Articles
66 Documents
<![CDATA[Model Pengembangan Pariwisata Sebagai Potensi Unggulan ]]>
<![CDATA[Iwan Duwila]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 1 No 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (810.613 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan di desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan Strategi Pemerintah Desa dalam pengembangan Kawasan Parawisata di Desa Waiipa Kecamatan Sanana dengan metode deskriptif. Hasil penelitian di dapat bahwa bila dilihat dari objek daya dari wisata, maka lokasi wisata Pantai Desa Waiipa tidak lagi seindah pemandangannya seperi dahulu. Kondisi alamnya telah berubah ketika terjadi abrasi sedikit demi sedikit. suasana ini dibuktikan dengan berkurangnya jumlah pengunjung yang sering datang di lokasi wisata, sedngkan bila dilihat dari akses transportasi menuju lokasi wisata Pantai desa Waiipa tidaklah menjadi masalah, namun yang menjadi kendala saat ini adalah masalah fasilitas pendukung seperti MCK maupun penyediaan air bersih yang perlu dipikirkan, sebab sampai saat ini belum ada penyediaan MCK dan air bersih untuk kebutuhan pengunjung.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengelolaan Sampah ]]>
<![CDATA[Syarifuddin Usman]]>;
<![CDATA[Laily Ramadhani Can]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 1 No 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (853.208 KB)
|
DOI: 10.52046/jssh.v1i2.952
<![CDATA[Sampah, sebagai salah satu permasalahan di Kota Ternate seolah membuat Pemerintah Kota tak berdaya. Setiap tahun, volume sampah terus bergerak. Dari 60-70 ton naik 100 ton perhari. Minimnya armada pengangkut menjadi juga menjadi masalah, sampah tidak terangkut dengan baik. Padahal ada perda nomor 1 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang memberi ruang pemerintah dan masyarakat mengelola sampah. Metode penelitian menggunakan deskrpitif kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primwer dan sekunder. Bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi juga partisipasi warga. Karena kebijakan baru akan dilaksanakan, maka dampak kebijakan belum bisa dievaluasi apakah berhasil atau tidak. Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah selama ini tidak diketahui oleh masyarakat kota Ternate. Dengan demikian Perda ini harus terus disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan demikian ada pelibatan masyarakat didalamnya. 1. Perlunya membentuk satgas sampah di setiap kelurahan, yang tugasnya setiap saat melakukan patroli, membuat laporan harian dan mengecek kali mati (barangka). Sebaiknya satgas sampah ini tidak dipublikasikan sehingga keberadaannya tidak diketahui warga, sehingga dia leluasa melakukan tugasnya. Perlunya saling awasi antar warga, agar mereka tak lagi membuang sampah di kali mati. DLH juga membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi di Kota Ternate Kerjasama ini juga sebagai upaya mendorong kampus untuk membuat inovasi pengelolaan sampah.]]>
<![CDATA[Analisis Perbandingan Performa Media Transmisi Kabel UTP dengan Microtik Power-Line PL7400 ]]>
<![CDATA[Maslan M. Patty]]>;
<![CDATA[Sahriar Hamzah]]>;
<![CDATA[Erwin Gunawan]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1399.966 KB)
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1126
<![CDATA[Pada penelitian ini dibandingkan kecepatan antara kabel UTP dan Power Line yang menggunakan arus listrik PLN. Hasil penelitian ini menunjukan pengujian Power Line antar komputer cukup baik, dengan kecepatan download (unduh) sebesar 49.0 Mbps, dibandingkan dengan kabel UTP sebesar 48,7 Mbps. Sedangkan untuk upload menggunakan PLC memiliki kecepatan 16,9 Mbps, Sementara dengan kabel UTP sebesar 17.0 Mbps. Untuk kecepatan transfer dengan data berukuran 1,50 Mbps dan 31,3 Antara penggunaan PLC dengan kabel UTP tidak terlalu jauh perbedaan kecepatannya, tetapi PLC mempermudah perawatan dan instalasi.Selain itu Penelitian ini mengusulkan agar di bangun jaringan Power Line Comunication (PLC) yang nantinya memudahkan pengaksesan jaringan internet karena tidak perlu menambah kabel UTP untuk menghubungkan antar komputer dan cukup hanya dengan perangkat PLC melalui arus listrik maka komputer sudah dapat saling terhubung. Pada dasarnya Power Line dapat menggantikan peranan kabel UTP dalam transmisi data dan dari segi instalasi jaringan, perawatan jaringan dan perawatan jaringan jauh lebih mudah di banding dengan UTP.]]>
<![CDATA[Analisis Harga Saham Perusahaan Pertambangan Batubara dengan Menggunakan Metode Analisis Fundamental (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017) ]]>
<![CDATA[Iwan S. Seber]]>;
<![CDATA[Naswan Hadilia]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1225.881 KB)
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1128
<![CDATA[Harga saham merupakan indikator utama yang pertama kali dilihat oleh para investor. Harga saham juga merupakan cerminan dari kondisi perusahaan. Sebelum melakukan investasi saham di pasar modal, para investor dapat menganalisis harga saham dengan metode fundamental . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kondisi perusahaan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017, menganalisis nilai instrinsik harga saham dengan analisis fundamental Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan dengan periode 2015-2017. Analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah analisis fundamental. Sampel penelitian ini sebanyak 4 perusahaan pertambangan batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT. Bukit Asam, PT. Bumi Resources, PT. Adro Sinergy dan PT. Indo Tambangraya Megah. PT. Bukit Asam Tbk berada dalam kondisi keseimbangan. PT. Bumi Resources Tbk dan PT. Adro Sinergy Tbk adalah perusahaan yang lebih banyak berada pada posisi overvalued, nilai saham ini lebih mahal dan para investor memiliki ketertarikan kecil untuk melakukan investasi pada saham ini. PT. Indo Tambangraya Megah memiliki nilai instrinsik yang sering berada pada posisi undervalued, nilai saham ini lebih murah dan para investor memiliki ketertarikan besar untuk berinvestasi pada saham ini.]]>
<![CDATA[Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pendidikan di Wilayah Kepulauan Kasiruta Timur ]]>
<![CDATA[Ali Lating]]>;
<![CDATA[Fathun Tan]]>;
<![CDATA[Fauziah Nurhamiddin]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1295.943 KB)
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1129
<![CDATA[Sebagai personifikasi negara di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat penting, terutama untuk menjamin kecukupan pelayanan di berbagai aspek. Salah satu aspek terpenting yang terkait dengan masa depan generasi penerus bangsa adalah layanan pendidikan. Sebagai landasan, Pasal 31 UUD 1945 dan lembaga turunannya menunjukkan tujuan mulia, yaitu terwujudnya potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa, bertanggung jawab, mandiri, untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, melalui pendidikan. Satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat rendah, sampai ke perguruan tinggi. Dinamika pengelolaan pendidikan di wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku Utara masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti yang dialami di Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Aksesibilitas, distribusi dan ketersediaan sarana prasarana masih terbatas, baik yang berkaitan dengan fasilitas pembelajaran, perpustakaan hingga ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur pendukung mengakibatkan kebijakan pegembangan mutu pendidikan terabaikan. Kondisi ini diperlemah dengan terbatasnya pengawasan dan komitmen pemangku kepentingan dalam merespon permasalahan yang dialami di wilayah terebut.]]>
<![CDATA[Memperkuat Pengorganisasian Masyarakat Desa ]]>
<![CDATA[Abdullah Ismail]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1122.465 KB)
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1135
<![CDATA[Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing) pada prinsipnya adalah sebuah langkah ihktiar dalam gerakan pemikiran dan pola kerja yang berupaya membangun masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan adil dari sebelumnya dengan mengacu pada harkat dan martabat kemanusiaan seutunya. Kondisi masyarakat desa saat ini masih mengalami banyak masalah baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam meningkatkan kesejahteraan. Melakukan pengorganisasian masyarakat agar masyarakat desa dapat berdaya, mampu dan mandiri (self-help) dalam memecahkan masalah-masalah yang hahadapinya secara bersama-sama. Titik tolaknya adalah asumsi yang menyatakan bahwa setiap manusia atau masyarakat memeliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong dan memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat desa.]]>
<![CDATA[Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan ]]>
<![CDATA[Aspiati A. Samiun]]>;
<![CDATA[Sofyan Abbas]]>;
<![CDATA[Firman La Hadia]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1508.219 KB)
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1136
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhprofitabilitas, leverage dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas diproksikan dengan Return On Equity, leverage diproksikan dengan Debt to Equity Ratio, likuiditas diproksikan dengan Current Ratio dan nilai perusahaan diprosikan dengan Price to Book Value. Populasi dalam penelitian ini adalah seleuruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Untuk penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Porposive Sampling dengan syarat utama perusahaan harus masuk dalam daftar ringkasan performance LQ 45 tahun 2019/2020, sehingga diperoleh 39 perusahaan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskripsi, regresi berganda dan uji asumsi klasik dengan menggunaan aplikasi IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV), artinya dengan meningkatnya profit suatu perusahaan tidak akan meningkatkan nilai perusahaan. Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV), artinya peningkatan maupun penurunan utang tidak akan memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. Likuiditas (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), artinya semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan maka akan menpengaruhi nilai perusahaan.]]>
<![CDATA[Penerapan Filter Gabor dan Backpropagasi untuk Pengenalan Batik Tubo ]]>
<![CDATA[Junaidi Noh]]>;
<![CDATA[Mustamin Hamid]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1375.674 KB)
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1137
<![CDATA[Paper ini mendiskusikan tentang penerapan metode filter gabor dan algoritma backpropagasi dalam pengenalan pola batik tubo kota ternate. Metode filter gabor digunakan untuk melakukan segmentasi gambar dan menampilkan pola dari batik tubo sedangkan algoritma backpropagasi digunakan membuat pengenalan pada pola batik, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode fiter gabor dan algoritma backpropagasi mampu mengenali citra sebagai batik tubo dengan prosesntasi pengenalan mencapai 99 %.]]>
<![CDATA[Krisis Ekologi Berganda Di Situs Mata Air, Malang ]]>
<![CDATA[Ardhie Raditya]]>;
<![CDATA[Muhammad Haji Noh]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1111.498 KB)
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1143
<![CDATA[Krisis ekologi tidak pernah independen, tetapi interdependensi. Alam menyediakan segala kebutuhan hajat hidup masyarakat, dan masyarakat berkewajiban merawat keberlangsungan hidup alam. Pada kenyataannya, relasi ideal dan saling menguntungkan bagi kehidupan masa depan kedua pihak ini sering merugikan alam, karena alam tidak pernah diposisikan setara dengan hidup manusia. Dengan memakai metode kualitatif deskriptif-kritis, data menunjukkan adanya relasi ketimpangan atau berat sebelah yang sering banyak merugikan alam disebabkan gagalnya kekuatan rasionalitas dan kepekaan ekologi manusia modern. Hal ini menciptakan krisis ekologi berganda di destinasi ekowisata, seperti di situs mata air di Malang. Sampah berserakan, bahasa-bahasa kontrol sosial bagi pelestarian lingkungan, dan gagalnya teknologi pembangunan memberi manfaat bagi pengunjung ekowisata adalah fenomena krisis ekologi berganda yang terus bekerja.]]>
<![CDATA[Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Syarifuddin Usman]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1202.327 KB)
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1144
<![CDATA[Pengangkatan penjabat kepala daerah sejumlah kabupaten termasuk kabupaten Pulau Morotai menuai polemik, karena Mendagri dianggap mengabaikan usulan gubernur. Tindakan Mendagri tersebut dikualifikasi sebagai malpraktek dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan melecehkan wibawa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sejumlah akademisi dan aktivis pro demokrasi menyayangkan tindakan Mendagri yang menggampangkan masalah hukum. Sebab Indonesia adalah negara hukum yang bermakna semua tindakan pejabat Negara atau siapa saja yang harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut mereka, Pengangkatan Pj Kepala daerah menciptakan banyak masalah. Mulai dari celah potensi oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya, Politisasi ASN Pemda dan Politisasi Bantuan Sosial kepada masyarakat, hingga mutasi pegawai karena beda kepentingan politik, sehingga birokrasi akhirnya cenderung terseret politik.Mereka bukan serving the people, melainkan menjadi serving the boss yang lagi mau mendapatkan kursi. Pengangkatan Penjabat kepala daerah dalam waktu yang lama juga menimbulkan permasalahan, terutama aspek otonomi daerah, rentan terjadi praktik suap, dan rawan akan abuse of power. Kekhawatiran praktik suap bisa saja terjadi.Karena pejabat di tingkat desa saja berpotensi terjadi praktik jual beli jabatan, apalagi pengisian jabatan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pengangkatan melalui penunjukan penjabat yang tidak transparan dan tidak demokratis akan memberi ruang bagi kepentingan-kepentingan politik dari pusat ke level daerah. Perlunya regulasi yang mengatur pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak menimbulkan polemik dan menciderai rasa keadilan bagi keberlangsungan otonomi daerah.]]>
