Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/PBI/2005 Asma' Fajar Fitrianingtyas; Qosim Khoiri Anwar
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract PBI Number: 7/46/PBI/2005 explained that in murābaḥah financing, if the bank represented the customer to purchase goods, then murābaḥah contract must be made after the goods became the bank's property. Meanwhile, BSI KCP Sukoharjo Kartasura carried out a murābaḥah contract before the goods became the bank's property. This was not in accordance with the PBI and it couldbe said that there was engineering in financing implementation. This study aimed to analyze the mechanism of murābaḥah financing at BSI KCP Sukoharjo Kartasura based on PBI Number: 7/46/PBI/2005 and analyze causative factors of engineering in financing. This study used qualitative field research and the Miles and Huberman method, with data collection techniques were interview with related parties and documentation. This studyconcluded that the murābaḥah financing mechanism in BSI KCP Sukoharjo Kartasura consists of filling out forms, BI checking, surveys, etc. The financing mechanism was generally appropriate. However, in its implementation, not all provisions have been carried out properly. BSI KCP Sukoharjo Kartasura carried out a murābaḥah contract before the goods became the bank's property. Then, it could be said that there was engineering in the financing implementation. The causative factors were the bank wanted to save time, minimize expenses, etc. Keywords: Financing; Mechanism; Murābaḥah; PBI. Abstrak PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 menjelaskan bahwa dalam hal pembiayaan murābaḥah, apabila bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murābaḥah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank. Sedangkan BSI KCP Sukoharjo Kartasura melaksanakan akad murābaḥah sebelum barang menjadi milik bank. Hal ini tidak sesuai dengan PBI dan dapat dikatakan bahwasannya terdapat rekayasa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembiayaan murābaḥah di BSI KCP Sukoharjo Kartasura berdasarkan PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 dan menganalisis faktor penyebab terjadinya rekayasa dalam pembiayaan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan serta metode Miles dan Huberman, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara pihak terkait dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan murābaḥah di BSI KCP Sukoharjo Kartasura terdiri dari pengisian form, BI checking, survei, dan lain sebagainya. Menurut PBI Nomor: 7/46/PBI/2005, secara umum mekanisme tersebut sudah sesuai. Namun, dalam implementasinya belum semua ketentuan sudah dijalankan sebagaimana mestinya. BSI KCP Sukoharjo Kartasura melaksanakan akad murābaḥah sebelum barang menjadi milik bank. Maka, hal ini dapat dikatakan bahwasannya terdapat rekayasa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Faktor penyebabnya yakni karena pihak bank sebisa mungkin ingin menghemat waktu, meminimalisir pengeluaran, dan lain sebagainya. Kata Kunci: Mekanisme; Murābaḥah; PBI; Pembiayaan.

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Ayu Putri Yulianingsih; Suciyani Suciyani
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract This study aims to find out the basis of the judge's considerations in imposing a sentence on the decision Number: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. and to find out the analysis of the decision Number: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. from the perspective of Islamic criminal law. The problem studied is the judge's consideration in deciding the case Number: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. and judges' considerations in Islamic criminal law. This type of research is library research and the data sources are taken from secondary data sources and tertiary data sources. The method of data collection is done by documentation research techniques. The results of this study found that the basis for the judge's consideration in deciding criminal sanctions against perpetrators of fraud in Decision Number 210/Pid.B/2019/PN Btg in this case was that the defendant's actions had fulfilled the elements of fraud in accordance with Article 378 of the Criminal Code, had a form of error. Which is intentional and also there is no justification and forgiving reason. The sanction imposed by the panel of judges is that the defendant is charged with Article 378 of the Criminal Code, with imprisonment for 10 (ten) months and is required to pay court fees. In the perspective of Islamic Criminal Law, the judge's consideration in deciding the criminal case of fraud in Decision No. 210/Pid.B/2019/PN.Btg is in accordance with the elements in the Criminal Law and Islamic Criminal Procedure Code, which are subject to sanctions with imprisonment and imprisonment ta'zir. Because fraud does not fulfill one of the elements of the determination of criminal sanctions for theft in Islamic criminal law. Keywords: Fraud; Law; Sanctions. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg., serta untuk mengetahui analisis putusan Nomor: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. dari perspektif hukum pidana Islam. Permasalahan yang diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg.dan pertimbangan hakim dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan sumber data yang diambil dari sumber data sekunder dan sumber data tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian dokumentasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dalam Putusan Perkara Nomor 210/Pid.B/2019/PN Btg dalam kasus ini adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP, memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan juga tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Sanksi yang dijatuhkan majelis hakim yaitu terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta diharuskan membayar biaya perkara. Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana penipuan dalam Putusan Perkara No.210/Pid.B/2019/PN.Btg adalah telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam, yang mana penipuan tidak memenuhi salah satu unsur dari penetapan sanksi pidana pencurian. Maka dikenakan sanksi dengan hukuman jarimah ta'zir. Kata Kunci: Hukum; Penipuan; Sanksi.

SISTEM SHARE IN JAR PENJUALAN ONLINE PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Nafa Amnu Rahma; Ahmad Hafidh
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract The share-in-jar system is a trading model that is carried out by dividing the contents of cosmetic product into several small containers then marked with label to indicate the type of product, the share in jar products then packed and distributed to the consumers who have ordered. This method made it easier for consumers to test the product in cheaper price, before finally buying the real product. Though this method is practical, it raises doubt as to whether the products are properly handled, since consumers don't know how the products are moved from the original containers to jars. The lack of information provided on product labels can also raise consumer doubts about the safety and the quality of the product. Given the problem of quatinable validity of the content size, the ingredients, the lack of information on the label, and the presumption of poor product quality. This study aims to verify and understand share in jar online system at Via Shop_234 from the perspective of sharia economic law and consumer protection. This is field research study with qualitative approach where the result were analyzed by selected juridical review. The data used were data observation, interviews and documentation with the owner and consumers of Via Shop_234. The result showed that share in jar system at Via Shop_234 was in line with the norms of sharia economic law in terms of sales agreements also sale and purchase as well as normative aspects of the consumer protection that is the regulation of law No. 8 of 1999 and Islamic business ethics. Keywords: Transaction; Share in Jar; Contract; Consumer Protection. Abstrak Sistem share in jar merupakan model perdagangan yang dilakukan dengan membagi isi produk kosmetik ke dalam beberapa wadah kecil kemudian ditandai dengan label untuk menunjukkan jenis produk, produk share in jar kemudian dikemas dan didistribusikan kepada konsumen yang telah memesan. Cara ini memudahkan konsumen untuk menguji produk dengan harga yang lebih murah, sebelum akhirnya membeli produk yang sebenarnya. Meskipun metode ini praktis, namun menimbulkan keraguan apakah produk ditangani dengan benar, karena konsumen tidak tahu bagaimana produk dipindahkan dari wadah asli ke toples. Kurangnya informasi yang diberikan pada label produk juga dapat menimbulkan keraguan konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk. Mengingat masalah validitas quatinable dari ukuran konten, bahan, kurangnya informasi pada label, dan anggapan kualitas produk yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi dan memahami sistem share in jar online di Via Shop_234 dari perspektif hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dimana hasilnya dianalisis dengan tinjauan yuridis terpilih. Data yang digunakan adalah data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pemilik dan konsumen Via Shop_234. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem share in jar di Via Shop_234 sudah sesuai dengan norma hukum ekonomi syariah dalam hal perjanjian jual beli serta aspek normatif perlindungan konsumen yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan etika bisnis Islam. Kata Kunci: Transaksi; Berbagi dalam Toples; Kontrak; Perlindungan Konsumen.

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Windarti Windarti; Andi Wicaksono
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract Retribution is a collection of money by the government (municipalities and so on) in return for services. The collection of market retribution in each region is regulated by the government to run effectively. Such is the case with the collection of market levies at the Cork Market which is regulated in the Klaten Regency Regional Regulation Number 18 of 2011 concerning Public Service Retribution. Judging from the development of the Gabus Market in the Klaten area, it looks like it is still in a bad condition. So the problem is how to implement the Regional Regulation related to market retribution and how to implement the Regional Regulation from the perspective of Islamic Law. The purpose of this study was to determine the implementation of these regional regulations related to the implementation of market service fees in the Gabus Market and the view of Islamic law on the implementation of market fees in the Gabus Market. The research method uses a field qualitative research type. Sources of data used are primary and secondary. The result of this research is that the implementation of Regional Regulation No. 18 of 2011 concerning Public Service Fees (Markets) in the Gabus Market has not been implemented properly, namely in the provision of services and the provision of facilities. In the procedure for implementing the collection of levies, the officer does not give a ticket as proof of payment, the lack of awareness of traders who still do not want to pay and the lack of firmness of officers who do not give sanctions. The market retribution income at Pasar Gabus is quite good. Meanwhile, in implementation according to Islamic law, there is still a gap between the rights and obligations of traders. Keywords: Islamic Law; Implementation; Market Retribution. Abstrak Retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa. Pemungutan retribusi pasar di setiap daerah diatur oleh pemerintah agar berjalan dengan efektif. Seperti halnya pemungutan retribusi pasar di Pasar Gabus yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dilihat dari perkembangan Pasar Gabus di wilayah Klaten terlihat masih dalam keadaan yang kurang baik. Sehingga permasalahannya bagaimana implementasi Peraturan Daerah tersebut terkait retribusi pasar dan bagaimana implementasi Peraturan Daerah tersebut dari perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tersebur terkait dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Gabus dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan retribusi pasar di Pasar Gabus. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Pasar) di Pasar Gabus belum di implementasikan dengan baik, yaitu pada pemberian pelayanan dan penyediaan fasilitas. Pada prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi tidak diberikan karcis oleh petugas sebagai bukti pembayaran, kurangnya kesadaran dari pedagang yang masih belum mau membayar dan kurangnya ketegasan petugas yang tidak memberikan sanksi. Pendapatan retribusi pasar di Pasar Gabus sudah cukup baik. Sedangkan dalam pelaksanaan menurut hukum Islam, masih ada kesenjangan antara hak dan kewajiban dari pedagang. Kata Kunci : Hukum Islam; Implementasi; Retribusi Pasar.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA Fitriani Fajri Isnaeni; Suciyani Suciyani
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract Child protection is an activity that seems to be forgotten by many parties. This can be seen from the rampant cases of neglect and child protection by these parties. This makes researchers interested in studying more deeply about the basis of judges' considerations in imposing sentences on decisions Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, and to find out the analysis of decisions Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt from the perspective of positive law and Islamic criminal law. This type of research is a library research, namely conducting research or investigating an object contained in books, literature and writings that are directly related to the discussion of child neglect. After the data is collected, it will be analyzed using the content analysis method. From the results of the research on the basis of the judge's consideration in the decision Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, the judge considered several things such as a description of the sanctions, the statement of the defendant, the demands of the public prosecutor to impose his sentence and it was in accordance with the protection law. children regulated by law in Indonesia. Regarding the criminal act of neglecting children in the decision Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt according to Positive Law, it is in accordance with the child protection law and does not violate the existing legal rules in Indonesia. Regarding the criminal act of neglecting children in the decision Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt according to Islamic Criminal Law, it is in accordance with the provisions of Jarimah Ta'zir, namely a crime whose punishment has not been determined by syara'. Because the law in Indonesia has not used Islamic law. Keywords: Sanctions; Law; Neglect. Abstrak Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang seolah-olah terlupakan banyak pihak. Ini bisa dilihat dari maraknya kasus-kasus penelantaran dan perlindungan anak oleh para pihak tersebut. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, serta untuk mengetahui analisis putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan penelitian atau penyidikan suatu objek yang terdapat pada buku-buku, literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan pembahasan tindak penelataran anak. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Dari hasil penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt tersebut hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan sanksi, keterangan terdakwa, tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk menjatuhi hukumannya dan sudah sesuai dengan undang-udang perlindungan anak yang diatur dalam hukum di Indonesia. Terkait tindak pidana penelantaran anak dalam putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt menurut Hukum Positif sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan tidak menyalahi aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Terkait tindak pidana penelantaran anak dalam putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt menurut Hukum Pidana Islam sudah sesuai dengan ketentuan jarimah ta'zir yaitu tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Karena hukum di Indonesia belum menggunakan hukum Islam. Kata Kunci: Sanksi; Hukum; Penelantaran.

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERKAWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM Lukman Ari Ramadana; Muh. Zumar Aminuddin
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract Research on the Ijtihad of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) marriages of Islamic Society in the perspective of maslahah mursalah. This study aims to answer questions about. First, how is the LDII marriage ijtihad. Second, what is the perspective of maslahah mursalah towards ijtihad. The purpose of this research is to make LDII members more open by using the fiqh books of ulama' as references. In order to be able to interpret the verses in the text are more general. Because the purpose of Islam is for the benefit of the people, and if the ijtihad is neither prohibited nor recommended in the text, then maslahah mursalah can be used in reviewing a law. The data for this study were obtained based on related books and the LDII of Tegalmulyo Hamlet, Polan Village, Polanharjo District, Klaten Regency as supporting data that became the object of research. The data collection technique in this study used descriptive analytical techniques with a deductive mindset. In this case, the theory of maslahah is analyzed to general data, in this case the marriage ijtihad of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) in the perspective of maslahah mursalah. The results of the research show that LDII ijtihad in marital affairs is their own fellow mass organization, with the manqūl theory as the basis. This is evidenced by the existence of a marriage team within LDII to take care of marriage, as a form of realizing the ideals of LDII marriage, which is to navigate the ark of an eternal and happy household. Keywords: Ijtihad; LDII; Maslahah Mursalah. Abstrak Penelitian ini mengenai ijtihad Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang perkawinan lintas organisasi masyarakat Islam dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai. Pertama, bagaimana adanya ijtihad perkawinan LDII tersebut. Kedua, bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap ijtihad tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar anggota LDII lebih terbuka dengan menggunakan kitab-kitab fiqh ulama' sebagai rujukan. Agar dapat menafsirkan ayat-ayat dalam nas lebih bersifat umum. Karena tujuan agama Islam adalah untuk kemaslahatan umat, dan apabila ijtihad tersebut tidak ada larangan maupun yang menganjurkan dalam nas maka maslahah mursalah dapat digunakan dalam mengkaji suatu hukum. Data penelitian ini diperoleh berdasarkan buku-buku terkait dan LDII Dukuh Tegalmulyo, Desa Polan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sebagai pendukung data yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. Dalam hal ini kemudian teori maslahah dianalisis kepada data yang bersifat umum, dalam hal ini ialah ijtihad perkawinan lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam pespektif maslahah mursalah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ijtihad LDII dalam urusan perkawinan adalah sesama ormas mereka sendiri, dengan teori manqūl sebagai landasannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya tim perkawinan yang ada di dalam LDII untuk mengurusi perkawinan, sebagai bentuk agar terwujudnya cita-cita perkawinan LDII, yaitu mengarungi bahtera rumah tangga yang kekal dan bahagia. Kata Kunci : Ijtihad ; LDII; Maslahah Mursalah.

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT. ANUGERAH PERWIRA INDONESIA Hafid Nur Fauzi; Bayu Sindhu Raharja
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract Leases are generally carried out with the use of the benefits of an item. On the other hand, there is also the use of benefits for services. This time the lease for a service was carried out at PT Anugerah Perwira Indonesia Boyolali as a form of Employment Distribution Agency. In this case, the process of paying for services from the prospective worker to the company in the agreement system is not written about the amount of costs that will be incurred by prospective workers or employees who are already working. Instead, the company immediately cut service costs from the salaries of the LPK employees. Therefore, the purpose of this study is to dissect and explore the system for withdrawing LPK services at PT Anugerah Perwira Indonesia for the ijarāh contract. This study uses a field qualitative approach or primary research sources, namely, information related to data or interview results from the company and workforce, as well as secondary data sources that serve as supporting data such as books, scientific works and previous studies related to the above theme. This study uses an inductive analysis method with a specific discussion and then leads to a general theory. The results of this study conclude that PT Anugerah Perwira Indonesia has an element of ambiguity in terms of the pillars and conditions of the ijarah contract. There are things that are not transparent about the service costs incurred by prospective workers to the company. In this case, if one of the pillars and conditions is not fulfilled, the contract will be phased (void). Keywords: Labour; Ijarāh; PT Anugerah Perwira Indonesia. Abstrak Sewa menyewa umumnya dilakukan dengan penggunaan manfaat atas suatu barang. Pada sisi lain terdapat juga penggunaan manfaat atas jasa. Kali ini sewa-menyewa atas suatu jasa dilakukan pada PT Anugerah Perwira Indonesia Boyolali sebagai bentuk Lembaga Penyalur Ketenagakerjaan. Dalam hal ini proses pembayaran jasa dari pihak calon tenaga kerja kepada perusahaan pada sistem perjanjiannya tidak dituliskan mengenai besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh calon tenaga kerja atau karyawan yang sudah bekerja. Melainkan pihak perusahaan langsung memangkas biaya jasa dari gaji karyawan LPK tersebut. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk membedah dan mengupas mengenai sistem penarikan jasa LPK di PT Anugerah Perwira Indonesia terhadap akad ijarāh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan atau dan sumber penelitian primer yaitu, keterangan terkait data atau hasil rekapan wawancara dari pihak perusahaan dan tenaga kerja, serta sumber data sekunder yang menjadi data pendukung seperti buku, karya ilmiah serta penelitian-penelitian terdahulu terkait tema diatas. Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif dengan pembahasan secara khusus kemudian mengarah ke dalam teori yang umum. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa PT Anugerah Perwira Indonesia terdapat unsur ketidakjelasan dari segi rukun dan syarat akad ijārah. Terdapat hal yang tidak transparan terhadap biaya jasa yang dikeluarkan oleh calon tenaga kerja kepada pihak perusahaan. Pada uraian tersebut apabila tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya akan menyebabkan akad tersebut menjadi fasakh (batal). Kata Kunci : Tenaga Kerja; Ijarāh; PT Anugerah Perwira Indonesia

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS PHILODENDRON MAJESTIC Hesti Yunita Sari; Lutfi Rahmatullah
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract Pricing is one of the most important elements in buying and selling. Pricing in buying and selling is something significant, although the price is not always rational. One example of the absence of a level of rationality between price and goods can be seen in determining the price in buying and selling Philodendron majestic ornamental plants at Lawe Florist. This study aims to determine how the pricing mechanism in the sale and purchase of Philodendron majestic ornamental plants and how the Islamic Business Ethics review of the pricing mechanism in the sale and purchase of Philodendron majestic ornamental plants in Lawe Florist, Sondakan, Laweyan, Surakarta. This type of research is field research using a qualitative approach. The data sources are obtained from primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques were carried out by interview and document methods, then analyzed using Miles and Hiberman model data analysis techniques. From the results of this study, it can be concluded that Lawe Florist determines the price of ornamental plants by checking market prices which is done by asking fellow Online Plant Sellers (OPS) and by looking at trends. In determining the price of Philodendron majestic ornamental plants, Lawe Florist has applied the five principles of Islamic business ethics, namely the principles of oneness, balance, free will, responsibility and virtue. Therefore, it can be said that, in terms of Islamic business ethics, the pricing mechanism in the sale and purchase of Philodendron majestic ornamental plants at Lawe Florist is in accordance with the principles of Islamic business ethics. Keywords: Pricing; Lawe Florist; Islamic Business Ethics. Abstrak Penentuan harga adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam jual jual beli. Penentuan harga dalam jual beli merupakan sesuatu yang signifikan, meskipun harga tersebut tidak selamanya rasional. Salah satu contoh dari tidak adanya tingkat rasionalitas antara harga dengan barang bisa dilihat pada penentuan harga dalam jual beli tanaman hias Philodendron majestic di Lawe Florist. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan harga dalam jual beli tanaman hias Philodendron majestic dan bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap mekanisme penentuan harga dalam jual beli tanaman hias Philodendron majestic di Lawe Florist, Sondakan, Laweyan, Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Hiberman. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lawe Florist menentukan harga tanaman hias dengan cara mengecek harga pasar yang dilakukan dengan cara bertanya dengan sesama Online Plant Seller (OPS) dan dengan melihat trend. Dalam menentukan harga tanaman hias Philodendron majestic, Lawe Florist telah menerapkan kelima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, ditinjau dari segi etika bisnis Islam, mekanisme penentuan harga dalam jual beli tanaman hias Philodendron majestic di Lawe Florist telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kata Kunci: Penentuan Harga; Lawe Florist; Etika Bisnis Islam.

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA Asrul Ikhsan Dwijaya; Suciyani Suciyani
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract In Tlingsing Village, the majority of the people make a living as farmers, carpenters, and brick making. With income from work that does not have a fixed salary, it is still very minimal and even less to meet the needs of the family. Considering the large number of family needs, namely to meet basic daily needs. So many housewives joined the Lurik Weaving UMKM group in Tlingsing Village to help their husbands in supporting the family's economic income. The author conducted this study with the aim of knowing how the empowerment system in the Lurik Weaving UMKM in Tlingsing Village, how Fiqh Mubādalah perspective is on housewives who work to help increase family economic income in the Lurik Weaving UMKM group in Tlingsing Village. To achieve this goal, the researchers used qualitative field research. The sources are obtained from primary and secondary data. Data collection techniques with observation, interviews, documentation then analyzed with narrative text and then drawn conclusions. The results of this study indicate that the Lurik Rukun Makmur Weaving group applies principles that are in accordance with the principle of empowerment, namely to develop knowledge, experience, expertise, and mutual empathy with other group members. Members of the Lurik Rukun Makmur Weaving group who work to help increase the family's economic income in accordance with the Mubādalah concept. It's not just about economic achievement, but also good friendships and partners in the household. Keywords: Empowerment of women; family income; Fiqh Mubādalah. Abstrak Di Desa Tlingsing mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, buruh tukang, dan mencetak batu bata. Dengan penghasilan dari pekerjaan yang tidak mempunyai gaji tetap tersebut masih sangat minim bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mengingat kebutuhan keluarga yang begitu banyak, yaitu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Maka banyak ibu rumah tangga yang bergabung dalam kelompok UMKM Tenun Lurik Desa Tlingsing tersebut untuk ikut membantu suami dalam menunjang pendapatan ekonomi keluarga. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan dalam UMKM Tenun Lurik Desa Tlingsing, bagaimana perspektif Fiqh Mubādalah terhadap ibu rumah tangga yang bekerja untuk membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga pada kelompok UMKM Tenun Lurik Desa Tlingsing. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) bersifat kualitatif. Sumbernya diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis dengan teks yang bersifat narasi lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur menerapkan prinsip yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan rasa saling empati dengan anggota kelompok yang lain. Anggota kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur yang bekerja untuk membantu menambah pendapatan ekonomi keluarga sesuai dengan konsep Mubādalah. Bukan hanya soal pencapaian ekonomi melainkan relasi pertemanan maupun pasangan yang baik dalam rumah tangga. Kata Kunci: Pemberdayaan perempuan; Pendapatan keluarga; Fiqh Mubādalah.

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS DANA AMANAH SURAKARTA Dyvia Nandhita Sachputri; Ning Karna Wijaya
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract This research is based on the difference between the settlement of default in the Dana Amanah BPRS with the contents of the DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005. As in BPRS Dana Amanah does not release customer debt and settlement of default in murabahah financing does not use Basyarnas which is different from the provisions in the DSN-MUI Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005. This research aims to describe and analyze how to resolve cases of default on murabahah financing at BPRS Dana Amanah and will be reviewed in terms of the DSN-MUI fatwa, namely the DSN-MUI Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 concerning settlement of murabahah receivables for unable to pay customers. This is to find out whether in practice the BPRS Dana Amanah has implemented the provisions of the Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN- MUI/II/2005. The research methods in the preparation of this researchused qualitative field methods with data sources consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques in this research were interviews and documentation. This research also uses data analysis techniques using qualitative data analysis. This results of this research is the settlement of default cases on murabahah financing is done in various ways, as administrative warning, disscusion with rescheduling, reconditioning, restructuring. mediation, sale of collateral / auction objects and finally the religious courts. This is not in accordance with the DSN-MUI Fatwa because from the review of the fatwa, dispute resolution / dispute is also resolved through the national sharia arbitration board (basyarnas) and if the customer is unable to pay, LKS shall release the debt. Keywords: Murabahah; Financing; Default. Abstrak Penelitian ini didasarkan karena adanya perbedaan antara penyelesaian wanprestasi di BPRS Dana Amanah dengan isi Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005. Sebagaimana di BPRS Dana Amanah tidak membebaskan utang nasabah dan Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah tidak menggunakan Basyarnas yang mana berbeda dengan ketentuan di Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang cara penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BPRS Dana Amanah dan akan ditinjau dari segi fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Untuk mengetahui apakah dalam praktiknya BPRS Dana Amanah sudah menerapkan ketentuan dari Fatwa DSN- MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Metode penelitian pada penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan murabahah dilakukan dengan dengan berbagai cara. seperti peringatan administrasi, musyawarah melalui rescheduling, reconditioning, restructuring, mediasi, penjualan objek jaminan / pelelangan dan terakhir Putusan Pengadilan Agama. Hal ini kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena apabila ditinjau dari fatwa tersebut penyelesaian perselisihan/sengketa diselesaikan juga melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan apabila nasabah sudah tidak sanggup membayar maka LKS membebaskan utang tersebut. Kata Kunci: Murabahah; Pembiayaan; Wanprestasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Abdul Rahman Prakoso

Contact Email
abdulprakoso27@gmail.com

Phone
+6281226849391

Journal Mail Official
jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location
Kab. sukoharjo,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Abdul Rahman Prakoso

Contact Email abdulprakoso27@gmail.com

Phone +6281226849391

Journal Mail Official jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location Kab. sukoharjo, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Abdul Rahman Prakoso

Contact Email
abdulprakoso27@gmail.com

Phone
+6281226849391

Journal Mail Official
jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location
Kab. sukoharjo,

Jawa tengah

INDONESIA