cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Umar Tangke
Contact Email
umbakhaka@gmail.com
Phone
+6282231453888
Journal Mail Official
jurnaljssh.ummu@gmail.com
Editorial Address
Kampus Terpadau Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Jl. KH. A. Dahlan No.100, Kwlurahan Sasa, Kec. Ternate Selatan
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
Published by Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
ISSN : -     EISSN : 2777015X     DOI : https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Earth & Planetary Sciences Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
EKSAKTA UMUM, SAINS, ILMU EKONOMI, ILMU HUKUM, ILMU PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL UMUM dan Bidang kajian HUMAIORA
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 66 Documents
 3   4   5   6   7 
Nilai Kearifan Lokal Ternate dan Perwujudan Pemerintahan Baik Darwis Haris
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 3 No 1 (2023): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i1.1539

Abstract

Pemerintahan yang bersih merupakan salah satu tujuan utama dari setiap tingkatan pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Upaya mewujudkan hal tersebut dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Prinsip-prinsip pemerintahan telah diwariskan dalam nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di Maluku Utara yang sebagian besar merupakan wilayah kesultanan, seperti filosofi Jou Sengofangare di Kesultanan Ternate yang menghargai pentingnya hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan..
Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara Firayanti Ladjima; Ali Lating; Syarifuddin Usman
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 3 No 1 (2023): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i1.1540

Abstract

Paham radikal sangat identik dengan aksi terorisme, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terorisme yang merupakan suatu kejahatan nasional, transnasional maupun internasional telah banyak menimbulkan ancaman dan bahaya terhadap keamanan, perdamaian serta merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi upaya pencegahan paham radikal terorisme di Indonesia khususnya di daerah Provinsi Maluku Utara. Yang dalam hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara sebagai lembaga yang berperan pada bidang pencegahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara telah melakukan berbagai strategi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di provinsi Maluku Utara, dengan melaksanakan program-program kegiatan baik yang bersifat mandatory BNPT maupun inisiatif FKPT sendiri. Program yang dimaksud berupa kegiatan sosialisasi, seminar, kerjasama, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan tersebut ialah pendanaan, luas wilayah pencegahan, struktur kepengurusan yang belum dibentuk di kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, minimnya pengetahuan atau pemahaman dari masyarakat serta rendahnya partisipasi masyarakat. FKPT Maluku Utara memilki peluang yaitu terdapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) meskipun terkadang kurang memadai. Sementara tantangan yang dihadapi adalah maraknya propaganda di media sosial.
Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Agustinus. J. Sahetapy
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 3 No 1 (2023): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i1.1541

Abstract

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Ada 2 (dua) kasus anak yang dibahas oleh penulis yakni kasus anak yang dijatuhi Sanksi Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 08/Pid.SusAnak/2014/PN.Tte dan kasus anak yang dijatuhi Tindakan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan pengadilan yakni Nomor 08/Pid.Sus Anak/2014/PN.Tte telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat 1 huruf e yakni Penjatuhan Sanksi Pidana yang berupa penjara selama 7 bulan dan Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat 2 dan Pasal 82 ayat 1 huruf a yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Analisis Kepatuhan Minum Obat Pada Penderita Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kalumata Ilma Ahmad; Sitti Nurhidayanti Ishak; Norma B. Toduho
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 3 No 1 (2023): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i1.1542

Abstract

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) pada 2021, Indonesia menempati urutan ketiga negara yang memiliki pengidap kusta sebesar 10.976 orang. Sedangkan, Kementerian Kesehatan RI mencatat data per 24 Januari 2022, tercatat sebanyak 13.487 pengidap kusta di Indonesia. Salah satu faktor yang berperan terjadinya kusta yaitu faktor ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan. Kepatuhan minum obat merupakan faktor yang paling menentukan kesembuhan penderita kusta (Sepriyanti, 2019). Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, dukungan keluarga, stigma masyarakat dan ketersediaan obat terhadap kepatuhan minum obat penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kalumata Kota Ternate. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan informan terhadap penyakit kusta sudah cukup baik, namun informan belum tahu penyebab penyakit kusta yang sebenarnya. Dukungan keluarga terhadap penderita yakni memberi dorongan dan motivasi, membantu proses pemulihan yakni menemani penderita ke Puskesmas serta menyediakan obat yang diperlukan. Sebagian masyarakat masih menstigma penderita kusta karena kurangnya pengetahuan mengenai penyebab dan cara penularan kusta, lingkungan masyarakat juga seringkali merasa jijik dengan penderita.
Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good and Cleen Governance) Agustinus. J. Sahetapy
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 2 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1588

Abstract

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Obral Agustinus. J. Sahetapy
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 2 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1589

Abstract

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang. Tetapi, sebagian besar dari penjualan produk dengan cara obral melanggar hak-hak konsumen, yang pada akhirnya, konsumen juga yang menderita kerugian.

Page 7 of 7 | Total Record : 66

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2023): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 1 No 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora