Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA)
Jurnal DEFENDONESIA merupakan media publikasi ilmiah yang menyajikan hasil karya ilmiah tentang pembangunan pertahanan untuk menjaga dan menjamin kedaulatan, keberlangsungan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi semangat bela negara, nasionalisme, independen dan demokratis.
Articles
59 Documents
<![CDATA[Diplomasi Insurjensi dalam Peperangan Asimetrik ]]>
<![CDATA[Sigit Sasongko]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 1: Defendonesia Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.074 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i1.1
<![CDATA[Dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, organisasi insurjensi mengaplikasikan banyak metode dan pendekatan. Bila awalnya organisasi insurjensi lebih cenderung bergerak dengan jalan kekerasan, dewasa ini organisasi insurjensi tersebut melakukan transformasi dengan melakukan perlawanan melalui perjuangan-perjuangan softpower-nya. Salah satunya adalah dengan menggunakan upaya diplomasi baik di dalam maupun di luar negeri, kemudian membentuk anggapan bahwa perjuangan untuk memperoleh hati dan pikiran rakyat telah berkembang menjadi upaya berupa perjuangan untuk merebut hati dan pikiran komunitas internasional guna mendukung perjuangan organisasi insurjensi tersebut dalam rangka meraih political ends-nya. Dalam esai singkat ini, penulis berusaha mengulas bagaimana hubungan pergerakan insurjensi di dalam dan di luar negeri dengan tujuan untuk mengetahui apakah keberhasilan diplomasi organisasi insurjensi di luar negeri dalam mengambil simpati internasional berkorelasi dengan kemampuan dan manuver organisasi tersebut di dalam negeri.]]>
<![CDATA[Pentingnya Komando Operasi Khusus TNI dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme ]]>
<![CDATA[Ari Setyo Nugroho]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 1: Defendonesia Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (94.89 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i1.2
<![CDATA[Terorisme adalah ancaman nyata dan aktif yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, oleh karenanya diperlukan penanganan seriur,komprehensif, dan kontinue karena yang kita hadapi tidak hanya aksi terornya tetapi lebih jauh daritu yakni ideologi, ideologi yang dengan mudah menyebar jika pemerintah tidak bisa meracik serta memberi bumbu yang pas dalam sebuah pengambilan kebijakan, penanganan tersebut harus mencakup upaya-upaya penindakan secara operasional, proteksi (perlindungan), pencegahan dan penangkalan, penanganan permasalahan hulu (akar masalah) dan upaya deradikalisasi. Sehingga, saaat ini sudah menjadi kebutuhan untuk membentuk Komando Operasi Khusus TNI (Indonesian Special Operation Command) guna tugas-tugas sangat khusus, terutama pencegahan dan penanggulangan terorisme serta penumpasan gerakan separatis di Indonesia]]>
<![CDATA[Menciptakan Air Sovereignty Wilayah Udara Pulau Papua ]]>
<![CDATA[Taufik Nur Cahyanto]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 1: Defendonesia Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.712 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i1.3
<![CDATA[Mewujudkan kedaulatan udara di wilayah udara Papua pada khususnya dan wilayah nasional Indonesia pada umumnya merupakan suatu keharusan untuk memproteksi terhadap sumber daya alam nasional untuk kepentingan bangsa sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan bangsa. Potensi disintegrasi bangsa dapat diantispasi dengan pemerataan pembangunan dan deteksi dini terhadap adanya usaha melalui konsep asimetric yang memanfaatkan media udara. Upaya dalam rangka pencapaian Air Souvereignty di wilayah udara Papua dapat dilaksanakan dengan peningkatan kemampuan ISR melalui skadron udara UAV, pengembangan kekuatan udara berkemampuan counter insurgency (COIN) serta kemitraan Pemerintah Daerah dan TNI dalam bentuk pembelian dan pengoperasian pesawat angkut produksi dalam negeri untuk kepentingan bangsa dan negara]]>
<![CDATA[Penyelundupan Manusia Memahami Distorsi Antara Dilema Kemanusiaan, Kejahatan Transnasional, dan Dilema Kedaulatan NKRI ]]>
<![CDATA[Wahyu Setiawan]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 1: Defendonesia Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.193 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i1.4
<![CDATA[Penyelundupan manusia telah menjadi sebuah rintangan dalam hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia pada satu dekade terakhir. Penyelundupan manusia yang terjadi tidak hanya menimbulkan masalah dalam hubungan diplomatik kedua negara, namun juga terkait pada isu kemanusiaan dan bentuk kejahatan transnasional yang berimplikasi terhadap munculnya pencideraan kedaulatan wilayah sebuah negara. Sering kali batasan yang bias ini mengakibatkan terjadinya distorsi untuk membenarkan tindakan penyelundupan manusia yang terjadi. Untuk menangani hal ini diperlukan sebuah upaya penanganan secara komprehensif, sistematis dan penuh kehati-hatian. Dari keseluruhan plihan yang dimiliki, solusi yang relatif menimbulkan efek negatif paling minimum adalah penanganan masalah dengan menekankan pada aspek keamanan dan kedaulatan. Solusi ini berfokus pada penggunaan kemampuan TNI untuk menciptakan efek tolak dan situasi keamanan yang tidak mendukung tumbuhnya penyelundupan manusia. Upaya penciptaan efek tolak dari dalam ini juga harus disinergikan dengan upaya pada tataran hubungan antar negara. menciptakan sebuah efek tolak, mengeliminasi faktor penarik pencari suaka, serta memperketat proses pemberian suaka]]>
<![CDATA[Strategi Penyelematan Rimba Yang Tersisa Dari Illegal Logging ]]>
<![CDATA[Yuniarti Dwi Pratiwi]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 1: Defendonesia Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.437 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i1.5
<![CDATA[Pada dasarnya permasalahan yang paling krusial Negara Indonesia, di bidang lingkungan hidup, khususnya kehutanan adalah illegal logging (pembalakan liar). Bahkan kejahatan di bidang kehutanan ini, telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas batas negara, yang tentunya akan berdampak pada bangsa ini, yakni kerugian kekayaan dan menjadi ancaman baru bagi kedaulatan bangsa ini. Mengingat pentingnya penaganan illegal logging yang lebih terpadu, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, cukup disayangkan diterbitkannya Undang-Undang ini, menuai pro dan kontra, karena masih terdapat beberapa kelemahan.]]>
<![CDATA[Identifikasi Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Sayap Tetap ]]>
<![CDATA[Abdul Majid]]>;
<![CDATA[Tri Kuntoro Priyambodo]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 1: Defendonesia Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.497 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i1.9
<![CDATA[Penelitian mengenai pesawat udara tanpa awak berkembang pesat beberapa tahun belakangan. Salah satunya dalam topik identifikasi sistem dan pemodelan sistem, yang merupakan hal penting dalam menentukan model terbang pesawat udara tanpa awak.Model terbang sendiri sangat penting dalam studi gerak terbang pesawat. Dalam penelitian ini, identifikasi sistem dilakukan berdasarkan data eksperimen dari pesawat udara tanpa awak jenis Bixler dan menggunakan struktur model Autoregressive with exogenous Input (ARX).Penelitian ini terdiri dari 2 tahap, pengambilan data terbang dan identifikasi model terban.Melalui 2 tahap tersebut, model terbang pesawat udara tanpa awak direpresentasikan dalam 2 mode, mode longitudinal dan mode lateral. Mode longitudinal diperoleh dengan struktur model ARX dengan nilai orde A=1 dan B=1. Mode lateral diperoleh dengan struktur model ARX dengan nilai orde A=2 dan B=2.]]>
<![CDATA[ASPEK DAN PELAKSANAAN NATIONAL DRUG POLICY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Farah Rizni]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 2: Defendonesia Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (57.007 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i2.10
<![CDATA[Kemampuan mengembangkan kekuatan nasional mencakup pembangunan sektor kesehatan. Kesehatan nasional tentu saja dipengaruhi oleh status kesehatan di daerah – daerah, sehingga penting untuk memiliki grand-design yang sama. Grand design tersebut dijabarkan dalam bentuk rencana dan program kesehatan, sesuai dengan karakteristik, situasi, dan geografi masing-masing daerah. Badan kesehatan dunia, WHO, merekomendasikan anggotanya untuk mempunyai sebuah national drug policy (NDP). Policy tersebut tidak bersifat statis dan bisa berubah sewaktu–waktu. Hampir sebagian besar negara anggota WHO merevisi setiap 5 tahun sekali. NDP sebagai sebuah framework bertujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap obat-obatan berjalan baik dan harga yang rasional. Hal ini merupakan salah satu komponen ketahanan nasional. NDP juga memastikan obat-obatan yang di pasaran termasuk kualitas baik dan memenuhi persyaratan. Selain itu, NDP juga mempromosikan untuk penggunaan obat yang rasional (rational use of medicine) oleh tenaga kesehatan dan konsumen.]]>
<![CDATA[URGENSI KOMANDO PERTAHANAN SIBER (CYBER DEFENSE COMMAND) DALAM MENGHADAPI PEPERANGAN ASIMETRIS ]]>
<![CDATA[B.T. Sutrisno]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 2: Defendonesia Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.214 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i2.12
<![CDATA[Kemajuan teknologi jaringan internet membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah semakin mudahnya manusia untuk saling berkomunikasi dan mengembangkan jaringan sosial dan ekonomi, sedangkan dampak negatifnya adalah dunia maya (siber) telah menjadi sarana dan medan perang baru dalam peperangan asimetris. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai badan pertahanan siber nasional, sehingga sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membentuk komando pertahanan siber (cyber defense command) dalam menghadapi peperangan asimetris di dunia maya sebelum perang tersebut terjadi di dunia nyata dan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PERBATASAN SEBAGAI GARDA TERDEPAN KEDAULATAN ]]>
<![CDATA[Sinto Sinto]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 2: Defendonesia Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (63.26 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i2.14
<![CDATA[Sebagai negara maritim diperlukan tata kelola daerah perbatasan terutama pulau terluar dengan pengelolaan yang baik, terstruktur dan terencana. Diperlukan kerjasama dan sinergi dari beberapa institusiyang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 agar dapat mencapai tujuan tersebut. Tata kelola perbatasan yang baik berdampak sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara tetangga. Jika kemandirian ekonomi dan kesejahteraan tercapai, kemudahan fasilitas, lengkapnya sarana dan prasarana yang tersedia, maka aspek fisik, psikologis, keamanan dan sosial budaya akan dapat menciptakan suatu benteng pertahanan bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN ]]>
<![CDATA[Radhana Dwi Wibowo]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 2: Defendonesia Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.611 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i2.15
<![CDATA[Semenjak disahkan pada Tanggal 2 Oktober 2012, sudah tiga tahun Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 menjadi payung hukum pelaksanaan kemandirian industri pertahanan. Berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan sudah dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri seperti panser Anoa 6x6, senapan serbu, pesawat patrol maritim CN-235 MPA dan beberapa kapal cepat rudal. Berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan ini dibutuhkan untuk mengejar target kekuatan pokok minimum (minimum essential force) yang telah disusun. Idealnya semua kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, namun ternyata hal tersebut belum bisa terwujud disebabkan beberapa faktor permasalahan, diantaranya permasalahan dari implementasi konsep tiga pilar pelaku industri pertahanan, permasalahan dari implementasi konsep kluster industri pertahanan dan permasalahan imbal dagang, kandungan lokal dan offset atas pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri.]]>
