TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam
The Journal serving as a medium for exploring critical thinking on Islamic Economics and Business issues. It is open for all academics, practitioners, intellectuals, and students with the specification of the study of Islamic Economics. Ideas covering research article, conceptual idea, review of the literature, and practical experience. The scope of TAMWIL are limited to islamic economics and business, Islamic financial institutions, Islamic economic law, business ethics, research and present issues.
Articles
60 Documents
<![CDATA[ANALISIS PROBLEMATIKA MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI PADA BMT AL-FURQON PADANG SIBUSUK (STUDI ANALISIS MELALUI PENDEKATAN ANALYTICAL NETWORK PROCESS) ]]>
<![CDATA[Ashri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Rizal Rizal]]>;
<![CDATA[Himyar Pasrizal]]>
<![CDATA[ Tamwil Vol 8, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/jtm.v8i2.7843
<![CDATA[BMT Al-Furqon Padang Sibusuk yang dalam tahap perkembangan dalam hal manajemen sumber daya insani merupakan masalah pokok dalam penilitian ini. Menemukan problematika manajemen sumber daya insani di BMT Al-Furqon Padang Sibusuk dan berbagai faktor penyebabnya dengan menggunakan Analytic Network Process (ANP) merupakan tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada BMT Al-Furqon Padang Sibusuk, problematika manajemen sumber daya insani terdiri dari problematika perencanaan SDI, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja SDI serta problematika kompensasi. Kemudian faktor penyebab problematika tersebut yaitu dari sisi perencanaan SDI adalah perubahan lingkungan eksternal seperti sosial ekonomi dan pandemi Covid-19. Dari sisi rekrutmen dan seleksi yaitu masalah biaya pelaksanaan. Dari sisi pelatihan dan pengembangan yaitu BMT masih dikategorikan sebagai LKM yang harus berbadan hukum koperasi. Dari sisi penilaian kinerja SDI yaitu kurangnya monitor dari kepala yayasan BMT Al-Furqon Padang Sibusuk. Dari sisi kompensasi yaitu kurangnya tanggung jawab kerja, kehadiran dan kedisiplinan karyawan. Selanjutnya hasil Analytic Network Process (ANP), diperoleh masalah prioritas adalah masalah kompensasi dengan angka kesepakatan sebesar 0,244. Kemudian solusi prioritas yaitu solusi kompensasi dengan angka kesepakatan 0,246. Selanjutnya strategi prioritas yaitu strategi peningkatan kompensasi dengan nilai 0,391.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT: STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL ]]>
<![CDATA[Sakdiah Nasution]]>;
<![CDATA[Syukri Iska]]>;
<![CDATA[Vima Tista Putriana]]>
<![CDATA[ Tamwil Vol 8, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/jtm.v8i2.7821
<![CDATA[Tujuan Penelitian adalah untuk menemukan penerapan tahapan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Metode Penelitian yang diterapkan peneliti adalah kualitatif dengan mengadopsi studi kasus. Teknik Pengumpulan Data yang diterapkan ialah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan penyusunan laporan keuangan PSAK 109 . Saat ini, dari 5 komponen ada 4 komponen laporan keuangan yang belum diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan kelemahan SDM atau pengelola BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum memahami PSAK 109 karena tidak dari latar belakang pendidikan akuntansi. Adapun penerapan tahapan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ialah dengan membuat Laporan Kinerja Tahunan Serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu Kualitas sumber daya manusia (pengelola yang profesional dalam bidangnya), Penerapan teknologi informasi, Sumber Daya Harta/Financila, dan Lemahnya sarana dan Prasarana yang tersedia.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN HARGA POKOK PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING DAN VARIABLE COSTING DALAM PENETAPAN HARGA JUAL PADA DIAN KONVEKSI ]]>
<![CDATA[Ratna Dewi]]>;
<![CDATA[Asniati Bahari]]>
<![CDATA[ Tamwil Vol 8, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/jtm.v8i2.7978
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji mengenai perhitungan harga pokok produksi dalam penetapan harga jual pada DIAN Konveksi. Permasalahannya yaitu dalam perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh DIAN Konveksi masih dilakukan secara tradisional dan tidak menggolongkan biaya berdasarkan unsur-unsur biaya, selanjutnya masih banyak biaya-biaya yang tidak dimasukan dalam perhitungan harga pokok produksinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing dan variable costing dalam penetapan harga jual di DIAN Konveksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing lebih tinggi dibandingkan dengan mengunggunakan metode variable costing dan perhitungan yang dilakukan oleh DIAN Konveksi lebih rendah dibandingkan dengan perbandingan perhitungan kedua metode tersebut. Jadi metode yang paling tepat dan efektif dilakukan adalah dengan menggunakan metode full costing, karena dengan menggunakan metode ini seluruh unsur biaya dimasukkan dan digolongkan berdasarkan klasifikasi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variable.]]>
<![CDATA[KEADILAN EKONOMI DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TANAH DATAR ]]>
<![CDATA[Hebby Rahmatul Utamy]]>
<![CDATA[ Tamwil Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.483 KB)
|
DOI: 10.31958/jtm.v1i2.324
<![CDATA[This research was aimed at finding out the strategy and the process of distribution zakat by BAZNAS Tanah Datar to reach the economic justice. This research was qualitative case study by using interview and documentation as instruments. The results showed that the distribution of zakat by BAZNAS Tanah Datar was appropriate with the rules arranged by nash and Indonesia positive law. The process of collecting zakat was done before the process of distribution. The zakat was collected from all UPZ and sub-UPZ under BAZNAS from all private institutions. The distribution of zakat was arranged based on the amount of zakat from each UPZ. The process was followed by determination of quota based on productive mustahiq. The fact showed that every sub district has different potency to distribute zakat even though they are in the same regency, but all of the sub districts are under BAZNAS.Keywords: Economic Justice, Distributing Zakat, BAZNAS, Tanah Datar Regency]]>
<![CDATA[KONSEP WILAYAH AL-HISBAH DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM SISTEM PENGAWASAN PASAR DI KABUPATEN TANAH DATAR ]]>
<![CDATA[Fadli Fadli]]>
<![CDATA[ Tamwil Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.364 KB)
|
DOI: 10.31958/jtm.v1i2.327
<![CDATA[This research focused on Islamic concept of Wilâyah al-Hisbah and its implementation toward the monitoring market system in Tanah Datar. This research belongs to descriptive qualitative by applying interview and documentation as instruments. The results revealed that the concept of Wilâyah al-Hisbah followed the theory Abu Yusuf, Imam al-Ghazali and Ibn Taymiyah. The government of Tanah Datar also participated in economic activities include monitoring the market in Tanah Datar. The monitoring was related to price monitoring; commodities traded both in terms of quantity and material contained; oversight of the accuracy on the scales; the arrangement of the market; demolition and other market participants. Nevertheless, there were still weaknesses in the monitoring market, such as the persistence of circulating goods that harm the public like contains alcohol, home industry uses hazardous substances that could endanger public health. Keywords: Islamic Concept and Implementation of Wilâyah al-Hisbah, Monitoring Market System,Tanah Datar.]]>
<![CDATA[STUDI EFEKTIFITAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Darwin Darwin]]>
<![CDATA[ Tamwil Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.612 KB)
|
DOI: 10.31958/jtm.v1i2.325
<![CDATA[This study was focused on the Rules of Supreme Courts (PERMA) Number 2/2008 about the Compilation of Islamic Economy Laws (KHES). The sudy was classified into qualitative approach. The finding revealed that PERMA Number 2/2008 about KHES was run effectively in religious court since September 10th, 2008. Keywords: PERMA Number 2/2008, KHES, Religious Justice Court, Syariah Economy]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PADANG ]]>
<![CDATA[Novalia Indra]]>
<![CDATA[ Tamwil Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.364 KB)
|
DOI: 10.31958/jtm.v1i2.328
<![CDATA[This qualitative descriptive research was purposed at describing the implementation of fire insurance in PT Insurance Takaful Umum Padang branch. The techniques of collecting data in this research were interview and study document. This research found that the implementation of fire insurance in PT insurance Takaful umum Padang branch was begun by filling the data in the application letter of fire insurance (SPPAK). Then PT insurance Takaful umum Padang branch produced the appointment in PSKI. The barrier of claim was happened because the consumer did not read and understand the appointment in PSKI. Keywords: Implementation, Fire Insurance, PT Insurance Takaful Umum Padang Branch]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH SEKTOR MIKRO PADA PT. BANK BRI SYARIAH CABANG PADANG ]]>
<![CDATA[Nurhikmah Nurhikmah]]>
<![CDATA[ Tamwil Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.999 KB)
|
DOI: 10.31958/jtm.v1i2.330
<![CDATA[: In this qualitative study, the researcher analyzed the implementation of micro sector of murabahah financing in PT Bank BRI Syariah Padang Branch. The findings revealed that the information which was received by the customer uncompleted, the customer did not understand the content of murabahah. The negotiation both customer and the bank were not done well. Every transaction, the bank gave the highest margin and the margin was determined by the bank. This concept was not related to the principle of An-Tarradin Minkum. Kata Kunci: Micro Sector, Murabahah, Bank Syariah]]>
<![CDATA[TRANSAKSI LIKUIDITAS DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM ]]>
<![CDATA[Suhatri Mariko]]>
<![CDATA[ Tamwil Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.118 KB)
|
DOI: 10.31958/jtm.v1i2.331
<![CDATA[This qualitative research was aimed at describing the implementation Qardh and Wadiah Yad Dhamanah in the transaction of liquidity which was done by KJKS- BMT in Tanah Datar and the perpective of Islamic Economy Law toward the implementation of this transaction. The results revealed that the implementation of transaction liquidity (KJKS-BMT) in Tanah Datar Regency was conducted in two kinds of transactions Wadi’ah Yad Dhamanah and Qardh. According to Islamic Economy Law Wadi’ah Yad Dhamanah was accepted and Qardh was forbidden.Keywords: Transaction of Liquidity, Micro Syari’ah Financial Institution, Economy Syari’ah]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Nursal Nursal]]>
<![CDATA[ Tamwil Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.523 KB)
|
DOI: 10.31958/jtm.v1i2.326
<![CDATA[In this qualitative study, the researcher analyzed the effect of the decision of Constitutional Courts Number 93/PUU-X/2012 about syariah banking by litigation or non litigation. The results of this study were 1) for ligitation, the solving problems on conflict of Syariah Banking were on Religious Courts; 2) for non ligitation, it was the second choice if the consumers did not want to solve the problems on Religious Court, the solving problem was based on discussion; consultation; negositation; mediation; and expert judgment. Keywords: Decision of Constitutional Courts, Syariah Banking, Religious Court, Litigation, Non Litigation]]>
