cover
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
shautunapmh@gmail.com
Phone
+6282343321118
Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
ISSN : -     EISSN : 27750477     DOI : https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles 172 Documents
PERLINDUNGAN KOSNUMEN DALAM AKAD JUAL BELI ONLINE ATAS HAK KHIYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto) Mulyawana Abd. Gafur; Abdul Wahid Haddade
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14910

Abstract

Abstrak  Aritkel ini membahas pokok-pokok masalah tersebut. Yang penulis uraikan dalam pokok-pokok masalah yaitu: pertama, bagaiman konsep khiyar dalam mengatasi permasalahan konsumen yang dapat dirugikan? Kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dalam penggunaan hak khiyar? Ketiga bagaimana implementasi terhadap penggunaan hak khiyar di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto? Jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan terhadap hukum Islam yang berhubungan dengan pendapat para ulama. Dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis menggunakan studi kasus. Teknik yang digunakan adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah mengenai perlindungan konsumen atas hak khiyar. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan penerapan hak khiyar dalam skripsi ini membuat tentang perlindungan konsumen dalam akad jual beli secara  online atas hak khiyar penulis melihat kurangnya penerapan konsep hak khiyar. Yang pada dasarnya hak khiyar mudah di terapkan dalam praktik jual beli secara langsung. Sedangkan dalam jual beli secara online itu sulit untuk dapat diterapkan mengingat bahwa metode dengan belanja online dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu. Akan tetapi bahwasanya hak khiyar ini bukan hanya dapat dilakukan secara langsung, namun dapat juga diterapkan dalam jual beli secara online. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahana terhadap penerapan konsep hak khiyar dalam akad jual beli baik itu secara langsung maupun dengan secara online. Karena dengan penerapan hak khiyar akan lebih memudahkan bagi konsumen untuk dapat berbelanja.Kata Kunci: Perlindungan; Konsumen; Akad Jual Beli; Hak Khiyar.    Abstract This article discusses the main points of the problem. What the authors describe in the main points of the problem are: first, how is the concept of khiyar in overcoming the problems of consumers who can be harmed? Secondly, how is the Islamic legal review of buying and selling in the use of khiyar rights? Third, how is the implementation of the use of customary rights in Exod. Pabiringa Kec. Binamu District. Jeneponto? This type of research is classified as quantitative by using a shar'i approach where this approach is an approach to Islamic law that is related to the opinions of the scholars. In collecting data through interviews, the authors use case studies. The technique used is reading literature that has an interest and relevance to the main problems and sub-problems regarding consumer protection of the rights of the khiyar. From the results of this study indicate that the lack of public understanding of the use of the application of the right of khiyar in this thesis makes about consumer protection in the online sale and purchase agreement for the khiyar right, the author sees the lack of the application of the khiyar right concept. Basically, the right of khiyar is easily applied in the practice of buying and selling directly. Whereas in buying and selling online it is difficult to be applied given that the method with online shopping is done by ordering in advance. However, this right not only can be done directly, but can also be applied in buying and selling online. The implication of this research is the need to understand the application of the concept of rights in the sale and purchase agreement both directly and online. Because the application of the right will make it easier for consumers to be able to shop.Keywords: Protection, Consumer, Sale and Purchase Agreement, Khiyar Rights.
DASAR PENETAPAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT’AH (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A) Andi Fitri Annizha H.; Muhammad Sabir Maidin
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12421

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar penetapan hakim dalam menentukan kadar mut’ah pada wanita karier dan ibu rumah tangga di Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan kadar mut’ah.Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan kualitatif (Field Research) dengan cara observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil adalah data sekunder dan data primer. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola deduktif. Teknik analasis deskriptif digunakan untuk menuturkan, menafsirkan, serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Makassar lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menetapkan nafkah mut’ah yaitu berlandaskan QS al-Baqarah ayat 236 dan 241, QS al-Ahzab ayat 49, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI pasal 149, 158, 159, 160.  Mut’ah bukan semata-mata tuntutan istri kepada suami, namun mut’ah merupakan hadiah suami kepada istri yang diceraikannya, dikarenakan ada dalam peraturan sehingga hakim dapat menentukan jumlahnya berdasarkan hak ex-officio. Hakim Pengadilan Agama Makassar memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan kadar mut’ah.Kata Kunci: Mut’ah; Cerai Talak; Wanita Karir;  Ibu Rumah Tangga.
RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIFHUKUM ISLAM Sofyan Sofyan; Abdul Syatar
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12422

Abstract

Penyelesaian kasus kejahatan mengalami perkembangan cukup pesat. Pasalnya, penyelesaianmelalui pengadilan dan non pengadilan menghiasi rana peradilan pidana diIndonesia. Secara subtantif, terjadi pergeseran pemidanaan yang semulanya menititikberatkan pada pembalasan (retributif) menjadi pemulihan (restoratif). Konsep keadilan restoratif (restorative justice) hadir sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat utamanya korban yang mengalami kerugian secara materil maupun inmateril.Dalam perjalanannya, keadilan restoratif telah menjadi instrumen fundamentaldalam sistem peradilan nasional, misalnya tindak pidana anak melalui diversi.  Bahkan tercatat dalam sejarah, keadilan restoratifmelalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pernah diberlakukan sebagai jalan penuntasan kejahatan HAM. Akan tetapi, pada akhirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dicabut atas Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IV/2006dan kembali menjadi Program Legislasi Nasional 2015-2019. Dengan demikian, restorative justice bagi kejahatan HAM mengalami pasang surut dan dimungkinkan adanya prospek keadilan restoratif pada praktik peradilan pidana di Indonesia.Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Kejahatan; HAM; KKR.
HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 24 TAHUN 2017 Muhammad Resky; Zulhas’ari Mustafa
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12423

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persoalan hate speech dalam media sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sudut pandang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa hate speech dalam media sosial, baik berupa bentuk dan sifatnya, hukumnya haram. Fatwa ini kemudian mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan bentuk-bentuk komunikasi di media sosial, terutama yang berkaitan dengan hate speech, serta menjadikan fatwa ini menjadi landasan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menanggulangi dan menangani ujaran hate speech di media sosial, walaupun fatwa MUI dalam system perundang-undangan sifatnya tidak mengikat.Kata kunci: Hate Speech;media sosial;muamalah.
FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andi Siti Nur Azizah; Irfan Irfan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12424

Abstract

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai fenomena Cryptocurrency dalam pandangan hukum Islam. Dari judul tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yakni: 1.) Apa itu Cryptocurrency dan cara penggunannya? 2.) Mengapa terjadi Pro dan Kontra dalam Masyarakat terhadap Cryptocurrency, 3.) Bagaimana pendapat Hukum Islam tentang Cryptocurrency. Dalam menjawab permasalahan tersebut, metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan Normatif Syar’i. Peneitian ini tergolong penelitian Library Research, dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif yang berfokus pada Fenomena Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Islam. Sumber data diambil melalui Sumber data primer berupa Buku, Arsip, dan Literatur lainnya.Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran, Investasi, maupun Trading. Beberapa jenis Cryptocurrency selain Bitcoin juga banyak digunakan. Pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai Cryptocurrency. Karena belum ada legalitas mengenai Cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang diakui di Indonesia. Harganya yang Fluktuatif serta keamanannya yang masih terdapat cela  membuat perdebatan mengenai Cryptocurrency seperti pada Bitcoin belum mencapai titik terang. Dalam Perspektif hukum islam, sebagian Ulama berpendapat bahwa bentuk mata uang digital ini tidak mempunyai kejelasan dan tidak dapat dilihat fisiknya memungkinkan terjadinya penipuan menjadikan Cryptocurrency mengandung unsur Gharar. Kemudian penggunaan Cryptocurrency dalam Investasi maupun Trading menjadikannya tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat Fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka Cryptocurrency mengandung unsur Maysir. Karena urgensi mata uang Kripto ini sangat luas terutama dalam cakupan teknologi dan ekonomi, diharapkan skripsi ini juga dapat menjadi referensi untuk perkembangan Cryptocurrency di masa yang akan datang.Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Hukum Islam.
ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN (Persfektif Imam Hanafi dan Ibnu Jarir Ath-Thabari) Nuranisa Fajriani; Awaliah Musgamy
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12425

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Jarir ath-Thabari serta menganalisis dan mengemukakan kondisi social yang ditimbulkan ketika perempuan menjadi hakim. Penulis menggunakan penelitian studi kepustakaan yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah literatur. Sumber data yang diambil adalah data sekunder dan data primer. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah mengadakan pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menemukan perbedaan antara pendapat dari dua tokoh ulama klasik yaitu Imam Hanafi dan ath-Thabari. Dalam penulisan ini pendapat Imam Hanafi yang diperoleh adalah perempuan boleh menjadi hakim namun hanya dalam bidang muamalah saja (perdata) yang didasarkan pada qiyas/istihsan mengenai hukum kesaksian. Tetapi berbeda dengan pendapat ath-Thabari yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak yang didasarkan pada qiyas mengenai setiap orang boleh berfatwa, maka selama orang tersebut memiliki syarat untuk berfatwa maka ia boleh berfatwa, begitu pula juga menjadi hakim selama syaratnya terpenuhi, karena berfatwa dan menjadihakim adalah sama-sama menjelaskan mengenai hukum Allah swt. Pendapat dari ulama lain juga banyak, namun penulis mengambil pendapat kedua imam tersebut yang sama-sama mendukung perempuan menjadi hakim namun yang berbeda hanya jenis kasus yang ditanganinya saja.Dari penulisan ini, penulis melihat kondisi dan penerapan hakim perempuan di Indonesia sendiri yang notabenenya sudah banyak yang menggeluti profesi ini, bahkan sangat berdampak pada perilaku sosial serta adanya perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Selama mereka mampu mengemban amanah dari pemerintah juga tidak melalaikan pekerjaan, kodrat, dan kewajibannya sebagai perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dengan adanya pembagian waktu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dalam hal ini lingkungan keluarga maupun masyarakatumumnya.Kata Kunci :Hakim, Perempuan, Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari
MASTURBASI SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fitriani Umar; Achmad Musyahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12426

Abstract

Artikel ini selain membahas masturbasi dalam perspektif hukum Islam, lebih jauh kemudian melakukan analisis terkait perilaku masturbasi bagi seorang Janda sebagai pemenuhan kebutuhan seksual. Secara umum, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya masturbasi sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seksual, yang masih sangat dipandang tabuh oleh sebagian masyarakat terkhusus dalam Islam sekalipun. Terlebih lagi mengenai hukum masturbasi itu sendiri, meskipun masih menjadi perdebatan namun karena dianggap perilaku yang tabuh dan menyimpang sehingga kemudian mengarah pada tidak diperbolehkan. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang kemudian ditimbulkan. Namun hal ini menjadi persoalan jika kemudian dikaitkan dengan kecenderungan biologis manusia terkhusus bagi seorang Janda itu sendiri. Penelitian ini berjudul: Masturbasi Sebagai Pemenuhan kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh masturbasi terhadap perilaku janda. 2) Untuk mengetahui  Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku masturbasi oleh janda. 3) Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam terhadap permasalahn perilaku masturbasi terhadap janda Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa buku Karya KH. Husein Muhammad yang berjudul Tubuh, seksualitas dan kedaulatan Perempuan.  Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, ensiklopedia dan majalah yang membahas terkait dengan perilaku seksual Masturbasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca dan mencatat data-data atau bahan-bahan yang relevan dengan penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: 1) seorang wanita dewasa yang belum menikah (pranikah) dan seseorang wanita akan memiliki perbedaan perilaku seksual. Seseorang yang sudah menikah dan pernah menikah memiliki kebutuhan seksual yang sama namun memiliki letak perbedaan pada penyaluran seksnya seseorang yang sudah menikah atau masih berstatus sebagai istri akan memiliki penyaluran seks yang jelas karna memiliki pasangan yang sah. Sedangkan seorang wanita yang pernah menikah atau yang berstatus janda tidak memiliki pasangan untuk menyalurkan seksnya maka masturbasi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.2) pendapat hukum islam mengenai masturbasi sebagian ulama mengatakan boleh dilakukan tetapi sebagian ulama juga berpendapat bahwa masturbasi tidak boleh dilakukan bahkan sampai penjatuhan hukum haram terhadap perilaku masturbasi ini. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) janda harus diberikan pemahaman bahwa masturbasi adalah perbuatan yang sangat keji dan dibnci oleh Allah swt. (2) Janda harus lebih mendekatkan diri kepada Allah swt dengan melaksanakan shalat lima waktu, dan berpuasa.Kata Kunci: Masturbasi, Janda, Hukum Islam
MUCIKARI DALAM PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM Mursalim Mursalim; Achmad Musyahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13716

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas tentang  status hukum mucikari dalam hukum pidana dan hukum Islam. Tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), penelitian yang terjun ke lapangan  dengan diperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil  penelitian ini menunjukan bahwa  mucikari terjerat pasal per 296 KUHP dan 506 KUHP dan bisa saja mucikari terkena pasal (1 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007) tentang tindak perdangan manusia serta undang-undang (ITE) jika salah satu unsur dari undang undang tersebut terpenuhi misalnya menampung dalam UU perdangangan manusia dan menyebarkan foto atau video porno PSK dalam UU (ITE).Kata Kunci: Mucikari; PSK (Pekerja Seks Komersial); Prostitusi Online. AbstractThis paper discusses the legal status of pimps in criminal law and Islamic law. The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1. How is the practice of pimps in online prostitution? 2. What are the legal consequences caused by pimps? 3. What is the legal status of pimps in criminal law and Islamic law ?. This paper uses the field research method, in which the writer directly enters the fielhd by strengthening the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that it is clear that pimps are ensnared by article 296 of the Indhonesian Criminal Code and 506 of the Indonesian Criminal Code and that pimps may be affected by article (1 paragraph 1 of law number 21 of 2007) concerning human trafficking and law (ITE) if one element of the law the law was fulfilled for example accommodatin in the human trade law and spreading pornographic pornographic videos or videos in the Act (ITE).Key Words: Pimps; Commercial Sex Workers; Online Prostitusion.
SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM Muliati M; Irfan Irfan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13717

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas tentang  sanksi hukum terhadap santet dalam rancangan undang-undang kuhp dan hukum islam. Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1. Apa dampak yang ditimbulkan akibat perilaku santet di masyarakat? 2. Bagaimana sanksi hukum santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP? 3. Bagaimana pandangan hukum islam tentang santet?. tulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan multidispliner,  yaitu pendekatan teologi-normatif, dan sosiologis. Pendekatan ini tergolong penelitian pustaka (library research), data dikumpulkan dengan mengutip, menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan maslah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. Hasil penelitian ini penulis menemukan, masih banyak pro dan kontra mengenai usulan rancangan Undang-undang mengenai sanksi hukum dalam pasal 293 (dulu Pasal 292 RUU KUHP tahun 2004) yang mengatur penggunaan Ilmu hitam, terutama dalam hal pembuktiannya.Katakunci: Santet; RUU (Rancangan Undang-undang); KUHP (Kitab Undang-undang hukum Pidana); Ilmu Hitam.AbstractThis paper discusses the legal sanctions against witchcraft in the draft of the Kuhp law and Islamic law. The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1. What are the impacts caused by the behavior of witchcraft in the community? 2. How is the legal sanction of witchcraft as a criminal offense in the draft Criminal Code Bill? 3. What is the view of Islamic law about witchcraft? This paper uses a multidisciplinary research method, the theological-normative and sociological approaches. This approach is classified as library research, data collected by quoting, analyzing using content analysis of representative literature and having relevance to the issues discussed, then reviewing, and concluding. The results of this study the authors found, there are still many pros and cons regarding the proposed draft law on legal sanctions in article 293 (formerly Article 292 of the Criminal Code Bill 2004) which regulates the use of black magic, especially in terms of proof.Keywords: Witchcraft; Draft Bill (Draft Law), Criminal Code (Criminal Code Book); Black Magic.
SISTEM KONTRAK KERJA ANTARA KARYAWAN DAN PERUSAHAAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT Citra Van Titipan Kilat) Suryadi Bata Ahmad; Rahmah Amir
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13718

Abstract

AbstrakSistem kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah sebuah dasar terjadinya hubungan kerja. Dalam melakukan hubungan pekerjaan pasti ada pihak yang memberi kerja dan juga tenaga kerja. secara tidak langsung keduanya menimbulkan hubungan perikatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Diperjelas adanya keputusan menteri No.100 Tahun 2004 dan pasal 50 undang-undang ketenagakerjaan  yang menyatakan bahwa hubungan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan. Persmasalahan yang diteliti di PT Citra Van Titipan Kilat adalah: Sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan.Dalam permasalahan yang diteliliti di PT Citra Van Titipan Kilat ini terdapat dua rumusan masalah. 1) bagaimana sistem kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan di PT Citra Van Titipan Kilat ditinjau dari Undang-undang ketengakerjaan. 2) bagaimana sistem kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan dintinjau dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja antara karyawan dan persuahaan di PT Citra Van Titipan Kilat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja di PT Citra Van Titipan Kilat menggunakan sistem atau perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis terhadap karyawan. Prinsip yang digunakan ini tidak bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Dalam hukum Islam tidak memandang dari cara kontrak kerja atau perjanjian itu dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Islam lebih mengutamakan I’tikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerja, yang mana jika akad sudah jelas, rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan tidak melanggar syariah atau hukum Islam.Kata kunci: Kontrak, Perusahaan, Karyawan

Page 1 of 18 | Total Record : 172