Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN GRAHA DEWATA AKIBAT DIPAILITKANNYA PENGEMBANG PT DEWATA ABDI NUSA (Studi Kasus Putusan Nomor 16/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby) Primadhany, Erry Fitrya
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Developer PT Dewata Abdi Nusa (DAN) bankrupted thourgh decision No.. 16/PAILIT/2013/PN.SBY. This ruling resulted in consumers losing money because of not getting its due in accordance Sale and Purchase Agreement. Based on Consumer Protection Act No. 8/1999, losses suffered by consumers to be settled fairly and consumers are entitled to compensation. This paper used a normative legal research by case approach. Case is used by No.16/PAILIT/2013/SBY bankruptcy decision. In this paper the author wants to examine consumer protection Graha Dewata based decision No.16/PAILIT/2013/SBY and legal protection that can be provided to consumers as a result of bankrupted developer PT DAN. The results showed that the consumers have not received the legal protection due to the uncertainty of the law in which the consumers are not getting its due as the Sale and Purchase Agreement. Legal protection that can be given to the consumers can be carried out preventive consumer protection agencies to oversee all matters involving the consumer as well as being consultative mechanism. While the repressive can be seen in the provisions of Law No. 37/2004 on Bankruptcy and PKPU and Consumer Protection Act through litigation and non-litigation. It is also necessary to assess the Bankruptcy Act in the future in order to pay more attention to the interests of consumers and bankruptcy insolvency test as a condition of the debtor in order to avoid bad faith. Keywords: legal protection, residential consumer, developer bankruptcy Abstrak Pengembang PT Dewata Abdi Nusa (DAN) dipailitkan melalui putusan No. 16/PAILIT/2013/PN.SBY. Putusan ini mengakibatkan konsumen merugi karena belum mendapatkan haknya sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, kerugian yang dialami konsumen wajib diselesaikan dengan adil dan konsumen berhak mendapat ganti rugi.Â Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Kasus yang digunakan berdasarkan putusan pailit No.16/PAILIT/2013/SBY. Penulis ingin mengkaji perlindungan konsumen perumahan Graha Dewata berdasarkan putusan No.16/PAILIT/2013/SBY danÂ perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen akibat dipailitkannya pengembang PT DAN. Hasil tulisan menunjukkan bahwa konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum karena terjadi ketidakpastian hukum dimana konsumen belum mendapatkan haknya seperti pada Â Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Konsumen dapat secara preventif yang dilakukan lembaga-lembaga perlindungan konsumenÂ dengan mengawasi segala hal yang melibatkan konsumen serta menjadi wadah konsultasi. Sedangkan secara represif dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui litigasi dan nonlitigasi. Diperlukan juga untuk mengkaji Undang-Undang Kepailitan di masa datang agar lebih memperhatikan kepentingan konsumen dan insolvency test sebagai syarat kepailitan agar menghindari debitor yang beritikad tidak baik.Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen perumahan, kepailitan pengembang

TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DALAM MELAKUKAN PENEMPATAN DAN/ATAU INVESTASI KEUANGAN HAJI Primadhany, Erry Fitrya
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4447

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) is institution formed based on the mandate of Law Number 34 year 2014 about Hajj financial management. Hajj financial management should be in accordance with Shariâ€™a and Law. The responsibility of BPKH is important to note in order to avoid the harmful things. This research is normative with literature law research method. The approaches are legislation approach and conceptual approach. Based on the results, BPKH shall be responsible if there are errors due to negligence and mistakes made intentionally. Responsibility due to negligence tort lilability is related to the fault of BPKH who do not pay attention to the principles in managing finances properly and correctly. For liability arising from unlawful interfrontal tort liability, the BPKH consists of implementing institution member and supervisory council member shall be proven to have performed financial management that may be detrimental to the pilgrims. UU No. 34 Year 2014 article 53 has governed the BPKH Accountability Mechanism. BPKH is responsible for managing hajj finances which can be done in the form of banking products, securities, gold, direct investment and other investments based on sharia principles and considering the aspects of security, prudence, value of benefits, and liquidity.Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pengelolaan keuangan haji harus sesuai syariat dan Undang-Undang. Tanggung jawab BPKH adalah hal yang penting untuk diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BPKH wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability) adalah terkait dengan kesalahan BPKH yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), BPKH yang terdiri dari anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas harus terbukti telah melakukan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan calon jamaah haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 53 mengatur mekanisme pertanggungjawaban BPKH. BPKH bertanggung jawab mengelola keuangan haji yang bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

TAX AVOIDENCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM Ali Murtadho Emzaed; Syaikhu Syaikhu; Elvi Soeradji; norwili norwili; munib munib; Erry Fitria Primadhany
El-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu cara yang dipakai oleh wajib pajakperusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing initidak dipandang sebagai perilaku yang melanggar norma hukum positif yang berlaku di negarakita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan.Ada gap yang serius antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) denganaras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakandimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwapenghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturanperpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan tujuan hukumperpajakan. Peneliti melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan padapendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dariwajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.

Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah) Tri Hidayati; Erry Fitrya Primadhany
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28 No. 2: MEI 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss2.art7

Halal certification for products is the obligation of all business actors (Article 4 UUJPH). MSMEs also need to enjoy the facility of halal certification from local governments, but the number of halal-certified UMKM products in Central Kalimantan tends to be low. This research raises two problems, first, how to facilitate the implementation of halal certification for UMKM products in Central Kalimantan. Second, what is the role of the Central Kalimantan regional government in providing legal protection to MSMEs by facilitating halal certification of food products. This is an empirical or socio-legal legal research that uses primary data and secondary data. The results of this study concluded: 1. The facilitation of halal certification for UMKM products in Central Kalimantan was carried out in the form of, first, socialization and training of MSMEs regarding non-formal halal certification; Second, the budget policy for the cost of halal certification for new MSME entrepreneurs 2018-2019 at the Ministry of Trade and Industry of Central Kalimantan Province, however, is not a priority and has very little quota compared to the number of MSMEs; Third, the realization of certification fee assistance is carried out every year but information and coordination between the Provincial and Regency / City Governments is still weak as a result of limited access to MSMEs. 2. The Central Kalimantan government has played a role in providing preventive legal protection for MSMEs through the facilitation of halal certification in the sector of Industry, Ministry of Industry and Industry of Central Kalimantan and regencies / cities, but this has not been maximally implemented.

SPATIAL POLICY IN CENTRAL BORNEO AND THE IMPLICATIONS FOR THE INVESTMENT CLIMATE Erry Fitrya Primadhany
Belom Bahadat Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v11i1.628

Spatial Plan has a significant influence on economic development in a region caused by many economic functions related to environmental areas that can be used as a means of investment. The issuance of Regional Regulation No. 5 on year 2015 on Provincial Spatial Plan can potentially arise a limited issue of investing.m This study aims to improve spatial policy in central Borneo and look at its implications for the investment climate. This type of research is empirical juridical research with qualitative-descriptive approach. The data analysis method used is descriptive-qualitative. Based on this research, it can be obtained an overview of the spatial policy direction of Central Borneo Province aimed at realizing the spatial order of agriculture-oriented areas of agribusiness and agro-industry, as well as energy barns and food barns while considering the carrying capacity and capacity of the environment. Based on the data obtained, it can be seen that investment realization from year to year has not increased significantly. Spatial policy has an influence on the investment climate in the plantation sector because this sector must occupy the cultivation area or land user area (Area Penggunaan Lahan/LAND USER AREA) in order to run the company. Keywords: Spatial Policy, Investment Climate

Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya bi Tamlik Novita Angraeni; Erry Fitrya Primadhany
El-Mashlahah Vol 12, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v12i1.4174

Mu’āmalah is a matter that is constantly evolving following the progress of the times, including the ijārah contract and the ijārah muntahiya bi tamlik contract. It is necessary to study sociological and philosophical perspectives to obtain a deep meaning regarding the contextual aspects. This research was normative research that examines the norms and principles of Islamic law as well as developing doctrines that are relevant to the theme of the study. The approach was a conceptual approach which intended to analyze the concepts in Islamic law to find out the meaning. Ijārah is a contract for the transfer of usufructuary rights over an item or service and ijārah muntahiya bi tamlik is a lease agreement with the option of transferring ownership rights. The legal basis of the ijārah agreement and the ijārah muntahiya bi tamlik was found in the Qur'an, Hadith and several regulations. Sociological studies of the ijārah and ijārah muntahiya bi tamlik contracts include that the ijārah and ijārah muntahiya bi tamlik aim to facilitate humans in carrying out their lives and can synergize with each other to meet the needs of life. And containing orders to fulfill individual rights can also bring prosperity and peace to those who implement it. From a philosophical point of view, it contains values sourced from the Qur'an and hadith in the form of values of justice and universal principles and has the goal of benefiting mankind and avoiding harm.

Legal Aspects Of Consumer Protection In Illegal Sale Of Telecomunication Devices In Indonesia Erry Fitrya Primadhany; Imam Wahyudi; Cahyati Cahyati
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 3: Desember 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Regulations regarding transaction of telecommunication devices have been clearly regulated. However, the circulation of illegal products is still rife, especially devices that International Mobile Equipment Identity (IMEI) is not officially registered. This can potentially be detrimental to consumers. This research is normative research with the legal research method of literature. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. It can be concluded that the protection that can be done against consumers is preventive protection that is preventive and repressive protection that is done if the consumer has suffered a loss. Preventive preventive legal protection is contained in the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and also contained in government efforts through Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 1 of 2020.Repressive legal protection can be resolved through litigation and non-litigation litigation.Violation of product requirements rules may result in businesses being subject to administrative sanctions.

Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern Nur Rizky Aulia Rahmah; Muhammad Amin; Ramadhani Alfin Habibi; Erry Fitrya Primadhany; Baihaki; Novita Mayasari Angelia; Muhammad Norhadi
Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Vol. 4 No. 2 (2022): Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mabsya.v4i2.6940

The modern retail business is currently growing rapidly along with the times. Economic progress has also contributed to the development of the modern market and retail business in Indonesia. The modern retail business has now expanded to various cities in Indonesia. Even modern shops with minimarket franchises have spread to a number of cities and districts. Modern retail business in the form of hypermart, Indomaret, Alfamart, department store and wholesaler. While shopping centers can be in the form of malls and trade centers. The focus of this research is how are modern retail business practices and how is consumer protection in modern retail businesses?. The data in this study were collected using the methods of observation, interviews and documentation. This type of research is an empirical juridical research using a socio legal approach. The results in this study are first, modern retail business which is a development of traditional retail. In practice, the business applies modern concepts by utilizing technology and accommodates lifestyle developments at the community and consumer level. However, there are still frequent price mistakes made by business actors to consumers. This starts from the unsynchronized price listed on the displayed product with the price stored in the computerized system (product data input on the computer application) at the cashier. Second, business actors need to make efforts to synchronize prices so that price errors do not occur, as well as pay attention to the total purchases that are calculated automatically by the computerized system (product data input on computer applications) and the money that consumers give. Buyers as consumers get protection under the Consumer Protection Act and khiyar aibi in Islamic law. Increasing the accuracy and accuracy of modern retail business actors must always be done, and consumers are required to be smarter in this contemporary muamalah era, by understanding a good transaction method to avoid unwanted things.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN GRAHA DEWATA AKIBAT DIPAILITKANNYA PENGEMBANG PT DEWATA ABDI NUSA (Studi Kasus Putusan Nomor 16/PAILIT/2013/ PN.Niaga.Sby) Erry Fitrya Primadhany
Arena Hukum Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Abstract Developer PT Dewata Abdi Nusa (DAN) bankrupted thourgh decision No.. 16/PAILIT/2013/PN.SBY. This ruling resulted in consumers losing money because of not getting its due in accordance Sale and Purchase Agreement. Based on Consumer Protection Act No. 8/1999, losses suffered by consumers to be settled fairly and consumers are entitled to compensation. This paper used a normative legal research by case approach. Case is used by No.16/PAILIT/2013/SBY bankruptcy decision. In this paper the author wants to examine consumer protection Graha Dewata based decision No.16/PAILIT/2013/SBY and legal protection that can be provided to consumers as a result of bankrupted developer PT DAN. The results showed that the consumers have not received the legal protection due to the uncertainty of the law in which the consumers are not getting its due as the Sale and Purchase Agreement. Legal protection that can be given to the consumers can be carried out preventive consumer protection agencies to oversee all matters involving the consumer as well as being consultative mechanism. While the repressive can be seen in the provisions of Law No. 37/2004 on Bankruptcy and PKPU and Consumer Protection Act through litigation and non-litigation. It is also necessary to assess the Bankruptcy Act in the future in order to pay more attention to the interests of consumers and bankruptcy insolvency test as a condition of the debtor in order to avoid bad faith.Key words: legal protection, residential consumer, developer bankruptcyÂ AbstrakPengembang PT Dewata Abdi Nusa (DAN) dipailitkan melalui putusan No. 16/PAILIT/2013/PN.SBY. Putusan ini mengakibatkan konsumen merugi karena belum mendapatkan haknya sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kerugian yang dialami konsumen wajib diselesaikan dengan adil dan konsumen berhak mendapat ganti rugi.Â Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Kasus yang digunakan berdasarkan putusan pailit No.16/PAILIT/2013/SBY. Penulis ingin mengkaji perlindungan konsumen perumahan Graha Dewata berdasarkan putusan No.16/PAILIT/2013/SBY danÂ perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen akibat dipailitkannya pengembang PT DAN. Hasil tulisan menunjukkan bahwa konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum karena terjadi ketidakpastian hukum dimana konsumen belum mendapatkan haknya seperti pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Konsumen dapat secara preventif yang dilakukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dengan mengawasi segala hal yang melibatkan konsumen serta menjadi wadah konsultasi. Sedangkan secara represif dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui litigasi dan nonlitigasi. Diperlukan juga untuk mengkaji Undang-Undang Kepailitan di masa datang agar lebih memperhatikan kepentingan konsumen dan insolvency testsebagai syarat kepailitan agar menghindari debitor yang beritikad tidak baik.Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen perumahan, kepailitan pengembang

ANALISIS KONSEP SHAFQATAINI FI SHAFQATIN PADA HYBRID CONTRACT AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT) Erry Fitrya Primadhany
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.277

The hybrid contract provides benefits for Islamic banks and customers. By combining two types of contracts, the parties involved in the transaction can maximize the generated profits. For example, in the ijarah muntahiya bit tamlik contract, two contracts are combined, namely the ijarah (leasing) contract and the sale and purchase contract, allowing the asset owner to sell the asset to the customer at the end of the lease period. There is a debate regarding the permissibility of multiple contracts based on some hadiths of the Prophet. For instance, the hadith regarding the prohibition of combining two transactions in one. Therefore, the use of hybrid contracts in Islamic financial transactions needs to be thoroughly examined to ensure compliance with Sharia principles and not violate Islamic law. This research is a type of normative legal research that examines Islamic legal norms, principles, and relevant doctrines related to the study's theme. The approach used is a conceptual approach intended to analyze concepts within Islamic law to understand their meanings. The hybrid contract in the Sharia-compliant banking product ijarah muntahiya bit tamlik is a permissible contract according to Sharia. In the Ijarah Muntahiya Bit Tamlik transaction, there are factors that underlie the absence of combining two transactions, namely the factor of the same time frame. The implementation of time in Ijarah Muntahiya Bit Tamlik is not simultaneous but gradual. Thus, the Ijarah Muntahiya Bit Tamlik transaction is valid. Furthermore, the permissibility of this transaction is based on considerations of maslahah (public interest), including eliminating difficulties in society, especially in the economic field

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search