cover
Contact Name
zainal
Contact Email
zainal.ip@soc.uir.ac.id
Phone
+6285265763318
Journal Mail Official
jkp@journal.uir.ac.id
Editorial Address
Laboratorium Magister Ilmu Pemerintahan Gedung A Lantai 3, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics)
Published by Universitas Islam Riau
Core Subject : Humanities, Social,
JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Government Study published the original research papers or reviews about the government, social and politics. The objective of this journal is to disseminate the results of research and scientific studies which contribute to the understanding, development theories, and concepts of science and its application to the government science especially for master student . Terms of publishing the manuscript were never published or not being filed in other journals, manuscripts originating from local and International. JJKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Governance Science managed by the Master of Government Science, Postgraduate Program, Universitas Islam Riau. The topic of the journal will be related to this topic: Governments Social Politics State Local Goverments Governance
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober" : 5 Documents clear
Peran Pemerintah Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau Joko Suyono; Monalisa Monalisa
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.214 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(2).9373

Abstract

Pada hasil perolehan medali yang disumbangkan atlit - atlit pelajar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau berdasarkan cabang olahraga yang telah di ikuti pada even olahraga pelajar masih terdapat beberapa cabang olahraga yang belum mampu menyumbangkan medali. Hal ini menunjukkan masih perlu adanya suatu pembinaan untuk lebih meningkatkan prestasi olahraga. Pada tesis ini akan dijelaskan Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam menunjang program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar di Provinsi Riau. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam menunjang program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar di Provinsi Riau melalui Seksi Pembibitan dan pembinaan atlit pelajar berpengaruh pada pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar di Provinsi Riau. Peran ini dilaksanakan dengan melakukan tugas dan fungsi antara lain mengelola Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) yang saat ini telah dikelola sebanyak 19 cabang olahraga, melakukan indentifikasi data atlet pelajar yang potensial dan berprestasi dengan menjaring even-even olahraga yang membina pertandingan sehingga diperoleh data hasil pertandingan yang menjadi bibit-bibit atlet pelajar berprestasi yang nantinya akan direkrut untuk mengikuti seleksi atlet pelajar PPLP, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan klub olahraga junior yang sampai saat masih belum terlaksanakan dengan baik ditenggarai belum terdatanya klub-klub olahraga junior, melaksanakan pengendalian pengelolaan pembibitan dan pembinaan atlet pelajar dengan mengirim pengiriman atlet-atlet PPLP ke even-even pertandingan baik tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam menunjang program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar di Provinsi Riau ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong diantaranya adalah dengan telah diterbitkannya aturan undang – undang tentang otonomi daerah dan tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Kordinasi yang baik antara para pejabat yang berada di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Masih adanya masyarakat atau pemerhati olahraga yang perduli pada Bidang Keolahragaan, Prestasi atlet pelajar yang terus meningkat, Telah tersedianya sekolah keberbakatan olahraga. Sedangkan faktor penghambat diantaranya Dalam melaksanakan pembinaan masih memerlukan dana yang sangat besar, hanya mengandalkan dana APBD Provinsi dan sebagian kecil dari dana APBN, Keterbatasan kuota atlet yang dibina, Belum terdatanya klub-klub olahraga junior secara baik, Belum seluruh pelatih mantan atlet berprestasi Nasional, Perlunya sarana alat – alat olahraga yang bagus dan berkualitas, Belum memasyarakatnya pemahaman tentang PPLP yang ada di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Kasmawati Kasmawati; Tengku Rafizal
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.464 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(2).9379

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan khususnya pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan juga untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Indikator yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi di dalam penelitian ini yaitu pengawasan penyusunan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran, pengawasan perubahan anggaran dan pengawasan pelaporan anggaran. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu ini yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Informan sebagai sumber data di dalam penelitian ini yaitu Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Anggaran. Penetapan informan dilakukan melalui teknik sensus untuk Ketua DPRD dan teknik purposive sampling untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui teknik observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif menggunakan model analisis data yang dikemukan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan hasil penelitian “peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan Anggaran sudah terlaksana”. Meskipun demikian masih ada permasalah-permasalahan yang mutlak diperbaiki kedepannya terutama masyarakat mengharapkan profesionalisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan meninggalkan atribut-atribut bendara partai dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Kendala atau hambatan yang dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu hanya tidak adanya regulasi atau aturan yang jelas mengatur sejauh mana pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun saran yang direkomendasi dari peneliti yaitu Kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsinya khususnya fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada mengedepankan kepentingan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok.
Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sapran Daulay; Syahrul Latief
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.08 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(2).9380

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan juga untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan Pemilu tersebut. Indikator yang dijadikan acuan untuk mengetahui tujuan penelitian tersebut yaitu tugas pokok, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan ini menggunakan tipe deskriptif dan metode pendekatan kuantitatif yang didukung oleh metode kualitatif. Ada dua jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer dikumpulkan dengan teknik kuissioner dan wawancara serta data sekunder dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini bervariatif terdiri dari komisioner KPUD Kabupaten Pelalawan dan Sekretariat KPUD Kabupaten Pelalawan, peserta pemilu Panwaslu yang ditetapkan melalui teknik sensus dan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, data informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data akan dideskripsikan sesuai dengan kondisi faktual dilapangan secara objektif. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinilai “cukup berperan”, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh KPUD Kabupaten Pelalawan seperti anggaran yang dimililki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sangat minin, lemahnya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan munculnya sifat apatis, lemahnya Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terutama pada PPS dan KPPS sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan suara dan luasnya wilayah Kabupaten Pelalawan sehingga beberapa Kecamatan dan Desa memiliki jarah tempuh yang jauh dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan rekomendasi dari peneliti yang perlu dipertimbangkan terutama bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan agar menanamkan sifat partisipatif dan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dan Komisi Pemilihan Umum Daerah lainnya agar lebih selektif dan objektif dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS
Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Iwan Suryawan; Rahyunir Rauf
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.7 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(2).9381

Abstract

Penelitian ini mendiskripsikan hasil penelitian tentang implementasi peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih sedikitnya masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan baik izin bangunan maupun izin usaha di jalan lingkungan dan jalan lokal di kecamatan Ujung Batu, sehingga tidak sesuai dengan pesatnya pertumbuhan bangunan dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan masyarakat yang mengurus perizinan, Selain itu terdapatnya pegawai yang mengambil alih tugas yang bukan bidangnya, Masih kurangnya Pemerintah Kecamatan Ujung Batu dalam melakukan sosialisasi tentang pengurusan perizinan di Kecamatan Ujung Batu. Kurangnya sosialisasi terkait dengan masalah anggaran serta tidak terlihat adanya standar pelayanan yang jelas. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menghubungkan tujuan penelitian dengan masalah dan gejala yang terjadi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan disajikan untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian dan teknis analisis yang penulis gunakan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan kurang terimplementasi. Rekomendasi ini perlu dipertimbangkan untuk menjadi masukan kepada Bupati Rokan Hulu dan Camat Ujung Batu agar melakukan upaya sosialisasi mengenai pengurusan perizinan di jalan lingkungan dan jalan lokal serta memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang membangun Rumah, ruko dan jenis usaha yang tidak memiliki izin.
Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Muhammad Zen; Yusri Munaf
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.132 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(2).9383

Abstract

Peran penting Camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan merupakan salah satu peran utama yang dimiliki oleh seorang Camat. Namun di berbagai wilayah, khususnya di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, ketentraman dan ketertiban masyarakat belum terlaksana dengan baik. Berbagai permasalahan terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum masih saja terjadi. Berawal dari permasalahan tersebut, maka perlu diadakan penelitian mengenai peran Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang dijadikan objek dalam penelitian adalah aparatur yang bertugas beserta Muspika dan tokoh masyarakat Tandun. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Camat Tandun beserta aparatur yang bertugas telah melaksanakan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Tandun. Berbagai kegiatan seperti pelaksanaan koordinasi, pembinaan pelayanan dan penertiban masyarakat tekah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun berbagai kegiatan tersebut belum dapat menjamin sepenuhnya suasana tertib dan aman dilingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan susasana aman dan tertib dilingkungan masyarakat tersebut belum terselenggara dengan baik antara lain adalah karena pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Kepada Pemerintah kecamatan yang tidak konsisten menyebabkan berbagai kegiatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien. Begitu juga dengan minimnya alokasi pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam kegiatan tersebut, menyebabkan beberapa jenis kegiatan tidak dapat diselenggarakan dengan baik. Kurangnya saranandan prasaranan pendukung operasional kegiatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan Tandun mengakibatkan berbagai upaya pelayanan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat lebih konsisten dalam meyerahkan kewenangan kepada kecamatan serta alokasi dana kegiatan yang disalurkan juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Agar peran Camat sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dapat terselengara dengan baik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5