cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law" : 21 Documents clear
THE PERSPECTIVE OF THE CLIENTS ON INSURANCE IN ISLAMIC LAW Leni Dwi Nurmala
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.265

Abstract

Humans as social beings in carrying out their lives need to interact with other humans. Human relations in meeting their needs require rules as laws governing procedures for meeting their physical and spiritual needs or in Islamic law it is called muamalah. The method in this writing is Normative Juridical. A juridical approach based on existing laws or regulations. Both Indonesian positive law and Islamic law. As a result, every muamalah activity is basically permissible and not prohibited. But in practice the clarity of the contract is important and becomes a very principle thing because it will determine whether the muamalah is legal or not according to syar'i. In Islamic law insurance is lawful, but there are also opinions that forbid insurance because there are elements of obscurity, elements of gambling, usury, coercion, and some things that are contrary to sharia principles. In conventional insurance there is an agreement based on an uncertain or uncertain event which contains an element of chance as in gambling. The problem of insurance as a reciprocal contract (muawwadhah) which is an exchange (As-Sharf) which is suspended and causes usury nasi'ah because the agreement is a reciprocal agreement in which one of the payments (claims) is deferred and will only be paid if it occurs. a certain event.
AKIBAT HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN UTANG PIUTANG M.Fauzi Hariyanto; Dipo Wahjoeono
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.276

Abstract

Perselisihan ataupun konflik antara individu memiliki cakupan yang sangat luas serta bisa terjadi di lingkungan umum ataupun pribadi. Menurut UU No 30 Tahun 1999 mengenai alternatif Menyelesaikan sengketa, terdapat berbagai metode alternatif menyelesaikan sengketa, seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, serta konsiliasi. Akan tetapi salah satu bentuk menyelesaikan sengketa pada hukum perdata/perdata ialah mediasi. Akan tetapi, kasus yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi bisa ditemukan di pasal 4 Perma No.4. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi pengadilan, yakni “semua sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan, termasuk kasus perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek serta kasus dimana berbagai pihak yang berperkara (partij verzet) serta pihak ketiga (derden verzet) memiliki hak keputusan tetap penegakannya Kasus-kasus perlawanan mempunyai kekuatan hukum serta wajib untuk terlebih dahulu mencari penyelesaian melalui mediasi.” Jenis kajian yang dipergunakan ialah Yuridis Normatif yang menitikberatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustkaan dengan menjadikan pendekatan konsep, Perundnag undnagan serta perbandingan sebagai dasar atas kajian. Dilihat dari implikasi Mediasi, jika berhasil diimplementasikan bisa dikatakan ideal untuk mewujudkan prinsip uji coba cepat, sederhana, serta murah. Selain itu, ada beberapa asas yang wajib diperhatikan, salah satunya asas itikad baik. Dengan adanya asas itikad baik, oleh karenanya semua pihak yang membuat perjanjian bisa menjamin terlaksananya segala hak serta kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian itu. UU memberi kekuasaan kepada hakim untuk merubah ataupun bahkan menghapus sebagian ataupun seluruh perjanjian jika perjanjian itu dinilai melanggar asas itikad baik. Asas itikad baik juga memaparkan jika dalam menjalankan suatu perjanjian, berbagai pihak wajib memperlakukan setiap orang secara adil. Di sisi lain, terdapat konsekuensi hukum bagi berbagai pihak yang tidak beritikad baik, diantaranya penggugat yang dinyatakan beritikad tidak baik pada proses mediasi, serta tuntutan hukum dimana hakim memaparkan tidak bisa diterima. Penggugat juga berkewajiban membayar biaya mediasi.
ANALISIS KONSEP SHAFQATAINI FI SHAFQATIN PADA HYBRID CONTRACT AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT) Erry Fitrya Primadhany
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.277

Abstract

The hybrid contract provides benefits for Islamic banks and customers. By combining two types of contracts, the parties involved in the transaction can maximize the generated profits. For example, in the ijarah muntahiya bit tamlik contract, two contracts are combined, namely the ijarah (leasing) contract and the sale and purchase contract, allowing the asset owner to sell the asset to the customer at the end of the lease period. There is a debate regarding the permissibility of multiple contracts based on some hadiths of the Prophet. For instance, the hadith regarding the prohibition of combining two transactions in one. Therefore, the use of hybrid contracts in Islamic financial transactions needs to be thoroughly examined to ensure compliance with Sharia principles and not violate Islamic law. This research is a type of normative legal research that examines Islamic legal norms, principles, and relevant doctrines related to the study's theme. The approach used is a conceptual approach intended to analyze concepts within Islamic law to understand their meanings. The hybrid contract in the Sharia-compliant banking product ijarah muntahiya bit tamlik is a permissible contract according to Sharia. In the Ijarah Muntahiya Bit Tamlik transaction, there are factors that underlie the absence of combining two transactions, namely the factor of the same time frame. The implementation of time in Ijarah Muntahiya Bit Tamlik is not simultaneous but gradual. Thus, the Ijarah Muntahiya Bit Tamlik transaction is valid. Furthermore, the permissibility of this transaction is based on considerations of maslahah (public interest), including eliminating difficulties in society, especially in the economic field
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENJAMIN ASAS KEPASTIAN HUKUM Ulil Abshor Nurul Huda; Ahmad Sholikhin Ruslie
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.279

Abstract

Melihat  perkembangan tindak pidana korupsi, secara kumulatif hal ini merupakan suatu hal yang berlebihan dikarenakan korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan biasa (ordinary crime) akan tetapi kejahatan yang sangat luar biasa (ektra-ordinary crime). Salah satu problematika yang dihadapi dalam menuntaskan korupsi melalui penyelesaians ecara yuridis ialah dengan adanya proses pembuktian yang dinilai kompleks dalam peradilan. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi terdapat fenomena pembuktian terbalik (Ombering van Bewisjlast) yang merupakan konsep pembuktian oleh terdakwa yang aktif dalam menyakinkan ketidakbersalahan dirinya. Dengan demikian tidak diatur secara khusus mekanisme yang jelas , hal itu dapat memuculkan sudut pandang dan interpretasi yang beda bagi para penegak hukum. Jenis penelitian yang dipakai ialah Yuridis Normatif yakni menitikberatkan dan membatasi kegiatannya pada kepustkaan dengan menjadikan pendekatan konsep, Perundang undnagan dan perbandingan sebagai dasar atas penelitian. Bahwa Mekanisme Penyelenggaraan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana  Korupsi Di Indonesia telah jelas termaktub dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 3/1971, UU 31/1999 jo UU 20/2001 maupun UU 7/2006) dalam penyelenggaraannya pembuktian terbalik adalah kewajiban tersangka/terdakwa khususnya dalam konteks asal-usul harta kekayaan dari tersangka/terdakwa serta berkenaan dengan tindakannya. Efektifitas mekanisme pembuktian terbalik sangat urgent di Indonesia guna memberantas tindak pidana korupsi, sistem pembuktian terbalik dapat mencegah lolosnya pelaku korupsi dikarenakan tidak dapat dibuktikannya harta kekayaan terdakwa akan berimbs pada ancaman hukuman dalam kesempatan yang dianggap mengikat oleh hakim pengadilan harus membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bahwa Problematika Pembuktian Terbalik Tindak pidana korupsi masih terjadi hingga saat ini dengan intensitas yang semakin tinggi baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai alat pemberantasan tindak pidana korupsi belum efektif. Selain itu, sistem pembuktian terbalik terbatas pada kejahatan  yang terkait dengan korupsi. Untuk itu pembuktian terbalik tidak dapat atau secara efektif digunakan untuk memberantas korupsi. Jadi harus menggunakan memakai pembuktian negatif atau asas “beyond reasonable doubt”.
PERTANGGUNGJAWABAN POLRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA DALAM BERTUGAS Novitasari Yudiastuti; Widhi Cahyo Nugroho
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.281

Abstract

Law enforcement is a government agency that controls those who commit violations, one of which is the police. The police are taken from a Greek word, namely politie, which means the entire city-state government, so it goes from that word that the police are used to refer to a part of the government. In Indonesia, the police are a government agency or institution whose job is to arrest people who disobey or violate laws and so on. Regarding the distribution of powers from the police, it was adjusted to the division that originated from the previous Japanese military era, so that after that a police reorganization was held in 1994. Law no. 2 of 2002 stipulates that the duties of the police are to maintain order, obey the law and uphold and maintain public order. Because the goal of a rule of law is to serve the interests of the people, the interests of the government and the people unite, and they fight together, in this case the police take their point of departure from the people, serving the people. . with the people for the people. That is, citizens enjoy various rights and opportunities in all matters relating to the administration of government institutions, including the police and their vehicles. The status, role and duties of the Polri have changed and developed from the beginning to the present. These changes or developments have a significant impact on law enforcement efforts. These changes include socio-cultural changes. Police culture also transforms the values, beliefs, rules, norms, behaviors, and customs that make up police culture, and are often a combination of formal justice and the actions of the police, as well as those in informal organizations.
KEDUDUKAN SERTIFIKA HAK MILIK DALAM PENGUASAAN KAWASAN HUTAN Nur Atika; Abraham Ferry Rosando
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.273

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pasal 7 peraturan Presiden Repoblik Indonesia Nomor 88 tahun 2017 tentang penguasaan tanah bersertifikat yang masuk dalam Kawasan hutan yang sering kali terjadi diwilayah Indonesia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap sertifikat ha katas tanah yang masuk dalam Kawasan hutan, Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan Analisa penulis menyimpulkan sertifikat memiliki kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak milik telah dijelaskan dalam UUPA yaitu” sertifikat sebagai alat bukti yang kuat yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat  dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain” bersasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dimuat yaitu sistem publikasi negative yaitu sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak.hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum yang harus di terima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat bukti yang lain.
JURIDICAL REVIEW LEGAL PROTECTION ON THE USE OF CUSTOMER DATA BY BRI BANK KC GORONTALO CITY Lidwina Savira Nurulhaq; Nirwan Junus; Mellisa Towadi
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.275

Abstract

The use of customer data is crucial in the banking world, especially in the increasingly advanced digital era. The purpose of this study is to find out how the scheme of using customer data by banks and how to overcome if there is a data leak. The method used is to use sociological juridical research methods, using descriptive qualitative research approaches and interactive analysis techniques. The results of this study are: Problems arise because the issue of data protection problems and customer information in Indonesia has become a new problem in the banking world. On the other hand, adequate forms of protection for a customer's right to privacy have not been implemented into legal instruments. Similarly, the existence of various laws that have the authority to manage a person's data and information is not given a limit to avoid violations that result in unprotected data and information of a person.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA Bagas Alif Ramadhan; Ahmad Sholikhin Ruslie
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.289

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Sepak bola di Indonesia merupakan hiburan yang sangat populer, namun terdapat kasus-kasus kekerasan dan penganiayaan antar pemain atau terhadap ofisial pertandingan. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola serta menganalisis implementasi penegakan hukum dalam prakteknya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan menggunakan analisis dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dikenakan Pasal 351 KUHP telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Dalam kasus kekerasan pemain terhadap wasit, penerapan Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan juga telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.
KEDUDUKAN CESSIE SEBAGAI OBJEK JAMINAN BERDASARKAN HUKUM JAMINAN DI INDONESIA Muhammad Fazur Rohman Trisno fazur; Dipo Wahyoeono H
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.295

Abstract

This research examines the role of cessie as a collateral object in the context of security law in Indonesia. Cessie is a common form of collateral used in business transactions in Indonesia, involving the transfer of rights or interests from a debtor to a creditor. The aim of this research is to understand the concept and basic understanding of cessie and collateral in Indonesian security law, as well as to analyze the position of cessie as a collateral object in the legislation governing security law in Indonesia. The research method used is normative legal research, involving the analysis of legislation, court decisions, and relevant legal literature. The results of this research show that cessie is a transfer of receivables governed by the Indonesian Civil Code (BW). Cessie can be understood as a legal institution of obligations, involving the substitution of creditors, and as part of property law, involving the transfer of ownership rights. Cessie is considered a valid collateral object if it meets the requirements stipulated in the legislation. This research also identifies several issues related to the position of cessie as a collateral object, such as legal clarity regarding the registration mechanism and the enforcement of rights over cessie, as well as legal protection that aligns with principles of justice and balance. This research provides recommendations to enhance legal protection for cessie as a collateral object, in accordance with the development of the legal system in Indonesia. With a better understanding of the position of cessie as a collateral object, it is hoped that an effective and efficient collateral system can be developed, creating a conducive investment climate in Indonesia. This research contributes to the field of security law and can serve as a guide for policymakers in improving legal protection for cessie as a collateral object.
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK Oleh WARTAWAN MELALUI MEDIA SOSIAL Rifda Amalia; Erny Herlin Setyorini
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.351

Abstract

Developments regarding technology and information are illustrated by the existence of internet media devices that can be controlled by electronic devices including computers. Technology has an important impact on the understanding of criminal acts, especially schools of criminology which emphasize the object factors in the form of humans, which are seen physically and psychologically. One of the crimes by abusing technological advances that are electronic and information is defamation of the good name of other parties on social media through electronic media devices. Freedom of opinion is seen in Article 28 (1) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, there are also prohibitions to prevent defamation. The arrangement is contained in the Criminal Code (KUHP). There are also various laws providing regulations regarding acts of defamation of names. In addition to the lex generalis provisions in criminal law, there are also lex specialis provisions in non-criminal law, namely Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and Law Number 32 of the year 2002 Regarding Broadcasting.

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law