Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 27 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER" : 27 Documents clear

ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA JUAL BELI HASIL HUTAN TANPA DISERTASI SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/2017) Akbar Bella Sekar Panuntun & Edy Herdyanto
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara jual beli hasil hutan tanta disertai SKAU dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan didasarkan pada kekeliruan judex facti tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas. Mahkamah Agung kemudian membatalkan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl tanggal 05 Januari 2017. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, pertimbangan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kasasi, Tindak Pidana Kehutanan.ABSTRACTThis study aims to determine the consideration of the Supreme Court to grant the filing of a Public Prosecutor's Cassation against the free verdict in the case of buying and selling of forest products accompanied by SKAU with the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. t is known that consideration based on the judex facti error does not carefully consider the facts mentioned above. The Supreme Court then overturned the Donggala District Court Number 199 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dgl dated January 5, 2017. The Supreme Court personally tried the case which basically stated that the Defendant Alias Pete was proven to be legally and convincingly guilty of committing a crime "Deliberately buy timber forest products which are thought to originate from illegal logging products and impose a criminal sentence on the Defendant, therefore with imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) provided that if the penalty is not paid is replaced by a confinement for 1 (one) month, the consideration is in accordance with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords: Cassation, Corruption Crime, Participation

KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN SITA REVINDIKASI (REVINDICATOIR BESLAG) TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 454/PDT.G/2016/PN.BDG) Anggi Adhita Sari
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai alasan hakim dalam memutuskan sita revindikasi (revindicatoir beslag) terhadap benda tidak bergerak pada putusan nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskritif melalui pendekatan studi kasus (case study), Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi dokumen. Pada hasil penelitian ini sita revindikasi memiliki 5 lima ketentuan atau parameter yang diatur dalam Pasal 226 HIR yaitu obyek benda bergerak barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat tanpa Hak Berdasar Jual-Beli Maupun Pinjam, Permintaannya harus diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri, Permintaannya dapat diajukan secara lisan atau tertulis, Barang tersebut harus di terangkan dengan seksama, terperinci. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa majelis hakim telah memenuhi 4 ketentuan atau parameter dari permohonan sita revindikasi yakni barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat tanpa Hak Berdasar Jual-Beli Maupun Pinjam, Permintaannya harus diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri, Permintaannya dapat diajukan secara lisan atau tertulis, Barang tersebut harus di terangkan dengan seksama, terperinci, dan 1 parameter tidak terpenuhi yaitu benda bergerak. 4 ketentuan tersebut yang dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan sita revindikasi pada benda tidak bergerak.Kata Kunci: Revindicatoirbeslag, alasan hakim ABSTRACTThis study describes and examines the problems regarding the reason of the judge in deciding the revindicatoir beslag on immovable assests in the decision number 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg. To obtain the results of the study, a descriptive normative study was employed through a case study approach from primary legal materials and secondary legal materials using the technique of document study collection. Based on the results of this study, the seizure has five provisions or parameters set out in Article 226 HIR, namely movable assests, the plaintiff’s assets taken by the defendant without sale and purchase or loan rights, the request must be applied to the Chair of District Court either in spoken or written form, the assets must be explained thoroughly and in detail. The research resultsfound that the panel of judges has fulfilled four provisions or parameters from the revindicatoir beslag, namely the plaintiff’s assets taken by the defendant without sale and purchase or loan rights, the request must be applied to the Chair of District Court, the request can be either in spoken or written form, the assets must be explained thoroughly and in detail, and one parameters not used are namely moveable assests. Those four provisions are used as an excuse to grant a request for revindicatoir beslag. Keywords: Revindicatoir beslag, reasons for judges

PRAPERADILAN BERDASARKAN LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA KETIGA KALINYA Erna Ngamilatus Sholihah & Bambang Santoso
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Praperadilan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan dalam Putusan Nomor 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus.Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa dan memutus berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO menggunakan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan telah berhasil dibuktikan, jawaban yang diberikan oleh Termohon serta Putusan Praperadilan sebelumnya untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang ketiga kalinya ini sehingga Hakim mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan. Terhadap permohonan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya seperti bukti kerugian secara nyata yang dapat dipertanggung jawabkan hakim menolak permohonan tersebut. Kata kunci: praperadilan, penetapan tersangka, pertimbangan hakim. ABSTRACT This study aims to find out the suitability of the reasons for filing a pretrial with the Criminal Procedure Code and Judgment of the Gorontalo District Court in examining and deciding pretrial cases in Decision Number 11 / Pid.Pra Peradilan / 2016 / PN.GTO.This research was a descriptive normative study. Legal material collection techniques used the literature study method. Based on the results of this study it can be concluded that, Gorontalo District Court Judges in examining and deciding based on pretrial Decisions Number: 11 / Pid.Pra Peradilan / 2016 / PN.GTO use the reasons submitted by the Petitioners as stipulated in the Criminal Code Procedures (KUHAP) and has been successfully proven, answers given by the Respondent and previous Pre-Judicial Decisions to examine and decide on the pretrial case the third time so that the Judge grants some of the applications submitted. For applications that cannot be verified, such as evidence of actual loss that can be justified, the judge rejects the request. Keyword: pretrial, determination of suspects, judges’s consideration

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM PADA TINGKAT KASASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 PK/Pid/2017) Wildan Fathoni
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui kesesuaian Alasan Peninjauan Kembali Terdakwa dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 PK/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dan terapan. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung. Dasar hukum yang digunakan Terdakwa dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yakni Putusan yang dapat diajukan Peninjauan Kembali yaitu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan alasan Peninjauan Kembali Terdakwa telah sesuai dengan pasal tersebut karena Putusan Mahkamah Agung telah mendapat kekuatan hukum tetap dan terdapat kekeliruan Hakim Agung dalam memutus sbuah perkara, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, karena apa yang diperintahkan dalam pasal-pasal yang berkaitan telah terpenuhi. Pasal yang digunakan dalam menilai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara lain Pasal 263 ayat (1 dan 2), Pasal 266KUHAP.Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Alasan Peninjauan Kembali, Pertimbangan Hakim, Pengrusakan ABSTRACT This study aims to examine legal issues to determine the suitability of the Defendant's Judicial Review and Supreme Court Considerations in deciding cases in the Supreme Court Decision Number: 12 PK / Pid / 2017. The research method used is normative legal research that is both descriptive and applied. The results of this study, it is known that the Defendant submitted a request for a Judicial Review of the Decision of the Supreme Court. The legal basis used by the Defendant in submitting a Judicial Review application is Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely a Judicial Review decision, which is a decision that has obtained permanent legal force, and the defendant's Judicial Review has been in accordance with the article. obtain permanent legal force and there is a mistake of the Chief Justice in deciding a case, as mentioned in Article 263 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The consideration of the Supreme Court in deciding cases is in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code, because what was ordered in the related articles has been fulfilled. Article used in assessing the suitability of Supreme Court judgments in deciding cases includes Article 263 paragraph (1 and 2), Article 266 of the Criminal Procedure Code.Keywords: Judicial Review, Judicial Review Appeal, Legal Reasoning, Destruction

TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA JUDEX FACTI MENILAI TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERKARA PERDATA Eric Guntur Surya Amijaya
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pasal 253 ayat (1) KUHAP dengan alasan kasasi penuntut umum yang berargumen bahwa judex facti salah menerapkan hukum sehingga memutus perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan kesesuaian Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum judex facti salah menerapkan hukum perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kemudian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci : Kasasi, Judex Facti, Mahkamah Agung, Penipuan ABSTRACT This study aims to determine suitability of Article 253 paragraph (1) Criminal Code on the grounds of cassation prosecutor argued that Judex facti misapplied the law thus breaking the defendant is proven but not a criminal offense and to release the accused from all charges and suitability of Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) criminal Procedure Code with the consideration of Supreme Court granted the appeal grounds Public Prosecutor and declare the defendant guilty of criminal fraud is continuing. Legal research is a normative legal research prescriptive or applied with a case study approach. Sources of legal materials used in this research is the primary legal materials and secondary law. Legal materials collection techniques used by the author is the study of documents or literature studies. Mechanical analysis of legal materials in this research is the deduction by syllogism method.Based on the results of research and discussion resulted in the conclusion that the reason for cassation prosecutor judex facti defendant misapplied the law proved but not a criminal offense and to release the accused from all charges in accordance with Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code. Then consideration of Supreme Court granted the appeal grounds prosecutor and stated the defendant guilty of criminal fraud is continued in accordance with the provisions of Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code.Keywords : Cassation, Judex facti, Supreme Court, Fraud

KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA CITIZEN LAWSUIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 588/PDT/2015/PT.DKI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 31 K/PDT/2017) Viverianti Berliana
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Citizen Lawsuit pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:.588/PDT/2015/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:.31 K/Pdt/2017. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian terdapat 3 perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung. Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai Citizen Lawsuit, sehingga dalam memutus perkara Citizen Lawsuit hanya menggunakan literatur. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengkonstatir literatur tidak membaca Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit oleh Mahkamah Agung sehingga badan hukum swasta yang menjadi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak diperbolehkan. Surat kuasa khusus juga dinilai tidak sesuai. Adanya tuntutan pencabutan Surat menyebabkan tidak terpenuhinya karakteristik Citizen Lawsuit yang mana sesuai dengan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit. Hakim Mahkamah Agung telah konsisten dengan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit yang memperbolehkan adanya Turut Tergugat. Surat kuasa khusus juga dinilai telah sesuai, serta adanya tuntutan pencabutan Surat yang tidak disebutkan dalam pertimbangan yang mana penting menyangkut tidak terpenuhinya karakteristik Citizen Lawsuit.Kata Kunci: komparasi, pertimbangan hakim dan Citizen Lawsuit ABSTRACTThis study described and examined the problems regarding differences in the consideration of Judges of the DKI Jakarta High Court and Judges of Supreme Court in the case of Citizen Lawsuit in the High Court Decision Number: 588/PDT/2015/PT.DKI and Supreme Court Decision Number: 31 K/Pdt/2017. This study is a descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials with library study collection techniques. In the study results, there were 3 different considerations of Judges of the DKI Jakarta High Court and Judges of Supreme Court. Indonesia hasn’t got the rules regarding to Citizen Lawsuit, that is the reason why Indonesia only uses literature as a tool in making decisions. The Judges of DKI Jakarta High Court in the context of the literature did not read the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit by the Supreme Court so that the private legal entities that became the Defendant I and Defendant II were not allowed. Special power of attorney was also considered not in accordance with the rules. The demand for revocation of the Letter caused the characteristics of the Citizen Lawsuit was not fulfilled to be in accordance with the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit. Judges of the Supreme Court was consistent with the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit which allowed Defendants to be involved. Then the special power of attorney was deemed appropriate, and there were demands for revocation of the Letter which was not mentioned in the consideration which was important regarding the characteristics of Citizen Lawsuit that was not fulfilled.Keyword: comparison, consideration of judges and Citizen Lawsuit

KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/PID/2016) Fitria Ayu Kusuma Wardhani
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dengan bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, kemudian Judex Facti Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak melanggar tindak pidana, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging). Pengadilan Negeri Pelaihari telah keliru menerapkan hukum karena perkara di atas telah memenuhi unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sehingga Pengadilan Negeri telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang,sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan ABSTRACT This research aims to determine the reason for the filing of an appeal by the public prosecutor against the acquittal of all charges. The method used is a normative legal research. District Court Pelaihari declare the defendant not guilty of the evidence is legally and convincingly guilty of committing the crime of attempted burglary, then Judex facti District Court Pelaihari declare acts committed defendant did not violate criminal offense, and freeing the defendant of all charges (onslag van alle rechtsvervolging) , Pelaihari District Court had erroneously applied the law for cases above have met the elements of Article 363, paragraph 1 to 4 of the Criminal Code so that District Court had wrongly applied the law or apply the law but not as it should be and it is very suitable as the basis for filing cassation was not conducted in accordance with the provisions of the Act, in accordance with Article 253 paragraph (1) sub a Criminal Procedure Code. Keywords: Cassation, The Public Prosecutor, Court judgment

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017) Rona Putri Anningtyas
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 253 KUHAP tersebut tidak terpenuhi dalam alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP. Kata Kunci: Penuntut Umum, Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pencemaran Nama Baik ABSTRACT This research aims to find out the suitability of the reasons for filing a Public Prosecutor’s cassation in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 253 of the Criminal Procedure Code, and the suitability of consideration of the Judge to a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 256 of the Criminal Procedure Code. The type of this research is a normative or doctrinal legal research conducted by examining library materials consisting of primary legal materials such a legislation and Judge’s decision, and secondary legal materials such a books written by a legal expert and legal journals. The results of this research explain that the reasons for filing a Public Prosecutor’s cassation in cases of criminal defamation is not in accordance with the Article 253 of the Criminal Procedure Code because the elements contained in the Article 253 are not fulfilled in the reasons of cassation by the Public Prosecutor. It affects the Judge’s judgement in making a decision, so that the Judge give a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation. The Judge’s consideration is in accordance with the Article 256 of Criminal Procedure Code. Keywords: Public Prosecutor, Cassation, Judge Consideration, Criminal defamation

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PERGANTIAN JENIS KELAMIN Lia Novemza
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atas pergantian jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Perlindungan HAM atas pergantian jenis kelamin adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan yurisprudensi (Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, dan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung). Hakim melalui Interpretasi Otentik mengabulkan permohonan Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt tentang pergantian jenis kelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Kata kunci: pergantian jenis kelamin, Hak Asasi Manusia.ABSTRACTThis study aims to determine the protection of human rights for sex-change application. This research was a descriptive normative with a case study. Legal material collection techniques used the literature study method.Human rights protection for sex change is enacted in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 13, Article 14, Article 15, and Article 16 Civil Code (Civil Code), Law Number 23 of 2006 Jo. Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, Presidential Regulation Number 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, and jurisprudence (Decision of Yogyakarta District Court Number 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Decision of Boyolali District Court Number 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, and Decision of Ungaran District Court Number 518/Pdt.P/PN.Ung). Judges, through Authentic Interpretation, grant the application Number 87/Pdt.P/2016/PN. Skt concerning sex change based on consideration under the law, consideration of medical aspects, and consideration of the facts at the trial.Keyword: sex change, human rights.

MENGURAI GUGURNYA PRAPERADILAN EDWARD SOERYADJAYA ATAS DUALISME PEMAKNAAN KETENTUAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF D KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Hafid Hergadinata
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dualisme pemaknaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP pada kasus putusan praperadilan nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dan idealitas pemaknaan gugurnya praperadilan pada kasus Edward Soeryadjaya. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. Terdapat dua hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Hasil pertama adalah adanya dualisme pemaknaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menimbulkan tiga tafsir di dalamnya. Tafsir pertama yaitu praperadilan gugur ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Tafsir kedua yaitu ketika sudah berjalan sidang pertama. Tafsir ketiga yaitu ketika dibacakannya surat dakwaan. Pada kasus Edward Soeryadjaya dualisme pemaknaan diantara para ahli hukum bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak menggunakan tafsir yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Hasil kedua adalah idealitas pemaknaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d mengenai gugurnya praperadilan yaitu ketika dilakukannya sidang pertama di pengadilan negeri, karena saat dijalankannya sidang pertama maka pokok perkara di luar itu dinyatakan gugur. Hal tersebut kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: Dualisme, Pemaknaan, Putusan, Praperadilan ABSTRACT The purpose of this legal research is to find out the dualism of the meaning of Article 82 paragraph (1) letter d KUHAP in the case of pretrial hearing number 40 / Pid.Pra / 2018 / PN JKT.SEL and the idealism of the meaning of the cancellation of pretrial hearing in Edward Soeryadjaya's case. The method used in legal research is prescriptive and applied. This research is based on primary legal material and secondary legal material. The legal material accumulation technique used by the author is a document study or library study. The technique of analyzing legal material in this research is deduction with a syllogism method. There are two results obtained from this study. The first result is the dualism of the meaning of the provisions of Article 82 paragraph (1) letter d which gives rise to three interpretations in it. The first interpretation is pretrial hearing canceled when the file has been transferred to the district court. The second interpretation is when the first trial is already underway. The third interpretation is when the indictment is read. In the case of Edward Soeryadjaya dualism the meaning among legal experts is contrary to the Constitutional Court Judgement because it does not use interpretations determined by the Constitutional Court. The second result is the idealism of the meaning of the provisions of Article 82 paragraph (1) letter d KUHAP about the cancellation pretrial hearing is when the first trial is held in the district court, because when the first trial is held, the principal case outside of it is declared invalid. This was later strengthened through Constitutional Court Judgement.Keywords: Dualism, Meaning, Judgement, Pretrial Hearing.DAFTAR PUSTAKABuku Andi Sofyan, dkk. 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Prenamedia Group. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: Nuansa Aulia. Undang-UndangUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); PutusanPutusan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.SelPutusan Pengadilan Negeri 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.PstPutusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKIPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XII/2015

Page 2 of 3 | Total Record : 27

1 2 3

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA