cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)" : 6 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan Widya Dwi Oktavia; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.195 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene dan memahami perlindungan hukum anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene. Penelitian ini adalah menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetepan pengadilan tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan tentu akan menyulitkan pembuktian terhadap status hukum anak angkat hal ini akan berakibat tidak jelasnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang mana anak angkat akan menjadi korban terhadap ikatan hukum dengan orang tua angkatnya. The research objective to analyze the legal consequences of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency and to understand the legal protection of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency. This research is using empirical juridical. The results of this study indicate that the legal consequences of adopting a child that do not go through a court decision will of course result in the legal status of an adopted child whose legal relationship is not clear with his adoptive parents so that the adopted child will not be properly cared for and contrary to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Legal protection for adopted children whose adoption is not through a court order will certainly make it difficult to prove the legal status of adopted children, this will result in unclear legal relations between adopted children and adoptive parents in which adopted children will become victims of legal ties with their adoptive parents.
Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Andi Islamuddin; La Ode Husen; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.526 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui Blok Note System dalam hal ini berbagai bahan hukum yang ditemukan pada penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bahan peneliti. Perubahan kewenangan kongkret yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi. Harusnya kewenangan perizinan industri juga menimbulkan kekhawatiran akan turunnya pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat karena hilangnya sumber pendapatan. The research objective to analyze the Comparison of the Authority of Regional Heads according to Law No. 23 of 2014 with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The data collection technique used in this study is through the Block Note System, in this case various legal materials found in the search for various laws and regulations as research material. Changes in the concrete authority contained in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation have had consequences for the concept of regional autonomy which brought decentralization back to centralization. The authority for industrial licensing should also raise concerns about the decline in local revenue which can affect the development process and services to the community due to the loss of sources of income.
Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar Ariyanti Ariyanti; Ma'ruf Hafidz; Nur Fadhillah M
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.907 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 orang penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Data dianalisis dengan menggunakan metode /RAG (Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Makassar kurang efektif. Hal ini berdasarkan pada jumlah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus meningkat setiap tahunnya; Faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the prevention and control of narcotics abuse by the Makassar City Police Investigation Unit and the factors that influence it. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 investigators at the Makassar City Police Resort. Data were analyzed using the /RAG method (Issue, Rule, Analysis, and Conclusion). The results of this study indicate that: The effectiveness of preventing and overcoming criminal acts of narcotics abuse by the Narcotics Investigation Unit of the Makassar City Police is less effective. This is based on the number of perpetrators of criminal acts of narcotics abuse from 2018 to 2020 which continues to increase every year; Factors that influence the effectiveness of prevention and control of narcotics abuse crimes include legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, community factors and legal culture factors.
Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah: Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Muhammad Syukur; La Ode Husen; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.462 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di kabupaten wajo, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa Perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Wajo melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dilaksanakan melalui pendaftaran tanah tidak berjalan secara efektif. Namun dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tidak serta merta melindungi pemegang sertifikat tetapi sebatas bentuk perlindungan terhadap administrasinya melalui pendaftaran tanah, yang mana dalam pendaftaran tanah tersebut terdapat prinsip-prinsip pemberian perlindungan dan kepastian hukum. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di kabupaten wajo adalah Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap pemberian perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah melalui pendaftaran tanah di kabupaten wajo. The research objective to analyze the legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties in this case the Land Agency Office of Wajo Regency, then quantitative analysis is carried out. The results of the study the authors found that legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency through the Wajo Regency Land Office carried out through land registration did not run effectively. However, in this case the Land Office of Wajo Regency does not necessarily protect the certificate holder but is limited to a form of protection for its administration through land registration, in which the land registration contains the principles of providing legal protection and certainty. Factors that influence legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency are Structure, Substance, and Legal Culture. These three factors are interrelated to the provision of legal protection to land rights certificate holders through land registration in Wajo Regency.
Efektifitas Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Ahmad Syafri Rasyid; La Ode Husen; M. Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.975 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Tinjauan Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majene) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, di Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan peneliti adalah Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterbatasan ruang gerak penyelenggara pemilihan, akibat kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19 dalam mensosialisasikan aturan pemilihan dan memastikan keterpenuhan syarat administrasi pencalonan pasangan calon. Disisi lain Integritas penyelenggara Pemilihan sangat dipertaruhkan dalam menjaga sikap dan menjalankan prinsip kerja. Kewenangan yang diberikan dalam penegakan hukum pemilihan menjadi bagian penting terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak 2020 secara Luber dan Jurdil. The research objective to analyze the the Law Enforcement of Nomination Stages in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections (Case Overview of the Majene Regency Regional Head Election) relating to the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Election, in West Sulawesi Province. The method used by the researcher is the Empirical Normative Legal Research Method. The results showed that the limited space for election organizers was due to compliance with the Covid-19 health protocol in disseminating election rules and ensuring the fulfillment of administrative requirements for the nomination of pairs of candidates. On the other hand, the integrity of the election organizers is at stake in maintaining attitudes and implementing work principles. The authority given in the enforcement of election law is an important part of the implementation of the 2020 simultaneous regional head elections in Luber and Jurdil.
Efektifitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa A Khaerun Hidayah; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.883 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Anggaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa; dan Faktor-Faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 28 responden sebagai sampel dari jumlah Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan masa penelitian 3 Bulan, survei dilakukan dari bulan Maret s.d Mei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran aktif badan permusyawaratan desa Sangat Efektif dalam mengawasi penggunaan Angaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa yang merupakan dan alokasi yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, Pembanguna Desa dan Penyelenggran Pemerintahan Desa: Faktor yang mempengaruhi kenerja Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari faktor hukum sebagai landansan yuridis pelaksanan tugas dan fungsi, faktor masyarakat sebagai faktor pendukung dalam pemerintahan desa serta faktor adat/kebiasaan sebagai faktor penunjang. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in supervising the Village Fund Budget and Village Fund Assistance; and the factors that influence it. This study uses primary data through a survey of 28 respondents as a sample of the number of Chairmen and Members of the Village Consultative Body with a research period of 3 months, the survey was conducted from March to May. The results of the study indicate that the active role of the village consultative body is very effective in supervising the use of the Village Fund Budget and Village Fund Assistance which constitutes and the allocations used for Community Empowerment, Community Development, Village Development and Village Administration Implementation: Factors affecting the performance of the Village Consultative Body consist of: legal factors as the juridical basis for carrying out duties and functions, community factors as supporting factors in village government and customary/habitual factors as supporting factors.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue