cover
Contact Name
Avid Leonardo Sari
Contact Email
avid.leonardo@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
jurnal.dialektika2021@gmail.com
Editorial Address
Komplek Bumi Panyileukan Jl. Pangandaran No.9, Cipadung Kidul Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial is open access and peer-reviewed Journal, Jurnal DIALEKTIKA is a scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Social Sciences and Related Discipline. Managed by Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI) in Collaboration with GoAcademica Consulting, Research & Publishing. Jurnal DIALEKTIKA is a multi-disciplined journal focused on the study of Social Sciences and related disciplines in Indonesia, Asia, and The World. Jurnal DIALEKTIKA also publishes articles in the field of Exact science that have an impact on society in the hope that there will be an exchange of pure knowledge with its application to society as an object of development. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate the academic atmosphere in and around the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops, seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 98 Documents
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Jusman Iskandar; Engkus; Fadjar Tri Sakti; Nabilah Azzahra; Novianti Nabila
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.488 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.1

Abstract

Beragam potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para stakeholder (yang berkepentingan) dalam upaya kemajuan pembangunan yang merata. Untuk mengembangkan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena angka kemiskinan masih mendominasi di desa dibandingkan di perkotaan. Kesenjangan antara desa dan kota ini disebabkan salah satunya oleh ketidakmerataannya pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok lapisan atas, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yakni dengan pemberdayaan potensi yang ada masyarakat bisa meningkatkan produk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.
BANTUAN SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI Engkus; Dinda Ayu Cantika; Fahreza Hasbi Yulandari; Faisal Arriski; Hafiizh Faathir Al A
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.45 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.3

Abstract

Pandemi covid-19 merupakan permasalahan yang terjadi di seluruh negara dan berdampak pada banyak hal, tidak terkecuali dengan Indonesia. Sejak covid-19 mulai masuk ke Indonesia permasalahan mulai bermunculan. Termasuk berdampak pada perekonomian, akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban dimasyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Urgensi penelitian ini sebagai ukuran keefektivan program bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Masalah penelitian ini mengenai kurangnya efektitas pemberian bantuan social Covid-19 Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai penyaluran dana bantuan Covid-19 dan untuk menganalisai keefektivitasan pelaksanaan bantuan di Kelurahan Andir. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi dengan melakukan observasi tentang proses penyaluran bantuan, wawancara dengan masyarakat di kelurahan Andir dimulai dari aparatur kelurahan, petugas penyalur bantuan, masyarakat penerima bantuan, masyarakat non bantuan, dan melakukan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan sosial di kelurahan Andir belum efektif.
EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KIARA CONDONG KOTA BANDUNG Indra Kristian
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.678 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.4

Abstract

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Telah berupaya untuk melaksanakan penertiban mengenai pedagang kaki lima tersebut. Namun demikian dari beberapa upaya kebijakan tersebut masih meninggalkan persoalan, dikarenakan belum optimalnya kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di jalan Kiara Condong tersebut. Proses evaluasi penataan PKL tersebut berdasarkan kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam mengidentifikasi karakteristik PKL dilakukan analisis statistik deskriptif. Selain itu juga dilakukan analisis deskriftif kualitatif dalam melakukan kajian terhadap materi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan untuk menghasilkan indikator evaluasi kebijakan. Berdasarkan kajian terhadap materi kebijakan Penataan PKL telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun demikian berdasarkan data-data pencapaiannya, kriteria-kriteria tersebut masih belum dapat terpenuhi secara optimal, kecuali untuk kriteria ketepatan. Untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah , yaitu berupa ketegasan dalam pendataan dan pengawasan terhadap PKL, kematangan dan keterbukaan dalam perencanaan sarana fisik PKL, dan penguatan kerjasama antar instansi lembaga pemerintah. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh para pedagang adalah berupa partisipasi aktif dan kesadaran dalam menjaga kawasan jalan kiara condong tersebut.
PRILAKU KORUPTIF PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA Fadjar Tri Sakti; Woerly Deti Lianawati; Diwanie Aulia Az Zahra; Izna Azzahra Nur Saputri; Jamsuni
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.227 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.5

Abstract

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering terjadi di Indonesia. Korupsi menjadi salah satu masalah karena mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian negara. Dalam masa pandemi seperti ini tidak menyurutkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara. Artikel ini bertujuan untuk membahas jenis/bentuk korupsi, ciri-ciri korupsi, korupsi yang terjadi saat pandemi di Indonesia termasuk skor CPI Indonesia tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengolahan data studi literatur dari berbagai artikel ilmiah yang sesuai dengan pembahasan. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah terdapat 7 jenis korupsi yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan gratifikasi. Ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan lebih dari satu orang, dilakukan secara rahasia, mengandung penipuan, mengkhianati kejujuran. Dalam keadaan pandemi seperti ini pun tindakan korupsi marak terjadi. Berdasarkan laporan Transparancy International, IPK Indonesia tahun 2020 mendapat skor 37 poin mengalami penurunan dari tahun 2019. Ada beberapa area dalam CPI yang harus diperhatikan serius 1) sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha 2) sektor penegakan hukum dan perbaikan birokrasi 3) integritas politik.
EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 Nanang Suparman; Ghina Washillah; Tedi Juana
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.743 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.6

Abstract

Pandemi Covid-19 berdampak pada turunanya perekonomian negardan menyebabkan banyak masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari. Dalam Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 50 tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam rangka penanggulangan Covid-19, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk BLT Dana Desa yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang perekonomiannya terdampak wabah Covid-19. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Penyaluran BLT-DD Tahun Anggaran 2020 dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 dengan dianalisis menggunakan teori efektifitas menurut Makmur (2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk menentukan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokus penelitian dilakukan di Desa Haruman kecamatan Leles Kabupaten Garut sedangkan fokus penelitian adalah efektivitas penyaluran BLT Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa efektifitas penyaluran BLT dana desa di Desa Haruman belum dapat dikatakan efektif, terbukti dari tidak tepatnya waktu penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat, kurangnya transparansi Pemerintah Desa, serta kurang tepatnya sasaran penerima BLT Dana Desa. Namun manfaat BLT-DD sangat membantu, khususnya bagi keluarga penerima manfaat bantuan ini.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK MERAIH PENGHARGAAN ADIPURA Ipa Hafsiah Yakin
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.4 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.7

Abstract

Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Sumedang yang pernah meraih dua kali Piala Adipura. Keinginan untuk meraih kembali Piala Adipura terus diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yaitu melalui penanganan masalah sampah dan ruang terbuka hijau. Inti dari penelitian ini adalah bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau untuk meraih penghargaan Piala Adipura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan penelitian dari unsur Pejabat Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Pakar di bidang lingkungan hidup, dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dinilai masih belum optimal. Hal tersebut dampak dari kurang konsistennya pemerintah daerah menangani sampah dan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, kurangnya peran serta masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah yang belum mendukung dalam penanganan masalah lingkungan di Kabupaten Sumedang. Hambatan lain ditimbulkan dari kurangnya sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian lingkungan sehingga banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Saran dari penelitian ini yaitu komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk menerapkan sistem pengelolaan 3R (Recyle, Reuse, Reduce) dengan ditunjang anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
PERAN MEDIA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI DI JAWA BARAT Mulyaningsih
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.51 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.8

Abstract

Secara sosiologis kondisi pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial pada segala aspek kehidupan masyarakat diberbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, pariwisata termasuk pada aspek birokrasi pemerintahan. Perilaku masyarakat masih ada yang belum memahami pencegahan virus covid-19 dengan tidak taat prokes, menghindari untuk di vaksin, sikap menutup diri masyarakat yang terdampak pandemi serta masyarakat yang menjauh oleh karena kekhawatiran terkena wabah serta masih banyak persoalan lain dimana masyarakat sesungguhnya membutuhkan informasi melalui media komunikasi dari pelayanan publik pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan dengan standar yang diberlakukan dalam peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Strategi media komunikasi birokrasi pemerintahan dan perilaku birokrasi dalam pelayanan publik harus berkorelasi dengan emphati, partisipasi, motivasi berprestasi tinggi, budaya organisasi gotong royong, semangat berbagi, iklim konflik, dan pemberdayaan manusia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP DESTINASI WISATA KOTA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN Lilis Yuaningsih
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.295 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.9

Abstract

Destinasi wisata kota merupakan potensi ekonorni yang cukup besar berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan kebijakan kepariwisataan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Destinasi wisata melalui program pemberdayaan masyarakat tiada lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil dan usaha kecil menengah serta pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan teknik wawancara dan kajian dokumen kemudian dianalisis. Hasil penelitian, bahwa kebijakan destinasi wisata kota telah memberikan nilai signifikan terhadap ekonomi masyarakat, pemberdayaan, usaha kecil menengah dan terwujudnya smartcity branding serta berkontribusi pada pendapatan asli daerah Kota Bandung.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CICALENGKA KABUPATENBANDUNG TAHUN 2019 Heldi
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.244 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.10

Abstract

Untuk setiap Negara yang memberlakukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan, maka warga negara harus tunduk pada aturan-aturan yang ada di Negara tersebut. Ditegaskan oleh undang-undang yang dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi semua hak warga negaranya, baik itu hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Untuk melindungi hak-hak warga negara pemerintah harus memberikan pelayanan dengan baik sehingga terciptanya negara yang sejahtera. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2019. Pelayanan Publik (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian kepada masyarakat berupa penggunaan fasilitas publik, baik jasa maupun non-jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan dan seluruh kelengkapan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi berupa data yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data dan teknik wawancara mendalam kepada pegawai di Kecamatan Cicalengka yang bertugas di bidang kepegawaian, dan studi dokumentasi resmi atas laporan kinerja lembaga pemerintah (LKIP) 2017 diperoleh dari kabupaten. Yag dalam pelayanan publik yang diberikan oleh LKIP Kabupaten pada tahun 2017 kualitas pelayanan publik mencapai 75,25% dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan baik, namun untuk akuntabilitas kinerja indikator kinerja AKIP (akuntabilitas Instansi Pemerintah) kabupaten masih menginjak angka 15,71% dapat ditafsirkan sangat buruk. Implementasi kebijakan bagi peneliti sendiri menggunakan teori dai Edward III yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Cicalengka Masih adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, perlu mendapat perhatian khusus, sehingga Kabupaten Cicalengka sebagai fasilitator yang memfasilitasi masyarakat setempat harus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan untuk kepuasan masyarakat.
KONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN COVID 19 DI INDONESIA Mia Rumiasari
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.74 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.11

Abstract

Pandemi Covid 19 yang menyerang seluruh Negara di dunia, berdampak juga kepada Negara Indonesia. Ketidaksiapan Indonesia dan negara-negara di dunia terhadap serangan Covid 19 terlihat dari penanganan yang tidak sistemik di awal serangan Covid 19 mulai dari pemerintahan pusat yang tidak siap dalam menangani dari aspek kebijakan secara berjenjang sampai kebingungan pada pemerintah daerah, yang disebabkan oleh kebijakan terkait dengan kekarantinaan kesehatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan PSBB diberlakukan oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan daerah terdampak Covid 19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan membentuk satuan tugas sampai di tingkat pemerintah daerah untuk membangun koordinasi dan komunikasi secara berjenjang.

Page 1 of 10 | Total Record : 98