATA[PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DENGAN METODE BALANCE SCORECARD (Studi di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat) ]]>
<![CDATA[Yuniar Arofah]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.824 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i1.180
<![CDATA[Program Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadikan Kecamatan Jatinangor sebagai kawasan perkotaan dan kawasan pendidikan yang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah penduduk di kecamatan Jatinangor. Dengan jumlah penduduk 111.886 pada tahun 2016, pelayanan yang mudah dan efisien sangan diharapkan oleh masyarakat. Letak kecamatan Jatinangor yang strategis dengan kawasan perkotaan dan pendidikan sangat menunjang dalam penerapan program pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat itulah yang mendorong aparatur kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada Pengukuran Kinerja di Kecamatan Jatinangor dengan Metode Balance Scorecard, yang berdasarkan teori balance scorecard. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penerapan balance scorecard serta untuk mengetahui konsep strategi pengukuran kinerja pelayanan publik di Kecamatan Jatinangor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi model concurrent di mana untuk menjawab rumusan pertama tentang bagaimana kinerja kecamatan Jatinangor dilihat dari empat perspektif menggunakan fase kuantitatif dengan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menggunakan kuesioner tiap-tiap perspektif, kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga tentang apa saja kendala yang dihadapi dan apakah konsep pengukuran yang sesuai untuk kecamatan Jatinangor menggunakan fase kualitatif dengan wawancara dan observasi. Saran dari penelitian ini adalah Kecamatan Jatinangor mampu melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, diharapkan metode ini menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan pada pengukuran kinerja pelayanan publik, dan masih perlu uji coba dan penelitian penerapan balance scorecard yang lebih lanjut dengan implementasinya di setiap Kecamatan.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CIBUNUT KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Eny Dwi Septina]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.285 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i1.181
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat masih rendah. Hal tersebut dilihat berdasarkan beberapa aspek antara lain: Andil Informasi mengenai bentuk informasi dan keberlangsungan informasi dalam pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Desa bukan merupakan usulan atau kehendak dari masyarakat, tapi merupakan perintah dari pemerintah kecamatan atau lebih dikenal dengan pendekatan Top Down Planning. Konsultasi mengenai pendapat dan cara berhubungan dalam perencanaan pembangunan di Desa Cibunut adanya dominasi kewenangan yang kuat dari Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sehingga anggota panitia yang lain bersifat pasif dan apatis serta memilih untuk tidak ikut berpartisipasi. Pengambilan keputusan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut dengan adanya keputusan secara individu maupun kelompok masyarakat Desa Cibunut. Inisiatif tindakan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cibunut adanya kesadaran buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, kemahiran dan sosial serta pengaruh kesadaran dari masyarakat Desa Cibunut.]]>
<![CDATA[MODEL KESUKSESAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[Dolfi Lukmansyah]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.961 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i1.182
<![CDATA[Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Kegiatan pemantauan meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi dengan menggambarkan realita dan dinamika pemerintahan dengan apa adanya dengan melakukan pengukuran cermat terhadap Model Kesuksesan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang berhubungan langsung dengan sistem ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan adalah sebagai pilihan penulis dalam pengkajiannya. Hasil Penelitian ini dengan menggunakan 6 dimensi model kesuksesan sistem teknologi informasi menurut De Lone and Mc Lean dan menggunakan teori e-government kemudian dikaitkan dengan sistem informasi pengendalian pembangunan, maka akan diketahui model sistem informasi yang berguna dalam pelaporan realisasi anggaran fisik dan keuangan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK (Studi Kasus di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku) ]]>
<![CDATA[Sugandhi Putra Angkotasan]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.556 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i1.183
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku). Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku) belum baik hal ini dilihat dari aspek: Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan sudah mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri, peraturan daerah untuk memilih pasangan calon kepala Desa Elfule. Sumber-Sumber Kebijakan sudah didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran. Komunikasi antar- organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan belum semuanya memahami dengan jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai namun dari segi koordinasi sudah terjalin antara pemerintah Daerah Kabupaten buru selatan dengan pelaksana pemilihan kepala desa. Karakteristik Badan Pelaksana kebijakan sumber daya manusia sudah ada dari segi latar pendidikan mayoritas pendidikannya sarjana namun dari segi wewenang telah mempunyai kewenangan masing-masing unsur pelaksana. Kondisi-kondisi ekonomi sosial dan politik mempunyai pengaruh yang besar serta publik masyarakat ada yang mendukung dan tidak mendukung. Kecenderungan disposisi pelaksana dalam menjalankan kebijakan telah mempunyai kesadaran masing-masing petugas namun dari segi tanggung jawab masih belum mampu menghadirkan masyarakat agar mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala Desa Elfule.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Ahmad Sobari]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.895 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i1.184
<![CDATA[Tesis ini meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Dalam era Globalisasi saat ini yang mengharuskan semua manusia untuk berupaya mengembangkan kompetensi diri dari berbagai macam pengetahuan atau keahlian, kompetensi atau kemampuan yang kita miliki akan bermanfaat dalam mencapai tujuan yang diharapkan apabila tepat memilihnya, kompetisi yang terjadi saat ini bersifat global atau universal. Desain Penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) keadaan saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan data langsung dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan hak dan kesempatan kepada Sumber Daya Manusia Aparatur untuk mengembangkan kompetensi, yaitu dengan mengikutsertakan dalam diklat/pelatihan serta memberikan kesempatan untuk melanjutkan tingkatan pendidikan dengan tugas belajar/izin belajar. Setiap pengembangan kompetensi terhadap Sumber Daya Manusia Aparatur akan dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier, Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan, diharapkan kebutuhan Organisasi untuk memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur dapat tercapai.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGUATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[U c u]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (448.397 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i1.185
<![CDATA[Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi aspek yang segera harus diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi secara nasional. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling bagi pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan keterangan akurat terkait permasalahan, sementara teknik bola salju (snowball sampling) digunakan pada objek kebijakan yang memperoleh dampak. Wawancara, Observasi dan Studi Kepustakaan menjadi teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sementara reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan menjadi teknis analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini adalah: Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam Penguatan Aparatur Sipil Negara telah berjalan dengan baik sebagaimana terlihat dengan adanya peran agen perubahan sebagai influence actor bagi ASN lainnya. Berjalannya Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Republik Indonesia dapat dilihat dari aspek standar dan tujuan, sumber daya, hubungan antar- organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor serta aspek sosial, ekonomi dan politik. Hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Refomasi Birokrasi dalam Penguatan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Republik Indonesia berupa lemahnya tim kerja (team work), penentangan (resistensi) dari dalam birokrasi itu sendiri. Model akselerasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi dalam penguatan ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia adalah dengan mengadaptasi RELIGI (Reward and Punishment, Empathy, Leadership, Intuition, Group Working, and Interdependence).]]>
<![CDATA[ANALISIS KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Hermansyah]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.533 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i1.186
<![CDATA[Fokus dari penelitian ini adalah Analisis Kualitas Pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, faktor-faktor yang memengaruhi serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan teori oleh Zeithaml, Valerie A, Bitner, Mary Jo terkait dimensi yang menentukan kualitas pelayanan, kemudian faktor yang memengaruhi yaitu faktor organisasi, faktor aparat dan faktor sistem pelayanan. dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana yang ada seperti tidak adanya ruang tunggu yang layak dan bersih dikarenakan gedung kantor yang sempit dan kecil, tidak tepat waktu dalam proses penyelesaian dokumen serta kurangnya aparat dalam melayani masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran antara lain: Menguatkan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dengan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam melayani masyarakat. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan memperluas gedung kantor dan mengganti peralatan yang ada dengan yang baru dan modern. Mempermudah sistem pelayanan dengan melakukan kegiatan pelayanan jemput bola ke Kecamatan dan ke Kampung-kampung.]]>
<![CDATA[KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA CIBUNUT KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Ahmad Zulfikar]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.074 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i1.187
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan masalah yang di antaranya sumber daya manusia aparatur desa Cibunut yang mengelola keuangan masih rendah tingkat pendidikannya, Minimnya Alokasi Dana Desa Cibunut untuk pembangunan infrastruktur desa serta kurang dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat belum efektif dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepala keluarga miskin di Desa Cibunut semakin meningkat padahal dana yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Majalengka cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat miskin dan pembagian besaran alokasi dana desa yang masih disamaratakan untuk seluruh desa di Kabupaten Majalengka. Saran teoritis perlu dikaji secara mendalam mengenai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya saran praktis sebaiknya Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan secara efektif apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sesegera mungkin mengubah Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Majalengka. Pemerintah Desa Cibunut sebaiknya memprioritaskan program kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up, Pemerintah Desa Cibunut sebaiknya melaksanakan berbagai alternatif strategi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan saling berkoordinasi antar- organisasi pengelola dan lintas sektor lainnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[1. Kukuh Prionggo, 2. H.M. Aries Djaenuri, 3. Sampara Lukman, 4. Marja Sinurat]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.751 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i2.188
<![CDATA[Fenomena yang jadi objek penelitian adalah implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. Tujuan penelitian adalah (1) Membahas implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat; (2) Menyusun Model Implementasi Kebijakan dari analisis implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian 15 orang ditentukan dengan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi pengamat. Hasil analisis penelitian adalah berikut. Implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat di Kabupaten Nduga terarah untuk mengatasi dan mengantisipasi risiko sosial yang timbul dari kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok masyarakat adat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, dan fenomena kearifan lokal. Namun pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut tidak dapat diberikan secara selektif dan secara administratif belum sesuai dengan aturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan demikian telah terjadi kesalahan implementasi kebijakan yang terstruktur dan cenderung sistemik. Dinamika implementasi kebijakan tersebut dianalisis menurut model implementasi kebijakan publik Grindle yang meliputi parameter interests affected; type of benefits; extent of change envisioned; site of decision making; program implementor; resource commited; power, interests, and strategies of actors involved; institution and regime characteristic; compliance and responsiveness. Model yang tersusun dari analisis implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat di Kabupaten Nduga adalah Model Implementasi Kebijakan Diversi Asimetris yang menyinergikan antara implementasi kebijakan daerah Asimetris tentang besaran alokasi anggaran bantuan sosial dari APBD untuk setiap tahun anggaran dan kebijakan kepala daerah Asimetris tentang pemberian bantuan sosial dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam mengatur ketentuan, prosedur dan tata cara, dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial berdasarkan pada kondisi objektif keterpencilan geografis, keterbelakangan sosiologis dan keterbatasan sumber daya manusia masyarakat adat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN TERPADU “SABILULUNGAN” LINGKUP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[1. Dwi Nurcahyo, 2. H. M. Aries Djaenuri, 3. Ria Gustaman]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.238 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i2.190
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Bandung membuat inovasi kebijakan terkait pelayanan jemput bola kepada masyarakat dengan nama program Pelayanan Terpadu Sabilulungan yang mulai dijalankan sejak 4 Juli 2013. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan banyak kendala sehingga tujuan kebijakan untuk meningkatkan persentase kepemilikan dokumen kependudukan masih belum tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan yang sudah ada, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan, serta untuk menentukan strategi yang tepat sebagai penyempurnaan implementasi kebijakan program Pelayanan Terpadu Sabilulungan dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Sabilulungan lingkup administrasi kependudukan sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa kendala sehingga perlu penyempurnaan melalui implementasi yang tepat dalam meningkatkan persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Bandung.]]>
