cover
Contact Name
Hanif Rahadian
Contact Email
lpkdgeneration2022@gmail.com
Phone
+6281328055730
Journal Mail Official
defendonesia@lembagakeris.net
Editorial Address
Wirosaban Barat No. 20B, Kelurahan Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA)
ISSN : 23546964     EISSN : 2776687X     DOI : https://doi.org/10.54755/defendonesia.v6i1
Core Subject : Education,
Jurnal DEFENDONESIA merupakan media publikasi ilmiah yang menyajikan hasil karya ilmiah tentang pembangunan pertahanan untuk menjaga dan menjamin kedaulatan, keberlangsungan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi semangat bela negara, nasionalisme, independen dan demokratis.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017" : 5 Documents clear
TANTANGAN MENJAGA PERSONAL SECURITY PRAJURIT DI MEDIA SOSIAL B.T. Sutrisno
DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.917 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v2i2.58

Abstract

Teknologi Media Sosial (Medsos) saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penggunaan Medsos di kalangan prajurit disatu sisi sangat berguna sebagai media membangun jejaring dan menambah pengetahuan, namun disisi lain sangat riskan seiring besarnya potensi kebocoran informasi pribadi prajurit sebagai aktor pertahanan Negara yang dikenal dengan istilah Personal Security (Persec). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelusuran mendalam terhadap akun-akun prajurit TNI di Medsos, dengan objek penelitian adalah akun-akun prajurit TNI di Medsos. Hasil dari penelitian ini adalah: Markas Besar (Mabes) TNI sudah menerbitkan aturan terkait penggunaan Medsos di kalangan prajurit, namun masih banyak prajurit yang secara sengaja atau tidak sengaja membocorkan Persec melalui akun pribadinya melalui Medsos.
KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA MASYARAKA EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Inda Rahadiyan; Karina Amanda Savira
DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.023 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v2i2.59

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi keikutsertaan Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia pada MEA menimbulkan implikasi terhadap pengaturan TKA, diantara yakni pengaturan mengenai penggunaan TKA.
MELIHAT KEAMANAN MARITIM INDONESIA DARI IDE POROS MARITIM Muhammad Edrian
DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (816.995 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v2i2.60

Abstract

Ide Poros Maritim Dunia yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama dua tahun pada kenyataanya belum menaungi aspek keamanan maritim sebagai prioritas dimana hal tersebut harus dibarengi dengan pembangunan kekuatan Angkatan Laut sebagai elemen pendukung utama. Mengingat adanya keterkaitan antara isu keamanan maritim dengan upaya menciptakan good maritime governance, sudah selayaknya pemerintah Indonesia menjadikan keamanan maritim sebagai prioritas dalam kebijakan maritim yang dikeluarkan. Mengin gat dalam prakteknya Indonesia belum memilikiacuan yang jelas dalam membuat kebijakan maritim, pemerintah perlu menyusun suatu doktrin yang berfungsi sebagai pegangan dalam setiap pembuatan kebijakan maritim. Selanjutnya, pemerintah harus membangun Maritime Domain Awareness (MDA) sebagai wawasan agar mampu meningkatkan kepedulian seluruh instrumen negara dalam berbagai sektor dalam isu maritim. Terakhir, pemerintah baru bisa menaruh perhatian dalam pembangunan sea power dimana pembangunan kekuatan Angkatan Laut merupakan salah satu agenda utama. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tiga elemen yang secara urut harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam ide Poros Maritim Dunia agar dapat menghadapi isu keamanan maritim dengan baik. Pertama, pemerintah harus lebih dulu menciptakan doktrin maritim sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selanjutnya, pemerintah harus membangun MDA sebagai wawasan bagi setiap elemen negara agar bersinergi mendukung pemerintah. Terakhir, setelah kedua elemen tersebut terpenuhi, pemerintah bisa mulai berfokus dalam membangun sea power sebagai instrumen dala menghadapi isu keamanan maritim.
PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA: MENUJU PEMENUHAN TARGET MEF ATAU SEKEDAR MENUJU ARM CANDY? Lukman Fahmi Djarwono
DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.781 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v2i2.61

Abstract

MEF (Minimum Essential Force) merupakan standar penting dan minimum dari kekuatan yang harus ditetapkan sebagai prasyarat mendasar agar TNI (Tentara Nasional Indonesia) dapat menjalankan misinya secara efektif dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya. Salah satu sarana untuk mewujudkan MEF adalah melalui pengembangan industri militer dalam negeri. Optimalisasi pengembangan industri pertahanan nasional baru saja diberlakukan sejak 2010 melalui Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) 2010-2014, dan akan berlanjut selama dua periode lima-tahun lagi (sampai 2024). Selama belum ada definisi yang jelas mengenai "keamanan nasional", masih sulit untuk membentuk postur pertahanan yang ideal. Oleh karena itu, pencapaian MEF masih akan menghasilkan kesenjangan kemampuan. Kesenjangan ini diharapkan dapat berkurang -jika tidak dihilangkan dengan memiliki industri pertahanan nasional yang solid. Artikel ini akan mengeksplorasi peran industri pertahanan nasional untuk mencapai MEF, sekaligus untuk mengurangi kesenjangan kemampuannya di Indonesia.
POSISI INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN Yuniarti Dwi Pratiwi
DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.682 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v2i2.62

Abstract

Kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) ditinjau dari aspek ekonomi memiliki nilai strategis terhadap perkembangan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.Kawasan ini, telah lama menjad iajang perebutan beberapa negara sekitar kawasan denganberbagai alasan, mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, dan lain-lain.Begitu pula dengan Pemerintah Tiongkok yang turut serta dalam mengklaim Laut Tiongkok Selatan (LTS) tersebut, yaitu melalui kebijakan U-Shaped Line atau sering dikenal sebagai sembilan garisputus-putus (nine dash lines).Tidak dapat dipungkiri bahwa Laut Tiongkok Selatan memiliki arti yang sangat strategis bagi Bangsa Indonesia, meskipun Indonesia bukan Negara yang turut sertamenuntutklaimataskepemilikanwilayah territorial di Laut Tiongkok Selatan. Namun cepat atau lambat dikhawatirkan akan berpengaruh pada kedaulatan Bangsa ini. Ini dapat dilihat setelah adanya konflik penangkapan Anak Buah Kapal (ABK) milik Pemerintahan Tiongkok yang memasuki Perairan Natuna secara illegal, yang mana merupakan daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Kesatuan Republik Indonesia.Atas dasar inilah sangat penting untuk mengkaji kedudukan Laut Tiongkok Selatan menurut pandangan Hukum Internasional serta posisi LTS bagi Negara Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5